Dengan skema tersebut, angkot diharapkan tetap memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menjadi bagian dari sistem transportasi publik yang lebih tertata dan efisien.
Farhan menambahkan, Pemerintah Kota Bandung terus berkoordinasi dengan kepala daerah lain di kawasan Bandung Raya serta dinas perhubungan terkait guna memastikan proses implementasi BRT berjalan sesuai rencana.
“Saya sebagai kepala daerah terus melakukan komunikasi dengan seluruh kepala daerah yang terlibat. Dinas perhubungan juga melakukan komunikasi yang sangat erat dengan kelompok-kelompok terdampak, terutama para operator kendaraan umum,” tuturnya.
Selain operator transportasi, pemerintah juga memperhatikan nasib para pedagang yang terdampak oleh penataan kawasan Terminal Cicaheum.
Menurut Farhan, pemerintah telah menyiapkan skema kompensasi sebagai bagian dari upaya mitigasi dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul selama proses penataan berlangsung.
Tinggalkan Balasan