Menurut Farhan, kedua perda tersebut memiliki peran penting sebagai landasan hukum dalam menjaga ketertiban umum sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat di Kota Bandung.
“Kedua raperda tersebut menyangkut penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, serta bagaimana kita melakukan perlindungan masyarakat terhadap berbagai perilaku yang berisiko, yang melanggar norma sosial dan nilai agama yang selama ini kita yakini bersama,” katanya.
Sebelum pengambilan keputusan, DPRD Kota Bandung menerima laporan hasil pembahasan dari Panitia Khusus 13 dan Panitia Khusus 14.
Pansus 13 menyampaikan bahwa penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan dinamika masyarakat, pertumbuhan kota, serta perubahan peraturan perundang-undangan.
Melalui perda tersebut, Pemerintah Kota Bandung diharapkan memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menjaga ketertiban umum, menciptakan rasa aman, serta meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.
Tinggalkan Balasan