Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi Alimudin Dorong Revisi PKS atas TPST Bantargebang

Prolite – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi pada Kamis 12/12/24 ramai sejumlah anggota Dewan berinterupsi hal Pekerja Harian Lepas (PHL) alokasi dana bersumber dari Bantuan DKI atas kerjasamanya TPST Bantargebang yang belum terbayarkan.

Berbeda dg interupsi yg disampaikan oleh Anggota Komisi 1 Alimudin, beliau menyampaikan dari sisi zonasi wilayah terdampak sampah Bantargebang yang harus ditinjau ulang dan revisi Perjanjian Kerjasama/PKS antar DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi.

Wilayah Mustikajaya adalah wilayah terdekat dan terdampak pencemaran sampah Bantargebang sehingga sudah seharusnya Mustikajaya masuk ke wilayah terdampak dan mendapatkan alokasi kompensasi Bantuan DKI (Bandek) atas Kerjasama TPST Bantargebang, yang selama ini hanya Bantargebang Alimudin

Alimudin menyampaikan bahwa Pengelolaan Sampah sampai saat ini dengan paradigma lama yaitu kumpul, angkut dan buang sehingga kapasitas sampah sudah mencapai maksimum, yang menyebabkan permasalahan lingkungan dimustikaja yaitu Pencemaran Udara, Pencemaran tanah, air Lindi hitam bau mengalir kekali Jambe serta sampah yg longsor dari TPST Bantargebang pun ke Kali Jambe yang menyebabkan banjir di wilayah Mustikajaya.

PJ Walikota dalam sambutannya merespon bahwa saat ini ada momentum untuk merevisi PKS Kerjasama Daerah antar DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi dalam zonasi wilayah terdampak, yang selama ini terdapat ketidakseimbangan bahwa penandatangan dilakukan antara walikota kota dengan Kepala Biro DKI, seharusnya penandatangan PKS dilakukan Gubernur DKI dengan Walikota Bekasi.

PJ Wali Kota hanya melanjutkan PKS sebelumnya.

Alimudin Ajak Kawal Raperda Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

Prolite – Alimudin ajak semua pihak untuk kawal Pelaksanaan Perda Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Dalam Rapat Paripurna Kamis 12/12/24 telah ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi diantaranya Perda Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Sebagaimana kita ketahui minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani, rohani, mengancam kehidupan generasi penerus bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, mendorong adanya tindak kekerasan dan kriminalitas, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang muncul dari efek konsumsi alkohol,sehingga perda ini memberikan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat Kota Bekasi, ucap Alimudin

Untuk itu saya mengajak kepada semua pihak untuk bersama membangun SDM yang Unggul,
Mengendalikan dan mengawasi Peredaran Minuman Beralkohol.

Pemerintah wajib bertindak tegas terhadap pengedar, pemakai dan penjual minuman beralkohol.

Peran serta masyarakat pun sangat diharapkan seperti
memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpangan penggunaan Minuman Beralkohol kepada Instansi yang berwenang.

turut serta mengawasi kegiatan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol; dan
memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan Peredaran dan perdagangan Minuman Beralkohol.

Bagi masyarakat yang yang memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpangan mendapat jaminan dan perlindungan dari Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah.

Serta dalam perda ini diatur adanya ketentuan pidana bagi setiap orang dilarang untuk meminum minuman beralkohol secara terbuka dengan pidana denda lima puluh juta rupiah.

Pemkot Bekasi Raih Penghargaan Bergengsi di TOP DIGITAL Awards 2024

JAKARTA SELATAN, Prolite – Pemkot Bekasi melalui BLUD UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) berhasil meraih penghargaan bergengsi di ajang TOP DIGITAL Awards yang digelar pada Kamis lalu (05/12) bertempat di Ballroom Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berkerjasama dengan majalah ItWorks, TOP DIGITAL Awards adalah kegiatan penghargaan tahunan di bidang TI, Telco, dan Teknologi Digital, yang Terbesar dan Paling Komprehensif di Indonesia. Penilaian dan penentuan pemenang, dilakukan berdasarkan Pendalaman Wawancara Penjurian dan Keputusan Penentuan Pemenang dilakukan secara obyektif dan independen dalam Sidang Pleno Dewan Juri yang kredibel.

Adapun Dewan Juri menetapkan Pemkot Bekasi meraih penghargaan di beberapa kategori, yakni:

1. TOP DIGITAL Implementation 2024 Bintang 4 untuk BLUD UPTD PALD Kota Bekasi;
2. TOP Leader on Digital Implementation 2024 untuk Pj. Wali Kota Bekasi, R. Gani Muhamad; dan
3. TOP CEO on Digital Implementation 2024 untuk Kepala BLUD UPTD PALD Kota Bekasi, Andreas Sucipto

Kepala Disperkimtan, Widayat Soebroto bersama Kepala BLUD UPTD PALD, Andreas Sucipto, hadir langsung menerima penghargaan tersebut sekaligus mewakili penerimaan penghargaan untuk Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad.

Di momen terpisah, Pj Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad berbangga hati karena BLUD UPTD Kota Bekasi mampu bersaing di kancah Nasional dan juga mampu berprestasi dan berperan penting dalam pembangunan daerah.

“Saya ucapkan selamat dan terima kasih atas kerja keras dan kontribusi jajaran dan tim di Disperkimtan dan BLUD UPTD PALD dalam membangun Kota Bekasi. Kedepannya agar terus tingkatkan capaian kinerja bisnisnya dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Gani Muhamad.

Gani Muhamad pun menambahkan, “Sekaligus agar terus melakukan evaluasi dengan pengembangan perbaikannya agar terus dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah, serta selalu terapkan tata kelola perusahaan yang baik,” imbuhnya.

Selepas menerima penghargaaan, Kepala Disperkimtan, Widayat Soebroto mengutarakan terima kasih juga kepada masyarakat Kota Bekasi yang telah senantiasa mendukung kerja keras Pemkot Bekasi.

“Kami bersama Kepala BLUD UPTD PALD, Bpk. Andreas Sucipto, menyampaikan terima kasih pada masyarakat atas dukungan atas kerja keras kami dan prestasi yang diraih. Kami akan jadikan motivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan kami kepada masyarakat serta akan terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi Kota Bekasi,” tutupnya.

Pemkot Bekasi Kembali Berjaya di IGA 2024 Dengan Raihan Kota Terinovatif Peringkat Ke-3 Se-Indonesia

KOTA SURABAYA, Prolite – Di penghujung tahun 2024, Pemkot Bekasi kembali meraih Anugerah Kota Terinovatif Peringkat Ke-3 Tingkat Nasional dalam ajang Innovative Government Award yang diinsiasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka penghargaan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota se- Indonesia atas diluncurkannya berbagai program Inovasi Daerah untuk memaksimalkan pelayanan publik.

Setelah melalui proses penilaian yang meliputi pemaparan dan verifikasi tim lapangan, terdapat 2 Program Inovasi Unggulan yang berhasil membawa Pemkot Bekasi menyabet Anugerah Kota Terinovatif, adalah:

1. SiTaro (Program Antar Obat Gratis bagi Pasien Rawat Jalan) dari RSUDCAM; dan
2. Patriot Mantap (Program Pelayanan Adminduk Tatap Muka di Malam Hari) dari DISDUKCAPIL.

Penghargaan tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk dan Wakil Rektor Bidang Administrasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Rizari Azhar berekesempatan memberikan langsung piala dan piagam penghargaan kepada Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad di Ballroom Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, pada Kamis (5/12/2024)

Dalam sambutan pembukaan, Wamendagri Ribka Haluk menyampaikan dukungannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencetuskan berbagai Inovasi Daerah bagi kemajuan Bangsa dan Daerah yang tentunya bermanfaat bagi khalayak luas.

“Terima kasih atas segala ide dan produk-produk Inovasi Daerah yang telah hadir sebagai wujud pelayanan publik yang mutakhir dan mampu memudahkan para warga sehingga lebih cepat serta tentunya efisien,” tegas Ribka Haluk.

Atas penganugerahaan tersebut, raihan ini tentunya menjadi milik bersama sebagai persembahan dari Pemerintah Kota Bekasi demi terus memajukan Kota Bekasi di bidang Digital serta sebagai upaya untuk terus melahirkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat Kota Bekasi.

“Raihan Kota Terinovatif berhasil kembali kami raih di tahun ini dengan program inovasi termutakhir dari RSUDCAM dan DISDUKCAPIL. Saya tentu sangat mengapresiasi segala ide kreatif yang dicetuskan oleh Instansi terkait. Aplikasi Digital sangat diunggulkan di era kemajuan teknologi seperti saat ini, sehingga Kami, Pemerintah Kota Bekasi harus terus bisa memanfaatkannya dengan menghadirkan berbagai program inovasi daerah, sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih cepat, semakin responsif dan juga maksimal serta tentunya bisa dimanfaatkan dan berdampak besar bagi masyarakat,” tutur Gani Muhamad.

Ini Fokus Rapat DPRD Kota Bekasi dengan Jajaran KPU Jelang Pilkada 2024

BEKASI, Prolite – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, menyelenggarakan rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi.

Rapat dengan jajaran KPU tersebut, dilaksanakan untuk membahas Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.

Informasi yang dapat, rapat itu dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi beserta jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi.

Dalam pembahasan tersebut, fokus pada berbagai aspek diantaranya :

– Persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
– Memastikan terselenggaranya pesta demokrasi yang aman.
– Memastikan terselenggara dengan tertib dan sukses di Kota Bekasi.

Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda mengatakan, rapat dengan Komisi Pemilihan Umum tersebut dilakukan guna memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar.

“Karena kita ketahui bersama Bawaslu dan juga KPU Kota Bekasi memegang peran penting dalam penyelenggaraan, untuk itu kami meminta bisa menjaga kondusifitas Kota Bekasi,” kata Rizki Topan Topananda saat dikutip, Jumat (15/11/2024).

Diharapkan hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi I DPRD Kota Bekasi dengan Komisi Pemilihan Umum, dapat menjadi langkah awal untuk suksesnya Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi 2024.

DPRD Kota Bekasi Fokus Dongkrak PAD 2025, ini Langkah yang Tengah Dilakukan

BEKASI, Prolite – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, tengah fokus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi agar meningkat meningkat di tahun 2025.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi mengatakan, pihaknya menargetkan PAD dapat meningkat sekitar angka 5 persen ke atas.

“Kita ingin PAD bisa mengalami peningkatan lebih dari 5 persen. Makanya kita lakukan uji petik terhadap potensi PAD kita,” kata Sardi Effendi saat dikutip, Minggu (17/11/2024).

Hal itu yang pendorang DPRD Kota Bekasi fokus membahas topik Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

Berbagai upaya kini tengah dilakukan DPRD Kota Bekasi, salah satunya melakukan uji petik terhadap sumber-sumber PAD seperti pajak dan retribusi.

DPRD Kota Bekasi juga membahas intensif dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, yang dimana memiliki pendapatan pajak dan retribusi.

“Kita rapat dengan para OPD penghasil, kita dalami. Totalnya ada 14 OPD yang saat ini tengah kita gali informasi sumber PAD yang bisa mereka hasilkan,” jelasnya.

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan DPRD Kota Bekasi terkait peningkatan PAD, diharapkan dapat berdampak positif untuk pembangunan Kota Bekasi.

“PAD ini kan salah satu faktor kunci pembangunan daerah. Kalau PADnya tinggi, maka pembangunan sebuah daerah akan semakin bagus,” tutupnya.

Persiapan Jelang Pilkada, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Rapat dengan KPU

BEKASI, Prolite – Komisi 1 DPRD Kota Bekasi panggil Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi.

Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda mengatakan, pemanggilan KPU tersebut dilakukan guna memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar.

“Karena kita ketahui bersama Bawaslu dan juga KPU Kota Bekasi memegang peran penting dalam penyelenggaraan, untuk itu kami meminta bisa menjaga kondusifitas Kota Bekasi,” kata Rizki Topan Topananda saat dikutip, Jumat (15/11/2024).

Pihaknya sangat berharap, Pilkada yang tinggal menghitung hari dapat berjalan dengan kondusif dan tidak adanya permasalahan.

“Kami juga meminta kepada masyarakat, agar bisa menjaga ketertiban dan ketentraman pada saat Pilkada Kota Bekasi,” jelasnya.

Selain itu DPRD Kota Bekasi memastikan, permasalahan yang timbul pada pileg bisa diminimalisasi bahkan tidak ada lagi pada saat Pilkada berlangsung.

Susunan 4 Pimpinan DPRD Kota Bekasi Periode 2024 – 2029

BEKASI, Prolite – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi periode 2024 sampai 2029, resmi dilantik dan akan menjalankan tugas.

Terdapat 4 pimpinan DPRD Kota Bekasi yang berasal dari fraksi partai politik, yang memiliki kursi terbanyak berdasar Pemilu Legislatif 2024 Kota Bekasi.

4 wakil ketua DPRD tersebut dilantik dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Pelantikan 4 pimpinan DPRD Kota Bekasi tersebut, diawali dengan pembacaan keputusan dan dilanjutkan pembacaan sumpah jabatan.

4 pimpinan DPRD Kota Bekasi 2024-2029 itu kini telah mengikuti prosesi serah terima jabatan (sertijab), dengan pimpinan DPRD periode sebelumnya.

Berikut dibawah ini telah merangkum 4 pimpinan DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029:

-Ketua DPRD Kota Bekasi: Sardi Effendi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
– Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi: Nuryadi Darmawan dari Fraksi PDI Perjuangan.
– Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi: Faisal dari Fraksi Partai Golkar.
– Wakil Ketua III DPRD Kota Bekasi: Puspa Yani dari Fraksi Partai Gerindra.

Guna memperkuat sinergi yang berkelanjutan pembangunan di Kota Bekasi, DPRD dan Pemkot Bekasi telah menyelenggarakan acara “Malam Sinergitas”

Dalam pertemuan tersebut dihadiri Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kota Bekasi, bersama dengan PJ. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad.

DPRD Kota Bekasi 2024-2029 berkomitmen akan fokus terhadap rencana pembangunan wilayah, yang dimana tidak lepas dari dari peran strategi Denga Pemkot Bekasi.

Dalam kesempatan tersebut DPRD Kota Bekasi berkomitmen mendukung upaya Pemerintah Kota Bekasi, dalam menjalankan program mengembangkan pembangunan.

APBD 2025 Diprioritaskan Sektor Vital Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

BEKASI, Prolite – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2025, masih dalam pembahasan DPRD Kota Bekasi.

Informasi yang dapat, pembahasan ini dipusatkan pada laporan dari dinas terkait yang berperan dalam penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun struktur belanja dan pembiayaan APBD 2025 belum ditentukan rinci, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, memastikan semuanya berjalan dengan lancar.

“RAPBD sudah on the track, saat ini yang sedang dibahas adalah yang berkaitan dengan pendapatan,” ungkap Sardi Effendi saat dikutip, Kamis (14/11/2024).

Pihaknya memastikan bahwa DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi akan memprioritaskan sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.

Dalam pemaparannya, Sardi menyebutkan bahwa proyeksi APBD Kota Bekasi untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai angka Rp 6,4 triliun.

“Setelah pembahasan pendapatan, kami akan melanjutkan dengan rapat mengenai pembiayaan dan belanja,” jelasnya.

Dengan proyeksi anggaran yang besar, DPRD Kota Bekasi berharap alokasi anggaran dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin anggaran yang ada dapat dipergunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Jajaran DPRD Kota Bekasi menargetkan, agar RAPBD tahun anggaran 2025 dapat disahkan paling lambat pada tanggal 30 November 2024.

DPRD Kota Bekasi Fokus Bahas Pendapatan Asli Daerah Untuk RAPBD Tahun 2025

Prolite – DPRD Kota Bekasi, masih melakukan pematangan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2025.

Pembahasan RAPBD tahun anggaran 2025, berdasarkan pada laporan dari dinas terkait yang berperan dalam penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keterangan itu disampaikan Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, yang memastikan bahwa pembahasan RAPBD 2025 kini sedang fokus pada aspek pendapatan.

“RAPBD tahun ini masih fokus pada laporan dari dinas-dinas penghasil PAD,” ungkap Sardi Effendi saat dikutip, Kamis (14/11/2024).

Menurutnya, proyeksi APBD Kota Bekasi untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai angka Rp 6,4 triliun. Dimana tahun 2024 lalu, PAD Kota Bekasi baru mencapai 67 persen dari target yang ditetapkan.

“Sehingga kita memerlukan rapat lanjutan untuk membahas lebih mendalam,” jelasnya.

Meski struktur belanja dan pembiayaan APBD 2025 belum ditentukan secara rinci, ia memastikan DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi akan memprioritaskan sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.

“Setelah pembahasan pendapatan, kami akan melanjutkan dengan rapat mengenai pembiayaan dan belanja,” ucapnya.

Saat ini DPRD Kota Bekasi telah menargetkan, agar pematangan pembahasan RAPBD tahun 2025 dapat disahkan paling lambat pada 30 November 2024 mendatang.