DPRD Kota Bekasi Melakukan Sosialisasi Perda Mengenai Pelayanan Publik

BEKASI, Prolite – DPRD melakukan sosialisasi untuk membahas Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2021, serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2023.

Sosialisasi tersebut membahas peningkatan pemahaman dan implementasi peraturan terkait pelayanan publik dikalangan aparatur pemerintah.

Berdasarkan keterangan yang dapat, sosialisasi tersebut dihadiri secara langsung oleh perwakilan masing-masing LPM di Kota Bekasi.

Acara sosialisasi itu dibuka dengan sambutan oleh Staff ahli Pj. Wali Kota Bekasi Ibu Dr. Marisi, ., , mengenai pentingnya peran aparatur dalam pelayanan publik.

“Seorang aparatur harus mampu memiliki skill dan mampu memberikan apapun yang diinginkan masyarakat, serta memiliki tanggung jawab yang menitikberatkan pada sifat keberpihakan dalam bentuk empati kepada masyarakat,” ungkap Dr. Marisi.

Sebagai cerminan, menurutnya penampilan aparatur menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan pelayanan publik sehari-hari.

“Penampilan aparatur dituntut menjaga, sebab kredibilitas juga diukur dari penampilan yang mencerminkan bahwa kita siap untuk melayani masyarakat, baik dari segi fisik maupun non-fisik,” jelasnya.

Hadir dalam agenda tersebut Dr. Sardi Efendi, ., MM. selaku Ketua DPRD Kota Bekasi, didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu bapak Dr. Taufiq R.

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kota Bekasi sempat menyinggung tentang SOP pengurusan surat kematian dan inovasi penerbitan KTP elektronik.

Dalam agenda ini juga membahas rencana dinas terkait, untuk menyelenggarakan pelatihan kepada para camat dan lurah terkait pelayanan kependudukan.

“Di harapkan agar seluruh layanan semakin membaik, terutama pelayanan publik,” kata Dr. Sardi Efendi.

Sosialisasi ini jadi langkah penting dalam upaya Pemkot Bekasi, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

DPRD Kota Bekasi Matangkan Rancangan APBD Tahun 2025

Prolite – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi terus melakukan pematangan, terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi mengatakan, pembahasan kini difokuskan pada aspek pendapatan yang melibatkan dinas penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“RAPBD sudah on the track, RAPBD ini yang sedang dibahas berkaitan dengan pendapatan,” kata Sardi Effendi saat dikutip, Rabu (13/11/2024).

Menurutnya proyeksi APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2025 diperkirakan akanmencapai lebih dari Rp 6,4 triliun, yang kini masih terus dilakukan pematangan

“Sekarang baru laporan dari dinas-dinas penghasil, terkait dengan pendapatan asli daerah, sehingga perlu rapat kembali,” jelasnya.

Kini DPRD Kota Bekasi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi masih belum menentukan secara rinci, struktur belanja atau pembiayaan untuk APBD tahun 2025.

Kini pihaknya sepakat untuk memprioritaskan sektor-sektor vital, diantaranya untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.

“Habis membahas pendapatan, lalu pembiayaan baru belanja,” ucapnya.

Pengesahan RAPBD tahun 2025 sebagai APBD, ditargetkan paling lambat 30 November 2024 dan akan dilaporkan ke Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan.

Dengan proyeksi anggaran yang kini tengah dirancang, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.

DPRD Kota Bekasi Selesai Melaksanakan Rapat Paripurna Terkait APBD Tahun Anggaran 2025

BEKASI, Prolite – DPRD Kota Bekasi telah melaksanakan rapat paripurna, yang membahas membahas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Informasi yang dapat, Rapat tersebut dibuka oleh Faisal S.E dan dihadiri langsung oleh PJ Walikota Bekasi Raden Gani Muhammad.

Dalam rapat paripurna tersebut, disampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selain itu dalam rapat, Ahmad Sahroni, ., . juga membahas Rancangan Keputusan DPRD Kota Bekasi tentang Penugasan Badan Anggaran.

Pembacaan Penugasan Badan Anggaran, dilanjutkan dengan penandatanganan keputusan tersebut di dalam agenda Rapat Paripurna.

Dalam kesempatan tersebut wakil Pimpinan III DPRD Kota Bekasi, Puspa Yani, menyampaikan pidato penutupan Masa Sidang III DPRD Kota Bekasi Tahun 2024.

Dilanjut dengan Lia Erliani, AP., . yang mengumumkan Masa Reses I DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024, untuk masa jabatan 2024-2029.

Rangkaian acara rapat ditutup dengan pembacaan doa, oleh H. Nanang Firmansyah SHI dan resmi ditutup oleh Faisal S.E.

Perlu diketahui, Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi ini merupakan salah satu langkah penting dalam proses pembahasan APBD untuk Tahun 2025.

Nantinya pembahasan APBD Tahun 2025, akan menjadi panduan pelaksanaan pembangunan Kota Bekasi di tahun mendatang.

Pastikan Asuransi, Komisi IV DPRD Kota Bekasi Panggil Disnaker dan Pihak Pabrik

BEKASI, Prolite – Kebakaran besar melanda salah satu bangunan pabrik, di wilayah Kelurahan Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, pada Jumat (1/11) lalu.

Berdasarkan data yang dapat, terdapat 9 korban tewas dalam kebakaran di pabrik minyak dan pakan ternak di kawasan Medan Satria, Kota Bekasi tersebut.

Merespon peristiwa itu Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia Sidik, akan melakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak terkait guna memastikan asuransi bagi para korban.

“Dalam waktu dekat ini kami undang Disnaker dan PT JPN untuk memastikan jaminan sosialnya. Kami juga ingin tahu awal kejadiannya,” ungkap Adelia Sidik saat di kutip, Sabtu (9/11/2024).

Atas peristiwa itu, dirinya sangat prihatin atas insiden kebakaran tersebut dan berharap agar kejadian serupa tak terjadi Kembali dikemudian hari.

“Kami turut berdukacita atas insiden tersebut yang memakan korban jiwa meninggal dan luka-luka,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, kebakaran hebat melanda salah satu pabrik yang berlokasi di Kaliabang Bungur, Medan Satria sekitar pukul WIB.

Kobaran api tersebut membuat personel tim pemadam kebakaran sangat kesulitan, sehingga tim baru berhasil memadamkan api pada Sabtu (2/11) sekira pukul WIB.

Pemadaman berlangsung lebih dari 25 jam, dengan sejumlah kendala saat pemadaman berlangsung, salah satunya terdapat bahan produksi yang mudah terbakar.

Puluhan Anggota DPRD Kota Bekasi Hadir Dalam Sosialisasi Anti Korupsi

BEKASI, Prolite – Pemerintah Kota Bekasi melalui Inspektorat, menggelar sosialisasi anti korupsi yang diikuti puluhan Anggota DPRD Kota Bekasi yang telah dilantik.

Penjabat (PJ) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad mengungkapkan, adanya sosialisasi ini diharapkan bisa jadi bekal bagi para wakil rakyat untuk mengantisipasi tindak korupsi.

“Melalui sosialisasi ini para anggota dewan diharapkan bisa ikut mencegah praktik korupsi di Kota Bekasi. Mudah-mudahan ini menjadi bekal agar para wakil rakyat bisa lebih waspada,” ungkap Gani Muhammad dalam keterangan resmi yang dikutip, Sabtu (9/11/2024).

Dalam sosialisasi anti korupsi, pihaknya menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menekan kebocoran anggaran tingkat daerah.

“Kita sudah jelas dan mengetahui bersama dalam isi Pidato Presiden Republik Indonesia untuk bisa menerapkan prinsip antikorupsi. Dan menjadikan komitmen dalam diri untuk berkerja lebih bersih dan mencegah tindakan korupsi,” jelasnya.

Raden Gani juga mengatakan, korupsi merupakan musuh utama yang harus dihadapi dalam membangun bangsa termasuk di tingkat daerah.

Hal itulah yang mendorong Pemkot Bekasi mengajak seluruh anggota DPRD Kota Bekasi, untuk menjadi teladan dalam memerangi korupsi.

“Musuh utama dalam membangun sebuah bangsa salah satunya korupsi. Kita sebagai penyelenggara negara bertanggungjawab menjadi teladan dan sampai terjebak dalam praktik korupsi,” ucapnya.

Sosialisasi anti korupsi itu merupakan program Pemkot Bekasi yang digawangi Inspektorat, dengan melibatkan jajaran dari KPK.

Nuryadi Darmawan: Perjuangan Kepala Daerah Sebelumnya Tidak Boleh Dirusak Begitu Saja

Prolite – Mendekati Pilkada 2024, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan mengingatkan agar perjuangan wali kota Bekasi terdahulu dalam membangun Kota Bekasi tidak boleh dirusak.

Perjunagn Wali Kota Bekasi terdahulu yang sudah membagun kepercayaan di hadapan masyarakat di harap bisa di lanjutkan tanpa di rusak.

Membangun kepercayaan publik memang tidk mudah maka dari itu ketika sekarang sudah harus melanjutkannya dengan baik.

“Bagaimana dulu waktu jaman wali kota mulai dari pak Kailani, Nonon Sonthanie, Akhmad Zurfaih, Mochtar Mohamad, Rahmat Effendi, Tri Adhianto, sudah rapi-rapi mereka membangun itu,” jelas Nuryadi Damawan.

Hal ini ia sampaikan seraya menggambarkan kondisi pemerintahan di Kota Bekasi pada masa transisi saat ini. Poin penting dari wali kota terdahulu kata Nuryadi adalah perhatian terhadap aspirasi masyarakat Kota Bekasi.

“Perjuangan-perjuangan tadi itu yang sudah dilakukan oleh wali kota kita yang mencerminkan bagaimana kepedulian terhadap aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan tujuan dari kritik yang diberikan oleh anggota DPRD, terutama komisi satu bukan semata-mata atas dasar kebencian atau sentimen pribadi. Melainkan, kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

“Teman-teman di komisi satu selalu keras. Keras itu bukan kita membenci teman-teman di pemerintahan atau apa,” tambahnya.

Mustofa Anggota DPRD Kota Bekasi Meminta Pemkot untuk Evaluasi OPD Penghasil

Prolite – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Mustofa, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk melakukan evaluasi di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil baik pajak maupun retribusi guna memaksimalkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu untuk mengenjot realisasi PAD mengingat capaian yang belum maksimal di triwulan tiga ini. “Kita ingin Pemkot Bekasi melakukan evaluasi kepada OPD yang menyumbang pendapatan. Baik itu pajak maupun retribusi. Kalau bekerja secara profesional maka saya yakin target PAD akan tercapai,” ucap Mustofa.

Lanjut dia, tidak hanya kepada pucuk pimpinan OPD saja, kepada pegawai di masing-masing OPD juga harus bekerja secara profesional. Baik itu Kepala Bidang, Kasi, jajaran kecamatan maupun kelurahan serta UPTD yang ada.

“Pimpinan daerah harus bisa menggerakkan semua jajaran di Pemerintahan agar PAD kita mencapai target. Jangan sampai potensi banyak tapi tidak terserap karena pejabat kurang profesional dalam bertugas,” ujarnya.

Apalagi, di triwulan tiga ini, PAD Kota Bekasi juga belum mencapai target. Jangan sampai Kota Bekasi mengulang seperti tahun sebelumnya yang gagal merealisasikan target  PAD.

“Tahun ini kita harap semua unsur di Pemerintahan bekerja secara profesional agar PAD tahun ini benar-benar tercapai 100 persen,” pungkasnya.

Anggota DPRD PAN Kota Bekasi Evi Mafriningsianti Ingin Tingkatkan Mutu Pendidikan

Prolite – Terpilih untuk ke dua kalinya menjabat menjadi anggota DPRD Kota Bekasi, membuat Evi Mafriningsianti berharap bisa berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bekasi.

Untuk lebih maksimal lagi, Evi juga berharap peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan dapat diwujudkan di Kota Bekasi agar anak-anak usia sekolah semua bersekolah.

Politisi perempuan dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, sejumlah langkah yang perlu ditingkatkan adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
Karena fasilitas pendidikan yang layak dapat membuat anak-anak bisa bersekolah dengan nyaman dan aman.

“Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Bekasi harus ditingkatkan, karena di beberapa Kecamatan ada yang masih kurang lengkap fasilitas pendidikannya,” ujar Evi.

Selain itu, kata dia, pemerintah harus segera menyusun strategi dalam menghadapi krisis tenaga pendidik di Kota Bekasi. Sebab, tahun ini ada sekitar 900 guru memasuki masa pensiun.

“Ini harus segera terisi sesuai dengan kualifikasinya dan kami juga dorong agar para guru yang sekarang menjadi TKK (tenaga kerja kontrak), bisa menempati kuota di P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” tutupnya.

Lengkapi Struktur, 50 Anggota DPRD Kota Bekasi Ikuti Bimbingan Teknis di Bandung

Prolite – Sebanyak 50 anggota DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029 mengikuti bimbingan teknis dalam rangka orientasi di Bandung. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka melengkapi unsur personalia atau struktur organisasi di DPRD Kota Bekasi.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Bekasi, Dzikron kepada awak media. Menurutnya, bimbingan teknis (Bimtek) ini dilakukan dalam rangka pembentukan struktur organisasi DPRD.

“Selama seminggu ini adalah menentukan alat kelengkapan dewan (AKD), seperti unsur pimpinan. Setelah menentukan pimpinan dan AKD, lalu kita menentukan susuna badan –badan seperti Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Kehormatan Dewan (BKD), serta Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda),” ujar Dzikron.

etelah anggota DPRD mendapatkan Bimtek orientasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Dzikron berharap semua DPRD Kota Bekasi telah memiliki unsur pimpinan secara definitif.

Anggota DPRD Kota Bekasi Bambang Sutopo Minta Pengurus RT/RW Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Pendatang

Prolite – Peristiwa penangkapan teroris yang berada di bilangan Kecamatan Rawa Lumbu, membuat Bambang Sutopo anggota DPRD Kota Bekasi terbuka hati untuk memberikan himbauan kepada masyarakat.

Bambang Sutopo merupakan anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Gerindra asal daerah pilih (Dapil) Kecamatan Medan Satria dan Bekasi Utara, Tahapan Bambang Sutopo meminta kepada pengurus wilayah rukun tetangga (Rt) dan rukun warga (Rw) untuk meningkatkan kewaspadaan bagi warga pendatang.

Politisi Partai Gerindra yaang pada periode lalu menjabat sebagai Wakil Ketua III, meminta seluruh stakeholder lingkungan lebih waspada dan siaga agar kejadian tertangkapnya teroris, tidak terulang lagi. Sehingga dirinya meminta kepada pihak kepolisian melalui Bhabinkamtibmas supaya meningkatkan patroli wilayah ke RT dan RW.

“Mungkin kita perlu meningkatkan lagi Siskamling, biar kewaspadaan terhadap warga pendatang atau orang tidak dikenal bisa lebih ditingkatkan, karena pastinya gerak-gerik warga bisa terpantau,” tegas Tahapan Bambang.

Ditambahkan Tahapan, pihak pengurus lingkungan juga diminta mendata kembali hunian pendatag seperti kos-kosan dan kontrakan, sebagai bentuk untuk memantau sekaligus mendata ulang warga pendatang.