“Ini bukan berarti kami mengendorkan pelayanan di air limbah ya, tetapi ini memerlukan biaya cukup besar. Dan juga kita harus support program 100% open defection free (ODF), itu banyak dari kewilayahan baik kelurahan dan kecamatan meminta bantuan untuk meningkatkan cakupan ODF melalui perpipaan penyedotan. Nah ini kan bukan gratis, kami mengeluarkan effort biaya minimal biaya operasional, biaya perpipaan dan segala macem, lalu kita harus alokasikan dari pendapatan yang mana?,” tandasnya.
Masih kata Sonny, terkait keluhan pelanggan di media sosial menjadi pertimbangannya namun terkadang yang betul pelangan hanya sedikit. Itu dia buktikan saat yang komplain ditanyakan no pelanggan tapi tidak mau memberikan.
“Ini saya sesalkan,” ungkapnya.
Sonny pun menegaskan bahwa dari tagihan yang diterima dari pelanggan setiap bulan itu bisa membiaya kebutuhan operasional dan pemeliharan serta pengembangan.
“Tapi poinnya buat saya, saya akan mempertimbangkan untuk melakukan penertiban bagi 14% atau sekitar 19 ribu pelanggan yang tidak pernah bayar selama 2 tahun terakhir ini. Kami akui ini sisi kelemahan kami SDM kurang. Tarif ini sudah mepet lalu harus kami lakukan efisiensi, maka kegiatan penertiban jadi korban, karena biaya terbatas jadi tidak bisa maksimal kami lakukan penertiban tapi sekarang akan kami lakukan,” tutupnya seraya mengatakan sekali penertiban dibutuhkan biaya operasional sekitar 250 – 300 ribu rupiah. (*/kai)
Tinggalkan Balasan