“Kinerja pemprov terkait pengentasan kemiskinan merupakan kinerja akumulatif kabupaten/kota sehingga diperlukan keterpaduan intervensi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam berbagai sumber daya sesuai wewenang masing-masing” ujar Sekda Provinsi Jawa Barat.
Salah satu cara mewujudkan reformasi birokrasi berdampak adalah dengan menyediakan pelayanan yang berkualitas. Asisten Deputi RB, Komarudin yang mewakili Kemenpan RB, mengungkap 4 fokus reformasi birokrasi tematik yaitu penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi dan prioritas aktual presiden.
Ke depan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pendampingan dan kolaborasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mencapai pelayanan berkualitas kepada masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi.(rls/red)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan