Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI tahun 2022, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penjaminan mutu, persepsi maladministrasi masyarakat, dan pengelolaan pengaduan adalah di antara standar pelayanan yang masih perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah di Jawa Barat.
Perbaikan tata laksana layanan publik adalah rangkaian dalam implementasi reformasi birokrasi tematik. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, dihadapan seluruh perwakilan pemerintah daerah se Jawa Barat menyampaikan bahwa
keberhasilan reformasi birokrasi memerlukan perubahan mindset kinerja.
“Kinerja pemprov terkait pengentasan kemiskinan merupakan kinerja akumulatif kabupaten/kota sehingga diperlukan keterpaduan intervensi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam berbagai sumber daya sesuai wewenang masing-masing” ujar Sekda Provinsi Jawa Barat.
Salah satu cara mewujudkan reformasi birokrasi berdampak adalah dengan menyediakan pelayanan yang berkualitas. Asisten Deputi RB, Komarudin yang mewakili Kemenpan RB, mengungkap 4 fokus reformasi birokrasi tematik yaitu penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi dan prioritas aktual presiden.
Tinggalkan Balasan