Para kritikus juga mengatakan itu adalah upaya lain oleh pemerintah untuk memaksakan Hindi sebagai bahasa nasional, dan bagi BJP untuk memajukan agenda mereka sendiri.
Konstitusi India mencantumkan 22 bahasa yang ada, tetapi tidak ada yang diberikan status bahasa nasional.
Menurut sensus satu dekade yang lalu, Hindi bukan bahasa mayoritas, meskipun dituturkan oleh 44% orang.
Dua bulan lalu, partai-partai oposisi bersatu membentuk aliansi yang disebut “INDIA”, yang mereka katakan merupakan singkatan dari Indian National Developmental Inclusive Alliance. Mereka berharap menggulingkan BJP dari pemerintahan dalam pemilihan tahun depan.
“Saya berharap pemerintah tidak akan sebodoh itu untuk sepenuhnya menyingkirkan India, yang memiliki nilai merek yang tak terhitung jumlahnya yang telah dibangun selama berabad-abad,” kata Shashi Tharoor dari partai oposisi Kongres di X, yang dulunya disebut Twitter.
While there is no constitutional objection to calling India “Bharat”, which is one of the country’s two official names, I hope the government will not be so foolish as to completely dispense with “India”, which has incalculable brand value built up over centuries. We should… pic.twitter.com/V6ucaIfWqj
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 5, 2023
Kemudian dia dengan sinis menyarankan bahwa aliansi oposisi juga bisa mengubah nama menjadi BHARAT, yang kepanjangannya adalah “Peningkatan, Harmoni, dan Kemajuan Bertanggung Jawab untuk Hari Esok”.
“Lalu mungkin partai yang berkuasa akan menghentikan permainan konyol ini untuk mengubah nama,” katanya.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan