“Tugas pemerintah memastikan kendaraan itu aman. Kalau masyarakat masih meragukan keamanannya, tugas kami adalah meningkatkan keamanan itu sehingga orang tua tidak harus selalu memilih kendaraan pribadi untuk mengantar anaknya,” tegasnya.
Farhan juga mendorong penerapan skema tarif khusus atau diskriminasi harga yang berpihak kepada kelompok tertentu, seperti pelajar, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
Pemkot Bandung pun membuka ruang keterlibatan kalangan akademisi untuk membantu mengevaluasi dan menyempurnakan sistem tersebut. Dengan begitu, program angkot pelajar diharapkan tidak berhenti sebagai proyek percontohan, melainkan menjadi bagian dari transformasi transportasi publik yang lebih aman, mudah diakses, dan terintegrasi di Kota Bandung.
Tinggalkan Balasan