Disdik Sebarkan SE Hadapi Bencana Mega Trust dan Lainnya

BANDUNG, Prolite – Plt Kadisdik Kota Bandung menyampaikan sudah terbit surat edaran (SE) wali kota terbaru tentang mitigasi bencana terkait mega trust dan cekungan Bandung.

Atas SE itu, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB), guna melakukan edukasi, sosialisasi bagaimana cara-cara menghadapi bencana mega trust.

“Karena bukan hanya di sekolah saja, semisal orang tua di rumah, kakak nya di sekolah a, adeknya di sekolah b, nah itu antisipasi. Kami buat SE untuk seluruh satuan pendidikan bagaimana tahapan cara apabila terjadi bencana,” tegas Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Tantan Santana, beberapa waktu lalu di balaikota.

Kata Tantan sebagian sekolah sudah melakukan simulasi bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi Jawa Barat.

Bahkan ada sekolah di kota Bandung mempunyai inovasi membuat alarm terkait bencana dengan skala rendah dan sempat dapat penghargaan.

“Ini akan dikembangkan seluruh satuan pendidikan,” imbuhnya.

Pihaknya pun akan melakukan maping, pasalnya kontruksi bangunan berbeda-beda terlebih dibuat di jaman masa penjajahan dulu atau sekitar tahun 45 -47.

Kontruksi tidak bisa melihat harus ahlinya ciptabintar selantai dua lantai SMP sudah banyak 50-60 tahun lalu.

“Harus kita amankan, kita tidak tahu bencana terjadi seperti apa, bagaimana komunikasinya. Simulasi ada beberapa sekolah sudah melakukan. Ini bukan muatan lokal tapi lebih ke insersi eskul, ” tuturnya.

Sehingga salah satu antisipasi harus dilakukan maping seperti apa kontruksi itu. Sehingga terdata bagaimana tata cara menghadapi bencana.

“Intinya nanti pertama buat surat edaran, lalu kita bekerjasama dengan Diskominfo agar dibuat sosialiasi dalam bentuk game developer agar anak tertarik. Kita minta membuat mitigasi bencana mega trust melalui game itu sehingga edukasinya terasa seperti game,” ungkapnya.

Selain bencana mega trust, juga penanggulangan sampah yang kabarnya khawatir TPA Sarimukti Maret tahun depan tidak bisa menampung lagi sampah.

“Makanya kita kembali mengerakan anak sekolah membawa tumblr dan misting ke sekolah. Ya tantangan adalah pedagang diluar sekolah dan juga setiap sekolah harus lakukan pengolahan sampah sehingga tidak ada sampah dibuang ke TPS. Kalau yang organik kan bisa ke bank sampah, sekolah juga bisa buat yang sederhana atau teknologi seperti beberapa sekolah sudah bagus. Akan kita jadikan role model, juknis mulok lingkungan sudah ada yakni membangun karakter dini tidak membuang sampah, tinggal ada sosialisasi ke seluruh satuan pendidikan,” tegaasnya.

Masih kata Tantan, pihak ya pun meminta Diskar membuat apa saja tahapan-tahapan yang dihadapi saat terjadi bencana.

“Nanti kita buat SE minta narasumber melakukan zoom meeting bersama semua sekolah. Agar apabila ada kejadian tersampaikan dimana titik kumpul nya. Minggu ini SE disebarkan, sebenarnya ini sudah ada tapi kan harus sering diingatkan karena siswa pun ada yang baru dan keluar,” paparnya.

Kotak Kejujuran Cukup Efektif Dalam Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah

PURWAKARTA, Prolite – Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2019 Kabupaten Purwakarta menerapkan pendidikan anti korupsi sejak dini.

Untuk mengajarkan pendidikan anti korupsi itu, semua sekolah-sekolah di Kabupaten Purwakarta membuat kotak kejujuran. Kotak tersebut untuk menyimpan barang-barang yang ditemukan siswa namun bukan miliknya.

Cara itu rupanya efektif mengajarkan anak untuk tidak melakukan korupsi, sehingga tak ayal pendidikan anti rusuah ini direplikasi oleh Pemerintah Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara.

“Mereka belajar langsung di sini bagaimana pendidikan anti korupsi di Purwakarta dikembangkan,” jelas Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Sadiyah di ruang Sekda Kabupaten Purwakarta beberapa waktu lalu.

Pendidikan anti korupsi seperti ini kata Sayidah terinsersi ke dalam kurikulum dalam artian disisipkan modul pembelajaran ke dalam kurikulum yang diajarkan.

“Misal pelajaran matematika karena itu ilmu pasti tidak ada istilah berbohong pasti 1 + 1 jadi 2, pendidikan anti korupsi pun harus seperti ini kalau ada uang A segini ya harus segini,” ucapnya.

Hal-hal itu disisipkan di semua mata pelajaran sehingga guru harus memahami terutama untuk guru tingkat sekolah dasar (SD).

“Kalau di SMP itu terinsersi ke dalam mata pelajaran PKN dan agama kalau yang SD terinsersi ke semua karena pembelajaran SD itu basic penanaman nilai yang paling dasar,” ujarnya.

Sejak diterapkan, banyak siswa didik di Kabupaten Purwakarta yang mampu membuat komik-komik anti korupsi.

Namun, kendati pendidikan anti korupsi sudah baik diterapkan, Sadiyah mengakui untuk kasus perundungan (bullying) di sekolah, memang masih ada.

“Kita tidak bilang 0% ya, kadang-kadang ada saja memang kan pemberitaan itu sering kali ada tapi dia tidak melihat apakah ini kekerasan bullying-nya itu terjadi ketika bukan di lingkup sekolah atau di sekolah. Banyak hal ini bersambung-sambungan dulu,” paparnya.

Tiga perempat waktu anak-anak ada di rumah dan pihak sekolah tidak bisa memantau seluruh waktu.

“Kadang perilaku di rumah yang dibawa ke sekolah. Contoh di dalam TDBA (tatanen di bale atikan) ini ada program bagaimana pengelolaan sampah menjadi produk menjadi limbah yang diolah dan bisa produktif lagi untuk dimanfaatkan, nah di sekolah sudah oke tapi ketika di masyarakat kembali lagi dan ini memang agak sulit untuk menciptakan habituasi ya, butuh banyak dukungan bukan cuma di sekolah ya,” tutupnya

Pj Wali Kota Bandung Dorong Integrasi Sistem Pengelolaan Sampah di Tingkat Kelurahan

BANDUNG, Prolite – Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara memastikan Pemkot Bandung berupaya serius dalam pengelolaan sampah secara terintegrasi di seluruh kelurahan. Ia menyebut sejumlah kelurahan di Bandung telah berhasil bebas dari sampah dan bisa dijadikan contoh bagi kelurahan lainnya.

Hal itu diungkapkan Koswara usai memantau pengelolaan sampah kewilayahan di sejumlah lokasi yakni RW 19 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani, RW 1 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik dan Kantor Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong, Minggu 13 Oktober 2024.

“Sudah ada kelurahan yang bebas sampah. Nanti, ini akan kita jadikan target agar lurah lainnya bisa mencontoh. Di beberapa kelurahan, sudah berjalan berbagai inisiatif seperti pembuatan kompos, pengolahan sampah menjadi pelet, dan pemanfaatan sampah untuk tanaman,” ujarnya.

Koswara menekankan pentingnya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Menurutnya, pengelolaan sampah di tingkat kelurahan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terhubung dengan sistem yang lebih besar di tingkat kota bahkan antarwilayah.

“Sampah yang tidak bisa dikelola sendiri oleh kelurahan harus disatukan untuk dikelola bersama, baik itu melalui sistem antar-RW atau dengan kolaborasi ekonomi lainnya,” tambahnya.

Ia menjelaskan, sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi akan memudahkan proses kapitalisasi sampah menjadi nilai ekonomi. Misalnya, jika ada pengusaha maggot yang membutuhkan satu ton sampah organik per hari, maka kebutuhan ini tidak mungkin dipenuhi oleh satu RW saja.

Sistem integrasi akan memungkinkan beberapa RW untuk bekerja sama dalam memenuhi permintaan tersebut.

“Begitu juga dengan kebutuhan kompos yang besar, kita perlu menyatukan beberapa wilayah untuk mencapai jumlah yang diinginkan. Dengan menggabungkan kekuatan ini, sampah bisa menjadi peluang ekonomi,” jelasnya.

Meski demikian, Ia menyadari bahwa cara pengelolaan sampah di setiap kelurahan belum merata. Untuk itu, ia mengusulkan penerapan standar minimum dalam pengelolaan sampah baik organik maupun anorganik.

“Bukan berarti kita harus menstandarisasi semua hal, tetapi setiap lingkungan perlu memiliki acuan yang sama. Misalnya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk maggot mengolah satu kilogram sampah organik. Dengan begitu, kita bisa menghitung penyerapan sampah di setiap wilayah,” terangnya.

Selain fokus pada pengelolaan sampah organik, Koswara menargetkan pengurangan residu sampah yang tidak dapat diolah, yang nantinya akan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Berdasarkan data yang ada, persentase residu di berbagai wilayah berkisar antara 11 persen hingga 30 persen.

“Kita ingin residu yang dikirim ke TPA sesedikit mungkin. Jika ada alat yang dapat membantu mengurangi residu, Pemkot akan membantu menyediakannya. Namun, jika memang tidak ada alternatif lain, barulah residu tersebut dibuang ke TPA,” katanya.

Menurutnya, Pemkot Bandung berusaha untuk memangkas proses-proses yang tidak efisien di tempat pengolahan sampah agar penanganan sampah dapat dilakukan secara optimal di tingkat lingkungan sebelum residu akhirnya dikirim ke TPA.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan seluruh komponen masyarakat di Bandung, mulai dari tingkat kelurahan hingga kota, dapat berkolaborasi dalam mengatasi masalah sampah.

Ia berharap agar berbagai inisiatif pengelolaan sampah dapat terus dikembangkan dan diterapkan secara luas, sehingga sampah tidak hanya dianggap sebagai masalah, tetapi juga peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Inilah tantangan kita bersama, bagaimana menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bukan hanya efektif tetapi juga ekonomis,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya memilah sampah sejak dari sumber. Dengan tagline “tidak dipilah tidak diangkut.”

Koswara juga berharap masyarakat dapat lebih disiplin dalam memilah sampah, sehingga proses pengangkutan dan pengolahan dapat lebih efisien dan menekan volume sampah yang dikirim ke TPA.

Ia pun memberikan instruksi kepada aparat kelurahan dan ketua satuan tugas terkait untuk memberikan laporan mengenai kondisi terkini wilayahnya dan menyusun rencana intervensi.

Koswara optimis, dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, pengelolaan sampah di Kota Bandung dapat mencapai hasil yang lebih baik.

Penyebaran Agama Islam di Purwakarta, Berawal Menyasar Pengawal Kerajaan Pajajaran

PURWAKARTA, Prolite – Sejarah penyebaran agama Islam di Kabupaten Purwakarta cukup unik, pasalnya sasaran penyebaran adalah para badega (pengawal, red) Pajajaran atau Galuh Pakuan yang tengah melakukan perjalanan dari Pajajaran menuju ke Bogor dan ke Sumedang sambil membawa mahkota.

Selama perjalanan melewati Kabupaten Purwakarta rombongan bermalam terlebih dahulu di masjid yang didirikan oleh Syekh Baing Yusuf bernama asli Raden H Mochammad Joseoef bin Raden Djajanegara yang juga merupakan keturunan ke-24 dari penguasa tanah Sunda, Prabu Siliwangi pada 1826 silam.

Syekh Baing Yusuf sengaja mendirikan Masjid Agung Baing Yusuf untuk mengajak para badega masuk Islam kemudian melaksanakan ibadah shalat.

“Dulu masjid agung sekaligus Alun-alun Kiansantang ini masih hutan. Pengawal atau badega itu di antaranya ada di daerah Kutawaringin yang sekarang Pasar Rebo dan Sindang Kasih,” ujar pengurus Masjid Baing Iing Solihin (76).

Nama Baing sendiri kata Iing, adalah pemberian gelar kepada syekh Yusuf dari Raja Turki, Baing atau Bai yang berati bapak. Itu karena syekh Yusuf kelahiran tahun 1709 di Bogor, banyak menimba ilmu agama Islam dan sering berdakwah bahkan di umur 7 tahun sudah hafizh qur’an.

Dulu mesjid Baing Yusuf berbentuk padepokan, mengalami pemugaran hingga menjadi mesjid kekinian. Pada tahun 1957 dibongkar kubahnya karena bocor, lalu tahun 1987 dibongkar atap dan kubahnya untuk dicor oleh ibu Mami Setibi Darwis, mesjid dibongkar kembali pada tahun 1926 oleh keluarga dan bupati Ibrahim Singadilaga. Kemudian pada tahun 1993 dibongkar total oleh bupati Bunyamin Dudi dan selesai pada tahun 1994.

“Syekh Yusuf meninggal pada tahun 1854 di usia ke 145 tahun, beliau dimakamkan di belakang mesjid ini bersama para pendiri Kabupaten Karawang dan keluarga Gandanegara, Sasatradiningrat yang pada tahun 1818 memimpin pusat pemerintahan di Wanayasa,” ucap Iing seraya mengatakan mesjid Baing memiliki luas kurang lebih 2000 meter.

Sejak syekh Yusuf meninggal banyak peziarah ke makamnya, dari berbagai daerah terutama dari Banten, hal itu karena syekh Yusuf mempunyai murid syekh Nawawi al-Bantani yang menjadi imam besar Masjidilhram kala itu.

Masjid yang terletak di tengah jantung kota Purwakarta atau sekitar area kantor Pemkab Purwakarta di Jalan Ganda Negara itu tidak memungut tarif bagi peziarah namun peziarah dapat memberi seikhlasnya.

“Setiap hari yang ziarah bisa sampai 6 bis atau satu bulan sekitar 2-3 ribu orang. Hasil dari kotak amal untuk kebersihan dan pengurus makam atau juru pelihara sebanyak 7-8 orang,” ujar ayah 7 anak itu yang juga mengaku turun temurun menjaga makam syekh Yusuf.

Selain bangunan masjid, peninggalan Syekh Yusuf lainnya berupa kitab fikih dan tasawuf berbahasa Sunda, bertuliskan huruf Arab dan mushaf dengan tulisan tangan. Serta sebuah pedang panjang yang kala itu digunakan sebagai pegangan saat khotbah Jumat.

Masjid Endan Andansih, Salah Satu Ikon Religi Kabupaten Purwakarta

PURWAKARTA, Prolite – Berbicara wisata religi di Kabupaten Purwakarta rupanya ada satu lokasi terbilang unik dan kekinian. Masjid Endan Andansih, berlokasi cukup strategis berada di atas tanah seluas dua hektare di Kampung Nenggeng RT 001/RW 001 Desa Neglasari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta.

Masjid Endan Andansih didirikan oleh Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nama itu diambil dari nama ibunya.

Sebuah masjid yang dapat menampung dua hingga tiga ribu jamaah dengan nuansa serba putih dari mulai kubah hingga dikelilingi empat pilar menjulang ke atas langit. Tak jauh dari pintu masuk terdapat tugu berlafadz Allah.

Masjid ikonik khas Purwakarta ini berada di atas tebing, sekitar mesjid terdapat rumput dan pohon-pohon tinggi membuat mesjid tampak asri. Masjid yang diresmikan pada Sabtu, 17 Juni 2023 dibangun dua tahun sebelumnya tepatnya di tahun 2021 itu juga memiliki lahan parkir yang luas.

Yusuf Ateh mendirikan masjid berawal saat ia berkunjung ke kota tasbih itu, melihat lokasi tersebut Yusuf yang bukan warga asli kabupaten Purwakarta itu tertarik ingin membeli tanah dan mendirikan masjid tersebut. Saat peresmian bupati Anne Ratna Mustika, sesepuh, pemerintah pusat, dan dai kondang pun hadir.

Pengelola yayasan Endan Andansih ustadz Raihan menegaskan bahwa kehadiran masjid Endan Andansih ini untuk kebermanfaatan umat baik warga sekitar ataupun musafir yang sedang dalam perjalanan sengaja ataupun tidak ke mesjid tersebut dan bukan untuk mencari bisnis komersil.

“Jadi fungsi masjid Endan Andansih didirikan untuk kebermanfaat umat dari sektor ekonomi, sosial dan lain-lain. Makanya, kita selalu mengadakan kegiatan rutin sosial seperti khitanan masal, santunan anak yatim setiap bulan, maulid nabi, dan peringatan-peringatan hari besar agama lainnya,” ujar ustadz yang baru satu tahun mengelola mesjid tersebut.

Tampilannya yang unik dan menarik untuk berswa foto memang dibuat oleh arsitek khusus tanpa meniru desain masjid manapun namun atas insipirasi dan masukan pewakaf masjid sehingga mesjid ini benar-benar tidak hanya berfungsi mesjid sebagai tempat ibadah saja tetapi juga untuk wisata.

“Ketika orang beribadah bisa di masjid mana saja namun ketika ingin ibadah dan wisata ya kesini. Setelah jama’ah wisata dibawah biasanya ibadah atau shalat disini atau sebaliknya setelah ibadah wisata ke bawah,” promosinya.

Jama’ah manapun yang datang ke masjid Endan Andansih ini tidak dikenai biaya apapun alias gratis karena sesuai fungsinya mesjid ini untuk kebermanfaatan umat.

Untuk biaya pemeliharaan sendiri, pada bagian food court berada di bawah masjid dikenakan biaya air dan listrik bagi para pedagang sedangkan untuk pemeliharaan masjid dari donatur-donatur.

Raihan pun menyampaikan setiap week end atau hari Sabtu Minggu pengunjung ke masjid sekitar 200-300 bahkan hingga ribuan bila menginjak tanggal merah atau hari besar agama.

“Ia masyarakat tahu kesini dari mulut ke mulut, dari medsos, sehingga jadi ikon kabupaten Purwakarta sekarang bahkan ada anggapan wisata religi itu setelah dati Al-Jabar Kecamatan Gedebage Kota Bandung ya ke masjid Endan,” ungkapnya seraya mengatakan da’i kondang habib Jafar dan Gus Miftah sempat hadir dan memberikan tausiyah tabligh akbar disana.

“Harapan kami, semoga mesjid ini terus bermanfaat untuk umat, berkah bukan dirasakan kita saja tapi semua umat terutama masyarakat sekitar. Dan sekarang secara nyata bermanfaat bagi umat dari segi kegiatan kita semisal kurban, khitanan masal, baksos alhamdulilah menjalankan program bermanfaat masyarakat sekitar sini,” tuturnya.

Rencana ke depan di sebelah kanan mesjid sendiri sedang dibangun gedung untuk nantinya boarding school (asrama sekolah).

Pendidikan TdBA Telah Diterapkan di Kabupaten Purwakarta

PURWAKARTA, Prolite – Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Sadiyah menyampaikan telah menerapkan Pendidikan TdBA (Tatanen di Bale Atikan) yang sedang booming digencarkan pemerintah pusat sejak tahun 2020 lalu.

“Sedang kita laksanakan yang ada kaitannya dengan ketahanan pangan peserta didik, kesehatan peserta didik, nge-match-nya dengan program pusat tentang gerakan sekolah sehat, itu adalah pendidikan program pendidikan TdBA atau Tatanen di Bale Atikan,” ungkap Sayidah ditemui di ruang Sekda Kabupaten Purwakarta beberapa waktu lalu.

Hal itu karena, melihat bahwa global warming saat ini terjadi harus dipahami oleh anak-anak sejak dini. Bagaimana pengelolaan lingkungan menjadi hijau berbasis ekologi, keterhubungan antara manusia dengan alamnya itu di pendidikan tatanan di bale atikan.

“Makanya sekolah di Purwakarta itu programnya adalah bagaimana memberdayakan lahan di sekitar sekolah lahan tepian maupun lahan marjinal lahan barangkal menjadi produktif untuk laboratorium pembelajaran dan dijadikan untuk tumbuh kembang tanaman yang nanti sebagai lab bagi anak-anak belajar dan hasil sayurannya, cabe, terong, waluh apa-apa nanti bisa dikonsumsi sebagai ketahanan pangan siswa maupun guru,” bebernya.

“Kalau memang produksinya banyak itu sekarang sudah ada hab-nya di Mandalakarsa. Produksi anak-anak mulai menanam, merawat sampai jadi produk makanan kita simpan di Mandalakarsa nanti orang bisa melihat hab-nya di situ dan bisa membeli produk anak-anak,” ucapnya.

Lanjut Sayidah, hampir sudah ada ribuan produk makanan buatan anak-anak yang sekarang sudah terakurasi dan sudah ada lisensi, label halal.

“Sudah ada 400 an itu anak-anak SD dan SMP, misalnya ada bunga telang tumbuh di sengaja dan sebagai laboratorium penggunaan pemanfaatan lahan itu jadi bunga telang dijadikan minuman. Terus di kebun sekolah ada pohon berenuk diolah lalu diberi nama sar berenuk, ada juga bikin dodol manggis,” ucapnya.

Selain sekolah atau pendidikan TdBA, Pemkab Purwakarta pun menerapkan sekolah ekologi Kahuripan Pajajaran. Yakni sekolah berbasis ekologi bagaimana menyambungkan manusia dengan lingkungan alam sekitar dengan model pembelajaran berkearifan lokal atau bagaimana mencintai alam.

Seabreg penererapan pendidikan di kota tasbih ini, tentu saja diapresiasi pemerintah pusat. Dii tahun 2020 Pemkab Purwakarta mendapat apresiasi dari Kemdikbudristek sebagai kabupaten/kota berkarakter.

Tak puas disitu, Pemkab Purwakarta pun mengikuti ajang inovasi government, beberapa penerapan pendidikan diusulkan yakni pendidikan TdBA (Tatanen di Bale Atikan) dan pendidikan arboretum bambu.

Pendidikan arboretum bambu ini dimana terdapat satu sekolah berbasis kearifan lokal mengembangkan bagaimana konservasi bambu.

“Pada tahun 2023 kita menyabet 9 kategori Kemendikbudristek tapi memang belum berhubungan pendidikan lokal tadi namun yang bersifat nasional semisal penerapan IT,” ungkapnya.

Bapenda Kota Bandung Beri Peringatan Kepada Kafe Penunggak Pajak

BANDUNG, Prolite – Bapenda Kota Bandung memberikan peringatan tegas kepada sebuah kafe di kawasan Lodaya yang hingga saat ini belum memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kafe tersebut diketahui menyantumkan pajak dalam struk (bon) tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Padahal kafe ini telah beroperasi selama dua tahun.

Kepala Bapenda Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain mengaku sudah memberikan tiga kali surat peringatan. Namun pengelola kafe tidak memberikan tanggapan.

“Pajak merupakan kewajiban bagi semua pengusaha di Kota Bandung, khususnya yang bergerak di bidang restoran, kafe, dan hotel. Ini penting untuk mendukung pembangunan kota,” ujar Iskandar di Jalan Lodaya Kota Bandung, Senin, 7 Oktober 2024.

Menurut Iskandar, pembayaran pajak kini semakin mudah dengan adanya aplikasi online E-Satria. Aplikasi ini memudahkan pengusaha mendaftar tanpa harus datang langsung ke kantor Bapenda Kota Bandung. Namun, pengelola kafe tersebut tidak memberikan respons meskipun sudah diberikan berbagai kemudahan.

“Tindakan pemasangan spanduk ini kami lakukan sebagai langkah tegas agar masyarakat mengetahui bahwa pemilik usaha tersebut tidak taat pajak. Pajak ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk mendukung pembangunan Kota Bandung, yang sangat bergantung pada pendapatan dari sektor usaha,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Penindakan Bapenda Kota Bandung, Anthony Daulay menambahkan, pihaknya telah memberikan kesempatan persuasif kepada pemilik usaha.

“Kami sudah beberapa kali memberikan imbauan dan peringatan, tetapi tidak ada tanggapan. Tindakan ini dilakukan untuk menciptakan iklim keadilan bagi semua pengusaha yang sudah taat pajak,” jelas Anthony.

Dalam kegiatan tersebut, hadir perwakilan dari Kodim serta Kejaksaan juga turut hadir untuk mendampingi dan memastikan tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan.

Ia berharap, dengan adanya peringatan ini, pengusaha lainnya dapat lebih patuh terhadap kewajiban mereka sebagai wajib pajak.

Bapenda juga mengimbau seluruh pengusaha di kota ini, khususnya yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, untuk segera memenuhi kewajibannya agar dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Bandung.

Untuk pengusaha yang ingin mendaftarkan usahanya atau bagi yang ingin mengetahui syaratnya bisa kunjungi laman .

Klakson Telolet Ditertibkan, Sanksi Putus Kabel Hingga Tilang

BANDUNG, Prolite – Menindaklanjuti laporan masyarakat perihal klakson telolet yang meresahkan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung bekerja sama dengan jajaran Polrestabes Bandung, Polsek Gedebage, dan pihak kewilayahan menggelar operasi penertiban klakson tidak standar atau biasa dikenal dengan “telolet” di kawasan Gedebage, Sabtu dan Minggu, 5-6 Oktober 2024.

Razia ini tepatnya dilakukan di Jalan SOR Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Operasi ini dilakukan untuk menertibkan penggunaan klakson telolet yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, pasal 69.

“Regulasi ini mengatur ambang batas suara klakson, yaitu paling rendah 83 desibel dan paling tinggi 118 desibel,” ucap Pelaksana Tugas Kepala Dishub Kota Bandung, Asep Kuswara.

Penggunaan klakson telolet yang melebihi ambang batas tersebut dinilai mengganggu kenyamanan warga karena menyebabkan kebisingan yang berlebihan. Selain itu, penggunaan klakson yang tidak standar juga dapat berdampak pada efisiensi sistem pengereman kendaraan, yang berpotensi menyebabkan rem blong.

“Jadi jangan sampai daya (untuk membunyikan klakson) diambil dari angin. Karena daya angin ini erat fungsinya dengan sistem pengereman,” jelasnya.

Dalam operasi yang digelar selama dua hari tersebut, petugas gabungan menindak tegas pelanggar dengan memberikan sanksi tilang serta mencabut modul klakson tidak standar yang ditemukan pada kendaraan.

Para pelanggar ini pun dikenai sanksi mulai dari pemutusan kabel klakson, hingga sanksi tilang. Kegiatan penertiban ini diharapkan dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Bandung.

Produksi Ikan Melimpah, Namun Masyarakat Kurang Gemar Makan Ikan

PURWAKARTA, Prolite – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta galakkan program gemar makan ikan. Hal ini dikarenakan produksi ikan di Kabupaten Purwakarta melimpah namun warga malah tidak doyan makan ikan.

“Warga di sini (Kabupaten Purwakarta,red) lebih suka makan daging ayam atau daging sapi. Mereka malah tidak suka makan ikan, padahal produksi ikan kita melimpah,” ujar Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta, Ida Siti Hamidah.

Untuk itu, lanjut Ida, salah satu menu makanan yang diberikan kepada warga yang terkena stunting adalah ikan lele. Agar warga mau makan ikan, setidaknya ikan yang sudah dibagikan secara gratis. Ida mengatakan, ikan yang dibagikan ke warga berupa bibit, dan ember yang digunakan untuk media pemeliharaannya.

“Bibit yang diberikan sebanyak 300 ekor bibit lele. Memang tidak akan tumbuh semua, karena ada beberapa yang mati. Namun setidaknya, menu ikan sudah tersedia secara gratis untuk mereka,” terangnya.

Di sisi lain, Kabupaten Purwakarta sebagai daerah penghasil ikan di Jawa Barat dengan adanya waduk Jatiluhur dan Cirata, untuk itu harus mampu memanfaatkan potensi tersebut menjadi olahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Ida mengatakan produksi ikan air tawar itu dihasilkan melalui budidaya ikan air tawar di keramba jaring apung Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata. dari total produksi ribu ton ikan air tawar, produksi terbesarnya dihasilkan dari ikan air tawar keramba jaring apung Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata, yang mencapai ribu ton.

“Selain itu juga dihasilkan dari budidaya kolam air deras dan kolam air tenang yang tersebar di 17 kecamatan di seluruh wilayah Purwakarta,” terangnya.

Kemudian produksi dari kolam air tenang sebanyak ,50 ton, dan kolam air deras yang mencapai 432,87 ton. Budidaya kolam air tenang dan kolam air deras ini dikelola oleh 123 kelompok petani ikan air tawar.

“Produksi perikanan di KJA (keramba jaring apung) Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata masih menjadi paling besarUntuk jenis ikan yang dihasilkan meliputi ikan nila, ikan mas, ikan bawal, dan ikan patin. Sementara melalui kolam air tenang dan kolam air deras, jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah jenis ikan Gurame,” kata Ida.

Menurut dia, selain mampu menggerakkan perekonomian daerah, pengembangan produksi ikan air tawar juga bisa menjadi salah satu penopang sumber pangan nasional yang muaranya adalah meningkatkan ketahanan pangan nasional. Selain itu, lanjut Ida, sektor perikanan air tawar di Kabupaten Purwakarta menyimpan potensi nilai ekonomis yang sangat besar. Perputaran uang di sektor ini mencapai ratusan milyar rupiah per bulannya, atau dalam setahun bisa mencapai angka triliunan rupiah.

“Sektor perikanan air tawar juga melibatkan banyak pelaku usaha, termasuk ribuan petani ikan. Ini potensi yang sangat besar yang harus dioptimalkan dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambah Ida. (*)

PURWAKARTA, Prolite – Sebagai salah satu daya tarik Kabupaten Purwakarta, kita memang akan banyak menemui warung sate maranggi tempat yang juga dikenal dengan destinasi Bendungan Jatiluhur ini.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, Ida Siti Hamidah mengatakan, Purwakarta memang memiliki banyak peternakan sapi untuk mendukung para pengusaha sate maranggi mendapatkan daging segar. Salah satunya adalah dengan pelaksanaan program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN).

“Program SIKOMANDAN yang dilaksanakan sejak 2021 merupakan program pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri,” kata Ida.

Ida menambahkan, Program itu dilaksanakan dengan merangkul para pelaku usaha peternakan rakyat. Selain untuk mengurangi kebutuhan daging impor secara bertahap, program itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat skala kecil.

“Karena memang, Warga Kabupaten Purwakarta memang lebih memilih membeli daging impor, karena harganya yang lebih muran,” tambahnya.

Berdasarkan Data dari Dinas Peternakan dan Perikanan (Diskanak) Kabupaten Purwakarta, angka kelahiran ternak sapi dan kerbau melalui program SIKOMANDAN tahun 2021 mencapai ekor, tahun 2022 sebanyak ekor, dan angka kelahiran tahun 2023 sebanyak ekor.

Sementara kelahiran ternak untuk tahun 2024, sepanjang Januari-Juni, jumlah kelahiran ternak sudah mencapai 706 ekor.

“Untuk tahun ini, jumlah kelahiran ternak diproyeksikan akan terus bertambah mengingat program masih berlangsung hingga akhir tahun,” kata Ida.

Salah satu yang mendapatkan manfaat dari pertambahan jumlah Sapi di Purwakarta, adalah Abah Ace, yang menjual sate maranggi dengan menggunakan tanggungan, karena menurutnya, itu lebih Ace sudah sejak puluhan tahun berjualan menggunakan tanggungan itu. Bahkan kata dia dari mulai harga sate per tusuk Rp200 hingga sekarang Rp1000 per tusuk.

“Ah raoseun ditanggung mah, te mahal biaya na, pami roda mah rada awis mana langkung berat, (ah enak saja kalau ditanggung tidak mahal biayanya, kalau roda mahal dan berat,red)”, ujar ayah 7 anak itu disela melayani pelanggannya.

Setiap hari abah Ace membawa 3 kg daging iga sapi. Ia berjualan mulai pukul wib dilanjut jam WIB, biasa mangkal di Sempurnunggal (lapang Garuda) lalu berkeliling.

Saat jaya-jaya nya, abah Ace mengaku memiliki 7 unit tanggungan. Namun kini para pekerjanya itu sudah beralih profesi semua dan hanya dia yang tetap bertahan berjualan sate di tanggung.

Pada kesempatan itu abah Ace pun memberikan tips dan rahasia membuat sate kebanggaan warga Purwakarta ini.

Kata abah, sate maranggi terlebih dulu harus dimarinasi atau di bacem selama 30 menit dengan air, gula, garam, bawang merah, dan bawang putih. Setelah semua bumbu meresap ke daging yang sudah ditusuk atau sate diangkat hingga siap dibakar.

“Sate maranggi abah mah bedana di bumbu kacang atau oncom, sambelna bisa goang atau tambah kecap,” tuturnya.

Terpenting kata abah adalah marinasi atau bacem setengah jam sehingga daging lebih mengembang dan empuk. Selain itu bagian daging alot dipisahkan sehingga daging lebih cepat dibakar dan tidak alot. Dan agar lebih yummy sate bisa dipadu padan dengan ketan bakar.