Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta Tingkat SMP/ Sederajat Tahun 2024

PURWAKARTA, Prolite – Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta yang dikemas dalam PADI “Purwakarta Dalam Inovasi” Tahun 2024 dengan tema “Inovasi Meningkatkan Daya Saing Daerah”.

Pada tahun ke-2 penyelenggaraannya, PADI mengikutsertakan siswa SMP/sederajat guna mendorong budaya kreatif dan inovatif di lingkungan sekolah.

Tema lomba inovasi daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024 adalah : “Inovasi Meningkatkan Daya Saing Daerah”. Tema ini sinergis dengan tema Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yaitu ”Meningkatkan Pemulihan Ekonomi dan Daya Saing Daerah”.

Pedoman Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dapat diakses melalui link berikut :

Jelang Pilkada Serentak 2024, Koswara: ASN Harus Netral, Jangan Pose Jari!

BANDUNG, Prolite – Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara menegaskan netralitas ASN Kota Bandung dalam Pilkada Serentak 2024. Seluruh hal yang berkaitan dengan netralitas itu diingatkannya sungguh-sungguh.

Koswara juga meminta seluruh ASN Kota Bandung menahan diri, termasuk menampilkan gestur tubuh seperti jari saat berfoto. Para ASN harus menahan diri dalam mengunggah sesuatu di sosial media yang berkaitan dengan Pilkada Serentak 2024.

“Tidak boleh berpose foto dengan jari yang menampilkan angka tertentu. Kita menahan diri, dan berharap hasil terbaik untuk Kota Bandung” tegasnya usai membuka Sosialisasi Peraturan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Peraturan Netralitas ASN, Selasa 1 Oktober 2024.

Koswara juga menegaskan, sanksi siap menanti ASN yang tidak mengindahkan netralitas selama Pilkada Serentak 2024 berlangsung. Selain itu, ia memastikan komitmen Pemkot Bandung dalam mewujudkan Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar.

Salah satu target Kota Bandung dalam pelaksanaan Pilkada 2024 antara lain menjaga tren positif dan meningkatkan angka partisipasi pemilih. Seperti diketahui, angka ini mencapai 82,9 persen saat Pemilu Presiden dan Legislatif, Februari 2024 silam.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bandung, Bambang Sukardi menyebut, tren penyelenggaran pemilihan umum di Kota Bandung selalu positif.

“Pilpres dan Pileg kemarin, semuanya berlangsung aman. Kondusif,” terangnya.

Bambang juga menjelaskan, kegiatan sosialisasi ini menyangkut aturan APK dan netralitas ASN selama Pilkada Serentak 2024.

Menurutnya, Pilkada Serentak merupakan momentum positif, karena warga Kota Bandung akan memilih pempimpinnya untuk lima tahun ke depan.

“Kita memberikan sosialisasi kepada OPD di Pemkot Bandung termasuk Camat dan Lurah se-Kota Bandung,” ujar Bambang.

Senada dengan Koswara, Bambang juga menegaskan, ASN Kota Bandung wajib netral selama proses Pilkada berlangsung. Ia berharap, Pilkada Serentak di Kota Bandung berjalan tertib, aman, dan berintegritas

“Harapan kami, hari ini semua tersosialisasikan. Sehingga tidak ada lagi persepsi atau asumsi yang berbeda,” ujar Bambang.

Pilkada Serentak 2024 akan dilangsungkan pada 27 November 2024 mendatang. Wargi Bandung akan memilih Calon Wali Kota dan Calon Wakil Walikota serta Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Angkat 400 Guru AKPK

PURWAKARTA, Prolite – Karena Pendidikan Agama hanya tiga jam dalam satu minggu, Pemkab Purwakarta mengangkat 400 guru AKPK (Agama Keagamaan dan Pendalaman Kitab) dari tenaga honorer.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Sadiyah menyampaikan bahwa program AKPK ini bagi pemerintah Daerah sangat penting.

“Pendidikan agama tidak cukup tiga jam oleh karenanya pemerintah kabupaten mengangkat hampir 400 guru AKPK guru agama dan pendalaman kitab-kitab. Jadi ada guru sesuai agamanya masing-masing misal untuk murid beragama Islam diajar oleh guru agama Islam, atau agama Kristen dan agama lainnya,” ujar Sadiyah ditemui di ruang Sekda Kabupaten Purwakarta beberapa waktu lalu.

Untuk pendalaman kitab-kitab semisal kitab kuning biasanya diberikan pada siawa kelas tinggi, dan untuk yang beragama Kristen diberikan kepada anak-anak beragama Kristen yang ingin pendalaman pada kitab Injil.

Kata Sadiyah, pengangkatan guru tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Purwakarta dan itu dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah.

“Ya yang pendalaman kitab berbeda, misal kalau ada 10 anak di sekolah yang ada agama lain pasti disiapkan juga guru APKP-nya dan itu digaji bukan dari pusat tapi dari anggaran pemerintah daerah,” tandasnya.

Namun kata Sadiyah, penerapan AKPK ini belum dilakukan di semua sekolah negeri karena keterbatasan anggaran, sehingga untuk sekolah negeri baru diterapkan di 75 sekolah.

Sedang untuk sekolah swasta sudah ada 112 sekolah. Hal itu karena waktu pendalaman agama dan kitab di sekolah swasta lebih panjang apalagi banyak sekolah swasta yang berbasis Islam atau Kristen.

“Pendidikan agama ini dalam kurikulum nanti di sisipkan modul pembelajarannya insersi ke dalam kurikulum yang diajarkan misalnya gini,” tuturnya.

Masih kata Sadiyah, selain sekolah biasa. Pemkab Purwakarta pun memberi keberpihakan pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas dengan mengembangkan pendidikan berbasis inklusi.

Bagi sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus, maka pihaknya bekerjasama koordinasi dengan Sekolah Luar Biasa (SLB).

“Tidak semua sekolah punya guru BK atau basic sekolah luar biasa. Di tahun 2022, kita kerjasama kordinasi agar mengetahui bagaimana menghadapi anak inklusi. Karena anak ini tidak bisa disamakan dengan anak biasa,”paparnya.

Sedari awal pada saat assessment ketika masuk diketahui apa kebutuhannya, semisal bagi tuna netra, tuna rungu, grahita atau anak disabilitas lainnya.

“Saat menentukan KKM misal 8, anak inklusi tidak segitu karena hidup sosialisasi dengan teman diterima dan mampu berdiri sendiri untuk bekal di masyarakat kelak itu dianggap sudah capai KKM bagi mereka, intinya kita tidak membedakan dan mereka berhak mendapat pendidikan. Sehingga keluarga tidak mengurung dirumah atau disembunyikan atau tidak bergaul, anak-anak ini harus dibantu,” tutupnya.

DPRD Kota Bandung Setujui Raperda Perubahan APBD TA 2024

BANDUNG, Prolite – Salah satunya membahas Raperda Perubahan APBD TA 2024, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara bersama Pj Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dharmawan dan sejumlah Kepala OPD menghadiri Rapat Paripurna DPRD.

Dalam Rapat Paripurna kali ini berisi sejumlah agenda, antara lain:
– Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA 2024;
– Penetapan Keputusan DPRD tentang Renja DPRD Tahun 2026;
– Penyampaian Penjelasan DPRD perihal 1 (satu) buah Raperda (usul DPRD) dari Propemperda Tahun 2024;
– Penyampaian penjelasan Wali Kota perihal 5 (Lima) buah Raperda (usul Wali Kota) dari Propemperda Tahun 2024.

Ada pun, Raperda tentang Perubahan APBD TA 2024 akan disampaikan kepada Penjabat Wali Kota untuk bahan proses selanjutnya menjadi peraturan daerah.

Sebelumnya, Koswara menyampaikan penyusunan Perubahan APBD TA 2024 didasarkan pada perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati oleh Pemkot Bandung dan DPRD pada 31 Juli 2024.

Menurut Koswara, pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2024 diproyeksikan mencapai Rp 7,43 triliun, meningkat 1,78 persen dari APBD murni 2024. Sementara itu, belanja daerah diperkirakan naik sebesar 5,42 persen, menjadi Rp 8,11 triliun.

Ia pun mengapresiasi seluruh fraksi DPRD atas pandangan, pertanyaan, dan saran yang diberikan.

“Kami atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengucapkan terima kasih atas atensi dan pandangan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi yang terhormat,” ujarnya.

Dalam jawaban tertulisnya, Koswara menjelaskan tanggapan pemerintah terhadap isu-isu strategis yang diangkat dalam pandangan umum fraksi.

Isu-isu tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta pengelolaan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital.

“Rancangan Perubahan APBD 2024 dan APBD 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun Anggaran 2024-2026 yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan kota,” jelas Koswara.

Pada sektor pendidikan, pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui pelatihan bagi tenaga pendidik serta pemerataan sarana pendidikan.

Di sektor kesehatan, langkah-langkah konkret dilakukan dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, baik di Puskesmas maupun rumah sakit. Selain itu, program Universal Health Coverage (UHC) juga menjadi prioritas untuk menjamin akses kesehatan bagi masyarakat.

Dalam hal pendapatan daerah, Pemkot Bandung berkomitmen untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Pemkot Bandung akan melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk optimalisasi pajak.

Salah satunnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pemungutan pajak, salah satunya melalui alat pencatat transaksi yang dapat mengurangi kebocoran pendapatan.

Pada aspek infrastruktur, Pemkot Bandung berupaya menyelesaikan permasalahan seperti banjir dan kemacetan lalu lintas melalui program pembangunan kolam retensi, pemeliharaan jalan, serta pembangunan dan pemeliharaan tanggul.

Terkait pertumbuhan ekonomi lokal, Pemkot Bandung akan terus mendorong pemberdayaan UMKM melalui program pendampingan usaha mikro dan fasilitas pemasaran.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi dan dihadiri sejumlah Anggota DPRD Kota Bandung secara daring dan luring.

Nuryadi Darmawan: Perjuangan Kepala Daerah Sebelumnya Tidak Boleh Dirusak Begitu Saja

Prolite – Mendekati Pilkada 2024, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan mengingatkan agar perjuangan wali kota Bekasi terdahulu dalam membangun Kota Bekasi tidak boleh dirusak.

Perjunagn Wali Kota Bekasi terdahulu yang sudah membagun kepercayaan di hadapan masyarakat di harap bisa di lanjutkan tanpa di rusak.

Membangun kepercayaan publik memang tidk mudah maka dari itu ketika sekarang sudah harus melanjutkannya dengan baik.

“Bagaimana dulu waktu jaman wali kota mulai dari pak Kailani, Nonon Sonthanie, Akhmad Zurfaih, Mochtar Mohamad, Rahmat Effendi, Tri Adhianto, sudah rapi-rapi mereka membangun itu,” jelas Nuryadi Damawan.

Hal ini ia sampaikan seraya menggambarkan kondisi pemerintahan di Kota Bekasi pada masa transisi saat ini. Poin penting dari wali kota terdahulu kata Nuryadi adalah perhatian terhadap aspirasi masyarakat Kota Bekasi.

“Perjuangan-perjuangan tadi itu yang sudah dilakukan oleh wali kota kita yang mencerminkan bagaimana kepedulian terhadap aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan tujuan dari kritik yang diberikan oleh anggota DPRD, terutama komisi satu bukan semata-mata atas dasar kebencian atau sentimen pribadi. Melainkan, kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

“Teman-teman di komisi satu selalu keras. Keras itu bukan kita membenci teman-teman di pemerintahan atau apa,” tambahnya.

Sate Maranggi, Santapan Khas Kabupaten Purwakarta

PURWAKARTA, Prolite – Sate maranggi merupakan salah satu makanan khas Kabupaten Purwakarta, ada anggapan belum ke Purwakarta kalau belum makan sate maranggi.

Namun sate maranggi di kota tasbih satu ini berbeda dengan sate-sate maranggi lainnya.

Selain rasanya yang khas maranggi cara penjualannya pun berbeda.

Makan sate Maranggi di restoran atau kedai sudah biasa, tapi sensasi makan sate di bawah jembatan jalan tol sepertinya baru ada di Jalan Sawit, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta.

Karena makan di pas tikungan jalan itu memicu adrenalin. Bisa dibayangkan makan sate sembari menyaksikan kendaraan bermotor baik sepeda, sepeda motor, mobil kecil, bus, truk barang ataupun kontainer lewat ditambah getaran dari tembok jembatan yang menjulang tinggi diatas kepala.

Salah seorang anak pedagang sate kolong Iip Fauzi (30), menyampaikan penjualan sate disana berawal pada tahun 2005-2006, kala itu masih kakeknya disapa Abah Manaf kemudian pada tahun 2016 diteruskan oleh ayah Iip, bernama Abdul Kohar.

Iip mengaku selama jualan disana setiap hari menyiapkan 2 kuintal daging sapi. Sate dibandrol dengan harga Rp per 10 tusuk sedang untuk nasi timbel dengan harga Rp .

“Saya belum jualan sendiri, sekarang masih bantu-bantu bapak saja,” kata Iip.

Lanjut dia, jualan di kolong jembatan terbagi dua shift dari pukul WIB sampai WIB dan WIB – WIB.

Masih kata Iip, berjualan sate di kolong jembatan diperbolehkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan syarat menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan.

“Ia kalau di week end rame banget, yang beli dari mana-mana, ada warga ada juga orang luar,” ucap Iip sembari melayani pembeli.

Salah seorang pengunjung sate kolong asal Bekasi, Iwan Kurnia mengatakan, dia dan keluarga cukup sering datang ke sana.

“Kalau Kebetulan lewat Purwakarta, saya dan keluarga selalu mampir ke sini (sate kolong,red),” kata Iwan.

Iwan mengaku punya sensasi tersendiri ketika makanan sate di kolong jembatan tol. Hal ini jarang didapatkan di tempat lain.
“Kalau di tempat lain, sudah biasa. Makan di warung atau restoran, kalau di kolong jembatan begini lebih asik,” katanya.

Selain itu, rasa sate maranggi yang khas, membuat Iwan dan keluarga selalu ingin kembali untuk makan lagi.
“Setiap resep masakan masing-masing makanan kan beda-beda. Sate maranggi ini salah satu yang paling saya suka. Karena bumbunya meresap sampai ke dalam,” tuturnya.

Mustofa Anggota DPRD Kota Bekasi Meminta Pemkot untuk Evaluasi OPD Penghasil

Prolite – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Mustofa, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk melakukan evaluasi di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil baik pajak maupun retribusi guna memaksimalkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu untuk mengenjot realisasi PAD mengingat capaian yang belum maksimal di triwulan tiga ini. “Kita ingin Pemkot Bekasi melakukan evaluasi kepada OPD yang menyumbang pendapatan. Baik itu pajak maupun retribusi. Kalau bekerja secara profesional maka saya yakin target PAD akan tercapai,” ucap Mustofa.

Lanjut dia, tidak hanya kepada pucuk pimpinan OPD saja, kepada pegawai di masing-masing OPD juga harus bekerja secara profesional. Baik itu Kepala Bidang, Kasi, jajaran kecamatan maupun kelurahan serta UPTD yang ada.

“Pimpinan daerah harus bisa menggerakkan semua jajaran di Pemerintahan agar PAD kita mencapai target. Jangan sampai potensi banyak tapi tidak terserap karena pejabat kurang profesional dalam bertugas,” ujarnya.

Apalagi, di triwulan tiga ini, PAD Kota Bekasi juga belum mencapai target. Jangan sampai Kota Bekasi mengulang seperti tahun sebelumnya yang gagal merealisasikan target  PAD.

“Tahun ini kita harap semua unsur di Pemerintahan bekerja secara profesional agar PAD tahun ini benar-benar tercapai 100 persen,” pungkasnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi Aminah Kawal Pemenuhan Sarpras Lingkungan

Prolite – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Aminah mengaku banyak sarana prasarana lingkungan serta fasilitas penunjang  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta ambulan yang masuk usulan warga perlahan terealisasi.

Dia berharap tidak hanya sarana prasarana lingkungan, termasuk infrastruktur yang saat ini masih mendominasi bisa seluruhnya terealisasi dan akan terus diperjuangkan.

Sejauh ini, aspirasi masyarakat sudah terealisasi seperti perbaikan jalan lingkungan, saluran air dan kantor sekretariat RW dan RT. Selain infrastruktur dirinya juga fokus pada sarpras penunjang kegiatan masyarakat hingga ekonomi menengah kebawah dengan pengadaan gerobak motor (Baktor), gerobak UMKM dan ambulans.

“Kita akan kawal terus aspirasi masyarakat yang belum terealisasi. Hingga akhir tahun ini mudah-mudahan terealisasi apa yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Aminah.

Dia menyebut, untuk tahun 2024 ini karena anggaran terbatas dan ada skala prioritas sehingga tak semua bisa terealisasi. Namun ia berjanji bakal mengawal aspirasi yang masuk.

“Saya berharap apa yang menjadi aduan masyarakat 2024 bisa terealisasi. Apapun itu nantinya akan kita kawal aspirasi masyarakat di wilayah,” tandasnya.

Anggota DPRD PAN Kota Bekasi Evi Mafriningsianti Ingin Tingkatkan Mutu Pendidikan

Prolite – Terpilih untuk ke dua kalinya menjabat menjadi anggota DPRD Kota Bekasi, membuat Evi Mafriningsianti berharap bisa berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bekasi.

Untuk lebih maksimal lagi, Evi juga berharap peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan dapat diwujudkan di Kota Bekasi agar anak-anak usia sekolah semua bersekolah.

Politisi perempuan dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, sejumlah langkah yang perlu ditingkatkan adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
Karena fasilitas pendidikan yang layak dapat membuat anak-anak bisa bersekolah dengan nyaman dan aman.

“Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Bekasi harus ditingkatkan, karena di beberapa Kecamatan ada yang masih kurang lengkap fasilitas pendidikannya,” ujar Evi.

Selain itu, kata dia, pemerintah harus segera menyusun strategi dalam menghadapi krisis tenaga pendidik di Kota Bekasi. Sebab, tahun ini ada sekitar 900 guru memasuki masa pensiun.

“Ini harus segera terisi sesuai dengan kualifikasinya dan kami juga dorong agar para guru yang sekarang menjadi TKK (tenaga kerja kontrak), bisa menempati kuota di P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” tutupnya.

Murfati Lidianto Apresiasi Pemkot Bekasi Raih Predikat Indeks Kota Toleran

Prolite – Pada awal tahun 2024, Kota Bekasi mendapat predikat kota toleran ke dua se Indonesia. Murfati Lidianto memberikan apresiasi kepada Pemkot Bekasi atas raihan predikat indeks Kota Toleran.

Bahkan, berdasarkan laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2023, Kota Berjuluk Patriot ini meraih skor 6,460. Sehingga satu tingkat di bawah Kota Singkawang yang mendapatkan skor sebesar 6,500.

Skor ini sesuai hasil yang dirilis oleh Setara Institute setiap tahunnya. Terkait hal ini mendapat respon dari legislator senior perempuan senior Fraksi Gerindra Murfati Lidianto. Dia sangat mengapresiasi adanya capaian tersebut.

Terlebih lagi, anggota DPRD Kota Bekasi yang terpilih untuk ketiga kalinya ini merupakan politisi double minor yaitu keturunan Tionghoa yang beragama Katolik. Meskipun begitu tidak menyurutkan dirinya untuk terus bekerja serta mengabdikan dirinya untuk kemaslahatan masyarakat Kota Bekasi pada umumnya, khususnya warga daerah pilihnya (Dapil) II yang mencakupi Kecamatan Medan Satria dan Bekasi Utara.

“Mendapatkan predikat Kota toleran ke dua se Indonesia itu prestasi sendiri bagi kita warga Kota Bekasi. Saya sangat bangga Kota Bekasi tak henti-hentinya meraih Indeks Kota Toleran setiap tahunnya. Dan sekarang ini, kita meraih peringkat kedua dari 10 kota se-Indonesia,” ungkapnya saat dihubungi.

“Mengapa saya bahas ini, karena saat ini bertepatan dengan kontestasi pemilihan kepala daerah, sehingga dengan adanya ganjaran prestasi tersebut, Pilkada kali ini tidak ada lagi kampanye yang menyerang dengan isu-isu berbau SARA yang bisa merusak nilai prestasi Kota Bekasi sebagai Kota Toleran yang masyarakat plural juga majemuk,” tutupnya.