Sonny Salimi Siap Maju Menjadi Cawalkot Bandung

BANDUNG, Prolite – Partai Gerinda DPC Kota Bandung menyebut 5 nama yang mendaftar menjadi Calon Wali Kota (Cawalkot). Sonny Salimi yang saat ini menjabat Direktur Utama Perumda Tirtawening menjadi salah satunya. Keempat lainnya adalah H Sodik Mudjahid dari internal partai, H Arif Hamid Rahmam merupakan anggota DPRD Provinsi, salah seorang pengusaha bernama Novrizal dan dari eksternal Dandan Riza Wardhana mantan Kadis DPMPTSP Kota Bandung.

Sonny Salimi sendiri mengaku termotivasi mendaftar Cawalkot karena banyak dukungan berbagai elemen masyarakat. Sehingga ia merasa mumpuni membawa Kota Bandung menjadi lebih baik.

“Saya berkecimpung dibidang infrastuktur dasar dalam hal ini air minum. Saya ingin memastikan keberlanjutan pembangunan penyedian air minum ini akan terus berjalan karena hari ini kita sudah ribuan pelanggan bisa menikmati spam Gedebage yang kapasitasnya 700 liter per detik atau setara dengan 65 ribu pelanggan. Nah sekarang mau jalan lagi adalah pembangunan liter per detik yang akan menyelesaikan seluruh persoalan air di Kota Bandung,” ucap Sonny Salimi ditemui di kawasan Perumda Tirtawening, Sabtu (4/4/2024).

Alasan lainnya, Sonny pun ingin mendedikasikan ilmu-ilmu terhadap Kota Bandung.

“Saya ingin berkontribusi lebih besar lagi untuk kota kelahiran saya. Bicara hanya 5 tahun PR utama kita ini infrastruktur dasar, air minum, sampah. Soal kesehatan perlu diingat stunting itu bukan hanya dengan makan gratis tapi juga air bersih, air minum memiliki kontribusi. Lalu menurunnya daya beli masyarakat jadi perhatian,” ucap Sonny Salimi.

Masih kata dia jika ingin mendongkrak hal instan dalam lima tahun maka penggunaan anggaran sebaiknya untuk rakyat sedang infrastruktur bisa memanfaatkan kerjasama sehingga uang APBD bisa untuk masyarakat agar bisa hidup lebih baik lagi.

Sedang alasan Sonny mendaftar di partai Gerindra karena secara ideologi sama dengan pribadinya.

“Bicara dukungan keluarga yang utama, lalu banyak elemen masyarakat. Siapa yang dukung lihat nanti beberapa hari kedepan. Kalau kemarin mendukung tidak bisa karen saya belum daftar,” tukasnya.

Disinggung banyak nama selain dia yanh mendaftar cawalkot, kata Sonny Salimi itu hal yang positif sehingga banyak pilihan dan warga Kota Bandunh tidak bingung.

“Di Kota Bandung ini banyak sosok dari ITB, Undap dan lainnya, banyak kader baik. Jadi kalau banyak nama masuk itu tentu meningkatkan kompetisi. Tinggal bagaimana saya bisa meningkatkan elektabitas dengan apa yang saya lakukan dan dipercaya masyarakat. Intinya saya harus tunjukan kapasitas dan kapabilitas saya memimpin kota Bandung,” tuturnya.

Setelah mengembalikan formulir pendaftaran pada tanggal 12 Mei mendatang Sonny harus segera menyosialisasikan ke masyarakat.

“Dengan waktu singkat ini bagaimana saya bisa bertemu banyak elemen masyarakat, sehingga bukan hanya tahu nama, tapi kapasitas, track recod, dan apa yang sudah diperbuatnya,” tutupnya.

Dihubungi terpisah Ketua Tim Panitia Pilkada mengatakan kelima nama yang sudah resmi mendaftat tinggal mengembalikan formulir pendaftaran.

“Kalau Melly Goeslow belum masuk rencana, setelah mengembalikan formulir tentu akan verifikasi, validasi syarat. Setelah terpenuhi kita periksa dulu dan ke tahapan fit and propertes,” ucapnya.

KPU Kota Bandung Resmi Tetapkan 50 Anggota DPRD Periode 2024-2029

BANDUNG, Prolite – Ketua KPU Kota Bandung Wenti Frihadianti telah menetapkan 50 anggota DPRD periode lima tahun kedepan hasil pemilihan legislatif Febuari lalu.

Kata Wenti untuk perhitungan kursinya pakai metode dan menggunakan format yang sesuai dengan perundang-undangan yang di mana hasilnya itu secara otomatis keluar.

Evaluasi pelaksanaan Pemilu sendiri kata Wenti, ketika melakukan seleksi terbuka untuk badan ad hoc KPU Kota Bandung akan lebih antisipasi dengan salah satu syarat-syarat administratifnya yaitu surat keterangan kesehatan.

“Mungkin ke depan pun dengan pihak Pemerintah Kota Bandung kita diantisipasinya lebih laih. Karena sebenarnya kita sudah ada pemberian vitamin, sudah dianggarkan ditiap KPPS bahkan termasuk dengan pihak dinkes atau Puskesmas buka layanan di pada hari pelaksanaan hari H,” ujar Wenti usai penetapan di Preanger, Kamis (2/5/2024).

Ke depan, KPU Kota Bandung akan lebih mengontrol lagi untuk masalah dari sisi kesehatan. Lebih selektif.

“Dipastikan lagi, sebelum masuk ke tahapan seleksi terbuka kita melakukan evaluasi juga terhadap kinerja dari badan ad hoc sendiri baik, PPK, PPS, ataupun ke sekretariatan jadi itupun menjadi acuan buat kami ketika memang nantinya PPK yang memang mendaftar kembali yang pernah menjadi PPK sebelumnya. Nah itu menjadi catatan buat kami karena bagaimanapun kami berupaya untuk meningkatkan kualitas dari SDM ad hoc sendiri, bahkan termasuk nantinya di saat teknisnya sendiri,” ujarnya.

Wenti juga menyampaikan untuk perekrutan PPK, karena sehubungan pemenuhan kuotanya belum sampai di dua kali. Sedang minimalnya dua kali minimal secara regulasi, sehingga untuk di lima kecamatan kemarin dilakukan perpanjangan sampai dengan hari ini.

“Seperti di Antapani, Coblong, Cidadap, karena belum mencapai pemenuhan kuotanya belum sampai di dua kali minimal, maka kita melakukan perpanjangan gitu dan hari ini pun kita masuk pada pendaftaran pembentukan TPS itu,” tandasnya.

Lanjutnya hingga kurang lebih sudah ada 400 pendaftar untuk diseleksi sebanyak 150, sehingga setiap kecamatan 5 orang per kecamatan.

Terkait beberapa catatan dari Pemkot disampaikan Asda 1 bahwa, kata Wenti KPU Kota Bandung nanti akan koordinasi dengan disdukcapil.

Karena di tahapan pilkada ini dilakukan juga pemutakhiran data pemilihnya dan termasuk data potensialnya.

Disinggung persiapan Pilwalkot, kata Wenti, baru masuk ke tahapan pembentukan badan ad hoc PPK dan PPS, sayembara jingel dan maskot. Dan itu masih dalam proses tahapan penjurian dan rapat koordinasi terkait masalah dukungan perseorangan.

Sedang soal honor PPK lanjut dia belum ada hanya saja yang jelas tidak akan melebihi dari Pemilu.

Dalam kesempatan itu Wenti pun menyampaikan terkait pendaftar cawalkot dari independen akan ada pengumuman di tanggal 5 sampai 7 terus tanggal 8 penyerahan dukungan perseorangannya.

“Seperti mengisi form pengisian dukungan ataupun penyerahan E-KTP pada tanggal 5-7 Mei dan syaratnya itu mengumpulkan pendukung dan tersebar di 16 Kecamatan kurang lebih 50% + 1 ya dari 30 kecamatan di kota Bandung jadi 6,6,5% dari jumlah DPT kota bandung,” tutupnya.

Ditempat yang sama Asda I Pemerintahan Asep Gufron menyampaikan tahapan ini cukup panjang dan luar biasa menyikapi tahapan pemilu dari awal sampai akhir.

“Kita bersyukur hari ini sudah tetapkan calon-calon yang akan menduduki ya, jabatan anggota DPRD Kota Bandung. Pemerintah menyampaikan apresiasi ucapan terimakasih bahwa kota bandung itu setiap ada event pesta demokrasi berjalan aman dan lancar tidak terjadi gesekan apalagi sampai pertumpahan darah walaupun dinamika politik itu pasti tapi kita mengedepankan bagian penyelesai dengan cara musyawarah dan mufakat dan ini clear bisa dilaksanakan,” tuturnya.

Asep melihat semua tahapan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kalaupun ada perdebatan itu sah-sah saja.

“Tapi kan tidak terjadi sampai adanya gesekan yang mencederai terhadap pesta demokrasi itu harus tetap kita jaga sampai kepada nanti. Kita masih ada PR ya, pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November tentunya harus kita siapkan secera matang lagi mulai dari data pemilih, kesiapaan prasana, petugas juga sama, KPPS, PPS, panwas dan sebagainya, termasuk regulasinya yang di keluarkan KPU. Kemarin kita sudah mulai dirapatkan bagaimana kita menyempurnakan. Nanti pada saat Pilkada minimal kita sudah menyelesaikan , menyempurnakan walaupun tidak signifikan,”

Catatan bagi KPU Kota Bandung sendiri kata Asep, data pemilih tanggal 27 itu ada pemilih pemula dan ini menjadi konsentrasi, KPU Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung.

“Kami pasti akan memfasilitas untuk e-KTP dan mungkin tidak akan mengenal wakil libur sabtu minggu, kita layani untuk memberikan hak politiknya kepada warga masyarakat pada tanggal 27 November sudah berusia 17 tahun sehingga punya hak aspirasi politik untuk memilih nanti mungkin siapa kepala daerah yang dia pilih,” ujarnya.

Catatan kedua pihaknya sinergis, komunikasi yang bagus sehingga persoalan sekecil apapun segera diselesaikan dan yang ketiganya pihaknya mempersiapkan juga petugas KPPS yang lebih siap. Pasalnya kemarin ada petugas yang meninggal.

Sehingga evaluasi nanti KPU Kota Bandung depan harus seperti apa kendati pilkada nanto tidak seberat pemilu yang kemarin saat pemilihan Presiden, DPR RI, DPR provinsi dan juga DPRD kota/ Kabupaten se-Indonesia yang memang cukup melelahkan.

“Walaupun sebetulnya kami sudah mengantisipasi ya kesehatan, kita kasih vitamin sebelum itu di cek darahnya apakah tinggi atau tidak, termasuk kalau misalnya ada gangguan. Ini akan menjadi perhatian kami dinas kesehatan, terus dipantau setiap PPS takut terjadinya sesuatu. Tapi kan yang namanya meninggal urusan Allah Yang Maha Kuasa, ada yang sudah beres tahapan Pemilu seminggu kemudian meninggal,” pungkasnya.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha Berharap Pesta Rakyat Tidak Terkontaminasi Penguasa

BANDUNG, Prolite – Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha mengharapkan pesta rakyat (pilkada) 2024 mendatang betul-betul pesta rakyat dan tidak terkontaminasi oleh intervensi-intervensi penguasa.

“Harapan saya (pilkada ini, red) penguasa tetap berdiri tegak, berdiri untuk tidak memihak siapapun, buktikan bahwa Indonesia demokrasinya harus lebih baik dari kemarin, bahwa negara ini dengan sebuah heterogen atau pluralisme nya dengan kebhinekaan nya itu salah satu ciri bahwa kita berbeda,” jelas Achmad Nugraha.

Namun lanjutnya, berbeda itu bukan untuk pecah atau membuat permusuhan tetapi jadi anugerah rahmat.

“Jadi saya kira bahwa pesta 2024 ini akan menjadi perhelatan luar biasa bagi negeri kita dan akan menjadi berita luar biasa bukan hanya Indonesia tapi juga negera lain maka kita harus memberikan contoh, jangan sampai ada statement atau ungkapan-ungkapan dari berbagai negara kalau negara kita demokrasi mundur jangan sampai seperti itu,” tandasnya.

“Kami di kota Bandung khususnya mengajak seluruh elemen masyarakat. Kita sering bertemu bersama jangan sampai karena berbeda jadi pecah jangan sampai tidak mengenal satu dan yang lain bahwa perbedaan itu sementara saja mari kita bangun kota Bandung ini jadi kota besar guyub, aman, dan kondusif,” tuturnya.

Disinggung keberadaan dan kinerja Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, Achmad Nugraha mengatakan PJ diharapkan bisa meneruskan program dari pemimpin kota Bandung sebelumnya.

Malah kata dia harus berkelanjutan dan program yang kurang agar bersama-sama disempurnakan.

Achmad Nugraha pun menyoroti masalah sampah yang hingga kini belum selesai. Ia pun bertanya bagaimana segera memulai dan bagaimana penyelesian yang cepat.

“Kalau saya masih ke PLTSa, karena ada perda. Sudah dibuat kesepakatan eksekutif dan legislatif penyelesaian sampah ini harus cepat karena sampah begitu luar biasa yang belum tuntas jangan menjadikan kota Bandung sebuah kota semarak sampah,” ungkapnya.

Achmad menyampaikan juga bahwa TPS Gedebage solutif sementara dan pihaknya mendukung tetapi apakah akan terus seperti itu.

“Karena sampah dengan 2,5 juta penduduk di malam hari dan 3 juta di siang berdampak besar, karena kalau kita tidak bisa menyelesaikan sampah dengan cepat bagaimana. Pembangunan Plts sendiri diperkirakan 6 bulanan selesai tapi 1 tahun niatan dibangun cepat,” ucapnya.

Sementara itu terkait pendidikan Achmad Nugraha menyebut masih problematik. Masih ada kasus ijazah ditahan. Padahal bagi lulusan itu untuk kerja ataupun kuliah terhambat karena penahanan ijazah.

Pendidikan di Kata Bandung kata Achmad jauh dari baik, seharusnya terpola, tertuju, fokus. Pasalnya persoalan pendidikan adalah hak dasar seperti tercantum dalam undang-undang, maka hak dasar itu otomatis jangan sampai ada anak berhenti sekolah baik SD SMP SMA apalagi universitas.

Politisi PDIP ini berharap ada bantuan dari pemkot dengan mekanisme yang tidak ribet dan agar tidak ribet harus ada koordinatif pusat dan daerah dalam menggelontorkan anggaran.

“Kami tidak masalah untuk rakyat agar tidak berhenti sekolah, karena kewenangan saja urusan SMP SMA ijazah itu tidak bisa dikeluarkan kota Bandung , pertanyaan saya kenapa provinsi tidak mengeluarkan anggarannya karena bagi kota Bandung haĺ ini tidak ada perhatian maka kami merasa perlu menganggarkan agar ijazahnya keluar ternyata tidak bisa, ini mempersulit,” ucapnya.

“Pertanyaan saya provinsi ke mana, saya punya ribuan bukti dan data baik smp sma swasta dan negeri, kita sampaikan kita bantu dengan bantuan keuangan kepada provinsi hanya sebatas itu. Swasta juga minta karena tertunggak mereka itu masuk umum karena tidak tahu harus masuk dengan jalur apa, tidak masuk apirmasi akhirnya masuk umum ditengah jalan tidak bisa bayar, swasta juga kan harus berkembang agar berkualitas pendidikannya dan infrastruktur nya,” jelas Achmad Nugraha.

Soal kesehatan sendiri Achmad menegaskan bahwa kenaikan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas hanya bagi orang mampu. Sedang warga Kota Bandung kurang mampu ada KIP dimana dia tidak bayar.

“Kalau orang mampu boleh dong, tetapi dengan kenaikan tarif itu pelayanan harus ditingkatkan sehingga kualitas puskesmas dirasakan oleh rakyat jangan kasih muka jutek judes, berikan informasi yang baik, jangan sampai masyarakat bukannya sembuh malah tambah sakit, yang pelayanan jelek masih ada, ya” gerutu Achmad Nugraha.

Kota Bandung Siap Sambut Kirab Pemilu 2024

BANDUNG, Prolite – Kota Bandung akan menjadi salah satu titik Kirab Pemilu 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum pada 26 Oktober 2023 mendatang. Kota Bandung masuk dalam jalur 4 yaitu jalur Kalimantan Barat.

Ketua KPU Kota Bandung, Suharti mengungkapkan, Kirab Pemilu 2024 akan diawali dari 7 wilayah perbatasan Indonesia. Ketujuh perbatasan tersebut yaitu Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Papua.

“Puncaknya pada 26 Desember 2023 digelar di Jakarta,” kata Suharti di Balai Kota Bandung, Senin 16 Oktober 2023.

Ia menerangkan, Saat melewati Kota Bandung, selama 7 hari yaitu hingga 1 November, kita akan melakukan kirab di 7 daerah pemilihan (Dapil),” ungkapnya.

Suharti menambahkan, selama 7 hari itu akan dilaksanakan sosialisasi terkait partai politik.

“Jadi 1 hari itu 1 Dapil, akan kita kibarkan bendera parpol yang sudah ditetapkan,” tuturnya.

“Karena ini lintas kabupaten kota maka kita izin ke pak Pj. Wali Kota Bandung. Kami berkoordinasi soal pengaturan jalan dengan Dishub dan kepolisian agar semua berjalan lancar,” imbuhnya.

Saat pelaksanaan nanti, setiap partai politik hanya diperkenankan menggunakan satu mobil hias. Hal itu untuk meminimalisir terjadinya kemacetan.

Sementara itu, Pj. Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono berharap rangkaian pesta demokrasi itu berjalan kondusif.

“Rangkaian pesta demokrasi ini harus kondusif. Saat ini pemilih mileneal cukup banyak, jadi perlu treatment khusus,” ungkapnya.

Agar semua berjalan sesuai rencana, Bambang meminta koordinasi lintas sektor harus berjalan lancar.

“Kita harap kegiatan nanti berjalan lancar dan kondusif, sehingga masyarakat bisa menikmati rangkaian pesta demokrasi ini,” ungkapnya.

Demi Bandung Nyaman di Pemilu 2024, Bakesbangpol Gelar Pendidikan Politik

BANDUNG, Prolite – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bandung menggelar Pendidikan Politik Bagi Masyarakat dalam Menyongsong Pemilu 2024 di Hotel Horison, Kamis 27 Juli 2023.

Kegiatan ini menjadi daya dukung untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada 14 Februari dan 27 November 2024 mendatang.

Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna berharap, kegiatan ini dapat menjadi salah satu daya dukung bagi Kota Bandung untuk mengulang kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Saya pikir, capaian kita di Pemilu 2019 (partisipasi pemilih mencapai 87 persen) merupakan hal yang luar biasa. Kita berharap adanya pendidikan politik seperti ini dapat mempertahankan hal tersebut,” kata Ema.

Selain menjaga tren angka partisipasi yang tinggi, Ema juga berharap pendidikan politik ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar Pemilu2024 dan Pilkada 2024 di Kota Bandung berjalan aman serta kondusif.

“Perbedaan dalam memilih figur calon pemimpin adalah hal yang wajar. Tetapi saya ingatkan agar kita tetap menjalankan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 dalam suasana keakraban dan penuh harmonis,” pesan Ema.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Bandung, Bambang Sukardi menyebut, kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bandung menghadirkan iklim politik yang sehat selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Senada dengan Ema, Bambang menyebut tujuan dari pendidikan politik bagi masyarakat ini antara lain untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan juga tetap menjaga kondusifitas Kota Bandung selama penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu di Pemilu maupun Pilkada.

“Tentunya ini dalam rangka mewujudkan iklim politik yang sehat dan berkualitas, serta mewujudkan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, juga agamis,” kata Bambang.

Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti oleh 201 peserta yang merupakan bagian dari Forum RW Kota Bandung, mulai dari tingkat RW, Kecamatan, hingga tingkat Kota Bandung.

Rapat Koordinasi Tentang Alat Peraga Kampanye dan Reklame

BANDUNG, Prolite – Pada koordinasi pembahasan tentang aturan pemasangan alat peraga kampanye atau reklame insidentil.

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna menegaskan ke depan pemasangan alat peraga kampanye tidak boleh ditempatkan disembarang tempat.

“Rapat koordinasi ini bahwa aspek estetika itu harus di jaga, nanti menyimpan atau menempatkan alat peraga ini harus sesuai aturan, karena bisa menimbulkan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi semua pihak, bagi warga masyarakat bisa membahayakan, contoh di jalan pemasangannya miring itu bisa merugikan pengguna jalan atau juga di tempatkan di tempat-tempat yang tidak tepat,” jelas Ema usai menghadiri rapat tersebut, Kamis (13/7/2023).

Tempat-tempat yang tidak diperbolehkan itu diantaranya di lingkungan institusi pemerintah, TNI, Polri, Rumah Sakit, dan Sekolah.

“Silahkan sekarang di sepakati di tempat mana yang nanti di perbolehkan, sehingga jika sudah ada kesepakatan memudahkan petugas-petugas mana pun, jangan sampai petugas bingung, misalkan belum ada kesepakatan petugas mau menertibkan ada yang tidak suka bisa terjadi konflik, bisa menimbulkan kegaduhan, itu akan mempengaruhi kondusifitas kota yang sudah sangat baik ini, silahkan berkompromi melalui rapat ini di sepakati dan kalo sudah di sepakati,” tegasnya.

Ema menitipkan agar nanti semua itu di formalkan dan yang paling utama itu di jalankan. Diformalkan dalam bentuk di buatkan berita acara kesepakatan semua, pihak KPU nanti akan memasukkan aturan l khusus pemasangan alat peraga atau disebut reklame insidentil dalam rangka menjelang pemilu 2024.

Masih kata Ema, pemasangan reklame ini sebenarnya terkena retribusi dan pajak hanya saja karena bukan promosi produk melainkan promosi manusia yang ingin berjuang dengan tujuan mulia yang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,  menurut Ema ini tidak terkena nilai retribusi.

“Silahkan nanti aturannya dibedah dipahami dan didiskusikan. Soal jumlah nanti diatur tiap-tiap partai itu berapa, masa kota ini di kuasai oleh semua bendera,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Parpol Dirjenpolhum Kemendagri, Rama Ardi Segara menjabarkan, dari sisi regulasi harus ada kesepakatan antara pemerintah, KPU, Bawaslu, parpol, dan aparat penegak hukum lainnya mengenai pemasangan alat peraga kampanye.

“Semua harus menaati aturan main yang ada. Pemasangan alat peraga ini sudah ada ketentuannya. Ini diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 275 dan 280. Sanksinya diatur di pasal 284 ayat 1 dan 2. Pasal 298 membahas mengenai pemasangan alat peraga kampanye,” papar Rama.

Ia memaparkan, pemasangan alat peraga kampanye pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota. Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan maksimal H-1 sebelum hari pemungutan suara.

Ia juga menambahkan, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam merumuskan peraturan daerah terkait pemasangan atribut kampanye di beberapa titik lokasi.

“Pertama, harus melihat kembali ruang lingkup kampanye. Kedua, lokasi yang dilarang. Tidak boleh menutupi perlengkapan jalan dan pandangan pengguna jalan. Tidak boleh melintangi jalan, merusak, mengubah bentuk jalan,” bebernya.

Kemudian, lokasi gedung atau kantor milik pemerintah dan fasilitas umum yang dilarang pemasangan alat peraga kampanye meliputi gedung perkantoran, rumah dinas, rumah milik pejabat pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan perwakilan instansi vertikal.

“Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, sarana prasaran pendidikan, tempat ibadah, tiang, gardu listrik dan telepon, perlengkapan lalu lintas, kawasan terminal, jembatan depan kantor sekretariat parpol lain, dan pohon serta turunan jalan lainnya,” lanjutnya.

Jika ada parpol yang melanggar, sanksinya bisa berupa penurunan, pelepasan, pembongkaran alat peraga kampanye pemilu oleh Satpol PP yang telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan instansi terkait.

“Bahkan bisa ada pencabutan izin reklame kalau isinya tidak sesuai dengan peruntukan dan lain-lain,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Kota Bandung, Bambang Sukardi berharap, dengan diselenggarakannya rapat ini, bisa tercapai kesamaan persepsi dari semua stakeholder.

“Terutama yang hadir saat ini yakni seluruh camat dan lurah se-Kota Bandung, perwakilan ormas, ketua dan sekretaris dari 18 partai politik, FKUB, dan beberapa tokoh lainnya. Totalnya ada 260 peserta,” kata Bambang.

Ia mengatakan, dengan mengikuti diskusi koordinasi tersebut bisa mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan berkualitas. Serta menambah pemahaman dan kesadaran para stakeholder mengenai hal dan kewajiban dalam rangkaian tahapan pelaksanaan pemilu serta pemilihan serentak tahun 2024.

“Kita juga akan lakukan ikrar bersama dan pakta integritas tentang netralitas ASN yang akan ditandatangani seluruh pegawai,” tuturnya.

BANDUNG, Prolite – Lembaga Citra Survei Indonesia (CSI) bekerjasama dengan Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) merilis hasil survei potensial Pemilu Presiden 2024, Pilkada Gubernur Jabar dan Pilkada Kota Bandung, yang dilakukannya kurang lebih 10 hari sejak tanggal 27 Febuari – 9 Maret 2023 di Jawab Barat.

Metode yang mereka gunakan adalah multistage random sampling, wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Dengan jumlah responden 1200 orang dilengkapi riset kualitatif dengan margin of eror 2,8%.

“CSI ini lembaga ke 45 di daftar KPU, pada survei kami perlihatkan foto potensi. Lalu kami tanya mereka pernah datang sosialisasi gak?, pernah bagi-bagi sembako gak?, memberi kaos gak?, sampai semua itu ada dipertanyaan,” jelas Direktur Strategi CSI Hermana disela penyampaian rilisnya, di Bandung, Selasa (21/3/2023).

Hasilnya, potensi Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai petahana tipis elektabilitasnya, dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil masih unggul sehingga berpotensi menjadi Gubernur dua periode.

Baca Juga : Mengejutkan! Ada Nama Irfan Hakim di Survei Bursa Calon Wakil Wali Kota

Sedang selentingan Ridwan Kamil menjadi capres, menurut CSI, masih stagnan dan kurang mendongkrak.

“Saat kami tanya kan wali kota, masih ada yang menjawab almarhum Oded. Kami mendapatkan 10 nama yakni Yana Mulyana 16,0%, Nurul Arifin 11,4%, Tedy Rusmawan 15,8%, M Farhan 14,5%, Atalia Praratya 8,7%, Andri Kartaprawira 4,1%, Edwin Senjaya 6,8%, Andri Gunawan 9,2%, Rediana Awangga 4,3%, dan Erwin 4,5%, tidak tahu 3,4%, belum tentukan pilihan 1,3%,” jelasnya lagi.

Peran media pun kata dia saat ini dominan dari media sosial disusul media cetak atau surat kabar, lalu TV dan radio. Dan untuk golongan putih (golput) hanya 4-5%, pasalnya mereka yang golput hanya yang EGP (emang gue pikirin) selebihnya generasi Gen-Z malah peduli dengan pemilu.

Sedang untuk survei Gubernur lanjut dia ada 10 nama juga yakni Ridwan Kamil 22,5%, Ono Surono 17,3%, dan Dedi Mulyadi 11,1%, M Iriawan 10,6%, Uu Ruzhanul Ulum 9,5%, Saan Mustopa 7,4%, Bima Arya 5,0%, Netty Prasetiyani 4,2%, Celica Nurrachadiana 1,6%, dan Taufik Hidayat 3,1%, tidak tahu 3,1%, belum tentukan pilihan 6,7%.

Baca Juga : Tedy: Akses ke Masjid Al Jabbar Harus Diperlebar

Dan untuk survei Presiden, Anis Baswedan 28,5%, Prabowo 24,2%, Ganjar Pranowo 12,1%, Agus Harimurti Yudhoyono 5,9%, Puan Maharani 4,9%, Ridwan Kamil 3,0%, Khofifah Indar Parawansa 2,9%, Airlangga Hartato 1,4%, Sandiaga Salahaudin Uno 1,1%, dan Erick Thohir 1,0%, tidak tahu 7,0%, belum tentukan pilihan 10,2%.

Di tempat yang sama Ketua PKKPI DR Gede Moenanto Soekowati menyampaikan metode ini tersebar diseluruh Jawa Barat, menariknya belum ada satupun kandidat mencapai lebih 30%.

“Untuk di Pilpres unggul Anies dan Prabowo, di Jabar Ridwan Kamil dan Ono Surono walau kita tahu pak RK belum tentu maju lagi tapi itu yang kelihatan. Di Kota Bandung masih petahana Yana Mulyana masih tinggi disusul bu Atalia dan lainnya, itu akan terus berubah seperto pilkada lalu dari sedikit terus naik naik,” ucapnya seraya mengatakan baligo dan kegiatan yang tidak tercover media akan menaikan elektabilitas dan populer para calon tersebut.

Sementara itu pengamat sosial Wanhat APIB, Dr Memet Hakim mengatakan bahwa rekam jejak atau track record selama ini para calon akan jadi penilaian sendiri bagi masyarakat.

“Misal satu pejabat yang berbuat akan mendapat nilai lebih dibanding calon yang tidak berbuat,” jelasnya.(kai)