Launching Maskot Pilkada Kota Bandung 2024 Diwarnai Walkout Partai Politik
BANDUNG, Prolite – Launching (peluncuran) Maskot Pilkada Kota Bandung 2024 diwarnai walkout partai politik (parpol).
Sempat dimintai keterangan Wakil Ketua DPD Partai Gelora Kota Bandung Darmawangsa mengaku kecewa dengan pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.
Pasalnya para tamu dari partai politik tidak diberi kursi duduk privasi namun diminta membaur dengan tamu yang lain. Padahal acara ini diperuntukkan bagi parpol selaku peserta Pilkada Kota Bandung.
“Kita kecewa, kan yang diundang itu para Ketua Partai, tapi tiba-tiba disuruh membaur saja. Tadi Pak Ari juga marah-marah, karena merasa tidak disambut baik, untung para ketua nggak datang nih, Kalau ketua-ketua yang punya kursi datang kan gimana ya,” jelas Darmawangsa di lokasi launching Maskot Pilkada Kota Bandung 2024, Minggu (9/6/2024) malam.
Kata Agam sapaan akrabnya kursi bagian depan diperuntukkan bagi penyelenggara pemilu, sedang tamu parpol diminta membaur saja. Hal itu membuat kecewa para perwakilan parpol dan memilih keluar.
“Yang saya tahu tadi dari Partai Umat, PBB, PDI, PSI keluar semua,” ucapnya.
Ditambahkan LO KPU dari PDI Perjuangan Aris Setia Sakti membenarkan aksi walkout partai politik itu.
“Kami menerima undangan itu sebagai ketua dan sekretaris partai politik di Kota Bandung. Kami hadir di sini representasi dari KPU, kita tidak mengada-ngada, tidak gila hormat,” ketua Aris.
Kata dia pemilu di mana pun ada penyelenggara ada peserta dan ada pemilih semua punya hak yang sama. Pemilih punya hak, penyelenggara punya hak, peserta punya hak dan kewajiban yang melekat.
“Ini acara seremonial tanpa di koordinasikan dulu, sebenarnya kami tidak tahu malam hari ini ada acara seperti ini. Dari beberapa komisioner KPU berganti kami tiap kegiatan selalu berkoordinasi bahwa kami akan melakukan seperti ini seperti ini. Hal-hal seperti ini setelah pemilu legislatif KPU ini jalan sendiri. Ok lah tidak ada masalah,” ucapnya.
Pihaknya memilih walkout itu guna memberikan pelajaran yang berharga buat semua. Bahwa hak dan kewajiban itu melekat di semua, baik peserta, penyelenggara mau pun pemilih.
“Kecewa, pada saat MC menyatakan bahwa untuk baris satu untuk tamu, baris dua untuk PPK baris tiga dan selanjutnya untuk kelurahan sedangkan kami ditaruh di belakang. Tadi pun untuk masuk di halang-halangi untuk duduk di depan itu di halang-halangi, kami setengah memaksa dan akhirnya kami duduk di depan. Ini harus belajar organisasi lagi ketua KPU ini,” tegasnya kesal.
Masih kata Aris, perlakukan mengecewakan ini sudah berapa kali terjadi saat mengambil data dan diminta oleh MK soal pilpres.
Kata dia, data itu sampai tidak ada dan diberita acarakan bahwa datanya tidak ada.
“Entah ke mana di gudang KPU. Sementara acara itu jam 1 siang sedangkan di undangannya jam 2, ini kejadian-kejadian yang berulang-ulang sehingga membuat kita jadi muak. Tapi kalau ini di undangan pukul 18:00 WIB ok lah ada peregangan waktu, tapi pada saat penempatan kursi, di mana penghargaan kepada kami,” bebernya.
“Mohon izin yah ada beberapa OPD pejabat-pejabat kota Bandung manakala pimpinan parpol merangkap jabatan jadi pimpinan dewan pantas tidak. Mereka kan risih pejabat kota Bandung melihat pimpinan DPRD duduk di belakang sebagai pimpinan partai. itu harus banyak belajar tentang etika,” tutupnya.
Selain para perwakilan parpol yang kecewa forum RW se-Kota Bandung pun mengaku kecewa. Pasalnya dalam sambutan sama sekali tidak disebut-sebut.
“Kami diundang tapi dalam sambutan sama sekali tidak menghargai tentang kinerja RT RW dalam pemilu, Pilpres dan Pilkada Kota Bandung yang akan datang. Sementara keberadaan tps itu pasti berada di RW khusus di kota Bandung. Tapi berkesan KPU kota Bandung mengabaikan kinerja dan keberadaan para RW, padahal RW itu sama sekali tidak mendapatkan atau menerima honor khusus untuk pemilihan. Tetapi TPS, ketua KPPS ini adalah tugas RW yang harus menyediakan semuanya,” gerutu Ketua Forum RW Lili Maulana.
Pihaknya mengaku sangat kecewa dengan acara besar menggunakan anggaran yang besar, tetapi yang bekerja paling bawah RW dan RT tidak dihargai, tidak diakui dan diabaikan.
Terkait ke depan TPS tidak akan ada di RT atau RW kata Lili, pemahamannya kalau yang disebutkan hanya sampai camat dan lurah, artinya RT dan RW tidak dilibatkan.
“Kami berpendapat bahwa TPS untuk Pilkada Kota Bandung 2024 TPS-nya ada di kelurahan. Karena tadi sama sekali tidak disebutkan keberadaan RT/RW. Sementara kami punya data tentang adanya TPS untuk Pilkada Kota Bandung nanti, tetapi sama sekali tidak ada pengakuan dari KPU Kota Bandung,” keluhnya lagi.
Kata Lili, selanjutnya jika KPU Kota Bandung tidak memberikan klarifikasi tentang acara ini, maka pihaknya akan bersikap walkout dari pelaksanaan Pilkada Kota Bandung.
“Mudah-mudahan KPU Kota Bandung paham dan menyadari tentang kekhilafan tadi. Tapi kami minta klarifikasi,” tutupnya.
Menanggapi kekecewaan para perwakilan parpol dan forum RW, Ketua KPU Kota Bandung Wenti Frihadianti mengaku itu hanya miss-komunikasi saja.
“Karena memang untuk persiapan itu sangat mengundang. Tanpa ada parpol tidak akan berjalan dengan baik, itu miss saja dari pihak acara sehingga pada keluar dari acara ini, sekali lagi kami KPU sangat menghargai perwakilan dari parpol yang telah hadir tujuannya kan sama ingin menyukseskan pilwakot,” ujar Wenti usai launching.