Serap Aspirasi Warga Cimuning, Sarwin Edi Saputra Soroti Drainase hingga Isu Defisit Anggaran Daerah
KOTA BEKASI, Prolite – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar Solidaritas, Sarwin Edi Saputra, menggelar kegiatan reses II Tahun 2026 bersama warga Perumahan Cimuning Royale Residence RW 04, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, pada Selasa (7/7/2026) malam. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di lingkungan tempat tinggal mereka.
Dalam dialog yang berlangsung, isu infrastruktur masih menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan warga. Berbagai persoalan, mulai dari kondisi drainase, jalan yang memerlukan perbaikan, hingga pemanfaatan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) sebagai ruang terbuka bagi masyarakat, menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut.
Warga mengungkapkan bahwa persoalan saluran drainase telah berlangsung selama puluhan tahun dan hingga kini belum memperoleh penanganan dari pemerintah. Padahal, usulan perbaikan sudah beberapa kali disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, menurut warga, realisasi pembangunan yang diharapkan belum juga terlaksana.
Selain menyampaikan kebutuhan terkait drainase dan perbaikan jalan, masyarakat Perumahan Cimuning Royale Residence juga mengusulkan pembangunan gapura kawasan serta penyediaan area publik yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul dan berinteraksi antarwarga.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Sarwin Edi Saputra menyatakan bahwa seluruh usulan masyarakat akan diperjuangkan agar dapat menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi. Ia menegaskan bahwa persoalan drainase merupakan salah satu prioritas karena berkaitan langsung dengan banjir yang kerap dialami warga saat curah hujan tinggi.
Menurut Sarwin, berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, terdapat titik kumpul aliran air di bagian belakang kawasan perumahan yang diperparah oleh kondisi longsor sehingga saluran air tertutup. Kondisi tersebut menyebabkan aliran air tidak berjalan optimal dan memicu terjadinya genangan maupun banjir.
“Saya lihat titik air kumpul di belakang perumahan semua, karena terjadi longsor hingga menutupi saluran air hingga berakibat banjir. Jadi harus dibikin saluran air besar dan diturap agar lebih aman,” ujar Sarwin Edi Saputra.
Selain membahas persoalan infrastruktur, anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi tersebut juga memberikan tanggapan terkait isu defisit fiskal yang belakangan menjadi perhatian publik, termasuk munculnya wacana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Sarwin menjelaskan bahwa hingga saat ini Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi belum melakukan pembahasan mengenai kondisi defisit anggaran. Menurutnya, pembahasan yang baru dilakukan sejauh ini masih berfokus pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, pihaknya masih menunggu pembahasan resmi untuk memperoleh kepastian mengenai informasi yang berkembang.
“Kalau soal defisit anggaran memang saya sedikit kemarin mendengar. Kebetulan kita di Banggar belum ada pembahasan, baru LHP BPK saja. Mungkin nanti kalau sudah ada pembahasan di situ akan kita pertanyakan, benar atau tidak soal defisit anggaran ini,” ungkapnya.
Terkait isu pemotongan TPP, Sarwin mengatakan bahwa Komisi I DPRD Kota Bekasi hingga kini belum memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meminta penjelasan karena seluruh anggota DPRD masih menjalani masa reses. Meski demikian, ia memastikan persoalan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan Komisi I agar segera menjadi agenda pembahasan setelah masa reses berakhir.
“Isu TPP ini memang sudah bergulir di masyarakat maupun di lingkungan Pemerintah Kota. Namun, kami di Komisi I belum memanggil dinas terkait untuk membahas persoalan ini. Nanti kami akan memanggil OPD terkait untuk mengklarifikasi seperti apa sebenarnya isu yang berkembang di masyarakat,” katanya.
Sarwin menambahkan bahwa langkah klarifikasi tersebut penting dilakukan mengingat isu mengenai TPP telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun ASN lainnya. Karena itu, DPRD berkomitmen untuk meminta penjelasan resmi dari OPD terkait setelah kegiatan reses selesai dilaksanakan.
“Kemarin sudah kita sampaikan kepada pimpinan Komisi I untuk melakukan klarifikasi soal isu TPP ini. Mungkin setelah reses kita akan memanggil OPD terkait, karena ini memang sudah menjadi kegelisahan PPPK maupun ASN lainnya yang terdampak dengan adanya isu seperti ini,” tandasnya. (dit/adv)
Tinggalkan Balasan