“Saya memberikan penghargaan kepada Pak Sekda dan jajarannya, para Forkopimda hingga Forkopimcam, seluruh masyarakat Kabupaten Bandung serta para Anggota DPRD Kabupaten Bandung atas kerjasamanya selama ini. Tanpa kekompakan hasil ini tidak akan tercapai,” katanya.
Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menegaskan, pencapaian WTP bukan sekadar diberikan secara administratif, melainkan menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi juga mengapresiasi pencapaian tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun LHP BPK harus menjadi pedoman perbaikan.
“DPRD akan mengawasi seluruh rekomendasi BPK agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan fokus pada pelayanan masyarakat,” ujar Renie.
Tinggalkan Balasan