Komandan Kodim (Dandim) 1501/Ternate Kolonel Infanteri Jani Setiadi menyebut film tersebut dinilai provokatif dan dikhawatirkan mengganggu kondusivitas. Padahal, kegiatan nobar itu semula bertujuan membuka ruang diskusi soal lingkungan. Film itu menyoroti krisis ekologis sekaligus persoalan kemanusiaan di Papua.
Sebelumnya, pemutaran film yang sama di Universitas Mataram juga dibubarkan birokrat kampus pada Kamis (7/5). Saat mahasiswa memasang layar untuk pemutaran, sejumlah petugas keamanan kampus terlihat menutupi layar, sementara proyektor dan laptop mahasiswa diawasi pihak rektorat.
Akibat penentengan pemutaran film dokumenter Pesta Babi di beberapa lokasi di Ternate dan Mataram kini Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin ikut angkat bicara.
Anggota DPR RI ini menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar konstitusi serta melampaui tugas pokok dan fungsi TNI.
“Pembubaran yang dilakukan Dandim 1501 berpotensi melanggar konstitusi dan tupoksi TNI. Dalam negara demokrasi, ruang diskusi dan penyampaian informasi harus dilindungi selama tidak terbukti melanggar hukum,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Senin (11/5).
Tinggalkan Balasan