Anggota DPRD Kota Bekasi Rudy Heryansah Serap Aspirasi Warga Harapan Mulya, Bahas Pengadaan Mobil Ambulans dan Penataan Lingkungan

BEKASI, Prolite — Anggota DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansah, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025 di Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, pada hari Minggu, 8 November 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di wilayah konstituen masing-masing.

Dalam kegiatan reses ini, Pak Rudy Heryansah berdialog langsung dengan warga dari lima Rukun Warga (RW) di Kelurahan Harapan Mulya. Beberapa poin penting yang dibahas antara lain pengajuan mobil ambulans untuk kebutuhan darurat warga, serta penataan dan perapian infrastruktur lingkungan di setiap RW agar lebih tertib dan nyaman.

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Rudy Heryansah, anggota DPRD Kota Bekasi, dengan dihadiri tokoh masyarakat, ketua RW dan RT setempat, serta warga Harapan Mulya. Kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan penuh antusiasme dari warga yang hadir.

Reses ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, terutama terkait kebutuhan dasar di tingkat lingkungan. Melalui reses, anggota DPRD dapat memahami persoalan yang dihadapi masyarakat dan memperjuangkannya dalam rapat-rapat pembahasan di DPRD Kota Bekasi.
“Kami menerima banyak masukan dari warga, terutama mengenai kebutuhan mobil ambulans dan penataan lingkungan. Semua aspirasi ini akan kami catat dan perjuangkan agar bisa segera direalisasikan,” ujar Rudy Heryansah dalam sambutannya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan berlangsung dengan sesi dialog terbuka, di mana warga menyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota DPRD. Pak Rudy juga menegaskan komitmennya untuk menepati janji kepada lima RW di Harapan Mulya, dengan berfokus pada pembenahan fasilitas umum, perbaikan akses jalan, dan peningkatan kebersihan lingkungan.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan foto bersama warga, sebagai simbol sinergi antara wakil rakyat dan masyarakat dalam membangun Kota Bekasi yang lebih baik.

Muhammad Farhan Ajak Generasi Muda Pahami Nilai dan Jati Diri Rupiah

Prolite – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak generasi muda untuk lebih mencintai dan memahami nilai rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara Rupawan: Rupiah dan Pahlawan yang digelar di Telkom University Convention Hall, Bandung, Jumat 7 November 2025.

“Anak-anak muda zaman sekarang itu hidup masa kecilnya jauh lebih mudah dibanding generasi kita dulu. Maka jangan harap mereka tangguh menghadapi kesusahan seperti dulu. Tapi di sisi lain, mereka punya cara berpikir yang lebih kreatif untuk mencari solusi,” ujar Muhammad Farhan.

Muhammad Farhan menilai, kunci memahami generasi muda adalah mengetahui kapan mereka merasa berguna.

“Kalau mereka lagi semangat bekerja, kasih kerjaan sebanyak-banyaknya. Mereka bisa bekerja tanpa kenal waktu. Tapi kalau lagi tidak cocok, alihkan dulu ke hal lain yang mereka suka,” jelas Muhammad Farhan.

Menurutnya, pola pikir anak muda perlu didekati dengan cara yang memiliki keterikatan dengan keseharian mereka.

“Buat anak-anak zaman sekarang, bukan soal informasinya penting atau tidak, tapi ‘relate’ enggak sama aku. Jadi kalau mau menanamkan nilai-nilai, tunjukkan dulu value-nya. Misalnya dalam rupiah, bukan cuma nilainya tapi juga kisah perjuangan di balik setiap gambar pahlawan,” jelasnya.

Farhan menambahkan, rupiah merupakan simbol identitas dan harga diri bangsa.

“Saya orang Indonesia, uang saya rupiah. Saya pernah ke negara yang tidak punya mata uang sendiri dan pakai dolar Amerika. Mereka melihat wajah George Washington di uangnya, bukan pahlawan mereka. Jadi wajar kalau di setiap lembar rupiah kita ada gambar pahlawan, karena itu identitas kita,” ungkapnya.

Pada sesi pembukaan, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengajak generasi muda untuk meneladani semangat para pahlawan.

“Para pahlawan telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga. Tugas kita hari ini melanjutkan perjuangan mereka dengan menjaga dan mengisi kemerdekaan lewat karya nyata,” ucapnya.

Erwan menyampaikan apresiasi atas kerja sama Bank Indonesia dan berbagai pihak dalam kegiatan Rupiah dan Pahlawan yang turut menanamkan semangat kebangsaan di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky Perdana Gozali mengajak masyarakat untuk semakin mencintai rupiah melalui gerakan Cinta, Bangga, Paham Rupiah.

“Rupiah bukan sekadar alat tukar, bukan hanya angka di dompet atau saldo digital. Rupiah adalah simbol kedaulatan, pemersatu bangsa, dan wujud nyata kemerdekaan Indonesia,” tegasnya.

Ricky juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung terhadap kegiatan edukasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah yang telah dilaksanakan 116 kali dengan total audiens lebih dari orang.

“Kami di Bank Indonesia akan terus menjaga nilai rupiah dan memastikan rupiah tersedia cukup di seluruh penjuru negeri. Bapak-Ibu dan adik-adik generasi muda dapat menjaganya dalam keseharian, baik di dunia nyata maupun digital,” ujarnya.

Acara Rupiah dan Pahlawan (Rupawan) yang digagas oleh Bank Indonesia ini berlangsung 6-7 November 2025.

Kegiatan ini juga diisi dengan edukasi soal rupiah bagi generasi muda dan juga dimeriahkan penampilan seru dari Manshur Angklung dan Rizky Febian pada hari kedua.

Bambang Serap Aspirasi Warga Margahayu: Fokus PJU, Pendidikan, dan Infrastruktur Lingkungan

BEKASI, Prolite – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Bapak Bambang, hari ini melaksanakan kegiatan serap aspirasi (reses) dengan warga di Jalan Dewi Sartika, Gg. Tembakang, , Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, hari Rabu (12/11/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung berbagai isu dan kebutuhan mendesak yang dihadapi masyarakat setempat. Dalam pertemuan yang berlangsung interaktif dan hangat tersebut, Bapak Bambang mencatat lima isu prioritas yang disampaikan oleh perwakilan warga:

1. Peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Pak mengapresiasi bantuan dari Bapak Bambang terkait penerangan lampu jalan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kekhawatiran warga sebelumnya mengenai minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa titik, serta kebutuhan penambahan dan perbaikan tiang jalan yang sudah usang. Peningkatan PJU ini dinilai krusial untuk menekan potensi kriminalitas dan memberikan rasa aman bagi warga yang beraktivitas di malam hari.

2. Akses Kerja dan Pengurusan Ijazah

Isu pendidikan dan ketenagakerjaan menjadi perhatian utama. Sejumlah warga menyampaikan kendala dalam melamar pekerjaan akibat kesulitan menebus ijazah yang tertahan di sekolah karena tunggakan biaya. Bapak Bambang menegaskan akan mencari solusi dan membantu memediasi masalah ini agar para lulusan dapat segera mengakses haknya dan memiliki peluang kerja yang lebih baik.

3. Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk Pendidikan di

Warga menyoroti perlunya pemerataan akses pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Data terkait anak-anak di yang layak menerima bantuan ini akan segera dikumpulkan dan diajukan. Bapak Bambang berjanji untuk memastikan program bantuan pendidikan dapat tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak siswa yang membutuhkan.

4. Pembangunan dan Perbaikan Jalan Lingkungan

Infrastruktur dasar berupa jalan lingkungan juga menjadi sorotan. Warga meminta pembangunan dan perbaikan jalan di beberapa ruas yang mengalami kerusakan parah demi kelancaran mobilitas sehari-hari dan peningkatan kualitas hidup.

5. Normalisasi Saluran Air dan Drainase Lingkungan

Terakhir, warga mengeluhkan masalah banjir dan genangan air. Aspirasi utama terkait normalisasi saluran air dan drainase lingkungan, termasuk upaya pembuatan saluran penghubung langsung ke kali/sungai terdekat. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi permanen untuk mengatasi genangan air saat musim hujan.

6. Dukungan Operasional Majelis Ta’lim

Selain isu infrastruktur, warga juga menyampaikan permohonan bantuan biaya operasional untuk kegiatan Majelis Ta’lim setempat. Bapak Bambang menyambut baik usulan ini sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pembinaan moral masyarakat.
Bapak Bambang menutup kegiatan dengan ucapan terima kasih atas partisipasi aktif warga.

Bambang menegaskan bahwa semua aspirasi yang sudah dicatat akan segera dibawa dan diperjuangkan di tingkat legislatif dan eksekutif, selalu hadir untuk menjadi jembatan antara kebutuhan rakyat dan kebijakan pemerintah.

Pansus 11 Soroti Lemahnya Substansi Naskah Akademik Grand Design Kependudukan Kota Bandung

BANDUNG, Prolite — Panitia Khusus (Pansus) 11 DPRD Kota Bandung menilai naskah akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) masih perlu banyak penyempurnaan sebelum dibahas lebih lanjut. Pansus menekankan, dokumen tersebut seharusnya menjadi panduan arah pembangunan kependudukan jangka panjang, bukan sekadar kumpulan data teoritis.

Anggota Pansus 11 DPRD Kota Bandung, Eko Kurnianto W., S.T., ., mengungkapkan bahwa naskah akademik saat ini belum menggambarkan secara utuh arah dan rencana masa depan Kota Bandung dalam pembangunan kependudukan.

“Masih banyak yang harus diperbaiki. Harusnya ada rencana ke depan, Bandung ini akan dibawa ke mana. Baik dari sisi kualitas penduduk, pembangunan keluarga, sebaran jumlah penduduk di tiap wilayah, maupun administrasi kependudukannya,” ujar Eko.

Eko menegaskan, grand design seharusnya menjadi peta jalan (roadmap) yang menuntun arah pembangunan kependudukan secara menyeluruh, bukan hanya menyajikan data dan teori.

“Grand design bukan hanya data teoritis, tapi berisi keinginan dan arah kebijakan—hendak dibawa ke mana penduduk Kota Bandung ke depan. Walaupun situasi cepat berubah, kita tetap harus punya visi jangka panjang. Kalau tidak, kebijakan ini bisa tidak relevan dalam 20 tahun mendatang,” jelasnya.

Ia juga menilai, pembahasan naskah akademik ini masih cukup panjang. Karena itu, Pansus 11 memperkirakan proses pembahasan tidak akan selesai hingga akhir tahun 2025, mengingat banyak aspek yang harus dikaji secara mendalam.

“Kalau dipaksakan selesai cepat, hasilnya justru prematur. Kami khawatir malah mengkhianati kaum muda yang akan hidup di masa depan. Karena ini kebijakan untuk jangka panjang, jangan sampai keputusan hari ini justru mendzolimi generasi mendatang,” tegasnya.

Menurutnya, penyusunan grand design kependudukan harus dilakukan secara hati-hati dan komprehensif, agar arah pembangunan manusia Kota Bandung benar-benar berkelanjutan dan sesuai dengan dinamika sosial di masa depan.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi Serahkan Bantuan Ambulans Gratis untuk Warga Aren Jaya

BEKASI, Prolite – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Hj. Evi Mafriningsianti, S.E., M.M., kembali menunjukkan komitmennya dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Hari ini, Minggu (9/11/2025), Hj. Evi secara resmi menyerahkan satu unit mobil ambulans gratis kepada warga di wilayah Bekasi Timur, khususnya Kelurahan Aren Jaya.

Penyerahan unit ambulans ini dilakukan dalam sebuah acara sederhana namun penuh makna yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, dan ratusan warga setempat. Unit ambulans ini diharapkan dapat beroperasi penuh selama 24 jam untuk melayani kebutuhan darurat medis dan transportasi pasien, terutama bagi masyarakat kurang mampu di sekitar Bekasi Timur.

Hj. Evi Mafriningsianti, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata dari perhatian dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
Beliau menegaskan kesehatan adalah hak dasar setiap warga dengan keberadaan ambulans gratis ini sangat vital, terutama untuk menjangkau warga yang membutuhkan pertolongan cepat atau mereka yang kesulitan biaya transportasi ke fasilitas kesehatan.

Beliau menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari program berkelanjutan yang berfokus pada penguatan infrastruktur sosial dan kesehatan di daerah pemilihannya. Pengelolaan operasional ambulans ini akan diserahkan kepada tim relawan atau organisasi masyarakat setempat yang terpercaya, dengan pengawasan ketat untuk memastikan layanan berjalan optimal, transparan, dan tanpa pungutan biaya.

Acara penyerahan ditutup dengan doa bersama memohon agar unit ambulans ini membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi foto bersama antara Hj. Evi Mafriningsianti, perwakilan tokoh masyarakat, dan tim relawan.

Wali Kota Bandung Imbau Warga Waspada Cuaca Ekstrem

Prolite – Menghadapi intensitas hujan yang mulai meningkat, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengimbau seluruh warga untuk lebih waspada terhadap potensi bencana seperti banjir, genangan, dan kerusakan infrastruktur akibat cuaca ekstrem.

Farhan menuturkan, persoalan banjir sering kali terjadi bukan hanya karena faktor alam, tetapi juga akibat perilaku manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan.

“Banjir itu sering kali terjadi karena kesalahan kita bersikap. Ini tanggung jawab kita semua. Pastikan tali air tidak tersumbat, gorong-gorong tidak terhalangi oleh bangunan apa pun, dan pemeliharaan drainase terus digencarkan,” ujar Wali Kota Bandung.

Ia juga mengingatkan, agar warga berhati-hati terhadap kondisi rumah dan lingkungan sekitar. Curah hujan tinggi disertai angin kencang dapat menyebabkan atap roboh, rumah ambruk, dan pohon tumbang.

“Mari kita jaga bersama dengan sangat hati-hati. Bila warga melihat ada pohon yang dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya, jangan memotong sendiri. Silakan berkoordinasi terlebih dahulu dengan camat atau lurah setempat agar bisa diteruskan kepada DPKP,” imbaunya.

Pemkot Bandung memastikan akan terus memperkuat langkah mitigasi bencana dengan membersihkan saluran air, memantau kondisi pohon rawan tumbang, serta menyiagakan petugas kebersihan dan penanganan cepat darurat di tiap wilayah.

Melalui kolaborasi dan kesadaran bersama, Farhan berharap masyarakat dapat berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi risiko bencana di musim penghujan.

Jika mengalami kejadian darurat bisa menghubungi layanan kegawatdaruratan melalui 112. 

Asep Robin : Satpol PP Harus Mampu Menangani Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum

BANDUNG, Prolite – Panitia Khusus (Pansus) 12 DPRD Kota Bandung tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Menurut anggota Pansus 12 Asep Robin ketertiban umum merupakan penyempurnaan dari Perda sebelumnya, seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat Kota Bandung yang terus berubah dengan cepat.

Asep mengatakan, ketertiban umum adalah manifestasi dari keadaan damai dan rasa aman yang dijamin oleh keamanan kolektif sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

“Jika ketertiban tercapai, maka ketenteraman dapat terwujud ketika pemerintah daerah hadir melalui Satpol PP untuk menjaga keteraturan hidup bersama,” ujar Politisi Partai Gerindra.

Menurut Asep, Satpol PP memiliki peran strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik. Melalui penegakan perda, lembaga ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, mendukung proses pembangunan, serta melindungi masyarakat dari potensi gangguan terhadap ketertiban umum.

Mantan Jurnalis ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Satpol PP, baik dari aspek kelembagaan maupun sumber daya manusia.

Menurutnya, peningkatan ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dengan institusi lainnya.
“Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat harus jelas dan tegas” ujarnya.

Asep mengatakan, perlindungan masyarakat merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

“Kemampuan dan profesionalitas Satpol PP harus terus diperkuat agar mampu menangani kejahatan terhadap ketertiban umum, termasuk yang dikenal sebagai moralitas yang dilegislasikan,” ujarnya.

R. Eko Setyo Pramono Dorong Solusi Pembiayaan Pendidikan dan Gelar Cek Kesehatan Gratis di Bantargebang

BEKASI, Prolite – Tokoh masyarakat R. Eko Setyo Pramono melakukan kunjungan kerja dan bakti sosial di wilayah Sumur Batu, Jalan Istiqomah , Kecamatan Bantargebang, pada Minggu, 09 November 2025. Kunjungan ini berfokus pada dua isu krusial: kesulitan pembiayaan pendidikan bagi siswa SD dan SMP, serta peningkatan kesehatan masyarakat setempat melalui pemeriksaan kesehatan gratis.

Dalam dialognya dengan warga, Pak R. Eko Setyo Pramono menyoroti masalah pelik terkait kesulitan pembiayaan operasional dan sekolah SD dan SMP di wilayah Sumur Batu. Banyak keluarga di Bantargebang, khususnya di lingkungan , menghadapi tantangan berat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

Beliau berjanji akan segera menindaklanjuti dan mengadvokasi masalah pembiayaan ini kepada pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun lembaga filantropi, untuk mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang, termasuk program beasiswa atau bantuan operasional sekolah.

Layanan Kesehatan Gratis: Cek Tensi hingga Jantung

Selain isu pendidikan, kegiatan Pak R. Eko Setyo Pramono pada hari yang sama juga diisi dengan Bakti Sosial Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi masyarakat setempat. Beliau mendatangkan tim medis dan dokter profesional untuk memberikan layanan kesehatan komprehensif.
Layanan yang diberikan meliputi:
1. Pemeriksaan Tensi Darah (mengukur tekanan darah)
2. Pemeriksaan Gula Darah (deteksi dini diabetes)
3. Konsultasi dan pemeriksaan awal terkait kesehatan Jantung
4. Pemeriksaan kesehatan dasar lainnya.

Eko menegaskan Kesehatan adalah modal utama beraktivitas dan Pemeriksaan rutin seperti penting sekali untuk deteksi penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan R. Eko Setyo Pramono untuk berkontribusi aktif dan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di Bantargebang.

Pansus 14 DPRD Kota Bandung Bhas Raperda Mengenai Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual

KOTA BANDUNG, Prolite – Panitia Khusus (Pansus) 14 DPRD Kota Bandung tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual.

Pansus ini telah resmi dibentuk dan mulai melakukan sejumlah pembahasan awal.

Anggota Pansus 14, drg. Susi Sulastri, menegaskan pentingnya keberadaan perda ini di Kota Bandung sebagai langkah antisipatif terhadap maraknya penyimpangan perilaku seksual.

“Kenapa perda ini harus ada di Kota Bandung? Karena kita ingin Bandung menjadi kota yang bebas dari penyimpangan pelaku seksual,” ujar politisi perempuan dari PKS ini.

Susi menjelaskan, perda tersebut tidak lahir karena kondisi darurat penyimpangan seksual, melainkan sebagai bentuk pencegahan dini agar perilaku menyimpang tidak berkembang di masyarakat.

“Kalau dibilang darurat, sih tidak ya. Berdasarkan data yang ada, kasusnya tidak terlalu besar atau signifikan untuk disebut darurat. Tapi semangat dari perda ini adalah menjadikan Kota Bandung bebas dari perilaku penyimpangan seksual,” tegasnya.

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan akan menjadi instansi utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perda tersebut. Namun, pelaksanaannya akan melibatkan kerja sama lintas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

“Perda ini nanti akan menjelaskan berbagai hal mulai dari upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga jenis-jenis penyimpangan yang dimaksud. Salah satunya juga akan dibentuk satgas penanganan penyimpangan perilaku seksual,” tutur Susi.

Melalui perda ini, Susi berharap pemerintah kota dapat memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan mitigasi dan pengendalian perilaku seksual berisiko.

“Harapannya, dengan adanya perda ini kita bisa mencegah dan mengendalikan perilaku seksual berisiko di Kota Bandung. Jadi ketika muncul hal-hal kecil yang mengarah ke sana, kita bisa segera mengantisipasi dan melakukan langkah mitigasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Susi mengungkapkan bahwa DKI Jakarta sudah lebih dulu memiliki perda sejenis. Karena itu, pihaknya berencana melakukan studi banding ke ibu kota untuk mempelajari penerapan perda tersebut.

“Rencananya kami akan studi banding ke Jakarta karena mereka sudah memiliki perdanya,” kata Susi.

Ia juga menegaskan, Raperda yang tengah dibahas ini tidak memuat pasal sanksi, sebab fokus utamanya adalah pada aspek pencegahan dan pengendalian.

“Raperda ini sifatnya preventif, jadi tidak ada sanksi. Tujuannya lebih kepada edukasi, rehabilitasi, dan upaya pencegahan,” jelasnya.

DPRD Kota Bandung Bentuk Pansus 12 Awasi Pengumpulan Donasi

BANDUNG, Prolite – Awasi pengumpulan donasi di Kota Bandung, DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) 12 tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB). Regulasi ini disiapkan untuk memperbarui Perda Tahun 2012 yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) terbaru.

Raperda ini akan menjadi pedoman baru bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam menghimpun sumbangan masyarakat, baik berupa uang, barang, maupun kegiatan undian berhadiah. Selain mempertegas mekanisme PUB, aturan ini juga akan memperkuat sistem pengawasan dan audit, terutama untuk pengumpulan donasi secara daring (online).

Anggota Pansus 12 DPRD Kota Bandung, H. Soni Daniswara, S.E, mengatakan bahwa pembaruan regulasi ini sangat penting agar setiap kegiatan pengumpulan dana oleh LKS memiliki landasan hukum yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Perda lama tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan aturan pusat. Sekarang banyak kegiatan donasi dilakukan secara online, sehingga perlu ada regulasi baru yang mengatur mekanisme dan pengawasannya,” ujar Soni.

Menurutnya, berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, saat ini terdapat 90 LKS yang terdaftar. Namun hanya sekitar 60 lembaga yang aktif dan produktif dalam menjalankan programnya. Karena itu, regulasi baru ini diharapkan bisa menertibkan lembaga yang belum optimal menjalankan fungsi sosialnya.

“LKS harus kembali ke tujuan awal, yaitu membantu penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Kalau ada lembaga yang hanya mengatasnamakan yayasan untuk mengumpulkan dana tanpa output yang jelas, itu perlu diawasi,” tegas Soni.

Ia juga menambahkan bahwa Raperda PUB akan memastikan seluruh aktivitas pengumpulan uang dan barang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai izin resmi dari pemerintah daerah.

“Kami ingin ke depan tidak ada lagi praktik penghimpunan dana yang tidak jelas asal-usul maupun penggunaannya. Semua harus tercatat, diaudit, dan bisa diawasi oleh publik,” ujarnya.

Soni mencontohkan bantuan yang dikumpulkan secara online. Menurutnya,  kegiatan mereka tidak terdata cukup baik.

“Mungkin mereka bisa mengklaim sudah membantu seseorang atau membantu suatu daerah yang terkena bencana. Tapi kalua didata berapa banyak bantuan yang sudah mereka salurkan dan berapa kejadian yang sudah mereka tolong, mungkin datanya tidak lengkap. Nah yang begitu nantinya akan diatur,” jelasnya.

Karena ini merupakan turunan dari peraturan Mentri Sosial yang paling baru, Soni mengatakan, belum banyak wilayah yang memiliki aturannya.

“Kayaknya belum banyak wilayah yang punya perda sebagai turunan dari ari peraturan Kementrian Sosial ini. Karena ini memang benar-benar baru,” tutupnya.