Kota Bandung Raih Penghargaan ‘The Most Attractive Investment Project’ di WJIS 2025

Prolite – Pemerintah Kota Bandung kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah regional. Pada gelaran The 7th West Java Investment Summit (WJIS) 2025 yang berlangsung di Pullman Bandung Grand Central, Jumat, 14 November 2025, Kota Bandung resmi meraih apresiasi sebagai “The Most Attractive Investment Project”.

Itu sebuah penghargaan prestisius yang menegaskan daya saing dan pesona kota ini sebagai destinasi investasi unggulan di Jawa Barat.

Sejak pertama kali digelar pada 2019, WJIS menjadi barometer pertemuan investor, pelaku industri, dan para pemangku kepentingan pembangunan.

Diselenggarakan oleh DPMPTSP Jawa Barat bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, ajang ini secara konsisten menghadirkan peluang investasi strategis sekaligus memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Tahun ini, WJIS mengangkat tema “Strengthening Regional Resilience through Green Industry, SMART, Investment and Inclusive Growth” sebuah agenda yang menegaskan komitmen Jawa Barat terhadap pembangunan hijau, pertumbuhan cerdas, dan ekonomi inklusif.

Sebagai pusat ekonomi terbesar di Indonesia, Jawa Barat terus menarik minat investor global dengan peluang unggulan pada sektor infrastruktur, pertanian, manufaktur, teknologi, hingga ekonomi digital.

WJIS pun menjadi ruang dialog dan matchmaking bagi investor untuk menjalin kemitraan strategis serta memahami arah kebijakan terbaru yang membentuk lanskap bisnis regional.

Agenda WJIS 2025 berlangsung dinamis dengan pembagian diskusi ke dalam empat kelompok besar:
* Agrikultur, industri, dan kesehatan
* Infrastruktur dan transportasi
* Properti dan pariwisata
* Ekonomi digital dan UMKM (Pameran)

Setiap segmen menonjolkan potensi unggulan dan peluang investasi masa depan, sekaligus menggaungkan visi Jawa Barat untuk tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari berbagai proyek investasi yang dipresentasikan tahun ini, Kota Bandung berhasil meraih penghargaan “The Most Attractive Investment Project”.

Apresiasi ini menjadi bukti keberhasilan Pemerintah Kota Bandung dalam merancang dan mendorong proyek-proyek strategis yang diminati investor, baik dari sisi inovasi, kelayakan, hingga dampak ekonomi jangka panjang.

Pengakuan tersebut juga mencerminkan kesiapan Kota Bandung dalam menghadapi arus investasi baru, terutama yang berorientasi pada keberlanjutan, teknologi, dan pengembangan industri kreatif, sektor yang selama ini menjadi identitas ekonomi kota.

Melalui WJIS 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan optimisme yang kuat dalam memperkokoh peran sebagai pusat investasi nasional.

Dengan diraihnya penghargaan oleh Kota Bandung, kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan semakin solid dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, Bandung diproyeksikan terus menjadi magnet investasi yang menawarkan stabilitas, kreativitas, inovasi, dan kemudahan berusaha, menjadikannya salah satu kota paling kompetitif di Indonesia maupun Asia Tenggara.

DPRD Kota Bekasi Gelar Rapat Paripurna, Bahas Pembukaan Masa Sidang dan Anggaran APBD Tahun 2026

BEKASI, Prolite – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi melaksanakan Rapat Paripurna pada hari Kamis, 13 November 2025, bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi, dimulai pukul WIB. Rapat penting ini diselenggarakan untuk membahas sejumlah agenda strategis, terutama yang berkaitan dengan kebijakan fiskal daerah untuk tahun anggaran mendatang.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan, R.S., ., M.H. Turut hadir lengkap unsur pimpinan DPRD Kota Bekasi, yaitu:
1. Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, ., M.M.
2. Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Faisal, S.E.
3. Wakil Ketua III DPRD Kota Bekasi, Puspa Yani, .
Selain itu, Rapat Paripurna ini juga dihadiri oleh perwakilan dari pihak Eksekutif, yakni Wakil Walikota Kota Bekasi, Dr. Harris Bobihoe.

Sesuai dengan undangan resmi, agenda yang dibahas dalam Rapat Paripurna kali ini mencakup tujuh poin utama:
1. Pembukaan
2. Penyampaian Pidato Pimpinan DPRD terkait Pembukaan Masa Sidang DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025.
3. Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
4. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kota Bekasi tentang Penugasan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi untuk membahas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
5. Penandatanganan Keputusan DPRD Kota Bekasi tentang Penugasan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi untuk membahas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
6. Pembacaan Doa
7. Penutup

Agenda utama berupa Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi fokus pembahasan, yang selanjutnya akan ditugaskan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dikaji lebih lanjut.

Acara Rapat Paripurna ditutup dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri, sebagai wujud komitmen dan semangat kebangsaan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dan pelayan publik.

Partisipasi Warga Jadi Tantangan Utama Pengelolaan Sampah di Kota Bandung

Prolite – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengakui, tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung saat ini bukan pada teknologi, melainkan pada partisipasi masyarakat.

“Tantangan saya sekarang ini dalam pengelolaan sampah bukan teknologi, tapi public participatory. Partisipasi masyarakat soal sampah itu masih sangat rendah,” ujar Farhan.

Hal tersebut disampaikan Farhan pada Talkshow INNOVIBES Vol. 3 dengan topik Circular Economy dan Masa Depan Kota Berkelanjutan di Innercourt ITB Innovation Park, Kawasan Summarecon Bandung, Kamis 13 November 2025.

Ia menyebut, dari RW yang ada di Kota Bandung, sejak program Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan (Kang Pisman) diluncurkan sekitar tahun 2019 dan disusul oleh program Buruan Sae (Urban Farming), hanya sekitar 400 RW yang benar-benar menerapkan prinsip pengelolaan sampah dengan baik.

“Artinya masih ada lebih dari seribu RW yang belum disiplin dalam pengelolaan sampah. Padahal, kuncinya bukan di alat atau mesin, tapi di kesadaran warganya,” jelasnya.

Ia juga menyinggung fenomena maraknya ketertarikan pada teknologi insinerator untuk mengolah sampah. Namun menurutnya, solusi utama tetap harus dimulai dari tingkat RW.

“Sekarang semua orang tergila-gila pada insinerator. Padahal, grand desain Kota Bandung adalah 30 persen sampah harus habis di RW. Harus habis di RW. Mau tidak mau, kita harus memastikan RW itu bisa mengolah sampah organik di wilayahnya masing-masing,” tutur Farhan.

Ia menjelaskan, sampah nonorganik yang tersisa bisa diolah menjadi bahan daur ulang seperti plastik, atau dimasukkan ke dalam Refuse Derived Fuel (RDF) bahan bakar alternatif dari residu sampah.

“Alhamdulillah di Cigondewah sudah ada industri pengolahan plastik yang besar. Tapi untuk RDF, produksi kita baru sekitar 10 ton. Kalau 60 ton, bisa terjadi tumpukan selama dua hari,” ungkapnya.

Farhan berharap masyarakat bisa lebih aktif dan konsisten dalam memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah, agar Kota Bandung benar-benar menuju kota yang bersih dan berkelanjutan.

“Kuncinya bukan di mesin mahal, tapi di kebiasaan kecil setiap hari. Kalau tiap RW bergerak, Bandung pasti bisa,” ucapnya.

Ketua DPRD Kota Bekasi Gelar Reses III: Serap Aspirasi Masyarakat untuk Pembangunan yang Lebih Baik

BEKASI, Prolite — Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, ., M.M., melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025 di Masjid Ashuhada, Kota Bekasi. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari fungsi DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung guna memperkuat arah pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Dr. Sardi Efendi, ., M.M. menyampaikan bahwa kegiatan reses menjadi momentum penting bagi anggota DPRD untuk turun langsung ke masyarakat. Melalui dialog dan tatap muka, masyarakat dapat menyampaikan berbagai masukan, keluhan, serta ide-ide terkait kebutuhan pembangunan di lingkungan mereka.

“Kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan warga. Semua aspirasi ini akan kami bawa ke dalam rapat-rapat pembahasan di DPRD untuk menjadi dasar kebijakan dan program kerja Pemerintah Kota Bekasi,” ujar Dr. Sardi Efendi dalam pidatonya.

Beragam aspirasi disampaikan warga dalam kegiatan tersebut, mulai dari perbaikan infrastruktur lingkungan, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketua DPRD menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan dijadikan bahan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Bekasi.

Kegiatan reses ini juga menjadi ajang silaturahmi antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan warga dalam mewujudkan Kota Bekasi yang maju dan sejahtera.

H. Suryo Harjo, Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Serap Aspirasi Warga Dapil II di Kecamatan Medan Satria

BEKASI, Prolite – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, H. Suryo Harjo, sukses menggelar kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025 di wilayah Kecamatan Medan Satria pada hari Minggu, 9 November 2025, mulai pukul WIB.

Kegiatan reses yang merupakan agenda wajib anggota dewan untuk bertemu langsung dan menyerap aspirasi konstituennya ini disambut antusias oleh puluhan warga setempat, perwakilan tokoh masyarakat, dan pengurus lingkungan.

Dalam sambutannya, H. Suryo Harjo menyampaikan pentingnya forum reses sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Beliau menegaskan reses adalah momen krusial bagi anggota dewan untuk mendengar langsung apa yang menjadi keluhan, harapan masyarakat di Dapil II, khususnya di Medan Satria dan kebutuhan mendesak masyarakat dan aspirasi yang Bapak/Ibu sampaikan akan ditindak lanjuti dan perjuangkan di rapat-rapat komisi maupun paripurna DPRD Kota Bekasi.

H. Suryo Harjo berkomitmen akan menindaklanjuti dengan mengawal usulan tersebut agar terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belangan Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun mendatang. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi aktif masyarakat.

Kegiatan reses ini ditutup dengan sesi foto bersama dan pembagian informasi mengenai mekanisme pengaduan masyarakat kepada anggota DPRD.

Dorong Edukasi Sanitasi Lingkungan, Farhan Sebut Pentingnya Septic Tank Komunal

Prolite – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menilai septic tank komunal merupakan hal penting untuk menjaga sanitasi lingkungan Kota Bandung. Dengan septic tank komunal, warga tak lagi mencemari lingkungan dengan limbah domestik.

Hal itu disampaikannya saat kegiatan Siskamling Siaga Bencana Edisi ke-34 di Kelurahan Cibadak, Rabu 12 November 2025.

Dalam dialog bersama lurah, pengurus RW, dan perwakilan instansi, Farhan menyoroti masih adanya rumah di bantaran Sungai Citepus yang belum memiliki septic tank komunal.

Ia menyebut septic tank komunal tidak akan mencemari sumur di sekitar permukiman. Sebaliknya, fasilitas ini justru menjaga kebersihan sungai dan juga sumber air di lingkungan tersebut.

“Ini masalah edukasi. Kita harus jelaskan bahwa septic tank justru mencegah pencemaran, bukan sebaliknya. Sangat tidak masuk akal ketika menganggap bahwa buang kotoran ke sungai lebih bersih daripada septic tank komunal,” kata Farhan.

Ia menilai, kesadaran warga menjadi kunci utama dalam membangun lingkungan yang sehat.

Menurut Farhan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga perlu memastikan pemahaman masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sanitasi aman.

“Kita harus turun menjelaskan langsung agar masyarakat mengerti dampaknya bagi lingkungan dan kesehatan,” ujarnya.

Selain menyoroti sanitasi, Farhan juga membahas persoalan akses air bersih di kawasan padat penduduk.

Berdasarkan laporan PDAM, distribusi air di wilayah Cibadak masih dilakukan secara bergiliran dua hari sekali karena keterbatasan sumber air baku.

“Kota Bandung memang belum memiliki sumber air baku sendiri. Saat ini cakupan layanan PDAM baru sekitar 47 persen, dengan kebocoran mencapai 40 persen. Ini tantangan besar yang harus diatasi bersama,” kata Farhan.

Di hadapan para lurah dan pengurus RW, Farhan juga mengingatkan pentingnya peran warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Kegiatan Siskamling Siaga Bencana ini juga dimanfaatkan untuk meninjau berbagai isu sosial lainnya, mulai dari penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hingga pelaksanaan program Dapur Dahsat dan kepesertaan BPJS Kesehatan di tingkat RW.

Melalui forum Siskamling, Pemkot Bandung terus mendorong kolaborasi warga, perangkat daerah, dan mitra kerja dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan tangguh bencana.

Wacana Redenominasi Rupiah Dikeluarkan Purbaya Rp jadi Rp 1

Prolite – Rencana redenominasi mata uang rupiah kembali muncul usai sebelumnya pernah ada wacana serupa di Indonesia.

Wacana kali ini datang dari Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yang baru saja diteken oleh Menteri Purbaya Yudhi Sadewa.

Lantas apa itu redenominasi? Redenominasi adalah penyederhanaan nominal mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Pada waktu terjadi inflasi, jumlah satuan moneter yang sama perlahan-lahan memiliki daya beli yang semakin melemah. Dengan kata lain, harga produk dan jasa harus dituliskan dengan jumlah yang lebih besar.

Pembahasan penyederhanaan nominal mata uang rupiah sudah di bahas berkali-kali oleh berbagai pakar, bahkan semua pihak nyaris sepakat dengan adanya penyederhaan ini.

Dengan adanya penyederhanaan ini akan memberi banyak keuntungan untuk Indonesia di sektor perdagangan.

Dikutip dari Indonesia Treasury Review Volume 2 Nomor 4 Tahun 2017, redenominasi didefinisikan sebagai penyederhanaan penulisan nominal suatu mata uang dengan dengan menggunakan skala baru, tanpa mengurangi nilai uang tersebut terhadap harga barang atau jasa.

Penyederhanaan mata uang rupiah yang diusulkan dengan penghilangan tiga angka nol tetapi nilainya tetap seperti nilai Rp dipangkas menjadi Rp 1.

Dalam Indonesia Treasury Review 2017 tentang Desain Strategis dan Assessment Kesiapan Redenominasi di Indonesia, sebetulnya juga telah diungkapkan seperti antaranya ialah menyederhanakan nominal mata uang agar lebih praktis dalam transaksi dan pembukuan akuntansi.

Digit yang banyak pada mata uang, merupakan masalah pada bisnis berskala besar, termasuk pada software akuntansi dan sistem IT perbankan yang mengalami kendala teknis untuk angka diatas 10 trilliun.

Kedua, dengan berkurangnya jumlah digit mata uang, potensi human error dalam penulisan/penginputan angka pada tiap transaksi dapat ditekan.

Ketiga, dari sisi pengelola kebijakan moneter, penggunaan digit yang lebih sedikit berarti range harga barang konsumsi semakin kecil, sehingga lebih memudahkan pengelolaan moneter serta inflasi secara nasional.

Terakhir, atau yang keempat redenominasi akan mengurangi biaya cetak uang karena variasi nominal uang kertas akan lebih sedikit dan uang koin dapat bertahan lebih lama (Mosley, 2005).

Persib x Pemkot Bandung Hadirkan JAJAP: Cara Baru Nikmati Sejarah Klub Sambil Keliling Bandung dengan Bandros

Prolite – Persib Bandung berkolaborasi dengan Pemkot Bandung meluncurkan program tur wisata edukasi baru bernama JAJAP, yang merupakan singkatan dari “Jalan-jalan Persib”.

Program ini mengajak Bobotoh dan masyarakat umum untuk menelusuri jejak sejarah klub kebanggaan Jawa Barat ini menggunakan bus ikonik Bandros.

Manager Business Development Persib, Ansyah menjelaskan, program yang diinisiasi oleh Wali Kota Bandung ini telah diluncurkan sejak 25 Oktober lalu. Antusiasme masyarakat pun dinilai sangat tinggi.

“Jajap itu jalan-jalan Persib yang bekerja sama dengan Dishub, tepatnya Bandros,” ujar Ansyah dalam wawancaranya.

Berbeda dengan rute Bandros biasa, tur JAJAP dirancang khusus untuk para penggemar sepak bola.

Menurut Ansyah, sekitar 70% dari konten perjalanan ini didedikasikan untuk menceritakan sejarah Persib.

“Dari mulai berdiri sampai di kejayaannya,” tambahnya.

Program ini beroperasi dengan jadwal keberangkatan setiap dua jam. Ansyah menegaskan bahwa bus akan tetap berangkat sesuai jadwal meskipun belum terisi penuh.

“Tapi tidak menutup kemungkinan jika sebelum jadwal keberangkatan sudah penuh, kita bisa langsung berangkat,” ucapnya.

Ansyah pun mengajak seluruh masyarakat untuk bergabung dan mengenal lebih dalam sejarah klub kesayangan mereka.

Antusiasme ini juga dirasakan langsung oleh para pengunjung, salah satunya adalah Rifky. Ia mengaku sangat menikmati pengalaman pertamanya mengikuti JAJAP.

“Seru banget, kaya saya bisa lihat dimana aja sih titik bersejarah bagi bobotoh dan juga persib gitu,” ungkap Rifky.

“Harganya pun worth it ya buat pengalaman yang di dapet, sama tadi juga sambil liat-liat baju sama apparel persib di lantai 2 sekalian beli tiketnya juga gitu di sana,” imbuhnya.

Rifky juga menyampaikan harapannya untuk program ini ke depan.

“Semoga sih dibanyakin lagi ya busnya jadi bisa lebih rame lagi yang ikut jajap ini gitu. Pesannya sih buat semua bobotoh gitu harus nyoba pengalaman jajap ini gitu, karna kita bisa ketemu bobotoh lain plus nambah temen,” tuturnya.

Bagi warga Bandung dan wisatawan yang ingin merasakan pengalaman unik ini, berikut adalah informasi lengkap untuk mengikuti tur JAJAP:

•   Operasional: Setiap hari pukul , , , & WIB (Kecuali PERSIBDAY)
  •    Tiket: per orang
  •    Pembelian Tiket: Kasir Persib Store (Graha Persib Lt.2), Jln. Sulanjana No. 17, Bandung.

Perkuat Sinergi Jaga Kondusifitas Wilayah : Ketua DPRD Kota Bekasi Hadiri Roadshow Forkopimda di Kecamatan Medan Satria

BEKASI, Prolite – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, ., M.M.,turut serta menghadiri kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  Kota (Roadshow Forkopimda) yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi pada Kamis ( 13/11/2025).

Acara yang berfokus pada upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menjaga kondusifitas wilayah ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Satria pada Kamis, 13 November 2025, mulai pukul WIB hingga selesai.

“Pentingnya sinergi antara seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan aparatur wilayah. forum seperti Roadshow Forkopimda ini penting untuk mempererat koordinasi dan komitmen bersama, guna memastikan setiap sudut Kota Bekasi tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warganya,” ungkap Effendi.

Dia juga mengapresiasi atas inisiatif Kesbangpol dalam mengadakan kegiatan yang secara langsung menyentuh wilayah kecamatan, sehingga permasalahan keamanan spesifik di tingkat akar rumput dapat didiskusikan dan dicarikan solusinya secara cepat.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Bekasi dan Forkopimda untuk memastikan stabilitas daerah, khususnya menjelang agenda-agenda strategis kota. Ini merupakan komitmen DPRD Kota Bekasi hadir menandakan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap setiap program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan rasa aman masyarakat Kota Bekasi,” tuturnya

Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan Dimulai Akhir Tahun 2025, Berikut 4 Kriterianya

Prolite – Angin segar untuk peserta yang mempunyai tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) mulai akhir tahun 2025 mendatang.

Pemberian keringanan dengan adanya program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan menjadi Langkah awal untuk membantu masyarakat.

Diketahui masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan untuk membayar iuran bukan hanya itu pemerintah juga akan mengaktifkan kembali kepesertaan yang sempat terhenti karena tunggakan.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan rencana tersebut usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan melalui registrasi ulang kepada para peserta agar kembali aktif,” ujar Cak Imin, dikutip dari , Rabu (5/11/2025).

“Saya sedang berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan. Jadi tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini (November 2025),” ujarnya.

Dengan adanya program pemutihan ini pemerintah berharap rakyat kecil tetap bisa merasakan pelayanan Kesehatan tanpa terhalang dengan tunggakan iurannya.

Dalam program ini pemerintah juga akan memberikan kriteria tertentu yang dapat menerima manfaat penghapusan tunggakan iuran yang dikeluarkan pemerintah.

Ada empat kriteria utama penerima pemutihan, yaitu:

1. Peserta yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar verifikasi sosial ekonomi.
2. Peserta yang beralih ke kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), di mana iurannya dibayarkan oleh negara.
3. Peserta dari kelompok masyarakat tidak mampu sesuai hasil verifikasi pemerintah daerah.
4. Peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang diverifikasi pemda sebagai penerima keringanan.

“Pemutihan itu intinya untuk orang yang dulunya mandiri lalu menunggak, padahal sudah pindah ke PBI atau dibayari Pemda. Nah, tunggakan itu dihapus,” jelas Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Ia menambahkan, kebijakan ini menghapus maksimal 24 bulan tunggakan atau dua tahun, dengan syarat peserta memenuhi kriteria sosial ekonomi yang telah ditetapkan.

BPJS Kesehatan mencatat total tunggakan iuran yang akan dipertimbangkan untuk dihapuskan mencapai lebih dari Rp 10 triliun.