Interoperabilitas memang memiliki peran krusial, bertujuan untuk memangkas rantai birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada rakyat.
Tantangannya, termasuk masalah keamanan data, infrastruktur teknologi, serta edukasi masyarakat dalam teknologi.
Selama ini, berbagai unsur telah dikembangkan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia, meliputi E-Government, E-Procurement, E-Taxation, E-Health, E-Education, dan E-Planning.
Tahap evaluasi sedang dilaksanakan. Kementerian PAN RB berkoordinasi dengan 574 instansi pemerintah untuk penilaian SPBE dari tanggal 11 hingga 29 September 2023. Evaluasi ini melibatkan 30 perguruan tinggi dan berbagai instansi pemerintah lainnya.
Aspek yang dinilai dalam evaluasi SPBE 2023 mencakup 47 indikator yang melibatkan kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan.
Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana implementasi SPBE di pusat dan daerah, dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk indeks peringkat.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan