Andri mengingatkan, keberhasilan regulasi tidak cukup hanya diukur dari pengesahan sebuah Peraturan Daerah. Komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam menyediakan anggaran, infrastruktur, kelembagaan, serta sistem pengawasan menjadi faktor utama yang menentukan efektivitas pelaksanaannya.
“Jangan sampai kita memiliki Perda yang bagus di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Pemerintah Kota Bandung harus menunjukkan keseriusan melalui anggaran yang memadai, infrastruktur yang siap, target yang terukur, dan pengawasan yang konsisten. Masyarakat membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar regulasi baru,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat peran kecamatan dan kelurahan serta membangun kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.
Selain itu, Raperda tersebut membuka ruang pemberian insentif bagi masyarakat, lembaga, maupun badan usaha yang berprestasi dalam pengurangan sampah. Sebaliknya, disiapkan pula pengaturan disinsentif bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi ketentuan.
Tinggalkan Balasan