Mulai 2027, pola pelatihan kerja akan dibagi menjadi dua skema. Pelatihan dasar seperti memasak, tata rambut hingga keterampilan digital yang tidak memerlukan sertifikasi akan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Sosial dan Dinas lainnya.
Disnaker akan fokus pada pelatihan berbasis kompetensi yang menghasilkan sertifikasi sehingga peserta memiliki daya saing lebih tinggi di dunia kerja.
Selain itu, skema magang ke luar negeri juga diubah. Jika sebelumnya pemerintah terlebih dahulu melatih peserta secara massal sebelum diberangkatkan, kini Disnaker memberikan subsidi langsung kepada calon peserta yang sudah dipastikan diterima oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk bekerja atau magang di luar negeri.
“Kami sekarang jemput bola. Ketika ada warga Bandung yang sudah siap berangkat melalui LPK, kami memberikan subsidi. Dengan begitu bantuan menjadi lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan