BANDUNG, Prolitenews – Cegah aksi penyerobotan aset sepihak, Pemkot Bandung melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menertibkan sejumlah plang liar yang dipasang pihak-pihak tak bertanggung jawab di lahan milik Pemkot di kawasan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kecamatan Gedebage Kota Bandung.

Kepala Sub Bidang Pengamanan Barang Milik Daerah dan Pencatatan Barang Persediaan BKAD Kota Bandung, Herman Rustaman mengatakan, luas keseluruhan lahan milik Pemkot di sekitar GBLA mencapai 30 hektare. Dari jumlah itu, sekitar 20 hektare berada di sisi selatan stadion masih berupa sawah dan lahan kosong.

“Lahan ini dulunya diperuntukkan untuk kawasan pendukung persawahan. Tetapi karena lokasi ini strategis dan juga semakin berkembang di Gedebage. Jadi banyak yang mengklaim sepihak. Pasang-pasang plang. Kita bongkar dan beberapa titik dipasang lagi ke plang tanah milik Pemkot,” kata Herman saat ditemui di lokasi, Selasa (30/9/3025).

Tim terpadu yang terdiri dari BKAD, pihak kecamatan, kelurahan, Satpol PP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kesehatan, serta sejumlah dinas lainnya turut dilibatkan dalam penertiban ini.

“Kami bekerja berdasarkan surat perintah dari pimpinan. Semua plang liar dibongkar dan diganti dengan plang resmi bertuliskan ‘Tanah Milik Pemkot Bandung’,” jelasnya.

Herman mengungkapkan, sedikitnya ada tiga pihak yang pernah mengklaim lahan tersebut. Ia memastikan sebagian besar lahan tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemkot Bandung.

“Proses pengadaan lahan ini dilakukan pada 2010 hingga 2012. Untuk lahan inti GBLA sudah selesai balik nama menjadi milik Pemkot, sedangkan lahan di sekitarnya sedang dalam proses sertifikasi di BPN dengan pendampingan dari Kejaksaan Negeri,” ujarnya.

Ia meminta masyarakat untuk aktif berkomunikasi dengan aparat kewilayahan jika menemukan ada pihak yang mencoba mengganggu atau memasang plang liar di lahan Pemkot.

Menurut Herman, tindakan memasang plang kepemilikan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai penyerobotan tanah, tetapi pihaknya mengutamakan penyelesaian secara persuasif.

Ia menambahkan, kasus serupa juga ditemukan di beberapa lokasi lain di Kota Bandung dan akan ditangani secara bertahap sesuai prioritas dan ketersediaan personel.

BANDUNG, Prolitenews – Mengakui memiliki masalah kompleks, Bandung Kulon menanganinya dengan cara inovasi dan humanis.

Disampaikan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bandung Kulon, Ferry Yoga Bandung Kulon memiliki karakteristik unik. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Kota Cimahi sehingga terkadang menimbulkan persoalan kompleks. Mulai dari pengelolaan sampah, penataan pedagang kaki lima (PKL) hingga pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah.

“Kata orang, Bandung Kulon ini unik karena memang masalahnya beragam. Tapi setelah turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan warga, kami mulai memahami pola dan kebutuhan yang ada,” kata Ferry Yoga.

Masih kata Ferry, salah satu keunggulan wilayah Bandung Kulon posisinya strategis dan sebagai pintu gerbang menuju Cimahi. Sehingga, dinamika sosial dan ekonomi di wilayah tersebut cukup tinggi termasuk mobilitas masyarakat dari luar wilayah.

Karenanya pendekatan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara dialogis dan berbasis data. Kecamatan tidak hanya mengedepankan penegakan aturan, tetapi juga pendekatan sosial untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Seperti pengelolaan sampah di Kecamatan Bandung Kulon produksi sampah harian mencapai 83 ton. Untuk menanggulangi, pihaknya menghadirkan teknologi pengolahan sampah bernama Motah.

“Satu mesin Motah dapat mengolah hingga 16 ton sampah per hari. Saat ini kami sudah memiliki tiga unit mesin aktif, sehingga mampu mengelola sekitar 48 ton sampah setiap hari,” ucapnya.

Selain mesin Motah, ada juga metode tambahan seperti pengolahan magot dan komposting konvensional. Dengan seluruh metode tersebut, pengelolaan sampah di wilayah ini telah mencapai sekitar 68 persen dari total volume harian.

“Berharap ada dua unit tambahan mesin, agar target pengelolaan maksimal bahkan menuju nol sampah dapat tercapai,” ujar dia.

Selain sampah, penataan PKL juga menjadi tantangan tersendiri. Penataan dilakukan tanpa relokasi dan tanpa kompensasi finansial namun tetap diterima oleh para pedagang.

“Kami berhasil menata sekitar 48 pedagang di salah satu titik tanpa konflik. Bahkan sebagian besar dari mereka membongkar lapaknya sendiri karena menyadari pentingnya penataan,” jelasnya.

Selain penanganan isu ketertiban, Kecamatan Bandung Kulon juga mendorong penguatan sektor ekonomi lokal. Sejumlah produk usaha kecil dan menengah seperti kerajinan, kain serta makanan olahan menjadi fokus pembinaan. Wilayah ini dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola secara serius.

Ferry menambahkan, keberhasilan penanganan berbagai isu tersebut tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah kecamatan, warga dan pelaku usaha lokal. Ia berharap, Bandung Kulon dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam menerapkan pendekatan kolaboratif dan solutif.

BANDUNG, Prolitenews – Wakil Wali Kota Bandung Erwin menyampaikan penanganan sampah di Kota Bandung kini mengalami beberapa kendala setelah ada surat adaran dari Sekda Jawa Barat bahwa untuk kota Bandung dikurangi ritase buangan sampah.

Pertama ritase buangan sampah ke TPA Sarimukti dikurangi 220 ton dari awalnya 1200 ton menjadi 980 ton. Kedua karena TPA di hari Minggu kini libur, berarti akan ada penumpukan otomatis.

“Nah ini mungkin warga Bandung perlu tahu bahwa ini kita lagi ekstra keras untuk bisa mengatasi ya atas kebijakan ini. Solusinya saat ini adalah kita menekankan kepada para ketua RW bahwa untuk bisa menjadi RW yang KBS ( kawasan bebas sampah),” ucap Erwin di balai kota, Senin (29/9/2025).

Pihaknya kini harus ekstra kerja keras memaksimalkan mesin insinerator yang ada di tiap TPS.

“Dan tentunya juga mungkin sekarang kami mau tidak mau harus terus berkerjasama dengan pihak ketiga yang siap untuk kerjasama terkait dibayar dengan typing fee. Saya tidak tahu infonya seperti apa, cuman yang pasti bahwa info dari kadis LHK, Pak Wali yang harus berkomunikasi langsung dengan Bapak Gubernur, seperti itu tadi sih,” ucapnya lagi.

Surya edaran tersebut kata Erwin berlaku bulan Oktober ini, akibatnya mungkin kedepan akan terlihat ada lihat penumpukan.

“Tapi alhamdulillah sampai detik ini masih bisa teratasi ya semuanya karena sekarang ini Pak Kadis mungkin kerja keras juga nih ke berbagai pihak ya supaya bisa, berarti sehari ini ada 220 ton yang tak terangkut jadi penumpukan,” paparnya.

Terlebih  tiap hari minggu kata Erwin, karena TPA libur ada penumpukan ,3 ton. Itu berarti saat dijumlahkan akan ada penumpukan 1700 ton  di hari berikutnya.

“Ya, mudah-mudahan  bisa komunikasikan baik dengan Jawa Barat,” harapnya.

KOTA BANDUNG – Wali Kota Bandung M Farhan menegaskan terkait tempat wisata binatang Bandung Zoo sampai hari ini masih ditutup.

Pasalnya masih terjadi konflik pengelola disana sehingga pihaknya tidak bisa mempercayakan pengelolaan Bandung Zoo ke pihak-pihak tersebut.

“Pertama Kejati sudah serahkan ke Pemkot atas aset itu. Kedua Kota Bandung diminta seusai aturan hukum yang ada untuk memastikan agar yang berkegiatan memiliki legal standing yakni yayasan Margasatwa Tamansari. Siapa itu? Ya ini yang sedang berkonflik, jadi waktu ditanya Kapolres dan BKAD, mereka tidak mau damai, nah kami gimana mau percaya kalau berkonflik. Tetapi kalau mereka berhenti berkonflik kemungkinan dibuka lagi. Tidak usah audensi kita ada tiap hari, masalahnya berkonflik terus. Selama masih berkonflik moal dibuka (tidak akan dibuka,red),” tutupnya.

Seperti diketahui Bandung Zoo hingga hari ini masih ditutup, hal itu mengingat pengelola di Bandung Zoo yakni yayasan Margasatwa Tamansari tengah berkonflik.

Kedua kubu di yayasan tersebut merasa pengelolaan adalah hak mereka. Mereka saling membuktikan dengan berbagai bukti hukum yang dimiliki.

Akibat konflik itu pihak Pemkot Bandung atau Wali Kota Bandung M Farhan menutup wisata binatang tersebut beberapa waktu lalu.

Namun demikian pemeliharaan binatang dan gaji karyawan diakui pengelola tetap ada tidak berkurang. Hanya saja sampai kapan, para pengelola ini mengaku tidak tahu sampai kapan bisa mempertahankan kondisi tersebut.

KAB BANDUNG, Prolitenews – Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengimbau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung untuk menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat judi online (judol) maupun pinjaman online (pinjol) ilegal. Menurutnya, praktik tersebut dapat merusak mental dan mengganggu profesionalitas ASN.

Selain itu, Kang DS —sapaan akrab Bupati Bandung—mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak laporan mengenai ASN yang menunggak pinjaman, baik di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kertaraharja, Bank BJB, maupun bank milik Pemkab Bandung.

Hal itu disampaikan Bupati Dadang Supriatna dalam sambutannya pada acara Penyerahan Petikan Keputusan Bupati Bandung tentang Pengangkatan PPPK Tahap II Formasi Tahun 2024 serta Pengambilan Sumpah dan Janji ASN di Lingkungan Pemkab Bandung, yang digelar di Gedung Moh. Toha, Soreang, Kamis (25/9/2025) pagi.

“Jangan sekali-kali melakukan pinjaman untuk judi online atau melalui pinjaman ilegal. Jika nekat, akan ada sanksi berat dari BKPSDM Kabupaten Bandung,” tegas Kang DS.

Sebagai solusi, ia mendorong ASN untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman resmi yang tersedia, seperti di Bank BJB maupun BPR Kertaraharja, guna memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Kang DS juga menyampaikan bahwa kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bandung mencapai orang. Jumlah tersebut telah diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan merupakan bagian dari program nasional untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK. Dari jumlah itu, sebanyak 215 orang dilantik pada kegiatan hari ini.

Adapun syarat menjadi PPPK di antaranya telah bekerja minimal dua tahun di Pemkab Bandung serta terdata dalam pangkalan data BKN. Pengangkatan PPPK bertujuan memberikan kepastian status hukum bagi tenaga honorer, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendorong daya beli masyarakat.

Bupati Bandung turut menyampaikan terima kasih kepada para ASN dan PPPK yang telah mendukung program pemerintah di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan. Ia berharap, seluruh ASN menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.

“ASN jangan terpengaruh dengan isu-isu yang berkembang saat ini. ASN harus mampu beradaptasi dengan kondisi apa pun, meningkatkan kualitas sumber daya, serta menjaga kesehatan fisik maupun kompetensi. Tanpa pendidikan dan peningkatan kapasitas, pelayanan publik tidak akan maksimal,” pungkasnya.

BANDUNG, Prolitenews – Soal pengawasan dapur makan bergizi gratis (MBG) Wali Kota Bandung M Farhan mengaku bukan kewenangan dia namun pihaknya telah menginstruksikan agar para guru disekolah diedukasi menjadi verifikator terakhir kualitas makanan.

“Kemarin bersama Wamen LH kami fokus dua hal, yakni limbah dan edukasi guru jadi verifikator terakhir kualitas makanan. Jadi sebelum dikasih kita cek dulu kalau aman bagikan kalau tidak aman jangan dibagikan,” jelas Farhan di Paripurna Hari Jadi Kota Bandung, Kamis (25/9/2025).

Untuk data pemilik dapur MBG sendiri Farhan tidak memiliki karena data tersebut ada di Badan Gizi Nasional (BGN).

“Guru diedukasi, kita keliling sekolah dan wilayah, karena yang terima MBG ini bukan hanya pelajar tapi ibu hamil dan menyusui. Karenanya harus ada verfikasi keselamatan dan keamanan bahan makanan ataupun food security. Kita pernah bulan Mei SMPN 35, jadi pengalaman itu, makanya DKPP, Dinkes, dan Disdik melakukan food security yang sangat ketat dan menjadikan guru verifikasi terakhir,” tutupnya.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan Senin depan pihaknya akan mengundang kepala Badan Gizi Nasional (BGN) perwakilan wilayah Jawa Barat untuk membahas bersama-sam, mengevaluasi peristiwa -peristiwa yang terjadi.

“Nah peristiwa yang terjadi itu misalnya nanti saya meminta evaluasi dapurnya. Dapurnya higienis atau tidak? Atau bahasa akademiknya audit. Yang kedua evaluasi jenis-jenis bahan makanan yang digunakan apakah itu merupakan bahan makanan yang berbutuh waktu atau tidak yang ketiga evaluasi jam masak karena kan kalau dimasaknya jam 12 malam kemudian diantar ke siswanya jam 12 siang ya diantar kesiswanya terlalu lama,” tegasnya.

KDM berhara ke depan dapur itu didekatkan dengan sekolah dan tingkat yang dilayani jangan jumlahnya ribuan.

“Karena siapapun tidak akan sanggup untuk mengelola jumlah makanan ribuan. Masaknya tiap hari tidak pernah berhenti. Dan jarak tempuh dari dapur ke sekolahnya agak jauh, pasti memiliki resiko. Nah ini yang harus kita lakukan bersama-sama,” ucapnya.

Apa perlu di berhentikan dulu sementara, KDM belum mengiyakan. Kata dia hasil pertemua hari Senin nanti yang akan menentukan.

“Setelah melihat komitmennya nanti pemerintah provinsi akan mengambil keputusan. Kepala MBG-nya nanti yang kita undang sebagai penanggung jawab umumnya,” ungkapnya.

Terkait anak-anak korban keracunan diketahui Dedi sudah pulang, namun jadi masalah anak-anak tersebut menjadi trauma enggan memakan MBG yang nanti mereka terima.

“Karena anak yang mengalami keracunan mungkin besok nggak mau makan lagi. Itu penting ya, ini harus menjadi perhatian serius. Karena program yang sangat baik oleh Pak Prabowo ini tujuannya untuk meningkatkan nutrisi gizi protein anak-anak Indonesia. Khusus Anak-anak Jawa Barat menjadi kuat. Jangan sampai dalam teknis pengelolaannya salah urus,” imbuhnya.

BANDUNG, Prolitenews – Pada peringatan hari jadi kota Bandung yang ke-215 Wali Kota Bandung menyampaikan bahwa semua pesan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sambutannya di Paripurna Hari Jadi Kota Bandung DRPD sesuai dengan program siskamling siaga bencana yang sedang dilaksanakan.

BANDUNG, Prolitenews – Kendati Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) telah memberi izin kembali bagi kepala Daerah atau pun Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Wali Kota Bandung M Farhan menegaskan sudah membatalkan sejumlah undangan ke luar negeri.

Farhan lebih memilih siaga di Kota Bandung menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaika, ketimbang menghadiri seremonial di luar negeri.

“Saya batalin semua, kepala daerah masih stand by nih belum selesai, masalah masih banyak,”kata Farhan di Balai Kota Bandung Senin (22/9/2025).

Kalaupun ada beberapa undangan menerima penghargaan yang telah mendapatkan izin resmi dari Kemendagri, menurut Farhan tetap akan dihadiri namun hanya diwakili oleh kepala dinas terkait.

“Tapi kalau memang ada undangan-undangan, seperti ke Itali ada undangan untuk menerima penghargaan, yang berangkat, kepala dinas,”katanya.

Lebih lanjut Farhan mengatakan, bahwa langkah ini juga berlaku untuk kegiatan misi dagang ke luar negeri, seperti yang sebelumnya direncanakan ke Australia.

Farhan menyatakan bahwa seluruh agenda tersebut dibatalkan tanpa pengecualian.

“Saya membatalkan kunjungan keluar negri,” singkatnya.

BANDUNG, Prolitenews –  Cegah korupsi di lingkungan pemerintah Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melaunching Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) bagi 16 ribu ASN Kota Bandung.

“Jadi ini sosialisasi tentang pencegahan dini korupsi. Kita jadi tahu patokan mana yang  clear harus dan mana yang  tidak boleh. Ini juga memastikan bahwa kolaborasi Pemkot Bandung dan KPK levelnya sudah sangat struktural untuk meningkatkan SPI (Survei Penilaian Integritas) kita,” jelas Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (22/9/2025).

Lanjutnya, PADI merupakan program yang pertama kali dilaksanakan di level pemerintahan kota dan kabupaten yang langsung dibawah supervisi dari KPK.

Sementara itu Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana membenarkan bahwa KPK di bidang diklat atau Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi mempunyai LMS (Learning Management System) mengenai pendidikan anti korupsi dasar dan integritas.

Dimana biasanya pemda,  kementerian, lembaga mengajukan ke KPK untuk ikut learning pengetahuan dasar anti korupsi tersebut.

“Tapi karena keterbatasan kapasitas biasanya ngantrinya panjang. Nah kebetulan awal tahun ini Kota Bandung mengajukan supaya LMS nya KPK mengenai PADI ini boleh diadopsi di kota Bandung. Setelah kita berdiskusi dan lain-lain, tentu secara hukum dan lain-lain supaya tidak menyalahi nah konten dari PADI KPK ini sekarang ditransfer ke kota Bandung,” jelas Wawan.

LMS ini diikuti ASN di kota Bandung, dari mulai pejabat tinggi sampai seluruh pegawai itu akan mengikuti hal yang sama. Sehingga pemahaman mengenai korupsi, kemudian gerakan-gerakan anti korupsi itu sama semua.

“Sehingga dengan harapan, kalau pengertiannya sama, maka antara pegawai dengan para pejabat nggak bisa kong-kali-kong lagi. Ya tentu harapannya setelah pengetahuannya bertambah, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam tugas dan kewenangan dari masing-masing pegawai, ya ke depan tadi yang dikatakan Pak Farhan tadi, ya Bandung tidak ada lagi orang KPK datang ke sini cukup saya aja lah, dari pendidikan, pencegahan, dari penindakan nggak usah datang ke sini,” tegasnya.

Wawan berharap dengan ini anti korupsi ke depan itu bener-bener menjadi budaya bukan hanya slogan-slogan, bukan hanya kegiatan seremonial saja.

“Tapi mulai dari pemahaman dulu, setelah paham, lalu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi kebiasaan perilaku-perilaku yang anti korupsi, ya harapannya ke depan dalam waktu yang tidak mudah memang untuk menjadi budaya anti korupsi sehingga harapannya nggak ada lagi korupsi,” jelasnya.

Masih kata Wawan, melalui PADI ini para ASN akan belajar modus-modus korupsi, gerakan-gerakan anti korupsi, pencegahan, dan lain-lain.

“Istilahnya kontennya dinamis ya, jadi akan diupdate terus tuh, kayak modusnya misalnya, oh sekarang dengan cryptocurrency, itu akan diupdate terus. Sehingga pemahaman korupsi, kemudian perilaku, dan lain-lain juga akan disesuaikan dengan kondisi-kondisi. Kalau nggak di tahun 70 itu lagi, itu lagi kan nggak. Padahal dunia sudah berubah kan, kira-kira seperti itu,” tuturnya.

Dengan bercanda Wawan pun menyampaikan di beberapa daerah itu, ASN  takut dengan 3K yakni (KPK, BPK, dan PKK).

“Nah jadi, istri-istri pejabat, pasangan-pasangan pejabat itu harus berpengertian yang sama gitu. Jadi jangan mendorong pasangannya untuk melakukan korupsi, tapi justru mencegah gitu kan. Kan bagus tuh, kalau pengertiannya sama, sehingga setiap kali pejabatnya akan berangkat ke kantor, pasangannya akan mendoakan yang baik-baik. Bukan memberikan pesan-pesan, awas Pak, ulah hilap, manawi. Nah hal-hal seperti itu kita ingatkan kepada mereka, supaya apa, supaya saling menjaga gitu. Mungkin ke depan di Kota Bandung juga bisa bikin program seperti itu,” tambahnya seraya mengatakan SPI kota Bandung turun karena banyak kasus-kasus korupsi.

“Biasanya kalau ada kasus akan menjadi faktor pengurang, ya. Tapi kan ke depan kita berharap ya, kita berharap kalau setahun ke depan misalkan kasus tidak ada lagi di Kota Bandung, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Wali Kota beserta jajarannya lewat pendidikan, lewat pencegahan, SPI-nya meningkat kan gitu kan seharusnya begitu. Jadi kalau lihat potret sesuatu intansi lembaga atau pemerintah daerah, lihat SPI-nya aja. Lihatnya di , nanti masuk ke situ, pilih aja Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, nilainya berapa. Apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan ada di . Itu ya, sih,” pungkasnya.

BANDUNG, Prolitenews – Turut memeriahkan Hari Jadi Kota Bandung (HKJB) ke – 215, Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Babakan Sari, menggelar booth beras murah di Halaman Kantor Kecamatan Kiaracondong, Bandung, Sabtu, (20/9/2025).

Sebagai mitra Bulog, Koperasi Merah Putih berfungsi sebagai salah satu outlet distribusi untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Beras SPHP dijual seharga Rp. 60 ribu per 5 Kg, tidak hanya dijual pada anggota koperasi, tetapi juga melayani masyarakat umum.

Booth yang digelar koperasi pun mendapatkan apresiasi dan diserbu masyarakat. Stok beras yang disajikan sebanyak 2 ton, habis dalam waktu singkat.

Perayaan HJKB tersebut diinisiasi LPM Kelurahan Babakan Sari. Selain menjajakan layanan beras murah, panitia pun menyelenggarakan berbagai kegiatan lainnya, seperti lomba jalan sehat, lomba Posyandu, lomba fashion show lansia dan sebagainya.

Ketua KKMP Babakan Sari, Lina Sopandy, menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan warga melalui pemberdayaan ekonomi berbasis gotong royong serta asas kekeluargaannya.

Hal ini seperti tertuang dalam Inpres No. 9 Tahun 2025 dan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Lina, keberadaan koperasi di tengah-tengah masyarakat ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan menjadi wadah usaha bersama yang transparan adil dan bermanfaat.

Manfaat lainnya yang bisa dirasakan masyarakat, yakni memperpendek rantai pasok pangan juga harga yang ditawarkan lebih terjangkau dan mudah diakses.

Ia menambahkan, KKMP Babakan Sari, ke depannya selain membuka gerai sembako juga akan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya, yang berfokus pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga.

“Perayaan HJKB ini, merupakan salah satu momentum untuk memperkenalkan Koperasi Merah Putih hadir di Kelurahan Babakan Sari. Saya berharap koperasi ini akan berkembang dan jumlah anggotnya pun makin bertambah”, jelas Lina.