Reaktivasi Taman Kota Bandung Harus Dilakukan Menyeluruh

BANDUNG, Prolite – Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung Didi Ruswandi menyampaikan reaktivasi dan revitalisasi sejumlah taman dulu karena ada yang menganggap taman-taman itu pernah berjaya kemudian dikembalikan berjaya bahkan yang tidak punya potensi jadi berpotensi.

Karenanya beberapa waktu lalu Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung Bambang Tritoyuliono mengerucut pada mengoptimalisasikan sejumlah taman yang dulunya pernah optimal.

“Poin pertama Braga Beken itu penyemangat, berikutnya Bandung harus terus bergeliat di bidang ekonominya harus tetap menjadi daya tarik wisata, tidak downgrade dari segi ekonomi dan sebagainya, itu harapan Pak Pj,” ujar Didi saat diwawancarai salah satu radio swasta di Bandung.

Lanjutnya, Kota Bandung mempunyai banyak ruang keren yang aktivitasnya belum optimal.

“Alasan itu pula membuat pak Pj menilai bahwa ketika kota Bandung maju jangan terpusat atau tersentralisasi di satu tempat saja, tapi ingin terdistribusi di Bandung selatan, barat, hingga utara. Nah Utara ini teras Cikapundung yang akan kita reaktivasi,” tandasnya.

Provokator Bentrokan PKL Dalem Kaum Berasal Dari Luar PKL

BANDUNG, Prolite – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Rasdian Setiadi menegaskan aksi bentrokan PKL di Dalem Kaum beberapa waktu lalu karena ada yang memprovokasi dari luar PKL.

Karenanya Satpol PP diploting di lokasi menjaga jangan sampai ada PKL beraktivitas jualan di sana.

“Ya itu kan ada yang ngompori, manas-manasin. Tapi sudah diamankan, provokatornya sudah diamankan polisi,” tegas Rasdian saat dihubungi wartawan.

Rasdian pun kembali menegaskan bahwa di sana tetap tidak boleh ada aktivitas walaupun nanti ke depan akan ada penataan.

Pasalnya Perda No 4 tahun 2011 masih menetapkan bahwa di sana tidak boleh ada aktivitas PKL.

“Kan perda lama bebas PKL, walau ada pembahasan revisi perda 4/2011 tentang penataan PKL salah satunya dalem kaum tapi kan masih pake yang lama. Sudah diberi solusi kan sudah dialihkan ke basement, ada yang ploting disitu agar tidak ada yang jualan lagi,” pungkasnya.

Pelajari Perda Riset dan Inovasi Daerah, Pansus III Berkunjung Ke Provinsi Lampung

BANDAR LAMPUNG, Prolite – Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat Mengunjungi Provinsi Lampung untuk mempelajari Peraturan Daerah no 5 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.

Ketua Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira mengatakan, Provinsi Lampung merupakan salah satu dari dua provinsi di Indonesia yang sudah mempunyai perda tentang riset dan inovasi sejak tahun 2021 lalu.

“Kami menilai bahwa Lampung ini memiliki kemajuan yang sangat luar biasa kerena mereka sudah punya perda ini (riset dan inovasi-red) sejak 2021 lalu. Kita bisa menjadi provinsi ke-3 yang akan mempunyai perda tersebut,” ujar Yunandar usai kunjungan ke Balitbangda Provinsi Lampung, Rabu (29/5/2024)

Yunandar menambahkan, Pansus III berharap bisa membentuk satu lembaga baru yang namanya BRIDA, yang bertanggung jawab mengenai riset dan inovasi didaerah. Balitbangda Provinsi Lampung juga banyak memberikan masukan, informasi dan rekomendasi untuk peraturan daerah yang sedang disusun oleh Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat.

“Kedepannya kita harapkan kita bisa membentuk satu lembaga baru yang bernama BRIDA, lembaga yang akan bertanggung jawab untuk riset dan inovasi di daerah yang lebih efektif dibanding dengan BP2D atau Balitbang yang ada saat ini. Dan selama di Lampung kita juga banyak sekali mendapatkan masukan dan rekomendasi dari Balitbangda Lampung untuk bahan acuan yang bisa kita masukkan dalam raperda yang sedang kita susun ini,” Tutup Yunandar Eka Perwira.

Jurnalis Lakukan Aksi Tolak RUU Penyiaran

BANDUNG, Prolite – Seratusan wartawan bertugas di Kota dan Provinsi Jawa Barat gelar aksi demo tolak RUU penyiaran yang saat ini tengah dibahas DPR RI.

Para jurnalis dari beberapa organisasi di antaranya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jabar, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Bandung, Wartawan Foto Bandung (WFB), hingga Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB).

Selain orasi, massa juga menggelar aksi teatrikal dengan membawa keranda merah. Dalam aksinya, salah seorang jurnalis diikat di keranda tersebut. Tak hanya itu, puluhan kartu pers turut digantung di keranda merah tersebut.

Para jurnalis cetak dan elektronik ini menilai sejumlah pasal dalam RUU penyiaran ini diduga bisa mengancam iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.

Koordinator Advokasi dari AJI Bandung, Fauzan Sazali mengatakan, pihaknya mengancam anggota DPR RI yang ingin mengesahkan RUU Penyiaran.

“Kita akan boikot DPR, kami tidak akan liputan di kantor DPR, karena mereka telah mencoba membungkam kerja-kerja jurnalistik dan kerja-kerja jurnalisme berkualitas,” ucap Fauzan.

Banyak pasal yang dibahas sangat multitafsir dan berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah substansi Pasal 50 B ayat (2) huruf c terkait larangan liputan investigasi jurnalistik. Hal ini jelas merugikan masyarakat, sebab, dalam lingkup pemberantasan korupsi, produk jurnalistik kerap menjadi kanal alternatif untuk membongkar praktik kejahatan atau penyimpangan tindakan pejabat publik.

Padahal, sebagai pilar keempat demokrasi media memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi, khususnya yang melibatkan masyarakat.

Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR bertolak belakang dengan semangat demokrasi dan menjadi polemik di masyarakat.

Hal ini tatkala draft naskah RUU per 24 Maret 2024 yang  sedang berproses di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, terkait Standar Isi Siaran (SIS) yang memuat batasan, larangan dan kewajiban bagi penyelenggara penyiaran serta kewenangan KPI, secara tersurat memuat ketentuan larangan liputan eksklusif investigasi jurnalistik.

RUU penyiaran tersebut tentu bermasalah dan patut ditolak karena bukan hanya mengancam kebebasan pers, tapi juga kabar buruk bagi masa depan gerakan antikorupsi di Indonesia.

Tuntutan Massa Aksi

1. Menolak pasal yang memberikan wewenang lebih pada pemerintah untuk mengontrol konten siaran karena ini bisa membuat banyak hasil kerja jurnalis yang disensor sebelum disampaikan kepada publik secara obyektif.

2. Menolak pasal yang memperketat regulasi terhadap media independen. Ini dapat membatasi ruang gerak media dan mengurangi keberagaman dalam penyampaian informasi kepada publik.

3. Menolak pasal yang mengatur sanksi berat untuk pelanggaran administratif. Sanksi yang tidak proporsional akan membungkam jurnalis dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik dan mengancam kebebasan pers.

4. Menuntut Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk segera revisi menyeluruh terhadap pasal-pasal bermasalah tersebut dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dewan Pers, organisasi pers, dan masyarakat sipil.

5. Mendukung upaya hukum dan konstitusional untuk mempertahankan kebebasan pers.

Pemkot Bandung Reaktivasi Kawasan Alun-alun Bandung Termasuk Cosplay Asia Afrika

BANDUNG, Prolite – Kepala Satpol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi mengatakan saat ini tengah dilakukan penataan di sekitar alun-alun, kawasan Asia Afrika, Masjid Agung, kawasan jalan Palestina dan kawasan jalan Banceuy diantaranya di tugu Soekarno x lapas Banceuy dan mesjid Al Imtizaj di daerah tersebut.

“Nanti dilakukan reaktivasi tempat wisata. Ini diaktifkan lagi agar wisata tidak hanya di Asia Afrika saja tapi berpencar,” ujar Rasdian saat dihubungi, Selasa (28/5/2024).

Rasdian menegaskan bahwa di jalan Asia Afrika tidak boleh ada PKL sehingga basement yang akan dijadikan aktivitas jual beli.

Begitupun para cosplayer kata Rasdian akan ditata, disana nanti tidak diperkenankan semua cosplayer ada namun diatur atau dibagi shift.

“Cosplay juga ada penataan tidak serta merta seenaknya, nanti ditata dibina disbudpar. Kalau sudah didata berapa jumlahnya akan diatur dibagi shift tidak semua ngaburudul (hadir),” tandasnya.

Terdata ada 80 cosplayer disana, dengan 3 icon nya icon sosok hantu, icon sosok hero dan icon karakter film-film kartun.

“Dibuat komitmen, jadi kita tahu ada mereka dan tertata. Kalau melanggar ya ditindak, mereka itu harus tahu hak dan kewajibannya nanti diatur disbudpar,” pungkasnya.

Festival Adu Bedug dan Dondang Berjalan Meriah. Pj. WaliKota Bekasi: ‘Jadikan Ajang Silaturahmi Antar Sesama’

KOTA BEKASI, Prolite – Guna melestarikan Kebudayaan Betawi yang ada di Kota Bekasi, Kecamatan Mustikajaya menggelar Festival Adu Bedug dan Dondang Pada hari Sabtu (18/05) yang terpusat di Stadion H. Natrom Nursyamsu Kecamatan Mustikajaya.

Tradisi Adu Bedug berawal dari mencari hiburan dengan mengarak bedug keliling dari kampung ke kampung pasca Idul Fitri.

Tradisi Adu Bedug selain menjadi hiburan, juga menjadi ajang bersilaturahmi sesama warga sekitar. Sedangkan, arak dondang merupakan tradisi asli warga Betawi Bekasi yang biasa dilakukan ketika upacara pernikahan.

Dondang sendiri merupakan salah satu bawaan pengantin laki-laki untuk diserahkan ke pengantin perempuan, pada saat pengantin perempuan mengadakan hajatan.

Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad hadir menyaksikan secara langsung kemeriahan Festival Adu Bedug dan Dondang Mustikajaya yang sudah berlangsung ke-17 kalinya. Menurutnya ada 3 hal penting dari gelaran ini yang bisa diilhami oleh semua masyarakat.

‘Setelah saya mengikuti jalannya festival, ada 3 filosofis yang bisa saya simpulkan, yakni pertama gelaran ini merupakan ajang yang dapat mempererat silaturahmi antar warga, kedua gelaran ini merupakan acara tahunan dan sudah turun temurun dilaksanakan, sehingga terjaganya warisan budaya Betawi di Kota Bekasi, dan ketiga mampu meningkatkan perekonomian penggiat UMKM, karena disediakannya booth-booth bazaar, sehingga mereka bisa menjajakan produk-produk unggulannya’, ungkap Gani Muhamad.

Gani Muhamad juga sangat mengapresiasi hadirnya Festival Adu Bedug dan Dondang Mustikajaya. Menurutnya, “‘Festival ini bisa kita ajukan ke Tingkat Nasional sebagai Budaya Tak Benda, dan semoga cita-cita besar ini bisa terwujud jika semua unsur konsisten menjalankannya dan terus dikembangkan pelaksanaannya, karena acara ini mengandung nilai kebudayaan yang kental dan harus dilestarikan’ pungkas Gani Muhamad.

Nyai Ratnaisih yang Menunggak Tagihan Air Rp12 Juta, Diputihkan

BANDUNG, Prolite – Karena menunggak tagihan air Perumda Tirtawening sebesar Rp 12 juta, pipa ledeng ke rumah Nyai Ratnaisih diputus. Akibatnya setahun ini 3 unit rumah kakak beradik Ratnaisih kesulitan mendapat air bersih.

Namun beruntungnya pada kesempatan program ramadhan berkah digelar ‘Jabar Bergerak’ beberapa waktu lalu, Ratnaisih bisa bertemu dan curhat dengan Atalia Praratya. Alhasil tunggakan tagihan air itu pun diputihkan dan kini bisa kembali menikmati air bersih.

“Tagihan Rp 300 ribu per bulan, namun setiap ada tagihan selalu saling lempar. Sampai jadi tunggakkan tagihan air Rp 12 juta. Setahun ini sudah diputus jadi kami membeli air atau mengambil ke mesjid As Syifa, tetapi capek karena jauh,” keluh Tini adik Ratnaisih.

Setelah diputihkan ini Tini mengaku akan memaksakan dirinya dan adik kakaknya untuk membayar tagihan air bersih setiap bulan.

“Muhun ke mah bade mereketkeun (Ia nanti akan memaksakan) bayar,” ucap Tini seraya mengaku di 3 unit rumah ukuran 2,5 x 2,5 meter itu ada yang dihuni 14 jiwa, 8 jiwa, dan 6 jiwa.

Ketua Umum ‘Jabar Bergerak’ Atalia Praratya sendiri menyampaikan bahwa keluhan Ratniasih ini tak sengaja terkuak saat program ramadhan berkah.

“Kami ini ada program buka berkah saat ramadan, ini rutin dilakukan dan tidak hanya di kota Bandung tapi di 27 kota/kabupaten, kami turun ke daerah Sarijadi ini kami menemukan berbagai fenomena di masyarakat dari mulai sekolah, pekerjaan termasuk kebutuhan rumah yang sangat fundamental sangat vital yaitu terkait dengan air,” ucap isteri mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil periode 2018-2023, Rabu (22/5/2024).

Saat itu saat kumpul di gang tersebut, Ratniasih menyampaikan keluhannya. Kemudian Atalia masuk ke rumah itu dan menemukan ada 14 jiwa yang tinggal di sana.

“Bayangkan, wah itu anak beranak keluarga besar, tetangga-tetangganya juga kakak adik, saat itu mengeluh tidak ada air. Saya tanya kenapa, ternyata sudah lama tidak membayar tagihan PAM jadi diputus, alhamdulilah kita bersyukur PDAM ada pak Sonny ternyata ada program baik sekali bagi keluarga tidak mampu,” ujar Atalia.

Masih kata dia, ternyata ada nilai tertentu ditawarkan ke masyarakat notabene pelanggan ketika kesulitan membayar terutama keluarga tidak mampu agar beralih golongan ke tarif khusus atau golongan sosial.

“Nampaknya informasi ini tidak dapatkan masyarakat yang kesulitan tidak bayar sehingga banyak yang diputus. Itu sangat merugikan kualitas hidup menjadi kurang baik, nah ini momen sangat baik berbagai program ‘Jabar Bergerak’ salah satunya adalah edukasi program pemerintah yang ada, ke depan harus terinformasikan,” tegasnya.

Rapat Paripurna Penetapan Hasil Pembahasan Sekaligus Penyampaian Rekomendasi atas LKPJ Gubernur Jawa Barat TA 2023

BANDUNG, Prolite – DPRD Provinsi Jawa Barat gelar rapat paripurna menyampaikan rekomendasi hasil dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jabar Tahun Anggaran (TA) 2023 Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Jawa Barat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat, turut hadir Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat, Ineu Purwadewi Sundari dan Oleh Soleh. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar.

Ketua DPRD Jawa Barat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat mengatakan, sebelumnya pada 28 Maret 2024, Pj Gubernur Jabar telah menyampaikan nota pengantar perihal LKPJ Gubernur Jabar TA 2023. Sebagaimana kewenangan DPRD Jawa Barat dan kesepakatan dalam rapat Badan Musyawarah pada 20 Maret 2024. LKPJ Gubernur Jabar TA 2023 dibahas oleh komisi-komisi dan Panitia Khusus (Pansus) I.

“Alhamdulilah Pansus I DPRD Jawa Barat telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan hasil kerjanya pada rapat paripurna hari ini,” kata Taufik Hidayat, Kota Bandung, Jumat (17/5/2024).

Setelah laporan Pansus I, dilanjutkan penetapan hasil pembahasan LKPJ Gubernur Jabar TA 2023. Kemudian penyampaian rekomendasi LKPJ Gubernur Jabar TA 2023 oleh DPRD Jawa Barat. Penyampaian rekomendasi tersebut disampaikan oleh Anggota Pansus I DPRD Jawa Barat Husin.

“Setelah rekomendasi DPRD Jawa Barat atas LKPJ Gubernur TA 2023 disampaikan. Kami berharap Gubernur Jabar dapat menindaklanjuti keputusan DPRD Jawa Barat sesuai prosedur yang berlaku,” harapnya.

Rekomendasi DPRD Jawa Barat

Anggota Pansus I DPRD Jawa Barat Husin mengatakan, Pansus I menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023, PAD hanya mencapai Rp24,37 triliun dari target Rp24,79 triliun. Hal ini menjadi catatan Pansus I DPRD Jawa Barat.

“Bidang keuangan, Pansus I menyoroyi menurunnya PAD. Ini menjadi perhatian kami dan menjadi catatan kedepannya,” kata Husin.

Ditemui ditempat terpisah, Wakil Ketua Pansus I Abdul Hadi Wijaya menambahkan, panitia khusus I sudah menyampaikan rekomendasi salah satunya di bidang pendidikan yakni, persoalan pendidikan gratis. Pihaknya meminta pendidikan gratis dievaluasi, karena pada kenyataannya alokasi anggaran tidak mencukupi.

“Kemudian soal unit sekolah baru SMA/SMK Negeri yang masih belum memadai, dimana masih ada kurang lebih 144 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri,” tambahnya.

Selain sektor pendidikan, Pansus I DPRD Jawa Barat menyoroti masalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak menghasilkan agar segera ditindaklanjuti. Seperti dilikuidasi atau dengan merger.

“Ada banyak BUMD yang sakit, itu harus segera ditindaklanjuti,” tegas Abdul Hadi Wijaya.

Selain rekomendasi, Pansus I DPRD Jawa Barat memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin yang sudah membubarkan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ).

“Hal ini lama menjadi keluhan karena semacam duplikasi sistem atau menciptakan layer (lapisan) baru, dengan dibubarkannya TAP dan TAJJ semoga kedepan tidak ada lagi hal seperti ini,” tegasnya.

Jalan Simpang Gedebage Selatan Menuju Masjid Raya Al-Jabbar Resmi Difungsikan

BANDUNG, Prolite – Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono bersama Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin meresmikan Jalan Simpang Gedebage Selatan menuju Masjid Raya Al-Jabbar, Kamis 16 Mei 2024.

Peresmian jalan ini merupakan kolaborasi Pemerintah Kota Bandung bersama Summarecon, Pemerintah Provinsi, BBWS, didukung oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Jalan Simpang Gedebage Selatan ini diharapkan dapat mengurai kemacetan di kawasan Bandung Timur khususnya Gedebage.

Jalan ini menghubungkan Jalan Simpang Gedebage Selatan menuju Masjid Al Jabbar maupun ke beberapa destinasi lainnya seperti Mal Sumarecon, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) hingga Stasiun Kereta Cepat Tegalluar.

Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mengatakan, Pemkot Bandung punya rencana besar untuk mengembangkan kawasan Timur Kota Bandung, salah satunya dengan membangun akses jalan yang lebih memadai.

Ia menyebut dengan animo masyarakat yang begitu tinggi menuju beberapa destinasi di kawasan Gedebage maka diperlukan akses jalan yang baik sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan

“Peresmian akses menuju kawasan Masjid Raya Al Jabbar menjadi penting karena sangat luar biasa animo masyarakat untuk menuju ke sana. Kemudian juga kita punya Tegalluar juga ada pusat perdagangan baru di Summarecon,” kata Bambang.

Ia berharap dengan difungsikan akses jalan baru ini bisa meningkatkan ekonomi dan indeks kebahagian masyarakat Kota Bandung.

“Mudah-mudahan dengan diresmikan akses menuju ke Al Jabbar atau menuju juga beberapa pusat-pusat kegiatan yang ada di Bandung timur indeks kebahagian masyarakat bisa naik,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengatakan, dengan hadirnya akses jalan menuju Masjid Raya Al Jabbar ini dapat mengurangi kemacetan di wilayah Gedebage.

Hadirnya berbagai destinasi di Gedebage satu sisi menjadikan pertumbuhan ekonomi baru dan dapat menjadi pusat pertumbuhan Kota Bandung yang baru di bagian timur.

“Saya apresiasi bentuk kolaborasi yang nyata antara Pemerintah Kota Bandung dengan perusahaan properti Summarecon. Terima kasih atas upaya seperti ini dan tentunya kami berharap ada tempat-tempat lain yang bisa disinergikan,” ujarnya.

Ia mengingatkan akses jalan yang baru ini harus dijaga dengan baik. Bey menyebut jangan sampai ada PKL yang berjualan di jalan tersebut karena dapat menimbulkan ketidaktertiban.

“Kalau ada pasar tumpah atau nanti misalnya pada saat Minggu ada yang mencoba berjualan mohon diberikan pengertian,” ungkapnya.

Kebocoran Pipa Perumda Tirtawening Karena Pengeboran Air Hotel Moscato

BANDUNG, Prolite – Karena terjadi kebocoran pipa Perumda Tirtawening, sekitar 3000 warga di daerah Cidadap dan Ciumbuleuit mengalami gangguan pasokan air bersih.

Menurut Direktur Utama Perumda Tirtawening Sonny Salimi kebocoran pipa terjadi karena dampak dari hotel Moscato melakukan pengeboran air lalu mengenai pipa milik Perumda Tirtawening, padahal pipa tersebut mengalirkan air sekitar 250 liter per detik.

“Hasil investigasi terjadi kebocoran pipa 250, air berasal dari mata air yang kita kumpulkan di kaki gunung Burangrang melalui BPT3 1 kemudian sebagian dialirkan kesini. Bocornya hari rabu kita tidak tahu bocor kenapa, karena ada di dalam kirmir dari sebuah hotel jadi tidak kelihatan. Cuman di sini tekanan airnya besar lalu debitnya juga besar air yang di dalam pipa bocor itu menggerus tanah jadilah longsoran seperti ini,” ujar Sonny usai memantau lokasi di jalan Dr. Setiabudi No.9, Kel. Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung.

Namun demikian, Sonny memastikan kebocoran pipa segera ditangani disambung lagi, hanya saja karena ada di dalam tanah ada material batu dan lumpur yang juga terbawa ke dalam pipa.

Pihaknya masih melakukan pembersihan-pembersihan sampai daerah Ciumbuleuit dan diharapkan itu tidak terlalu lama.

Sonny pun menyampaikan wilayah yang terganggu yakni hotel Moscato sebagai konsumen Perumda Tirtawening, ada juga daerah Cipaku daerah Budi Indah, daerah Cidadap dan juga Ciumbuleuit.

“Namun terpenting infrastruktur dalam hal ini air minum memang kita direpotkan dengan pemanfaatan lahan untuk menanam atau memasang infarstruktur berupa pipa. Ada yang sudah kita bebaskan pipa-pipa kita seperti di daerah Baleendah kita sewa ke PT KAI karena pipa berada di samping rel kereta api tetapi pada kenyataannya sekarang ini tanah-tanah yang di dalam sudah dibangun rumah-rumah tapi saya tidak tahu rumah itu legal atau ilegal,” ucapnya.

Masih kata Sonny, pipa Perumda Tirtawening pun saat ini hasil penelusuran ternyata berada di area orang lain.

“Tapi bagaimana pun juga infrastruktur untuk masyarakat tentunya mendapat prioritas utama agar terlindungi. Jangan sampai nanti misal di usir nanti pindah-pindah nanti yang terdampak masyarakat juga,” tandasnya.

Pipa yang bocor sendiri berjenis pipa HDPE Kata Sonny sekarang ini banyak pipa jenis HDPE bukan PVC alasannya karena pipa HDPE jika dipasang bisa lebih lentur sehingga lebih mudah ditanam di permukaan tanah yang tidak rata.

Kata Sonny untuk perbaikan sendiri sebenarnya sudah selesai, karena ada material batu dan tanah yang masuk ke pipa sehingga terbawa dan menyumbat aliran dan penyumbatan itu sudah ditemukan di dua titik.

“Kita lihat kita cek, kalau ada masyarakat yang terdampak berarti masih ada penyumbatan. Bocornya ini nanti kita diskusi dengan pihak hotel yang sedang melakukan pengeboran dan pipa itu terkena , nanti koordinasi dulu,” tutupnya.

Seraya memperbaiki pipa bocor, Perumda Tirtawening bersama BPT3 memboyong beberapa tangki air untuk dibagikan kepada warga terdampak.