GERAKAN GROPYOKAN DAN PENGENDALIAN TIKUS DENGAN PENGEMPOSAN

INDRAMAYU, Prolite – Balai Perlindungan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat melakukan upaya pengendalian hama tikus dengan Gropyokan dan Pengemposan OPT Tikus pada Tanaman Padi. Kegiatan tersebut turut dihadiri juga oleh Kepala BPTPH Provinsi Jawa Barat Ibu Ir. R. Nungke Rochjatti, M.P. Koordinator Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah III Indramayu, UPTD/BPP Kecamatan Kroya, Kuwu, Kepala Desa Temiyang, Ketua RT/RW serta 30 Petani dari Kelompok Tani Muda.

Salah satu OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) utama padi adalah tikus. Populasi tikus berkembang cukup cepat dalam rentang waktu tertentu. Umur tikus rata-rata 3 tahun. Dalam satu tahun tikus betina beranak 4-5 kali, dengan masa bunting 3-4 minggu. Tiap kali melahirkan rata-rata 12 ekor terdiri dari 6 jantan dan 6 betina. Tikus menjadi dewasa (menjadi bunting) pada umur 35 hari.

Dalam menjalankan budidaya pertanamannya para petani mendapatkan pendampingan dari petugas lapangan. Salah satunya adalah Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT). POPT merupakan petugas yang langsung mendampingi petani di lapangan dan memiliki tugas dan tanggung jawab terkait perlindungan tanaman pangan di wilayah kerjanya. Perlindungan tanaman pangan yang dimaksud adalah meliputi baik perlindungan terhadap serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT/Hama dan Penyakit pada tumbuhan) serta terhadap ancaman dari dampak perubahan iklim (antisipasi dan mitigasinya).

Di Kabupaten Indramayu Tikus merupakan salah satu hama utama pada tanaman padi. Adanya serangan tikus dapat menurunkan produksi bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Tikus dapat merusak tanaman dalam waktu satu malam di pertanaman. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian hama tikus dari awal musim tanam.

Berdasarkan laporan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), serangan hama tikus dilaporkan di Desa Temiyang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu yaitu di Kelompok Tani Tani Muda. Sebanyak 19 hektar tanaman padi terserang tikus dengan kategori ringan hingga sedang. Jumlah rata-rata lubang aktif per 100 meter yaitu 8-15 lubang aktif dengan jumlah tikus 10-12 ekor per lubang aktif. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian tikus yang dilakukan untuk mengurangi serangan tersebut. Petani sudah melakukan berbagai pengendalian dari awal sebelum tanam seperti sanitasi/bebersih awal, gropyokan, pengumpanan beracun, pengemposan dengan belerang, dan menggunakan fiber/plastik di pertanaman, tetapi karena waktu tanam yang tidak serempak membuat serangan tikus tetap tinggi karena siklus hidup tikus tidak terputus. Selain tanaman padi tikus juga menyerang tanaman lain disekitarnya seperti cabai, timun suri, dan jagung.

Gerakan pengendalian tikus dilakukan berdasarkan laporan POPT dengan didampingi BPTPH di hamparan sawah seluas 10 hektar dengan cara pengemposan dengan belerang. Pengemposan dilakukan dengan cara membakar belerang dengan api yang berasal dari tabung gas di lubang aktif tikus. Belerang yang terbakar akan menghasilkan bau dan asap yang beracun di dalam lubang aktif tikus sehingga tikus akan mengalami keracunan pernafasan dan mati di dalam lubang.

Perda P2APBD Jabar TA 2023 Disetujui Bersama DPRD Jawa Barat dan Pemdaprov Jabar

BANDUNG, Prolite – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran (TA) 2023 ditetapkan atau disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Penetapan atau pengesahan Perda P2APBD Provinsi Jabar TA 2023 tersebut dilakukan dalam rapat paripurna setelah penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar). Lalu persetujuan terhadap Ranperda tentang P2APBD Provinsi Jabar TA 2023, dan penandatanganan persetujuan bersama DPRD Jawa Barat dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, diakhiri pendapat akhir gubernur.

Rapat paripurna penetapan Perda P2APBD Provinsi Jabar TA 2023 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat, turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, Oleh Soleh dan Ade Ginanjar. Hadir pula Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Jabar.

Taufik Hidayat menjelaskan, Ranperda tersebut telah disahkan menjadi Perda hari ini. Sebelum disahkan, pada 24 Juni 2024, Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin telah menyampaikan nota pengantar perihal Ranperda tersebut. Kemudian berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Barat disepakati pembahasan Ranperda P2APBD Provinsi Jabar TA 2023 dilaksanakan oleh komisi-komisi, fraksi-fraksi kemudian Badan Anggaran.

“Alhamdulilah, Banggar DPRD Jawa Barat telah menyelesaikan tugasnya dan menyampaikan laporannya (dalam rapat paripurna),” kata Taufik Hidayat, Kota Bandung, Jumat (12/7/2024).

Setelah ditetapkannya keputusan DPRD Jawa Barat tersebut (penetapan atau pengesahan Perda P2APBD Provinsi Jabar TA 2023) diharapkan Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin dapat menindaklanjuti keputusan dimaksud sesuai aturan yang berlaku.

Dalam penyampaiannya, Anggota Banggar DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady mengatakan, Ranperda yang disampaikan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan hasil pemeriksaannya secara resmi telah disampaikan BPK RI dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat.

“Alhamdulilah kita bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa pengelolaan keuangan Pemdaprov Jabar telah dilakukan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Daddy Rohanady.

Disisi lain, prestasi ini tentunya bukan sebuah kesempurnaan dan menjadi alasan untuk berpuas diri, karena masih adanya temuan BPK RI.

Sementara itu dalam pendapat akhir gubernur. Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Jawa Barat atas pembahasan Ranperda P2APBD Jabar TA 2023.

“Saya sangat mengapresiasi kerja keras anggota dewan yang terhormat serta perangkat daerah yang terlibat dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban ini. Sehingga Perda tentang P2APBD Jabar Tahun 2023 bisa disetujui bersama–sama,” kata Bey Triadi Machmudin.

Pemkot Bekasi Tanggapi Pemberitaan Pergantian Jabatan Pj Wali Kota Bekasi

KOTA BEKASI, Prolite – Pemerintah Kota Bekasi mengklarifikasi pemberitaan yang beredar mengenai penggalan surat pemberhentian PJ Wali Kota Bekasi. Pemberitaan ini telah mengakibatkan kegaduhan dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi Dwie Andyarini Dian Arga menjelaskan pemberitaan ini belum terkonfirmasi kebenaranya. Sebab hingga sekarang Pemerintah Kota Bekasi belum menerima pemberitahuan secara resmi dari pemerintah pusat terkait pemberhentian PJ Wali Kota Bekasi.

“Saya sudah konfirmasi dan sampai dengan hari ini belum ada pemberitahuan secara resmi. Dan jalannya pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Jadi berita yang beredar termasuk berita hoax,” ucap Plh Sekda Kota Bekasi, Dwi Andyarini.

Untuk itu, ia mengintruksikan jajaran dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi tidak terprovokasi atas pemberitaan tersebut. Ia ingin jajaran aparaturnya tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Apabila ada pergantian pun, Pemerintah Kota Bekasi akan menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Disnaker Kota Bandung Buka Job Fair Untuk Lulusan SD Sampai S3

BANDUNG, Prolite – Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menggelar bursa atau job fair pertama di tahun 2024. Diharapkan bursa pencarian kerja ini bisa dimanfaatkan para pencari kerja.

“Bursa atau job fair 2024 dilaksanakan dua hari, hari ini dan besok atau tanggal 25-26 Juni 2024. Job fair ini sudah dibantu mulai oleh SMK, Universitas kurang lebih ada 17 even. Mudah-mudahan bisa memanfaatkan even ini jadi ada kesempatan jadi jemput masa depan, semoga ada rejekinya,” ujar Kepala Disnaker Kota Bandung Andri Darusman, Selasa (25/6/2024).

Masih kata Andri untuk angka tingkat pengangguran terbuka sendiri (TPT) di kota Bandung sekitar 8,8%.

“Walaupun covid ada penurunan 8,1%, saat covid 11,46, turun 9,5%, sekarang 8,8%. Kalau RPJMD sudah tercapai agar angka terus turun,” paparnya.

Masih kata Andri, ada 40 perusahaan yang ikut job fair dan kerjasama dengan website job street yang menyediakan 2000 lowongan kerja.

“Kita memfasilitasi agar bisa kerja, bisa di Jakarta, Surabaya atau luar kota lain bahkan internasional, ada juga pemagangan luar negeri,” ujarnya lagi seraya mengatakan lowongan kerja dibuka dari lulusan SD hingga S3 dengan lapangan kerja sebagai driver, OB, dan lainnya.

Andri juga menyampaikan pada kesempatan itu, Disnaker meluncurkan Master (Mobil Anjungan Sahabat Tenaga Kerja). Master itu yakni layanan jemput bola yang berkeliling kewilayahan untuk melakukan layanan ketenagakerjaan semisal kartu kuning atau kartu bagi pencari kerja, setelah bisa dicetak dimobil tersebut akan dikirim ke rumah melalui pos. Selain itu ada konsultasi, pemagangan dan lain sebagainya,

Penerimaan kerja dalam job fair itu, kata Andri akan terlihat 6 bulan kemudian. Pasalnya setiap perusahaan wajib melaporkan ke dinas jika ada warga yang diterima dalam even tersebut.

Job fair kali ini dibuka juga bagi kaum disabilitas, menurut Andri hal itu dilakukan karena semua perusahaan memiliki kewajiban 1% karyawannya disabilitas.

“Yang baru menerima di job fair ini Alfamart. Kan perusahan itu wajib 1 persen disabilitas,” tutupnya.

Sementara itu salah seorang penyandang disabilitas tunarungu Yeni (35) warga Kota Bandung mengaku sengaja melamar.

Ia ingin bekerja sebagai pelayan di KFC atau di Kartikasari. Wanita lulusan SMP ini mengaku bisa memasak dan melakukan kegiatan normal lainnya.

Dalam 3 Tahun, Sepanjang 274 Kilometer Jaringan Telekomunikasi Bakal Ducting

BANDUNG, Prolite – Sepanjang 274 km jaringan operator telekomunikasi di 148 ruas jalan atau dengan panjang jalan 137 km di Kota Bandung dalam 3 tahun ini bakal diturunkan ke bawah tanah (gorong-gorong (ducting)) atau ke lubang kabel (manhole).

Untuk itu secara resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memulai proyek Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (IPT) di Jalan Merdeka, Jumat (21/6/2024).

Dalam penyelenggaraan Proyek IPT ini Pemkot Bandung bekerja sama dengan PT. Bandung Infra Investama (BII) dan PT. Jaringan Pintar Bersama (JPB).

Plh. Sekretaris Daerah Kota Bandung, Hikmat Ginanjar menyampaikan, proyek ini merupakan bagian dari visi Kota Bandung.

“Proyek ini adalah bagian dari visi besar Kota Bandung untuk menjadi kota yang unggul dan nyaman, kami berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang akan menjadi akselerator pencapaian visi ini,” imbuhnya.

Hikmat mengapresiasi dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam proyek ini.

“Kami mengundang seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan proyek ini. Setiap masukan dan saran sangat kami hargai untuk mewujudkan Bandung yang lebih baik,” ungkap Hikmat.

“Tahun ini kita akan menyasar 9 ruas jalan diantaranya Jalan Merdeka, Jalan Perintis Kemerdekaan, Suniaraja, Lembong, Viaduct, Tamblong, Veteran, Banceuy, dan Kebon Jukut,” terangnya.

Dengan dimulainya proyek ini, Kota Bandung diharapkan semakin nyaman dan menarik bagi warganya serta pengunjung dari luar kota.

Ditambahkan, Asisten Perekonimian dan Pembangunan Kota Bandung, Eric Mohamad Atthauriq, pihaknya memohon maaf kepada masyarakat bila nanti terjadi hambatan lalu lintas selama proses pembangunan IPT ini.

“Mohon maaf dalam waktu kedepan akan ada gangguan aktivitas di jalan utama, Pihak penyelengara tadi bilang tidak akan lebih dari 3 hari dan mudah mudahan tidak lebih lama,” tutur Eric.

Ditempat yang sama, Direktur Utama PT. BII, Asep Wawan Darmawan menjelaskan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi akan berlangsung selama tiga tahun hingga Mei 2027.

“Ini adalah langkah besar untuk mengurangi kabel udara di kota ini, memperindah estetika kota, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan telekomunikasi,” jelas Asep.

Asep menyampaikan, proyek infrastruktur ini akan mendukung penempatan perangkat telekomunikasi, mempercepat transformasi Kota Bandung menuju Smart City, dan meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“PT BII dan JPB akan bekerja sama dengan Pemkot untuk memastikan proyek ini berjalan lancar dan sesuai jadwal,” jelas Asep.

Merujuk PP No 46 Tahun 2021 tentang Postelsiar, infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan bangunan di atas dan bawah tanah sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. Beberapa contoh di antaranya gorong-gorong (ducting), menara, tiang, lubang kabel (manhole), dan terowongan (tunnel).

Plh Sekda Berharap Tidak Ada Pelajar dan ASN Kena Judi Online

BANDUNG, Prolite – Marak pemberitaan judi online (Judol) sudah merambah semua lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat mampu, tidak mampu, mahasiswa, aparat keamanan, hingga pejabat.

Mirisnya lagi ditemukan juga para pemain judol adalah anak-anak sekolah.

Menanggapi itu, Pelaksanaan Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda) Kota Bandung Hikmat Ginanjar mengaku pengawasan terhadap anak-anak bukan hanya di sekolah namun juga di luar sekolah.

Artinya selain para pendidik juga orang tua dan masyarakat harus saling mengawasi.

“Kalau namanya sedang belajar pasti dikelas dan disekolah, mesti diawasi itu kalau anak berada diluar sekolah. Peran masyarakat dan orang tua yang harus mengawasi. Kalau disekolah itu pasti tertib anak-anak taat pada azaz pada aturan sekolah, jadi ya semua masyarakat Bandung mari jaga diri kita dari hal keburukan,” imbuh Hikmat usai acara Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Jalan Merdeka, Jumat (21/6/2024).

Lantas bagaimana jika ditemukan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pemain judol, Hikmat mengaku sampai
hari ini belum ada laporan seperti itu.

“Semua ada teguran, teguran lisan 1,2,3, dan dilihat kasusnya seperti apa. Nanti meningkat sanksi seperti apa, yang pasti belum ada kejadian dan mudah-mudahan tidak kejadian ya,” harapnya.

Friday Car Free Program Yang Bagus Dipermanenkan

BANDUNG, Prolite – Pelaksanaan harian Sekertaris Daerah ( Plh Sekda) Kota Bandung Hikmat Ginanjar mengklaim program Friday Car Free atau Jumat Bebas Kendaraan adalah program yang bagus sehingga harus dipermanenkan.

“Insyaallah kalau program bagus pasti dilanjutkan, walaupun tidak bagus juga program ini dievaluasi lagi, setiap minggu juga kita evaluasi,” ujar Hikmat usai acara Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Jalan Merdeka, Jumat (21/6/2024).

Alasannya kata Hikmat, sudah berapa kali Jumat sudah tidak ada kendaraan didalam kantor balaikota.

“Jadi pada intinya bahwa wilayah balaikota harus low carbon lah kira-kira seperti itu,” ucapnya singkat.

PPDB Kota Bandung, Sekda: Belum Ada Laporan Masalah

BANDUNG, Prolite – Pada PPDB Kota Bandung 2024, Pelaksanaan harian Sekertaris Daerah ( Plh Sekda) Kota Bandung Hikmat Ginanjar mengklaim hingga Jumat (21/6/2024) pihaknya belum menerima permasalahan seputar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Kita masih evaluasi ya, secara keseluruhan dari mulai pendaftaran sampai pelaksanaan pengumuman hari ini sedang dievaluasi oleh teman-teman,” ujar Hikmat yang juga merangkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Hikmat tetap bersikukuh bahwa PPDB tahun ini belum ada laporan yang tidak baik.

“Saya pikir yang namanya persepsi itu ya semua berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam SOP, semua sudah sesuai aturan ya. Sampai hari ini tidak ada laporan seperti itu semua masih sesuai aturan karena memudahkan masyarakat daftar melalui online kemudian pengumuman pun online,” tandasnya.

Begitupun disinggung ada perbedaan kuota dengan simdik, Hikmat mengaku belum menerim laporan tersebut.

“Sampai hari ini belum menerima laporan itu ya, sampai hari ini sesuai aturan kaidah yang ada. Pasti secara keseluruhan akan kita evaluasi,” paparnya.

Bawaslu: Masyarakat Harus Berpartisipasi Aktif Awasi Tahapan Pilkada

BANDUNG, Prolite – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan secara aktif dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

“Dengan menjadi pengawas partisipatif, masyarakat bisa melaporkan dugaan pelanggaran. Semua laporan kami terima. Ini untuk membantu Pilkada 2024 berjalan dengan baik,” kata Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Bandung, Bayu Muhammad pada Bandung Menjawab di Balai Kota, Kamis 13 Juni 2024.

Saat ini, Pilkada 2024 ada dalam tahap pemuktahiran data pemilih oleh petugas Pantarlih. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi apabila ada penyelewengan dan kesalahan dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

“Sekarang kita memasuki pembentukan badan adhoc, ada pengawasan dari Bawaslu secara melekat untuk perekrutan pantarlih. Misalnya ada joki Pantarlih dipastikan seluruh masyarakat apakah rumahnya benar didatangi oleh Pantarlih,” ujarnya.

Ia berharap bantuan dari masyarakat untuk berani atau melaporkan bila ada indikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian data.

Di luar itu, ia menyebut indeks kerawanan Pemilu di Kota Bandung sangat rendah. Hal ini berkat kerja sama dan kolaborasi seluruh pihak sehingga pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada berjalan aman dan lancar.

Ada 11 indikator kerawanan Pemilu di kota bandung seperti money politik, netralitas ASN, wilayah rawan bencana, sampai masalah hoaks.

Untuk itu, dalam waktu dekat, lanjutnya, akan ada deklarasi netralitas ASN dan mitigasi kerawanan Pilkada bersama Forkopimda Kota Bandung

“Bulan depan akan ada deklarasi bersama Forkopimda soal netralitas ASN dan mitigasi yang dibicarakan bersama,” ujarnya.

KPU Kota Bandung Butuhkan Petugas Pantarlih Pilkada 2024

BANDUNG, Prolite – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung membutuhkan sebanyak petugas  Pantarlih (pemutakhiran data pemilih) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

Ketua KPU kota Bandung, Wenti Prihadianti mengatakan, pendaftaran Pantarlih Kota Bandung dibuka pada 13-19 Juni 2024. Nantinya para calon petugas Pantarlih akan diseleksi oleh PPS. Pantarlih terpilih akan dilantik pada 24 Juni 2024 mendatang.

“Hari ini kami masuk ke tahapan pembentukan petugas Pantralih. Pendaftaran ini akan dilaksanakan 13 – 19 Juni,” ujar Wenti saat menjadi narasumber Bandung Menjawab di Balai Kota, Kamis 13 Juni 2024.

Wenti menyebut hasil pemetaan TPS pada Pilkada 2024 ini terdapat TPS. Jumlah ini turun dari jumlah pada saat Pemilu 2024 yang mencapai TPS.

Menurutnya, terdapat 176 TPS berisi lebih dari 400 pemilih, sehingga membutuhkan dua orang petugas Pantarlih.

“Mereka tugasnya pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih,” ujarnya.

Syarat umum bagi masyarakat yang akan mendaftar pantarlih, berusia 17 tahun ke atas, minimal lulusan SMA atau sederajat.

Selain itu, lanjutnya harus menguasai kewilayahan karena memang turun ke lapangan agar tak menyasar dan efektivitas waktu lantaran masa kerjanya sebulan.

Dia berharap, datanya dan akurat. Selain hasil akan disandingkan dengan data RT dan RW, maka coklitnya pun harus “door to door”. KPU pun dapat memonitor proses kerjanya dengan berkoordinasi bersama PPS.

“Jadi nanti mereka akan berkoordinasi dengan RT, RW dan PPS agar datanya akurat,” ujarnya.