Lengkapi Struktur, 50 Anggota DPRD Kota Bekasi Ikuti Bimbingan Teknis di Bandung

Prolite – Sebanyak 50 anggota DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029 mengikuti bimbingan teknis dalam rangka orientasi di Bandung. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka melengkapi unsur personalia atau struktur organisasi di DPRD Kota Bekasi.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Bekasi, Dzikron kepada awak media. Menurutnya, bimbingan teknis (Bimtek) ini dilakukan dalam rangka pembentukan struktur organisasi DPRD.

“Selama seminggu ini adalah menentukan alat kelengkapan dewan (AKD), seperti unsur pimpinan. Setelah menentukan pimpinan dan AKD, lalu kita menentukan susuna badan –badan seperti Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Kehormatan Dewan (BKD), serta Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda),” ujar Dzikron.

etelah anggota DPRD mendapatkan Bimtek orientasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Dzikron berharap semua DPRD Kota Bekasi telah memiliki unsur pimpinan secara definitif.

Anggota DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029, Aminah Ingin Berkontribusi kepada Karang Taruna

Prolite – Dalam rangka membangun lingkungan sekaligus ingin menebalkan aspirasinya di periode keduanya sebagai legislator, Aminah anggota DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029 dari Fraksi PAN, ingin memberikan kontribusi kepada organisasi kepemudaan.

Organisasi kepemudaan yang dimaksud adalah Karang Taruna yang merupakan wadah pengembangan generasi muda. Dimana organisasi ini tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab, dari, oleh dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di kelurahan atau komunitas sosial sederajat.

“Kehadiran Karang Taruna memiliki peran dalam pembangunan masyarakat, terutama pada peningkatan potensi dan peran aktif generasi muda dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial” ujar Aminah.

Politisi yang memiliki latar belakang sebagai guru ini menyampaikan, Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan sangat dibutuhkan perannya dalam pembangunan wilayah di bidang sosial.

“Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan mempunyai peran sangat penting dalam masyarakat yang merupakan pilar kekuatan di dalam pembangunan baik di kelurahan maupun di tingkat Kota Bekasi,” tutupnya.

Dengan Wisata Literasi Disporaparbud Kabupaten Purwakarta Ajak Wisatawan Mengenal Kearifan Lokal

PURWAKARTA, Prolite – Wisata literasi menjadi salah satu wisata pilihan di Kabupaten Purwakarta. Dengan konsep datang ke objek wisata tanpa memegang gawai dan mengedepankan membawa buku, pengunjung diajak lebih mengenal kearifan dan budaya lokal.

“Jadi kami ingin membiasakan wisatawan, terutama anak-anak untuk tidak memegang gawai ketika berwisata,” ujar Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Purwakarta, Dodi Samsul Bahri.

Dodi mengatakan, pembiasaan Wisata Literasi ini dimulai di Kampung Parakan Ceuri, Desa Pusaka Mulya, Kecamatan Kiara Pedes Kabupaten Purwakarta. Di Kampung Parakan Ceuri ini, tersaji penginapan berupa homestay yang merupakan rumah warga sekitar.

Bahkan Disporaparbud bekerja sama dengan beberapa pihak terkait, untuk memberikan edukasi kepada warga agar tempat tinggal yang layak dijadikan penginapan bagi para wisatawan.

“Kami bekerjasama dengan NHAI, untuk memberikan edukasi kepada pemilik rumah. Agar mereka punya gambaran bagaimana cara membereskan ruangan sesuai standar hotel,” terangnya.

Dodi mengatakan, sekarang sudah ada sekitar 20 rumah warga yang bisa dijadikan tempat untuk bermalam bagi para wisatawan. Bahkan, sebenarnya jika warga ingin mengajukan rumahnya dijadikan tempat menginap, namun tempat tinggalnya masih belum memenuhi standar, maka boleh mengajukan anggaran bantuan.

“Tapi tentunya pengajuan permohonan bantuan harus menggunakan proposal. Sehingga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah,” terangnya.

Keunggulan Kampung Parakan Ceuri, adalah menyajikan wisata alam dengan kearifan lokal. (Evy)

Hadapi Musim Hujan, Pemkot Fokus Penanganan Sampah dan Pencegahan Banjir

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah bersiap dengan berbagai langkah antisipasi mengatasi potensi bencana saat memasuki musim hujan, terutama banjir akibat saluran air yang tersumbat.

Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara mengatakan menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam penanganan sampah liar yang kerap menjadi penyebab utama tersendatnya drainase merupakan hal prioritas.

“Dalam persiapan musim hujan ini, kita fokus pada antisipasi bencana, terutama banjir. Salah satu faktor utama penyebab banjir adalah sampah liar. Selain merusak lingkungan, sampah ini juga menyumbat saluran drainase yang berakibat pada meluapnya air,” ujar Koswara di Balai Kota Bandung, Kamis 26 September 2024.

Koswara menegaskan, disiplin masyarakat wajib membuang sampah di tempat yang semestinya. Kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya sangatlah penting untuk mencegah terjadinya banjir saat musim hujan.

“Kita harus disiplin, tidak bisa sembarangan membuang sampah. Kalau pengangkutan sampah terlambat, itu bukan alasan untuk membuang sampah sembarangan. Tetap harus dibuang ke tempat penampungan sementara (TPS), dan nanti akan diambil oleh petugas,” ujarnya.

Selain itu, Koswara menyebut perubahan fungsi hutan di daerah hulu turut mempengaruhi potensi banjir di Kota Bandung. Banyak kawasan hutan di Kawasan Bandung Utara yang beralih fungsi menjadi lahan terbuka, sehingga tidak mampu menahan air hujan dengan baik.

“Perubahan fungsi hutan yang dulunya menyerap air, sekarang banyak menjadi lahan terbuka, seperti untuk tanaman palawija. Akibatnya, air hujan yang seharusnya terserap oleh hutan mengalir deras ke bawah, menambah beban saluran air,” ungkapnya.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat terjadi hujan deras disertai angin kencang. Ia meminta warga agar tidak berteduh di bawah pohon dan mencari tempat yang aman.

“Kalau hujan disertai angin kencang, jangan berteduh di bawah pohon. Cari tempat yang aman dan terlindung. Pohon-pohon berpotensi patah jika tidak kuat menahan angin,” ucapnya.

Menurutnya, Pemkot Bandung akan segera mengeluarkan edaran mengenai kesiapsiagaan menghadapi musim hujan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung, Didi Ruswandi mengatakan, Pemkot Bandung terus memperkuat infrastruktur pengendalian banjir. Sejak tahun 2015, Pemkot telah membangun 13 kolam retensi yang tersebar di 12 sub DAS Citarum serta 46 anak sungainya.

Selain itu, salah satu upaya yang terus dilakukan untuk menghadapi musim penghujan adalah kegiatan Mapag Hujan, yang melibatkan semua elemen masyarakat mulai dari tingkat kota hingga RT dan RW.

“Mapag Hujan sudah menjadi tradisi yang baik dan harus terus kita pertahankan. Kita juga mendorong kewilayahan dan masyarakat untuk mengintensifkan mapag hujan ini,” ujar Didi.

Sungai-sungai di Kota Bandung juga terus dikerup untuk menghilangkan sedimentasi untuk mencegah sungai-sungai tersebut meluap ketika curah hujan tinggi

Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai dan drainase.

“Kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan sangat penting, karena sampah dapat menghalangi aliran air dan memperparah risiko banjir,” ujarnya.

Satpol PP Kota Bandung Tertibkan PKL dan Bangunan Liar di Kawasan Terminal Leuwipanjang

BANDUNG, Prolite – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung menertibkan sejumlah PKL dan bangunan liar di kawasan Terminal Leuwipanjang Bandung, Jalan Soekarno Hatta Wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul, Kamis 26 September 2024.

Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Bandung, Yayan Ruyandi menyatakan, penertibkan sejumlah PKL dan bangunan liar di kawasan Terminal Leuwipanjang Bandung ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan berdasarkan temuan di lapangan.

“Sebelumnya kami sudah memberikan peringatan sebanyak 3 kali. Berdasarkan temuan dan hasil pengawasan di lapangan, sesuai SOP dari mulai kunjungan sampai peringatan dan hari ini ditentukan penertiban,” tegas Yayan.

Penertiban ini merupakan kolaborasi antara Satpol PP, aparat kewilayahan beserta OPD lainnya dalam mengimplementasikan Perda Nomor 4 Tahun 2011.

Pantauan Humas Kota Bandung, kawasan yang biasanya banyak menjajakan jualannya tampak sepi. Meski begitu, seluruh alat jualan yang tertinggal di kawasan ini diangkut oleh Satpol PP Kota Bandung.

Penertiban melibatkan 250 personel gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kota Bandung, aparat kewilayahan termasuk Babinsa/Babinkamtibmas, serta OPD Kota Bandung terkait mulai dari Disciptabintar, DPKP, Dinkes, Diskopukm, DLH, DSDABM, Dishub, serta Diskominfo.

Yayan memastikan, penertiban ini semata-mata melaksanakan program Pemerintah Kota Bandung demi mewujudkan kota yang tertib, indah, dan nyaman.

“Kegiatan ini kami lakukan demi mewujudkan program pemerintah yang ingin Kota Bandung tetap tertib, indah, nyaman, dan tidak kumuh. Ini semata-mata melayani masyarakat.” Ujarnya.

Rencananya, Satpol PP Kota Bandung juga bakal menertibkan PKL dan bangunan liar di kawasan Kecamatan Mandalajati dan Kecamatan Antapani pada 3 Oktober 2024 mendatang.

BANDUNG, Prolite – Di hari jadi kota Bandung (HJKB) yang ke 214, Ketua DPRD Kota Bandung terpilih Asep Mulyadi menyampaikan banyak hal yang pekerjaan rumah harus diselesaikan.

Diantaranya angka pengangguran dan pekerja, karena itu program padat karya menurut Asep penting agar roda perekonomian masyarakat bisa segera berputar.

“Saat ini daya beli rendah, di infrastruktur juga untuk transportasi publik, saya meminta pemerintah kota Bandung dengan pemerintah pusat kolaborasi untuk BRT dan BURT segera dilakukan dengan PUPR, lalu yang bersifat lingkungan seperti sampah masih jadi bagian keluhan masyarakat, dan masih banjir,” ungkapnya usai paripurna HJKB di DPRD, Rabu (25/9/2024).

Disinggung pelaksanaan sejumlah pekerjaan rumah itu bisa dilakukan Pj atau kah menunggu wali kota definitif. Politisi PKS ini membenarkan bahwa semua pekerjaan itu harus dilakukan oleh wali kota definitif.

“Ya memang untuk pemerintahan sekarang transisi ini Pj Wali Kota diminta oleh Pj Gubernur untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan yang terlalu besar namun bagaimana melanjutkan apa-apa yang menjadi dasar dan menyiapkan dasar-dasar untuk pemimpin terpilih definitif nanti,” tegasnya.

Soal Sengketa Tanah SDN 026 Bojongloa, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi Minta KBM Tetap Berjalan

Terkait sengketa tanah SDN 026 Bojongloa, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi meminta pemerintah kota Bandung melakukan antisipasi, pasalnya kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan lancar.

“Saya sudah koordinasi temen-temen eksekutif untuk segera dilakukan antisipasi karena mereka KBM harus lancar, proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kami berharap Pemkot menyiapkan alternatif untuk belajar mengajar. Hari ini ada rapat terbatas pimpinan kita tunggu seperti apa kebijakannya,” ungkapnya singkat.

Anggota DPRD Kota Bekasi Bambang Sutopo Minta Pengurus RT/RW Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Pendatang

Prolite – Peristiwa penangkapan teroris yang berada di bilangan Kecamatan Rawa Lumbu, membuat Bambang Sutopo anggota DPRD Kota Bekasi terbuka hati untuk memberikan himbauan kepada masyarakat.

Bambang Sutopo merupakan anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Gerindra asal daerah pilih (Dapil) Kecamatan Medan Satria dan Bekasi Utara, Tahapan Bambang Sutopo meminta kepada pengurus wilayah rukun tetangga (Rt) dan rukun warga (Rw) untuk meningkatkan kewaspadaan bagi warga pendatang.

Politisi Partai Gerindra yaang pada periode lalu menjabat sebagai Wakil Ketua III, meminta seluruh stakeholder lingkungan lebih waspada dan siaga agar kejadian tertangkapnya teroris, tidak terulang lagi. Sehingga dirinya meminta kepada pihak kepolisian melalui Bhabinkamtibmas supaya meningkatkan patroli wilayah ke RT dan RW.

“Mungkin kita perlu meningkatkan lagi Siskamling, biar kewaspadaan terhadap warga pendatang atau orang tidak dikenal bisa lebih ditingkatkan, karena pastinya gerak-gerik warga bisa terpantau,” tegas Tahapan Bambang.

Ditambahkan Tahapan, pihak pengurus lingkungan juga diminta mendata kembali hunian pendatag seperti kos-kosan dan kontrakan, sebagai bentuk untuk memantau sekaligus mendata ulang warga pendatang.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Agus akan Perjuangkan Masyarakat untuk Mudah Mengakses Fasilitas Kesehatan

Prolite – Dilantik untuk kedua kalinya, Agus anggota DPRD Kota Bekasi legislator dari Fraksi PDI Perjuangan asal daerah pilih (Dapil) IV yaitu, Kecamatan Jatisampurna, Jatiasih, dan Pondok Melati, berharap bisa memfasilitasi seluruh masyarakat Kota Bekasi, dalam mengakses fasilitas kesehatan.

Menurut Agus, idealnya RS Tipe D ini ada di setiap kecamatan. Jika alokasi anggaran memadai bukan tidak mungkin fasilitas itu bisa dibangun di setiap kecamatan. Menurutnya, saat ini Pemkot Bekasi sudah membangun RSUD Tipe D di sejumlah wilayah seperti RSUD Jatisampurna, RSUD Pondokgede, RSUD Bantargebang, RSUD Podokmelati dan Bekasi Utara dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Bekasi.

”Kalau itu (infrastruktur kesehatan) pasti diperlukan cuma memang kembali pada anggaran. Namun untuk kepentingan masyarakat, saya berharap anggota DPRD saat ini bisa mendorong penambahan pembangunan rumah sakit tipe D,” jelasnya.

Anggota DPRD pada periode lalu duduk di Komisi I ini mengakui masih banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya keterbatasan layanan rawat inap, seperti adanya antrian kamar dan lainnya.

Guna mendukung penambahan fasilitas, kata dia, idealnya memang diperlukan kembali pembangunan fasilitas penunjang. Diantaranya meliputi bangunan rumah sakit, puskesmas, klinik, apotik obat dan lainnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi Mustofa: Pemerintah Harus Melek Melihat Kebutuhan Masyarakat

Prolite – Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Mustofa. Ia juga  mendorong Pemkot Bekasi untuk melakukan evaluasi pelayanan, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diminta untuk selalu hadir menjawab kebutuhan masyarakat utamanya terkait pelayanan yang berkaitan dengan pemerintahan hingga pelayanan kesehatan.

“Kami (DPRD) selama lima tahun sudah (mendorong) berupaya maksimal mendekatkan pelayanan untuk warga masyarakat, seperti pendekatan layanan dasar pembuatan surat kependudukan. Saat ini layanan pembuatan KTP, KK, Surat Kematian dapat di akses di kecamatan bahkan di seluruh kelurahan,” kata Mustofa, Rabu (21/8).

Lanjut dia, kedepan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  juga harus ditingkatkan guna menunjang kebutuhan pelayanan masyarakat dengan sistem yang lebih baik.

Pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan baik terkait pelayanan administrasi maupun pelayanan kesehatan. Upaya itu dilakukan guna memastikan seluruh masyarakat Kota Bekasi, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dapat terlayani dengan baik.

“Intinya Pemerintah harus melek melihat kebutuhan  masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak terlayani dengan baik. Apalagi ada pungli. Saya meminta hal seperti itu tidak ada lagi di Kota Bekasi,” tukasnya.

Konsisten Sepanjang 2024, Diskominfo Kota Bandung Rapihkan Kabel Udara di 20 Kilometer Ruas Jalan

BANDUNG, Prolite – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung konsisten merapihkan kabel udara di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Hingga Selasa 24 September 2024, Diskominfo Kota Bandubg telah merapihkan kabel-kabel udara sepanjang 20 kilometer lebih.

Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan A. Brilyana memastikan, kabel di seluruh ruas jalan Kota Bandung akan dirapihkan. Hal ini guna menjaga aspek keselamatan dan meningkatkan estetika kota.

“Kami akan terus kerja sama dengan para operator kabel dalam menjaga keamanan dan estetika kota,” ujar Yayan saat memantau penurunan kabel udara di persimpangan Jalan Astanaanyar – Cibadak, Kota Bandung, Selasa 24 September 2024.

Perapihan kabel ini dilakukan sejalan dengan dibangunnya jalur kabel bawah tanah (ducting). Nantinya, jika jalur-jalur tersebut telah siap, kabel-kabel yang dirapihkan akan turun ke bawah tanah.

Yayan mengimbau seluruh aspek usaha yang terkait dengan kabel udara untuk bersinergi dalam perapihan kabel udara ini. Serta tidak memasang kabel baru.

“Imbauan untuk pengusaha kabel, kami harap bisa bersinergi melakukan perapihan dan penurunan. Serta tidak memasang kabel baru yang mengganggu kerapihan dan keamanan kota,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Bidang Infrastruktur dan TIK Diskominfo Kota Bandung, Mahyudin menyebut, sepanjang 2024 penurunan kabel udara sudah berlangsung di 42 titik dan rutin dilaksanakan setiap Selasa.

“Sudah berjalan di 42 ruas jalan, termasuk ‘crossing’ dan perempatan. Satu titik perapihan itu sekitar 500 meter. Artinya kita telah merapihkan kabel di sekitar 20-25 kilometer ruas jalan,” terangnya.

Mahyudin menekankan, kondisi kabel di Kota Bandung merupakan hal yang perlu segera dibenahi karena menyangkut keselamatan pengguna jalan.

“Semoga kerja sama dengan operator dan support Pemerintah Kota terus berjalan. Kesemerawutan kabel ini sudah menjadi hal yang urgent, sehingga kami lakukan perapihan sambil menunggu lembangunan jalur ducting,” ujar Mahyudin.

Seorang pedagang di Jalan Astanaanyar, Yayat menyambut baik upaya penataan kabel di kawasan ini. Ia menyebut, potensi kecelakaan dapat ditekan dengan dirapihkannya kabel udara.

“Pernah ada kejadian, warga kena sengat listrik karena kabel yang menjuntai. Mungkin dengan dirapihkan, jadi lebih aman,” katanya.