DPPKB Kota Bekasi Gelar Sosialisasi dan Promosi KB Pasca Persalinan dan Keguguran

BEKASI, Prolite – Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) gelar sosialisasi dan promosi KB pasca persalinan dan keguguran diikuti sebanyak 150 peserta dari tenaga kesehatan dan penanggung jawab KB puskesmas Kamis, (31/10/2024) di Hotel Merapi Merbabu Kota Bekasi.

Dalam kegiatan ini menghadirkan narasumber dari tim pakar Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indoenesia (POGI), dr Sutarji.

Tema sosialisasi yakni Kualitas Pelayanan KB Pasca Persalinan dan Keguguran dalam akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Prevalensi Stunting Menuju Generasi Emas 2024.

Kepala DPPKB Kota Bekasi, Ika Indah Yarti menjelaskan Pemerintah Kota Bekasi terus mendorong pelayanan KB di Kota Bekasi. Hal yang dilakukan dengan menggelar sosialisasi dan edukasi kepada lapisan masyarakat terkait pentingnya KB.

“Dengan sosialisasi ini kita berharap dapat memperkuat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya KB pasca persalinan dan keguguran sehingga lebih banyak ibu yang mendapatkan banyak akses kepada layanan ini, dan meminimalisir resiko kematian,” ucapnya.

Ia kemudian mengapresiasi insan tenaga kesehatan dan penyuluh KB dan peserta lainnya dalam sosialisasi kali ini dan peran sertanya dalam meningkatkan capaian pelayanan KB di Kota Bekasi.

Meski bukan menjadi hal baru bagi para tenaga kesehatan dan diyakini sangat berpengalaman dalam pelayanan KB, ia berharap tidak melupakan urusan pencatatan data dan pelaporan pelayanan KB yang dinput pada aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN..

“Bapa ibu yang hadir tentunya sudah melakukan upaya maksimal dan Alhamdulilah capaian program KB pada DPPKB sudah meningkat dan hampir selalu memenuhi target, terlebih unmet need KB menurun. Terima kasih karena apa yang sudah dilakukan, sudah dikerjakan sudah tercantum atau terdata di aplikasi SIGA. Sehingga dalam kesempatan ini saya mohon bila sudah dilakukan dapat di update ke aplikasi sistem informasi keluarga supaya data ini bisa valid dan akhirnya akan menunjukan capaian target dan penurunan unmet need KB,” kata Kepala DPPKB Ika Indah Yarti.

Sebagai informasi unmet need KB adalah persentase usia subur yang ingin ber-KB tapi tidak mendapatkannya. Unmet need KB merupakan indikator penting dalam kesehatan reproduksi karena menggambarkan hambatan-hambatan dalam akses terhadap metode kontrasepsi. Seiring peningkatan pelayanan KB maka nilai unmeet need KB berkurang.

Sementara itu, Kepala Bidang KB pada DPPKB Kota Bekasi, Dezi Syukrawati mengatakan idealnya pelayanan KB diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari dengan tujuan mengatur jarak kelahiran, jarak kehamilan dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan sehingga keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat.

KB bukan hanya sekedar program pengaturan jumlah kelahiran, tetapi juga upaya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. KB yang efektif dapat membantu dalam menurunkan AKI dan AKB.

“Pemkot Bekasi berupaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan KB pasca persalinan dalam akselerasi penurunan AKI dan AKB serta prevalensi stunting menuju zero new stunting,” ucapnya.

Bangun Kemandirian dan Akses Kerja Inklusif, Disnaker Gelar Pelatihan Barber Bagi Penyandang Disabilitas

BANDUNG, Prolite – Sebagai upaya menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan mendorong kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung mengadakan pelatihan keterampilan barber.

Program ini diikuti 20 peserta, berlangsung dari 29 Oktober hingga 11 November 2024 di Kantor Disnaker Bandung dan bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Putri.

Kepala Disnaker Kota Bandung, Andri Darusman mengungkapkan, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi penyandang disabilitas agar mampu bekerja secara mandiri atau menciptakan lapangan kerja sendiri.

“Pelatihan barber ini diharapkan dapat membekali mereka dengan keterampilan yang bisa langsung diterapkan untuk berwirausaha,” kata Andri saat pembukaan kegiatan pelatihan di Kantor Disnaker Kota Bandung, Selasa 29 Oktober 2024.

Selain keterampilan, Andri berharap program ini membangun rasa percaya diri dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam masyarakat.

Saat ini, terdapat 214 pekerja disabilitas di 66 perusahaan di Bandung. Disnaker Kota Bandung berupaya memperluas kesempatan kerja melalui program pelatihan mandiri dan rencana job fair khusus bagi penyandang disabilitas yang akan segera digelar.

Andri menyebut, Disnaker Bandung secara keseluruhan telah melatih lebih dari orang tahun ini melalui 13 jenis pelatihan.

Selain itu, ada pula program padat karya yang melibatkan 50 orang di setiap lokasi untuk membersihkan lingkungan sebagai bagian dari inisiatif pengendalian inflasi dan ketahanan ekonomi, dengan total anggaran mencapai Rp15 miliar.

Ia berharap, berbagai program pelatihan ini dapat turut menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang saat ini berada pada angka 8,83 persen atau sekitar 116 ribu jiwa di Kota Bandung.

Sementara itu, Ketua Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) Kota Bandung, Mintarsih Koswara mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, pelatihan ini memberikan dukungan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.

“Program ini adalah langkah besar dalam pemberdayaan penyandang disabilitas agar lebih berdaya dan mandiri. Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat memperkuat peran mereka dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya,” ujarnya.

Mintarsih juga menyampaikan penghargaan kepada para orang tua yang telah mendukung anak-anak mereka mengikuti pelatihan ini. Menurutnya, peran orang tua dan lingkungan sangat penting dalam proses adaptasi dan kemandirian penyandang disabilitas di tengah masyarakat.

“Para orang tua memiliki peran luar biasa, mereka mendampingi anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Kehadiran mereka di sini menunjukkan dukungan moral yang sangat berarti bagi anak-anak mereka agar semakin berdaya dan mandiri,” katanya.

Edwin Senjaya Sidak Pasar Cihaurgeulis

BANDUNG, Prolite – Hampir jelang 6 tahun, revitalisasi Pasar Cihaurgeulis tak kunjung selesai alias mangkrak. Karenanya Wakil II DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya, melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengetahui kondisi terakhir pasar tersebut.

“Saya sengaja hari ini datang ke Pasar Cihaurgeulis, karena ada laporan dan pertanyaan khususnya dari warga mengenai tindak lanjut pembangunan Pasar Cihaurgeulis,” ujar Edwin Kepada wartawan Selasa (29/10/2024).

Setelah melihat langsung, Edwin menganggap banyak hal yang perlu diselesaikan.

Menurut Edwin, revitalisasi ini sudah dianggarkan sejak 2017 sebesar Rp32,2 miliar.

“Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp29, 5 miliar, namun karena ada penambahan, sehingga penganggaran ditambah menjadi ,2 miliar,” tuturnya seraya mengatakan penganggaran revitalisasi ini, menggunakan dana APBD, sehingga, pertanggungjawabannya harus jelas.

Edwin menambahkan, pihaknya sudah mempertanyakan keterlambatan progres revitalisasi ini kepada Pemkot Bandung. Namun jawabannya, pembangunan ini tersandung hukum.

“Melalui komisi B DPRD Kota Bandung, kita sudah pernah mempertanyakan apa yang jadi kendala pembangunan ini. Dan jawabannya adalah, terkendala masalah hukum, ” terangnya.

Namun kata Edwin masalah ini tetap harus diselesaikan.

“Ada atau tidak ada masalah hukum, tetap harus diselesaikan. Karena bagaimanapun juga harus dipertanggungjawabkan progresnya, ” paparnya.

Selain itu, target pembangunan harus jelas waktunya. Terlebih pedagang lama Pasar Cihaurgeulis sudah terlalu lama berdagang di TPPS.

Hal ini tentu tidak baik untuk keamanan dan kenyamanan para pedagang. Selain itu, ini juga berpengaruh terhadap PAD.

“Awalnya para pedagang kan dijanjikan menempati TPPS sekitar 9 bulan. Pada kenyataannya, sekarang sudah hampir enam tahun dan belum jelas nasibnya, ” jelasnya.

Ia menganggap bangunan pasar Cihaurgeulis sudah bisa digunakan. Untuk itu, Edwin mendorong masalah segera diselesaikan dan pedagang segera dipindahkan.

“Lebih baik lagi, jika Pj Walikota sekarang, bisa menyelesaikan masalah ini, ” harapnya.

Sementara itu, Kepala Pasar Cihaurgeulis, Widya Gandara mengatakan, pembangunan Pasar Cihaurgeulis ini memang sudah sekitar 90%, tinggal electrical dan mechanical.

“Sebenarnya, kalau sudah ada air dan listrik, pedagang sudah bisa pindah ke gedung baru, ” jelasnya.

Lelaki yang akrab disapa Gan Gan ini mengatakan, keterlambatan progres pembangunan memang ada sedikit kendala.

“Pembangunan ini memang tersangkut di termin pembangunan dan termin pembayaran, ” tambahnya.

Sejak mangkraknya revitalisasi ini, jelasnya, banyak pedagang yang mengalami kebangkrutan. Terbukti dari berkurangnya jumlah pedagang Pasar Cihaurgeulis yang sebelumnya 302, sekarang hanya 202.

“Sekarang pengunjung memang banyak berkurang, salah satunya karena kurang memadai nya tempat parkir, ” tuturnya.

Sedang jumlah ruang dagang di gedung baru, sendiri sekitar peruntukan 400 pedagang.

“Jadi harus ada penambahan sekitar 30% untuk pasar yang baru dibangun,” pungkasnya.

Sempat Diminta Tutup, Kini Flyover Ciroyom Bisa Dilintasi Kendaraan Kembali

BANDUNG, Prolite – Sempat ditutup atas desakan warga, karena tidak ada rambu dan dianggap membahayakan kini Flyover Ciroyom yang menghubungkan Jalan Arjuna menuju Jalan Ciroyom Barat kini bisa digunakan kembali.

Penjabat Wali Kota Bandung A. Koswara menyebut, Flyover Ciroyom sudah layak untuk digunakan dan sejumlah rambu keamanan sepanjang jalan layang telah dilengkapi. Dishub Kota Bandung juga akan melengkapi rambu-rambu jalan di daerah bawah jalan layang.

“Secara fungsi, flyover ini sudah bisa digunakan. Semoga bisa menyelesaikan potensi persoalan dengan hadirnya persimpangan yang digunakan feeder kereta cepat (Whoosh),” ujar Koswara usai pembukaan jalan layang bersama jajaran PT. Kereta Api Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Lanjut dia, jalan layang ini dioperasikan untuk menjaga arus mobilitas warga yang melintas kawasan tersebut. Pasalnya, perlintasan yang biasa digunakan kendaraan ini sering dilalui feeder kereta cepat atau Whoosh.

Menurut Koswara, jika operasional feeder telah mencapai angka maksimal di 67 kali, artinya perlintasan kereta di kawasan ini harus ditutup setiap tiga menit sekali.

“Nantinya, perlintasan harus ditutup karena intensitas feeder cukup tinggi, 3 menit sekali. Jadi dengan adanya flyover ini, pergerakan masyarakat akan kembali normal,” ujar Koswara.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Asep Kuswara memastikan, pihaknya segera melengkapi aspek keamanan, khususnya di bawah area flyover.

Secara singkat, ia menjabarkan, nantinya Flyover Ciroyom akan digunakan oleh kendaraan yang melintas dari Jalan Arjuna menuju Jalan Ciroyom Barat.

Sedangkan di ujung jalan layang di kawasan Ciroyom Barat, jalur menuju Pasar Ciroyom akan ditutup oleh barrier dan beton. Sehingga pengguna jalan tidak diperkenankan memotong jalan dari Ciroyom Barat menuju Pasar Ciroyom. Pengguna jalan harus berputar arah dulu ke bawah jalan layang, mengikuti ketentuan rambu yang ada.

Asep berharap, semua pihak saling bantu menyebarkan informasi terkait tertib berkendara dan mematuhi rambu lalu lintas guna menekan angka kecelakaan.

“Kami minta semua pihak menyampaikan informasi ini, sehingga jangan sampai terjadi pelanggaran akibat ketidakpatuhan. Selain itu, kami pastikan akan ada petugas yang berjaga,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Bandung, Endang Setiawan menyebut, Flyover Ciroyom telah memenuhi persyaratan terkait laik fungsi jalan, ataupun pemenuhan unsur keselamatan dari unsur rambu atau marka.

Terkait antisipasi kecelakaan, Endang menyebut jalan layang ini telah dilengkapi rambu-rambu yang mengatur kendaraan yang melintas tidak boleh berkecepatan lebih dari 40 kilometer.

“Untuk penutupan perlintasan sebidang, nantinya penjaga JPL akan bersiaga hingga masyarakat terbiasa dengan jalur yang baru,” kata Endang.

Koswara: Perizinan di Kawasan Bandung Utara Harus Diperketat

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bakal memperketat perizinan pembangunan di Kawasan Bandung Utara. Hal itu agar Kawasan Bandung Utara tak semakin kritis.

“Masalahnya ini sudah kronis, KBU tidak ada yang mengendalikan. Pihak yang mengendalikan itu regional bukan hanya tanggung jawab Kota Bandung saja,” ujar Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara usai melaksanakan Apel, Senin 21 Oktober 2024.

Koswara mengakui, masih banyak bangunan yang hadir dan tidak mementingkan kawasan. Gedung, rumah, dan bangunan lainnya semakin banyak di KBU.

Menurutnya, dengan kebijakan Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik seharusnya bisa mengontrol pembangunan di kawasan Bandung Utara.

“Dengan kebijakan OSS, ternyata masyarakat tidak terkontrol menggunakan KBU. Dulu masih ada izin. KBU ini bukan perizinan yang berisiko tapi kawasan berisiko. Makannya harus dikendalikan,” tuturnya.

Atas hal itu, Koswara meminta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTP) untuk membuat surat agar OSS KBU diperbaiki prosedurnya.

“Saya minta DPMPTSP supaya bersurat, karena KBU ini berisiko. Sehingga jika terjadi hujan, air langsung mengalir kebawah, harusnya ada yang diserap,” ungkapnya.

‘7 Poe Atikan’ : 7 Hari Pembelajaran, 5 Hari di Sekolah, 2 Hari di Rumah

PURWAKARTA, Prolite – Membangun anak yang berkarakter dan berahlak, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta jadikan program ‘7 poe atikan’ atau 7 hari pembelajaran pendidikan, program andalan.

“Sinergi dengan pusat, kita hari ini didorong dengan kurikulum merdeka belajar. Maka kabupaten Purwakarta melihat potensi ini harus dikembangkan sebagai potensi daerah yang harus dikolaborasikan,” jelas Sekretaris Dinas Pendidikan Sadiyah ditemui di ruang kerja Sekda Kab Purwakarta beberapa waktu lalu.

Kata Sayidah, dari tahun 2015 sejak ada peraturan Gubernur (Pergub) 69 terkait dengan pendidikan karakter sebetulnya Kabupaten Purwakarta sudah jauh lebih dulu mengangkat pendidikan harus betul-betul berpihak kepada siswa dengan mengali seluruh potensi kearifan lokalnya.

Maka itu pemerintah daerah sudah punya kebijakan bunga 5 karakter yang salah satunya meneruskan berkesinambungan dari Pergub no 69 tahun 2015 namun direvisi di Pergub 131 tentang bagaimana ada program kegiatan ‘7 poe atikan’ atau 7 hari pembelajaran.

“Jadi di sini 7 hari pendidikan (7 poe atikan) itu bukan 5 hari, hanya saja 5 hari disekolah dan 2 hari di rumah, satu sama lainnya saling berkait-kaitan,” ujar Sadiyah.

Sadiyah menjabarkan dalam program 7 poe atikan, setiap hari Senin pendidikan di sekolah swasta maupun negeri ada tema Ajeg Nusantara di mana seluruh peserta didik dan pendidik harus paham sikap nasionalis, sehingga selain tumbuh kembang punya kearifan lokal tapi juga di tumbuh kembangkan sifat patriotisme dan kebangsaannya.

Untuk hari Selasa tema ‘Mapag Guna’ atau menjemput dunia. Di era globalisasi ini tidak boleh apriori artinya mengambil seluruh potensi bagaimana mengembangkan teknologi digital dikolaborasikan untuk bisa dipahami seluruh masyarakat dan seluruh peserta didik di sekolah. Terlebuh anak-anak sekolah sekarang sudah menggunakan perangkat digital.

Lanjut Sadiyah, untuk tema hari Rabu ‘Maneuh di Sunda’ yakni kembali ke sundaan ke akar budaya.

“Dimana anak-anak memang punya ciri khusus sendiri dimana anak laki-laki pakai baju pangsi yang perempuan pakai kebaya, baik siswa ataupun guru. Ternyata dari pakaian itu membentuk karakter anak, ketika berpakaian itu pola perilaku berubah, cara duduk, cara bicara bahasa ibunya. Jarang anak lelaki pakai baju pangsi tawuran karena menghargai pakaian leluhurnya tidak keluar dari asal muasalnya,” bebernya.

Tema hari Kamis ‘Nyanding Wawangi’ yang berarti mengembangkan bagaimana anak-anak ini punya nilai-nilai etika dan estetika. Nilai yang dikembangkan mengolah rasa menumbuhkan rasanya elok beretika dan berestetika.

“Ya dia dikembangkan untuk bisa memasak menyulam untuk anak perempuan untuk anak laki-laki itu punya talent. Yang mengangkat jati dirinya itu, pinter nari, seni itu di hari kamis,” tuturnya.

Dan untuk tema hari Jumat ‘Nyucikeun Diri’ yang berarti lebih dikedepankan pendidikan itu dari pagi sampai siang yang dikolaborasikan kurikulum merdeka itu ke sifat bagaimana masyarakat Purwakarta yang identik dengan religius maka dari pagi sampai siang itu dari mulai salat Dhuha baca-baca surat pendek pengajian dan lain sebagainya lebih menyucikan ke spiritualnya.

Nah untuk hari Sabtu dan Minggu bertema ‘Beutah di Imah’ kembalikan anak-anak ke pangkuan ibu dan bapaknya. Tapi ketika si anak di rumah juga terkoneksi dengan pihak sekolah, apa yang dia lakukan sebagai bentuk karakter.

“Misalnya untuk anak kelas satu baru bisa mencuci kaos kaki saja itu di videokan di posting dilaporkan bahwa ini bentuk-bentuk pendidikan yang didampingi oleh kedua orang tuanya ‘quality time’ bersama orangtuanya dan itu berlaku juga untuk sekolah swasta,” pungkasnya.

Untuk diketahui jumlah sekolah tingkat SD di Kabupaten Purwakarta ada sekitar 430 sekolah, terdiri dari SD negeri sebanyak 378 unit dan 40 unit SD swasta . Sedang untuk tingkat SMP ada 120 sekolah terdiri dari SMPN sebanyak 78 unit dan SMP swasta sebanyak 41 unit

Hari Pangan Sedunia, Kota Bandung Gelar Gerakan Pangan Murah

BANDUNG, Prolite – Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Rabu 16 Oktober 2024.

Kegiatan ini pun serentak dilakukan nasional, Kota Bandung pun ikut memeriahkan kegiatan tersebut. Selain GPM, ada juga pembagian bibit sayuran gratis seperti cengek hingga terong dan bibit ayam hingg ikan. Komoditas yang dijual di GPM juga berada di bawah harga pasaran.

“Kegiatan ini mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pangan yang harganya stabil dan terjangkau,” kata Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara di sela-sela acara.

Menurutnya, di Hari Pangan Sedunia ini, kegiatan tersebut salah satu upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi di daerah.

“Ini bagus sabagai upaya pengendalian inflasi. Kita menyediakan bahan makanan pokok seperti minyak goreng, gula pasir, beras, cabai, sayururan, telor dan daging,” tuturnya.

Hasil pemantauannya, masyarakat bisa memperoleh sejumlah kebutuhan pokok. Mulai dari beras, minyak, hingga sayuran.

“Hampir semua (didapatkan) seperti minyak dan beras,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar menyampaikan GPM tersebut digelar serentak secara nasional dalam memperingati hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober.

“Kita selenggarakan di sini sekaligus juga launching kegiatan besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tujuan GPM yaitu menstabilkan pasokan hingga harga pangan. Sehingga ketersediaan pangan terjangkau lebih bak.

Program GPM juga sebagai intervensi untuk memperpendek rantai pasokan yang datang dari distributor.

“Ini memperpendek rantai pasokan yang datang dari distributor bahkan petani. Prinsipnya itu mendapatkan subsidi dari pemerintah atau Bapanas (Badan Pangan Nasional) terkait biaya pengangkutannya, sehingga bisa menekan harga. Jadi ini bisa mengurangi subsidi langsung mulai dari Rp 2000- Rp 3000 per kilogram,” jelasnya.

Gin Gin menyampaikan, di Kota Bandung, GPM ini sudah dilaksanakan 34 kali pada tahun 2024 hingga bulan Oktober. Targetnya, tahun ini dilaksanakan GPM sebanyak 40 kali.

“Sampai hari ini baru 34 kali, target itu 40 kali, tapi kelihatan lebih karena menyesuaikan kebutuhan. Jadi kita hadirkan 1 bulan itu 2-3 kali menyebar ke setiap wilayah,” tuturnya.

500 UMKM Purwakarta Bakal Terima Hibah Alat Usaha

PURWAKARTA, Prolite – Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Purwakarta terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya berfokus pada UMKM.

Seperti pada saat pandemi covid-19 lalu, DKUPP Pemkab Purwakarta meluncurkan dana stimulan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) dan UMKM sebesar Rp 1,5 juta untuk masing-masing.

Untuk tahun ini, Kepala DKUPP Eka Sugriya mengatakan bahwa Pemkab melalui DKUP melaksanakan bantuan hibah berupa alat-alat bagi sekitar 500 pelaku UMKM.

“Dan kami membantu sesuai permintaan mereka guna meningkatkan kapasitas usaha mereka sehingga menghindari alat tidak bermanfaat,” jelas Eka ditemui di ruang rapat Sekda Pemkab Purwakarta, belum lama ini.

Para pelaku UMKM yang diberikan alat itu, kata Eka sudah terverifikasi, sehingga penerima alat benar adanya dan tepat sasaran.

Ada 26 ribu yang terdaftar, sudah punya Nomor Induk Berusaha (NIB), kemudian sebanyak sudah bersertifikat halal dan PIRT.

“Kelengkapan lain juga sudah dan sedang mereka tempuh. Namun intinya terlebih dulu kurasi produknya agar layak jual, layak tampil dan layak edar,” ujarnya.

Selain bantuan alat, DKUPP pun memberikan sertifikat halal kepada 100 pelaku usaha. Serta melakukan program UMKM naik kelas melalui promosi bersama taman Pesanggrahan Pajajaran.

“Bertujuan pemberdayaan, meningkatkan pendapatan usahanya, meningkatkan solidaritas. Kemudian juga Pemkab Purwakarta konsen membantu para pelaku usaha dengan pelatihan seperti pengolahan ikan, gerabah, kopi, teh, gula aren, kue, olahan pangan dan lainnya,” beber Eka.

Pemkab Purwakarta pun memberikan alat membuat kemasan hasil kerjasama dengan universitas seperti Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Ini dilakukan agar mereka lebih termotivasi dan dari sisi kemasan lebih terupdate. Selain itu juga menteri perdagangan pun mendukung kita dengan bantuan tepung tapioka bagi pelaku usaha simping. Lalu kita juga difasilitasi digital marketing, marketplace, perbankannya juga, bisnis matching dan toko ritel, kita fasilitas para pelaku usaha ini,” ucapnya.

Masih kata Eka, Pemkab Purwakarta membuka peluang dengan sangat mudah bagi masyarakat yang ingin menjadi pelaku UMKM, dengan cara berkomunikasi ke DKUPP.

Namun untuk fasilitas yang diberikan tergantung kemampuan anggaran Pemkab Purwakarta. Hanya saja pihaknya siap mendampingi dan memediasi pelaku usaha untuk mendapat bantuan ataupun fasilitas dari sponsor secara langsung.

“Tahun sebelumnya mereka sudah terbina, kita juga kerja sama dengan industri besar, carikan sponsor, kerja sama dengan universitas. Jadi kita mengkoordinir dan memfasilitasi,” ungkapnya.

Jenis UMKM Kabupaten Purwakarta sendiri mulai dari olahan makanan dan minuman, pengrajin gerabah, kayu, anyaman, aksesoris, hingga perajin batik.

“Paling banyak makanan dan minuman ada UMKM. Kita sudah ada dua galeri, galeri menong 1 dan 2, Kampung Maranggi, Wanayasa Kuliner Fair. Pemkab menampung di galeri ini dan bantu pemasaran produk, galeri ini jadi sentra oleh-oleh khas Purwakarta. Namun produknya harus penuhi persyaratan ya,” tutupnya.

BANDUNG, Prolite – Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya minta Pemkot Bandung agar lebih gencar mensosialisasikan Perda yang sudah ditetapkan agar diketahui masyarakat.

“Perda Kota Bandung yang sudah di sahkan lima tahun terakhir priode 2019-2024, dalam pengawasan penegakkan Perda dan sosialisasi nya dirasakan masih sangat kurang dan harus ditingkatkan, ” ujar Edwin.

Menurut Edwin, kurangnya sosialisasi dan pengawasan terkait Perda terlihat dari masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap Perda .

.”Warga yang tertangkap melanggar Perda kebanyakan beralasan tidak tahu ada larangan yang diatur Perda,” ujar Politisi Partai Golkar ini.

Salah satunya, Edwin menyebutkan misalnya masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan, padahal sudah ada Perda tentang sanksi membuang sampah sembarangan.
“Warga masih banyak buang sampah sembarangan ini menunjukkan warga masih belum tahu mengenai saksi yang diberikan jika melakukan pelanggaran atas perda tersebut,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Edwin, banyak warga yang mengalihkan fungsi kawasan, sehingga sekarang banyak kawasan perumahan yang berubah menjadi kawasan usaha atau perkantoran.

“Hal ini menunjukkan warga belum paham mengenai perda tata ruang kota, padahal sanksi cukup berat,” tuturnya.

Edwin mengatakan Perda yang sangat kurang pengawasan dan sosialisasi juga adalah Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang sekarang masih banyak pelanggaran.

“Banyak orang yang masih merokok di ruang publik, seperti di perkantoran, pusat perbelanjaan dan bahkan kendaraan umum. Bahkan mungkin masih banyak ASN atau Satpol PP nya yang juga merokok sembarangan. Khusus masalah rokok ini saya minta sebaiknya ASN dan anggota Satpol PP supaya tidak ada yang merokok.. akan lebih baik, karena biar jadi contoh,” katanya.

Edwin mengaku, saat melakukan sosialisasi perda (Sosper), masih banyak warga yang tidak tahu mengenai produk hukum yang dihasilkan DPRD Kota Bandung dan Pemkot Bandung.

Semestinya, lanjut Edwin pihak eksekutif melakukan sosialisasi lebih gencar dan lebih masif. Libatkan kewilayahan, seperti kecamatan, kelurahan, ketua RT, RW dan Ketua LPM misalnya
“Setidaknya, sampaikan perda kepada para pupuhu seperti ketua RT, ketua RW, PKK dan LPM, nanti mereka yang menyampaikan kepada warga, ” katanya.

Menurut Edwin, selama lima tahun masa jabatan DPRD Kota Bandung Periode 2019-2023, sudah menghasilkan kira-kira 57 Perda.
Perda yang sudah 2019 menghasilkan 15 Perda tahun 2020 menghasilkan 9 perda.
“Tahun 2020 hanya menghasilkan 9 Perda, karena dalam masa pandemi cocid-19,” jelasnya.

Selanjutnya, pada tahun 2021 menghasilkan 13 perda. Tahun 2022 menghasilkan 7 Perda dan 2023 menghasilkan 13 perda.

“Dari 57 perda ini, 56 diantaranya adalah Perda yang diusulkan eksekutif dan Satu plPerda yang diusulkan legislatif, ” jelasnya.

Edwin menegaskan,Perda yang sudah disahkan merupakan Perda yang baik untuk warga Kota Bandung karena sudah melewati berbagai pembahasan dan kajian akademis.

Iklim Tak Menentu, Kabupaten Purwakarta Jalankan Program Khusus Antisipasi Kekurangan Pangan

PURWAKARTA, Prolite – Untuk mengantisipasi kekurangan pangan yang terjadi di Kabupaten Purwakarta akibat dampak fenomena iklim, Pemerintah Kabupaten Purwakarta mempunyai beberapa program khusus.

“Dampak fenomena iklim bisa mengganggu cuaca sehingga mempengaruhi hasil panen. Hal ini diakibatkan musim kemarau yang panjang sehingga mempengaruhi suplai air,” ujar Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Sri Jaya Midan.

Sri Jaya Midan mengatakan, akibat fenomena iklim musim kemarau panjang, luas tanam padi milik Pemkab Purwakarta menjadi berkurang. Untuk itu, salah satu langkah yang diambil dalam menghadapi fenomena iklim ini adalah dengan menyisir potensi lahan yang memiliki sumber air permukaan seperti sungai, waduk atau sumur dangkal.

“Kita membantu dengan sumur pompa, sehingga petani punya keyakinan akan ada peningkatan keberhasilan pangan,” terangnya.

Sebelumnya, Dispangtan telah memberikan bantuan Mesin Traktor, hal ini dilakukan Untuk mendukung capaian produksi pertanian khususnya di wilayah Kabupaten Purwakarta, Pemkab setempat melalui Dinas Pangan dan Pertanian menyerahkan bantuan alat mesin pertanian berupa mesin traktor untuk membajak sawah kepada kelompok tani di wilayah tersebut.

“Kami membagikan 33 unit hand traktor roda dua bantuan dari Kementerian Pertanian kepada perwakilan kelompok tani di Kabupaten Purwakarta. Tujuan bantuan traktor ini tentunya untuk membantu mempercepat pengolahan tanah para petani agar tidak tertinggal masa tanam,” ujar, Sri Jaya Midan.

Di sisi lain, Sri Jaya Midan berharap pada musim panen ke depan atau diperkirakan pada bulan Oktober 2024 target capaian produksi padi akan meningkat.

“Musim panen kemarin terjadi minus sekitar ton, ke depan target sasaran kita adalah ton, kita optimis target itu bisa tercapai,” ujarnya.

Selain itu, Kadispangtan juga mengungkapkan, ke depan bantuan lain dari pemerintah juga akan diajukan secara bertahap, seperti bantuan benih. Dari luas lahan tanam sekitar hektar, dan yang telah dibantu barus sekitar hektar.

“Secara bertahap nanti sesuai dengan anggaran dan arahan dari Kementerian termasuk traktor bukan hanya 33 unit, nanti anggaran Kementerian akan terus bertambah akan di usulkan juga termasuk pompa alkon. Sekarang baru 123 unit, kalau petani membutuhkan kita akan usulkan lagi termasuk program-program yang lain irigasi usaha tani dan lainnya,” kata Midan.

Menurutnya, dampak fenomena iklim elnino kemarin mengakibatkan masa tanam terjadi minus diangka ton dan tahun ini targetnya ton dan sudah terealisasi ton.

“Artinya, ini sudah 77 persen dari minus tersebut sudah terpenuhi dari program percepatan ini. Alhamdulillah kita selalu di support oleh Pak Penjabat Bupati. InsyaAllah dalam rangka percepatan ini,” ujarnya.

Sementara itu, kata Midan, tanaman juga perlu perawatan juga perlu pengamanan dari organisme pengganggu tumbuhan.

“Kita sudah fasilitasi tinggal prosesnya saja itu ada dua drone untuk pengendalian OPT, nanti jika terjadi serangan hama penyakit secara masif kita akan gunakan itu,” ujarnya.

Menutup, Sri Jaya Midan mengatakan, ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat diharapkan mampu menekan angka inflasi di daerah. Karena dengan jaminan ketersediaan pangan maka harga-harga bisa terkendali dan bisa dijangkau masyarakat.

“Ketersediaan pangan di daerah juga merupakan salah satu cara untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Untuk itu, diperlukan juga alat-alat mesin pertanian. Nah dalam hal ini pemerintah hadir untuk para petani dan kelompok tani,” demikian Sri Jaya Midan.

Seperti diketahui, Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu daerah penghasil beras yang bisa didistribusikan ke wilayah lain.

“Ya kita kan punya komoditi terbuka yang bisa diperjual belikan oleh petani. Sehingga kita memang bisa mensuplay beras ke wilayah lain,” terangnya.

Di sisi lain, lanjut Midan, kebutuhan beras di Kabupaten Purwakarta memang terbilang surplus. Sehingga masih bisa dijual ke luar.