Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi Alimudin Dorong Revisi PKS atas TPST Bantargebang

Prolite – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi pada Kamis 12/12/24 ramai sejumlah anggota Dewan berinterupsi hal Pekerja Harian Lepas (PHL) alokasi dana bersumber dari Bantuan DKI atas kerjasamanya TPST Bantargebang yang belum terbayarkan.

Berbeda dg interupsi yg disampaikan oleh Anggota Komisi 1 Alimudin, beliau menyampaikan dari sisi zonasi wilayah terdampak sampah Bantargebang yang harus ditinjau ulang dan revisi Perjanjian Kerjasama/PKS antar DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi.

Wilayah Mustikajaya adalah wilayah terdekat dan terdampak pencemaran sampah Bantargebang sehingga sudah seharusnya Mustikajaya masuk ke wilayah terdampak dan mendapatkan alokasi kompensasi Bantuan DKI (Bandek) atas Kerjasama TPST Bantargebang, yang selama ini hanya Bantargebang Alimudin

Alimudin menyampaikan bahwa Pengelolaan Sampah sampai saat ini dengan paradigma lama yaitu kumpul, angkut dan buang sehingga kapasitas sampah sudah mencapai maksimum, yang menyebabkan permasalahan lingkungan dimustikaja yaitu Pencemaran Udara, Pencemaran tanah, air Lindi hitam bau mengalir kekali Jambe serta sampah yg longsor dari TPST Bantargebang pun ke Kali Jambe yang menyebabkan banjir di wilayah Mustikajaya.

PJ Walikota dalam sambutannya merespon bahwa saat ini ada momentum untuk merevisi PKS Kerjasama Daerah antar DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi dalam zonasi wilayah terdampak, yang selama ini terdapat ketidakseimbangan bahwa penandatangan dilakukan antara walikota kota dengan Kepala Biro DKI, seharusnya penandatangan PKS dilakukan Gubernur DKI dengan Walikota Bekasi.

PJ Wali Kota hanya melanjutkan PKS sebelumnya.

Alimudin Ajak Kawal Raperda Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

Prolite – Alimudin ajak semua pihak untuk kawal Pelaksanaan Perda Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Dalam Rapat Paripurna Kamis 12/12/24 telah ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi diantaranya Perda Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Sebagaimana kita ketahui minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani, rohani, mengancam kehidupan generasi penerus bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, mendorong adanya tindak kekerasan dan kriminalitas, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang muncul dari efek konsumsi alkohol,sehingga perda ini memberikan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat Kota Bekasi, ucap Alimudin

Untuk itu saya mengajak kepada semua pihak untuk bersama membangun SDM yang Unggul,
Mengendalikan dan mengawasi Peredaran Minuman Beralkohol.

Pemerintah wajib bertindak tegas terhadap pengedar, pemakai dan penjual minuman beralkohol.

Peran serta masyarakat pun sangat diharapkan seperti
memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpangan penggunaan Minuman Beralkohol kepada Instansi yang berwenang.

turut serta mengawasi kegiatan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol; dan
memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan Peredaran dan perdagangan Minuman Beralkohol.

Bagi masyarakat yang yang memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpangan mendapat jaminan dan perlindungan dari Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah.

Serta dalam perda ini diatur adanya ketentuan pidana bagi setiap orang dilarang untuk meminum minuman beralkohol secara terbuka dengan pidana denda lima puluh juta rupiah.

Prolite – Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Inspektorat Kota Bandung menyelenggarakan seminar dan workshop penulisan sajak bertema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju” di Bandung Creative Hub Jalan Laswi, Selasa, 10 Desember 2024.

Plh. Inspektur Kota Bandung, Riki Fachdiar Iskandar mengatakan, Hakordia bukan sekadar peringatan, tetapi momentum refleksi untuk memperkuat komitmen publik dalam melawan korupsi.

Menurutnya, integritas, kesadaran publik, dan sistem pengawasan yang efektif sebagai langkah nyata dalam memberantas korupsi.

“Korupsi adalah musuh besar yang merugikan tidak hanya secara finansial, tetapi juga moral bangsa. Saya berharap acara ini mampu melahirkan agen-agen perubahan yang berperan aktif dalam menyebarkan nilai antikorupsi,” ujar Riki.

Selain memperingati Hakordia, kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan sektor swasta. Ruang lingkup acara melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelajar, komunitas seni, dan badan usaha milik daerah.

Riki menyampaikan, tiga pesan penting dalam upaya pemberantasan korupsi, yaitu memperkuat integritas individu, meningkatkan edukasi kesadaran publik, dan menciptakan sistem pengawasan yang efektif.

“Tebarkan kebaikan sekecil apapun. Ini tugas kita semua,” tambahnya.

Seminar dan workshop ini diharapkan menjadi wadah untuk menumbuhkan kesadaran bahwa korupsi bukan hanya dosa hukum, tetapi juga dosa moral yang harus diberantas hingga ke akarnya.

Riki menutup acara dengan pesan inspiratif, “Mari kita jadikan diri kita insan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.”

Melalui kegiatan ini, Pemkot Bandung ingin menunjukkan komitmen nyata dalam mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi, tidak hanya sebagai upaya seremonial, tetapi sebagai langkah berkelanjutan untuk menciptakan Indonesia yang maju dan bersih dari korupsi.

Pemkot Bekasi Raih Penghargaan Bergengsi di TOP DIGITAL Awards 2024

JAKARTA SELATAN, Prolite – Pemkot Bekasi melalui BLUD UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) berhasil meraih penghargaan bergengsi di ajang TOP DIGITAL Awards yang digelar pada Kamis lalu (05/12) bertempat di Ballroom Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berkerjasama dengan majalah ItWorks, TOP DIGITAL Awards adalah kegiatan penghargaan tahunan di bidang TI, Telco, dan Teknologi Digital, yang Terbesar dan Paling Komprehensif di Indonesia. Penilaian dan penentuan pemenang, dilakukan berdasarkan Pendalaman Wawancara Penjurian dan Keputusan Penentuan Pemenang dilakukan secara obyektif dan independen dalam Sidang Pleno Dewan Juri yang kredibel.

Adapun Dewan Juri menetapkan Pemkot Bekasi meraih penghargaan di beberapa kategori, yakni:

1. TOP DIGITAL Implementation 2024 Bintang 4 untuk BLUD UPTD PALD Kota Bekasi;
2. TOP Leader on Digital Implementation 2024 untuk Pj. Wali Kota Bekasi, R. Gani Muhamad; dan
3. TOP CEO on Digital Implementation 2024 untuk Kepala BLUD UPTD PALD Kota Bekasi, Andreas Sucipto

Kepala Disperkimtan, Widayat Soebroto bersama Kepala BLUD UPTD PALD, Andreas Sucipto, hadir langsung menerima penghargaan tersebut sekaligus mewakili penerimaan penghargaan untuk Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad.

Di momen terpisah, Pj Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad berbangga hati karena BLUD UPTD Kota Bekasi mampu bersaing di kancah Nasional dan juga mampu berprestasi dan berperan penting dalam pembangunan daerah.

“Saya ucapkan selamat dan terima kasih atas kerja keras dan kontribusi jajaran dan tim di Disperkimtan dan BLUD UPTD PALD dalam membangun Kota Bekasi. Kedepannya agar terus tingkatkan capaian kinerja bisnisnya dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Gani Muhamad.

Gani Muhamad pun menambahkan, “Sekaligus agar terus melakukan evaluasi dengan pengembangan perbaikannya agar terus dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah, serta selalu terapkan tata kelola perusahaan yang baik,” imbuhnya.

Selepas menerima penghargaaan, Kepala Disperkimtan, Widayat Soebroto mengutarakan terima kasih juga kepada masyarakat Kota Bekasi yang telah senantiasa mendukung kerja keras Pemkot Bekasi.

“Kami bersama Kepala BLUD UPTD PALD, Bpk. Andreas Sucipto, menyampaikan terima kasih pada masyarakat atas dukungan atas kerja keras kami dan prestasi yang diraih. Kami akan jadikan motivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan kami kepada masyarakat serta akan terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi Kota Bekasi,” tutupnya.

Bea Cukai Bersama Pemkot Bandung Musnahkan Rokok Ilegal dan Minuman Keras Ilegal

BANDUNG, Prolite – Bea Cukai Jawa Barat bersama Bea Cukai Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung memusnahkan barang milik negara hasil penindakan dalam operasi Gempur Rokok Ilegal di halaman Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung pada Kamis, 5 Desember 2024.

Barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil penegakan hukum sinergis dengan Satpol PP Kota Bandung dalam rangka pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Operasi ini juga melibatkan dukungan dari Polri, TNI, kejaksaan, serta instansi penegak hukum lainnya.

“Upaya ini tidak hanya berkontribusi pada penerimaan negara, tetapi juga menciptakan ketertiban sosial dan memberikan dampak positif pada kesehatan masyarakat,” ujar Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara, di Kantor Satpol PP Kota Bandung, Jalan RAA. Martanegara, Kamis, 5 Desember 2024.

Barang ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan pada periode Juni hingga November 2024, dengan total nilai barang mencapai Rp 4,47 miliar dan potensi kerugian negara sebesar Rp 2,4 miliar.

Rincian barang yang dimusnahkan adalah sebagai berikut:

Hasil Tembakau (Sigaret Kretek Mesin – SKM):
Jumlah: batang
Nilai: Rp 4,31 miliar
Potensi kerugian negara: Rp 2,28 miliar
Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA):
Jumlah: botol
Nilai: Rp 157,57 juta
Potensi kerugian negara: Rp 116,75 juta

Pemusnahan dilakukan dengan metode pembakaran, pelarutan, dan perusakan untuk memastikan barang-barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan kembali.

Selanjutnya, sisa barang akan dikirim ke PT Solusi Bangun Indonesia Tbk-Bogor untuk penyelesaian akhir proses pemusnahan.

Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara mengapresiasi sinergi antara Bea Cukai, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya dalam menegakkan aturan.

“Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut demi mendukung pembangunan, menertibkan wilayah, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif barang ilegal,” ujar Koswara.

Sedangkan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa barat, Finari Manan menegaskan, pemusnahan barang ilegal ini merupakan langkah penting dalam optimalisasi penerimaan negara.

“Sebanyak 98 persen penerimaan kami berasal dari hasil tembakau. Dengan target Rp 36 triliun pada tahun ini, kami terus berupaya menggempur rokok ilegal untuk meminimalisir potensi kerugian negara,” katanya.

Operasi Gempur Rokok Ilegal diharapkan tidak hanya melindungi masyarakat dan industri dalam negeri tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Prolite – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat inflasi Kota Bandung pada November 2024 berada pada angka 0,2 persen secara bulanan (MtM), 1,24 persen secara tahunan (YoY), dan 1,21 persen secara kumulatif (YtD). Angka ini lebih rendah dibandingkan target inflasi nasional sebesar 2,5 persen.

Meski demikian, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung terus merumuskan strategi lonjakan permintaan barang dan potensi dampak cuaca ekstrem menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk mengendalikan inflasi daerah.

Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara menyampaikan, pemerintah harus proaktif menghadapi kenaikan permintaan barang konsumsi yang biasanya terjadi pada akhir tahun.

“Kita harus memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok tetap aman dan harga terkendali. Selain itu, dampak cuaca ekstrem juga perlu diantisipasi untuk menghindari gangguan distribusi,” ujar Koswara saat membuka High Level Meeting TPID Kota Bandung di Hotel Grand Tjokro, Selasa 3 Desember 2024.

Ia juga menyoroti perlunya koordinasi lintas sektor untuk menjamin keberlanjutan program ekonomi di tahun 2025.

“Sinkronisasi program anggaran harus menjadi prioritas untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kota Bandung,” kata Koswara.

High Level Meeting ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas inflasi dan ekonomi Kota Bandung.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah disusun, Koswara optimis mampu menghadapi tantangan ekonomi pada akhir tahun ini.

“Kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam memastikan inflasi tetap terkendali dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, Samiran mengatakan, meski inflasi terkendali, Pemkot Bandung harus tetap mewaspadai potensi kenaikan harga komoditas strategis seperti telur ayam dan daging ayam ras.

“Lonjakan harga pada komoditas ini dapat berdampak signifikan pada daya beli masyarakat dan garis kemiskinan,” ucapnya.

Dalam upaya menjaga stabilitas harga, Kepala Bulog Cabang Bandung, Imam Firdaus Jamal menyatakan kesiapan dalam mengendalikan inflasi dengan memastikan stok komoditas strategis tersedia. Saat ini, Bulog memiliki ton beras medium, 137 ribu liter minyak goreng, dan 125 ribu kilogram gula putih.

“Kami siap mendukung pengendalian inflasi melalui intervensi pasar, terutama menghadapi curah hujan tinggi hingga Februari 2025,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala BMKG Stasiun Bandung Teguh Rahayu mengingatkan potensi cuaca ekstrem, termasuk hujan lebat, angin kencang, dan kilat, yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2025.

“Kami mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk terus memantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Risiko di sektor pertanian dan distribusi perlu dikelola dengan baik,” ujarnya.

Prolite – Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha mendorong seluruh ASN di lingkup Pemkab Purwakarta bisa berkinerja dengan baik. Tidak hanya peningkatan profesionalisme ASN, tetapi juga haru selalu menghadirkan inovasi-inovasi seperti yang dipesankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Korpri Kabupaten Purwakarta. Peringatan Kopri tahun ini kita mengangkat tema Korpri Kabupaten Purwakarta yakni Korpri Nu Hade Tagog Na, Korpri Nu Hade Gogog Na. Seperti disampaikan oleh Ketua Korpri Kabupaten Purwakarta bahwa tema yang diangkat memiliki nilai filosofis yang saya kira sangat luar biasa,” kata Sekda Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha, di sela menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-53 Korpri di Taman Pasanggrahan Padjadjaran, pada Selasa 3 Desember 2024.

Pada upacara yang dihadiri jajaran pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Purwakarta, Norman juga mengapresiasi seluruh petugas upacara yang berasal dari internal Korpri Kabupaten Purwakarta.

“Ada satu kebanggaan tentunya, dan mudah-mudahan semuanya bangga memakai seragam Korpri ini. Terima kasih banyak pak Ketua Korpri (Asep Supriatna) yang telah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa, memberikan sesuatu yang beda,” ucap Norman.

“Mudah-mudahan kita semua bisa mengakselerasi terhadap kebijakan-kebijakan pusat dan provinsi yang tentunya kita laksanakan di Kabupaten Purwakarta,” ujar Norman.

Sementara itu, Ketua Korpri Kabupaten Purwakarta Asep Supriatna menyampaikan bahwa kepengurusan Korpri Kabupaten Purwakarta periode 2024-2029 baru dikukuhkan oleh Korpri Jawa Barat pada tanggal 19 November 2024. Namun demikian, meski masih dalam hitungan hari, Korpri Kabupaten Purwakarta sudah melakukan beberapa langkah yang saat ini sedang dilaksanakan, terutama dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada anggota Korpri.

“Terima kasih ke seluruh perangkat daerah, para camat dan ASN yang turut terlibat dalam upacara, baik sebagai petugas maupun peserta,” ucap Asep.

Aktifkan Kembali LBH Korpri

Korpri Kabupaten Purwakarta berrencana kembali mengaktifkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), bahkan saat ini sedang menyusun naskah kerjasama dengan salah satu LBH.

“Kita akan mengaktifkan kembali LBH Korpri Kabupaten Purwakarta yang nantinya lembaga ini akan memberikan pendampingan. Mudah-mudahan tidak menimpa kita, jangan sampai menimpa kita. Tapi kita hanya menyiapkan akan memberikan pendampingan untuk permasalahan pidana umum dan pidana khusus di lingkup Korpri Kabupaten Purwakarta,” sambung Asep Supriatna.

Pada pelaksanaan upacara kali ini juga dilaksanakan pemberian penghargaan kepada pegawai yang memasuki purnatugas, pegawai berprestasi dan pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Ada yang menarik pada pelaksanaan upacara kali ini, dimana seluruh petugas upacara merupakan anggota Korpri Kabupaten Purwakarta.

Diantaranya, pemimpin upacara oleh Asisten Sekretaris Daerah (Asda) Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat Rahmat Heriansyah (Asda 1), pembaca teks Pancasila Kepala BKPSDM Wahyu Wibisono. Pembacaan Pembukaan UUD 1945 Kepala Dinas Damkar Juddy Herdiana, pembacaan Panca Prasetya Korpri oleh Kepala Satpol PP Aula Pamungkas, Pemimpin Barisan oleh para Camat dan paduan suara oleh anggota Korpri Dinas Pendidikan, RSUD Bayu Asih dan BKPSDM.

Sambutan Presiden Prabowo Subianto

Dalam upacara peringatan HUT ke-53 Korpri ini diikuti anggota Korpri di lingkup Pemkab Purwakarta. Bertindak sebagai inspektur upacara HUT ke-53 Korpri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha, membacakan sambutan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai Presiden Republik Indonesia sekaligus Penasihat Nasional KORPRI, serta atas nama Pemerintah, Negara, dan pribadi, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota KORPRI di manapun bertugas.

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Keluarga Besar KORPRI yang selama lebih dari setengah abad telah memberikan pengabdian terbaik, dengan loyalitas dan dedikasi tinggi kepada bangsa dan negara. Tema ulang tahun kali ini, “KORPRI untuk Indonesia” sangat tepat untuk menggambarkan peran KORPRI dalam perjalanan bangsa ini.

Saat ini, bangsa Indonesia memasuki babak baru pemerintahan setelah melalui proses demokrasi. Mari kita dukung program-program pemerintah yang selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, KORPRI akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN Rl, dengan tujuan utama untuk memperkuat jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.

Saya berharap KORPRI menjadi satu-satunya organisasi yang menaungi ASN, sehingga tidak ada dualisme dalam pembinaan ASN, dan menjadi wahana mempercepat penyebaran informasi program pemerintah kepada masyarakat.

Saya juga mengajak seluruh Dewan Pengurus KORPRI di pusat maupun daerah untuk mengaktifkan kembali seluruh program dan kegiatan KORPRI sejalan dengan tujuan besar organisasi ini. Saya juga mendorong percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang KORPRI sebagai pelaksanaan dari UU ASN, guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi seluruh ASN.

KORPRI merupakan bagian integral dari pemerintahan dan harus terus diperkuat. Sebagai komponen strategis bangsa, KORPRI berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, saya meminta agar KORPRI tetap diakomodasi dalam kedinasan, sehingga aspirasi ASN dapat ditampung dan disalurkan secara proporsional serta profesional, untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan.

ASN harus selalu menjunjung tinggi prinsip netralitas dan tetap setia kepada negara, siapapun pemimpinnya. Saya juga ingin menyampaikan beberapa pesan penting untuk menjadi pedoman, yaitu:

1. Perkuat Solidaritas dan Kerja Sama KORPRI: Jadikan KORPRI simbol persatuan, kolaborasi, dan stabilitas nasional melalui kerja sama dengan seluruh komponen bangsa.

2. Dorong Inovasi dan Efisiensi: Utamakan pelayanan cepat, hemat, dan transparan melalui teknologi digital dan E-Government.

3. Perkuat Integritas dan Disiplin: Tunjukkan integritas tinggi, disiplin, dan patuh hukum di setiap lini pelayanan.

4. Pastikan Akses Pangan Sehat: Bantu penyediaan pangan bergizi bagi kelompok rentan.

5. Dukung Ketahanan Energi: Transisi ke energi terbarukan, kurangi impor, dan tingkatkan efisiensi.

6. Turunkan Kemiskinan: Kolaborasikan program pengentasan kemiskinan dengan kementerian terkait.

7. Jaga Netralitas dan Loyalitas: ASN tetap netral dalam politik, setia kepada kepentingan rakyat dan bangsa.

“DIRGAHAYU KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA. KORPRI MAJU TERUS”. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.”

Pemkot Bandung Komitmen Amankan Seluruh Aset Kebun Binatang Bandung

BANDUNG, Prolite – Kasus dugaan penyalahgunaan lahan Kebun Binatang Bandung yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) kini memasuki babak baru. Sebelumnya, Kejati Jawa Barat telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yaitu S dan RBB.

Lahan Kebun Binatang Bandung yang terletak di Jalan Kebun Binatang No. 6 dengan luas sekitar meter persegi dan di Jalan Kebun Binatang No. 4 seluas 285 meter persegi merupakan aset milik Pemerintah Kota Bandung yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) model A pada tahun 2005.

Atas hal tersebut, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara menyampaikan, kasus ini telah melalui serangkaian pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

“Kasus ini sudah cukup lama diperiksa oleh BPK dan Kejati. Beberapa tahapan pemeriksaan telah dilakukan hingga akhirnya diperoleh bukti-bukti yang menguatkan untuk menetapkan tersangka. Ini juga merupakan langkah Pemkot untuk mengamankan seluruh aset yang ada, mengingat banyak pihak yang tidak patuh dalam pemanfaatan aset tersebut,” ujarnya, di sela-sela peninjauan TPS di Kelurahan Pasir Kaliki, Rabu 27 November 2024.

Ia menyebut, Pemkot Bandung juga bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengoptimalkan pengelolaan aset-aset daerah yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal.

Sebagai informasi, Sejak 30 November 2007, lahan Kebun Binatang Bandung tersebut dimanfaatkan oleh Yayasan Margasatwa Tamansari Bandung melalui perjanjian sewa-menyewa.

Namun, perjanjian tersebut telah berakhir tanpa ada perpanjangan. Yayasan Margasatwa Tamansari tetap menggunakan lahan Kebun Binatang Bandung tersebut tanpa menyetor hasil sewa ke kas daerah Pemerintah Kota Bandung.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, mengungkapkan, akibat tindakan para tersangka, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp 25 miliar.

Kerugian tersebut terdiri dari nilai sewa tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta perjanjian sewa lahan yang dilakukan tersangka S pada tahun 2022 senilai Rp 16 miliar. Selain itu, terdapat penerimaan uang sewa sebesar Rp 5,4 miliar dari John Sumampauw dan pembayaran PBB untuk tahun 2022 hingga 2023 sebesar Rp 3,5 miliar.

Kedua tersangka telah diperiksa selama enam jam pada 25 November 2024 dan langsung ditahan untuk 20 hari ke depan, hingga 14 Desember 2024. Mereka dikenakan Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang yang sama.

Kirmir Jebol di TPU Cikutra, Pemkot Bandung Gerak Cepat

BANDUNG, Prolite – Hujan lebat yang mengguyur Kota Bandung, Rabu (27/11) siang mengakibatkan kirmir jebol di beberapa lokasi di TPU Cikutra, yakni di Blok D dan Blok F. Jebolnya kirmir tesebut diakibatkan meluapnya air di Anak Sungai Cidurian.

Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Infrastruktur, dan Tata Ruang (Disciptabintar), Bambang Suhari, memastikan, tidak ada jenazah yang hanyut terbawa arus dalam insiden tersebut.

Kerusakan kirmir tercatat pada beberapa titik di TPU Cikutra:

– Blok D sebelah Timur: 36 meter
– Blok D sebelah Barat: 21 meter
– Blok F sebelah Barat: 34 meter

Sebanyak 20 makam terdampak, petugas Disciptabintar sigap mengevakuasi dua jenazah ke tempat yang lebih aman di Blok E3. Sementara itu, 18 makam yang rentan TPU Cikutra akan dipindahkan pada Kamis 28 November 2024.

Tim Disciptabintar, bersama Camat Cibeunying Kaler, Suardi, langsung meninjau lokasi kejadian. Bambang menyebutkan, langkah-langkah evakuasi sudah dilakukan, namun proses selanjutnya harus menunggu cuaca membaik.

“Kami langsung turun ke lapangan untuk mengamankan area yang terdampak. Dua jenazah yang terkena gerusan air telah dievakuasi, dan 18 makam lainnya akan dipindahkan besok pagi untuk menghindari risiko kerusakan lebih lanjut,” kata Bambang.

Ia juga telah berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) untuk memperbaiki kirmir yang rusak, terutama di area belokan sungai yang paling rentan tekanan arus air.

Proses pemindahan makam akan dilanjutkan oleh petugas TPU Cikutra, Kamis pagi. Bambang juga memastikan bahwa pihaknya akan terus memantau situasi, terutama jika hujan lebat kembali terjadi.

Bambang mengimbau kepada ahli waris makam terdampak agar memahami langkah darurat yang diambil pemerintah.

“Kami mohon pengertian dari para ahli waris. Pemindahan ini dilakukan untuk menjaga keamanan jenazah. Mekanisme birokrasi memerlukan waktu, sehingga kami langsung bertindak untuk menghindari kerusakan lebih parah,” ujarnya.

Bambang menyebut, Pemkot Bandung terus berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat dan menjaga keamanan lingkungan TPU serta kenyamanan masyarakat.

Pegawai RSHS Terbantu Dengan Adanya TPS Khusus

BANDUNG, Prolite – Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kota Bandung berjalan lancar, Rabu 27 November 2024. Salah satunya, berkat hadirnya TPS Khusus di sejumlah tempat.

Di Kota Bandung terdapat 10 TPS Khusus. Salah satunya di Rumah Sakit Hasan Sadikin (TPS 901) Jalan Pasteur Kota Bandung.

Di TPS 901 ini terdapat 139 pemilih, diantaranya 80 laki – laki dan 59 perempuan.

Hadirnya TPS Khusus di RSHS itu mampu membantu para pegawai rumah sakit, mulai dari perawat, dokter, cleaning service hingga petugas lainnya untuk menggunakan hak pilihnya.

Sehingga ketika sedang melaksanakan tugas, masih bisa untuk menyempatkan untuk mencoblos pilihannya 5 tahun kedepan.

Salah satu pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, Ridwan Cahya Sunardi mengaku sangat terbantu dengan adanya TPS Khusus di Rumah Sakit.

“Senang, soalnya saya sambil kerja juga jadi dekat bisa nyoblos disini,” tuturnya usai melaksanakan hal pilihnya di RSHS Bandung.

Baginya dengan adanya TPS Khusus mobilitas sebagai perekam medis di RSHS sangat membantu dan mempermudah akses untuk mencoblos.

“Sangat terbantu ini, jadi tidak usah pulang dulu, bolak – balik, dengan adanya TPS Khusus gini memberikan kemudahan,” ungkapnya.

Ia berharap pemimpin Kota Bandung yang terpilih memberikan dampak positif bagi Kota Bandung. Soal infrastruktur dan transportasi menjadi acuan penting untuk cepat dibenahi.

“Insyaallah yakin dengan pilihan saya ini. Saya harap untuk Kota Bandung bisa lebih nyaman dengan membenahi infrastruktur dan transportasi,” katanya.

“Diutamakan infrastruktur seperti jalan, terus macet dan banjir. Saya harap ini bisa dibenahi dengan cepat,” tambahnya.

Di tempat yang sama, warga lainnya, Purwana Noorpitra berharap pemimpin Kota Bandung saat ini bisa lebih memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

“Saya harap Wali Kota yang terpilih bisa lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi Kota Bandung mana saja yang perlu diperhatikan, ” ungkapnya.