Prolite – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 telah disetujui DPRD Kota Bandung. Hal itu diputuskan melalui Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan ke-2 Tahun Sidang ke-1 2024-2025 di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa 26 November 2024.

Penetapan Raperda APBD T.A. 2025 menjadi Perda ditandai dengan penandatangan nota kesepakatan antara Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara bersama Pimpinan DPRD Kota Bandung.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris DPRD sebagai Sekretaris bukan Anggota pada Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, Salman Fauzi membacakan Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Bandung atas Pembahasan APBD Tahun 2025

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RAPBD 2025. Tema pembangunan tahun 2025 adalah Peningkatan daya saing perekonomian dan infrastruktur kota yang inklusif didukung dengan SDM dan pemerintahan yang andal.

Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2025 yaitu:
1. Daya saing perekonomian yang inovatif dan berkelanjutan.
2. Infrastruktur kota yang inklusif, terintegrasi, dan mendukung kelayakhunian dengan pembiayaan kolaboratif.
3. Sumber daya manusia yang kompetitif sebagai pilar pembangunan kota.
4. Pemerintahan andal dan transparan untuk pelayanan publik berkualitas.

Sedangkan, struktur RAPBD 2025 terdiri dari postur anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp7,567 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4,119 triliun dan Pendapatan Transfer sebesar Rp3,448 triliun.
Adapun Kebijakan pendapatan difokuskan pada:
– Optimalisasi pajak daerah.
– Peningkatan retribusi.
– Pemanfaatan aset daerah.
– Penerapan teknologi informasi.
– Penyusunan kebijakan probisnis.
– Penguatan kerja sama dengan swasta.
– Optimalisasi kinerja BUMD.

2. Belanja Daerah
Belanja daerah sebesar Rp7,882 triliun. Apabila dibandingkan antara komponen pendapatan dan belanja terdapat defisit sebesar Rp315 miliar. Defisit ini telah diseimbangkan melalui pembiayaan netto sebesar Rp315 miliar.

Belanja yang disepakati mencakup sektor:
1. Kesehatan: terdiri dari 4 program dengan anggaran Rp794 miliar.
2. Pendidikan: terdiri dari 3 program dengan anggaran Rp937 miliar.
3. Infrastruktur: terdiri dari 12 program dengan anggaran Rp805 miliar.
4. Perekonomian: terdiri dari 24 program dengan anggaran Rp124 miliar.
5. Lingkungan Hidup: terdiri dari 10 program dengan anggaran Rp370 miliar.

Sementara itu, penyampaian pendapat akhir Wali Kota Bandung disampaikan, A. Koswara secara tertulis.

Sebelumnya, pada jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi terkait Raperda APBD T.A 2025, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara memberikan tanggapan pemerintah terhadap isu-isu strategis mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta pengelolaan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital.

“Rancangan APBD 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun Anggaran 2024-2026 yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan kota,” jelasnya.

Ia mengatakan, pada sektor pendidikan, Pemerintah Daerah Kota Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui pelatihan bagi tenaga pendidik serta pemerataan sarana pendidikan.

Selain itu, di sektor kesehatan, langkah-langkah konkret dilakukan dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, baik di Puskesmas maupun rumah sakit. Selain itu, program Universal Health Coverage (UHC) juga menjadi prioritas untuk menjamin akses kesehatan bagi masyarakat.

Koswara juga menjelaskan, dalam hal pendapatan daerah, pemerintah berkomitmen untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Pemkot Bandung akan melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk optimalisasi pajak.

Salah satunnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pemungutan pajak, salah satunya melalui alat pencatat transaksi yang dapat mengurangi kebocoran pendapatan.

Koswara menyatakan, pada aspek infrastruktur, pemerintah berupaya menyelesaikan permasalahan seperti banjir dan kemacetan lalu lintas melalui program pembangunan kolam retensi, pemeliharaan jalan, serta pembangunan dan pemeliharaan tanggul.

Terkait pertumbuhan ekonomi lokal, Koswara menjelaskan, pemerintah akan terus mendorong pemberdayaan UMKM melalui program pendampingan usaha mikro dan fasilitas pemasaran.

Prolite – Kali pertama dalam sejarah pimpinan DPRD seorang wanita. Hal ini kata Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi karena Kota Bandung sangat peduli terhadap perempuan.

“Ini sejarah loh, baru sekarang Bandung pimpinannya itu seorang wanita, ini menunjukkan Bandung sangat peduli kepada perempuan,” ujar Asep usai mengikuti siding paripurna sumpah jabatan Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung, Senin (26/11/2024).

Disinggung canggung saat harus berkerjasama dengan wakil pimpinan gender perempuan, Asep menampiknya. Malah kata Asep Kota Bandung ini kota modern, kota metropolitan.

Lengkapnya kepemimpinan ini diharapkan menjadi sarana bagaimana peran-peran dari DPRD itu semakin optimal, juga mendukung program-program visi misi pimpinan definitive Kota Bandung kedepan.

“Ya sebagaimana ketentuan, seorang ketua dan tiga wakil ini menjadi tenaga buat kami untuk bagaimana kerja-kerja di DPRD semakin optimal apalagi tantangan Bandung sekarang terdekat ada pilkada tentu nanti ada pimpinan definitif,” jelasnya.
Rieke Suryaningsih sendiri setelah disumpah sebagai wakil ketua DPRD mengaku bangga.

“Terima kasih kepada partai yang telah memberi kepercayaan , mudah-mudahan saya bisa menjaga kepercayaan ini, semoga amanah, berintegritas dan saya juga berdoa semoga saya selalu ada dalam lindungan Allah SWT,” ucapnya seraya mengatakan sempat deg-deg an alias gerogi.

“Tentu deg degan, saya memaknai tiap kata-kata nya, dibuat terharu. Saya ingin berbuat sebaik-baiknya sebagai wakil rakyat ingin memakmurkan atau mensejahterakan masyarakat Kota Bandung sebagai mediator atau mudah-mudahan bisa membuat perda atau peraturan yang berpihak kepada masyarakat untuk kemakmuran masyarakat,” ungkap Rieke.

Rieke bersyukur pimpinan dewan lainnya siap bekerjasama.

“Saya tidak canggung karena sebelumnya berbarengan dengan pak Asep di Komisi B, dengan pak Toni sebelumnya sudah kenal, apalagi pak Edwin berapa periode bareng. Saya disini karena Ketua DPC PDIP mendorong saya dan meminta saya lebih mengaspirasi perempuan di Kota Bandung. Dan saya dinilai sudah lama menjadi ketua fraksi PDIP partai terkendali, semua tidak belok kanan kiri jadi kepercayaan itu saya jaga,” tutupnya.

Sementara itu Ketua DPC PDI Perjuangan Andri Gunawan, mengatakan memilih Rieke jadi Wakil Ketua DPRD III dalam konteks pengarus utamaan gender, PDI Perjuangan adalah partai yang pertama kali dalam sejarah Indonesia melahirkan presiden perempuan.

“Sekarang sepanjang 214 tahun kota ini berdiri baru sekarang perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi pimpinan DPRD, tapi jadinya bu Rieke bukan semata-mata karena perempuan, tapi bu Rieke adalah perempuan yang bisa membuktikan bahwa memiliki kapasitas untuk menjadi pimpinan DPRD,” ujarnya.

Prolite – Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara, mengajak seluruh warga Kota Bandung untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan berlangsung besok. Ajakan ini disampaikan dalam apel gabungan pengamanan Pilkada, Selasa 26 November 2024.

Dalam sambutannya, A. Koswara meyakinkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan masa depan Kota Bandung.

“Kami memohon kepada seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang datang hanya lima tahun sekali ini. Memberikan hak suara adalah bentuk tanggung jawab personal terhadap kemajuan Kota Bandung,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, Pilkada adalah momen strategis untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi kota ini.

“Hari ini, kita menunjukkan komitmen terhadap Kota Bandung dan pelaksanaan Pilkada agar diperoleh hasil yang baik, keren, serta mampu memberikan arah yang lebih baik untuk masa depan kota ini,” tambahnya.

Koswara memastikan, persiapan teknis Pilkada di Kota Bandung telah berjalan sesuai rencana. Logistik pemilu sudah disiapkan, dan tempat pemungutan suara (TPS) telah siap digunakan. Sebagai langkah antisipasi bencana, seperti hujan, sekolah-sekolah telah dipersiapkan sebagai lokasi alternatif.

“Kegiatan hari ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk menyongsong kegiatan besok, yaitu hari pencoblosan. Insyaallah, dengan semua instrumen dan perangkat yang sudah disiapkan, kita optimis dan selalu berdoa agar semuanya berjalan dengan kondusif, aman, dan lancar,” jelasnya.

Untuk menjamin kelancaran dan keamanan Pilkada, personel gabungan terdiri dari berbagai elemen, seperti aparat keamanan, Satpol PP, tenaga kesehatan, dan ASN Kota Bandung siaga pada pelaksanaan Pilkada pada 27 November nanti.

“Dari jajaran Puskesmas, kami telah menyiapkan sekitar 80 tenaga kesehatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan,” ungkap Koswara.

Sebagai penutup, Koswara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan Pilkada. Dengan kesiapan yang matang dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat, Pemkot Bandung optimis menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 secara aman, lancar, dan damai. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk memilih pemimpin yang akan membawa kemajuan bagi Kota Bandung.

“Terima kasih atas komitmen dan kerja kerasnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membuahkan hasil terbaik untuk Kota Bandung ke depan,” tutupnya.

Apel Gabungan Pengamanan Pilkada 2024 diikuti personel dari TNI/Polri, serta jajaran Pemerintah Kota Bandung.

Prolite – Sebanyak 14 pelanggar Peraturan Daerah Kota Bandung menjalani Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Kota Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Jumat 22 November 2024.

Para pelanggat disidang setelah dijaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung karena diduga melanggar sejumlah aturan.

Ada pun Sidang Tipiring ini mencakup dua jenis pelanggaran:

1. Berdagang di Tempat Terlarang
Pelanggaran dilakukan di beberapa lokasi, seperti Jalan Otto Iskandardinata, Taman Kaca, Jalan A.H. Nasution, Jalan Diponegoro, dan Jalan Soekarno-Hatta. Sepuluh orang terdakwa terbukti melanggar Pasal 55 juncto Pasal 21 ayat (1) huruf f Perda No. 9 Tahun 2019.

2. Membuang Sampah Sembarangan
Pelanggaran ini terjadi di Jalan Kiara Condong dan Jalan Rereongan Sarupi, Ciumbuleuit. Empat orang terdakwa terbukti melanggar Pasal 55 juncto Pasal 19 ayat (1) huruf e Perda No. 9 Tahun 2019.

Total 14 terdakwa menjalani proses sidang yustisi dengan sanksi berupa denda dan kurungan subsider. Penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar dan menjaga ketertiban umum di Kota Bandung.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah personel dari berbagai pihak, antara lain: Satpol PP Kota Bandung, termasuk PPNS dan pejabat terkait, tiga personel dari Pengadilan Negeri Bandung, dan satu eksekutor dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Sidang Tipiring ini berlangsung tertib hingga selesai pada pukul WIB, dengan dokumentasi lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pemkot Bandung Berikan Hibah Bantuan Partai Politik

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyerahkan hibah bantuan keuangan Partai Politik (Parpol) Tahun Anggaran 2024.

Bantuan keuangan diberikan kepada Parpol yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.

Bantuan diserahkan langsung oleh Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara kepada masing-masing perwakilan Parpol yang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima, di Pendopo Kota Bandung, Jumat 22 November 2024.

Sebagai informasi, hibah bantuan tahap 1 berjumlah Rp. dan hibah bantuan tahap 2 berjumlah Rp. .

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asep Saeful Gufron, Ketua KPU Kota Bandung, Khoirul Anam, Ketua Bawaslu Kota Bandung, Dimas Aryana Iskandar, Para Kepala OPD dan Para Ketua Partai Politik.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, Bambang Sukardi mengatakan, hibah bantuan kepada partai politik di Kota Bandung merupakan hasil pemilu tahun 2024 untuk DPRD kota Bandung.

“Ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bandung mendukung partai politik sebagai elemen penting dalam demokrasi di Kota Bandung,” kata Bambang.

Dasar pelaksanaan kegiatan yaitu Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Permendagri nomor 78 tahun 2020 tentang Pedoman Tata Penghitungan Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi pengajuan penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.

Didukung dengan Peraturan Wali Kota Bandung nomor 44 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024. Selain itu, tertuang juga dalam Keputusan Wali Kota Bandung nomor 210 dari BKBP tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Angka Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD daerah kota Bandung periode 2024-2029 yang merupakan hasil pemilihan umum tahun 2024.

“Maksud dari kegiatan ini untuk mendukung partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” bebernya.

“Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan politik, membantu partai politik dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik kepada warga masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat,” imbuhnya.

Berikut ini rincian dana hibah yang diterima masing-masing partai politik:

1. PKS =
2. Gerindra =
3. Golkar =
4. PDIP =
5. Nasdem =
6. PKB =
7. Demokrat =
8. PSI = .

14 Pelanggar Perda Disidang Tipiring

BANDUNG, Prolite – Sebanyak 14 pelanggar Perda Kota Bandung menjalani Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Kota Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Jumat 22 November 2024.

Para pelanggar Perda disidang setelah dijaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung karena diduga melanggar sejumlah aturan.

Ada pun Sidang Tipiring ini mencakup dua jenis pelanggaran:

1. Berdagang di Tempat Terlarang
Pelanggaran dilakukan di beberapa lokasi, seperti Jalan Otto Iskandardinata, Taman Kaca, Jalan A.H. Nasution, Jalan Diponegoro, dan Jalan Soekarno-Hatta. Sepuluh orang terdakwa terbukti melanggar Pasal 55 juncto Pasal 21 ayat (1) huruf f Perda No. 9 Tahun 2019.

2. Membuang Sampah Sembarangan
Pelanggaran ini terjadi di Jalan Kiara Condong dan Jalan Rereongan Sarupi, Ciumbuleuit. Empat orang terdakwa terbukti melanggar Pasal 55 juncto Pasal 19 ayat (1) huruf e Perda No. 9 Tahun 2019.

Total 14 terdakwa menjalani proses sidang yustisi dengan sanksi berupa denda dan kurungan subsider. Penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar dan menjaga ketertiban umum di Kota Bandung.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah personel dari berbagai pihak, antara lain: Satpol PP Kota Bandung, termasuk PPNS dan pejabat terkait, tiga personel dari Pengadilan Negeri Bandung, dan satu eksekutor dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Sidang Tipiring ini berlangsung tertib hingga selesai pada pukul WIB, dengan dokumentasi lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban.

BANDUNG, prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyambut positif inisiasi program uji coba orang tua asuh untuk makan bergizi gratis yang diusung oleh GOTO.

Pada audiensi yang berlangsung di Balai Kota Bandung, Senin 18 November 2024, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, menerima laporan program tersebut dari Regional Head Government Relationship GOTO, Rully Rinaldi.

Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI, Prabowo Subianto untuk mempromosikan makan bergizi gratis bagi siswa sekolah, dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak.

Program uji coba telah berlangsung di 13 kabupaten/kota, termasuk Kota Bandung, yang menjadi salah satu lokasi pelaksanaannya pada periode 26 Agustus hingga 15 November 2024.

Di Kota Bandung, program ini berhasil menyediakan paket makan bergizi gratis dengan melibatkan mitra driver. Empat sekolah dasar yang terpilih sebagai lokasi uji coba adalah SDN 205 Neglasari, SDN 173 Neglasari, SDN 042 Gambir, dan SDN 150 Gatot Subroto. Total siswa penerima manfaat mencapai lebih dari anak.

Pemilihan sekolah berdasarkan kedekatan dengan puskesmas dan restoran, serta kriteria sebagai sekolah Adiwiyata.

“Pelaksanaan program ini juga melibatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan gizi dan sanitasi makanan sesuai standar, serta kerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH),” jelas Rully.

Program ini masih berlanjut di dua sekolah, yaitu SDN 205 Neglasari dan SDN 173 Neglasari, hingga 14 Desember 2024, dengan cakupan sekitar 750 siswa.

Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, menyampaikan apresiasi atas inisiasi GOTO dan menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah daerah.

“Kita perlu memastikan bentuk dukungan dari daerah, apakah dalam distribusi, bahan baku, atau lainnya. Selain itu, pengelolaan sampah dan edukasi restoran terkait standarisasi gizi juga menjadi perhatian,” ujarnya.

Hasil dari program ini akan menjadi bahan evaluasi dan asesmen oleh dinas terkait.

“Kami menyambut baik program ini dan akan terus memberikan dukungan penuh. Saya berharap program ini memberikan manfaat besar bagi anak-anak kita di Kota Bandung,” ungkapnya.

BANDUNG, Prolite – Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara memastikan tidak ada korban jiwa akibat ambruknya tanggul penahan atau kirmir di bibir Sungai Citepus di Jalan Industri Dalam, Kecamatan Cicendo. Insiden ini terjadi pada Minggu 17 November 2024 lalu akibat hujan deras yang mengguyur Kota Bandung.

Koswara menyampaikan, tanggul yang ambruk segera diperbaiki oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

“Tanggulnya akan dibangun ulang oleh BBWS menggunakan dana darurat yang dimiliki BBWS. Pemerintah Kota Bandung akan membantu proses pembersihan area yang terdampak,” ujar Koswara di lokasi, Senin 18 November 2024.

Selain perbaikan tanggul, pemerintah juga mengidentifikasi potensi kerusakan serupa di area lain sepanjang Sungai Citepus.

“Kita identifikasi lokasi-lokasi yang rawan runtuh untuk dimasukkan ke dalam program mitigasi bencana,” tambahnya.

Sebanyak 16 kepala keluarga (KK) yang tinggal di sekitar lokasi sudah dievakuasi. Empat KK langsung terdampak akibat runtuhnya tanggul. Sedangkan 12 KK lainnya dipindahkan sebagai langkah antisipasi jika terjadi keruntuhan susulan.

“Kami sedang mencarikan tempat pengungsian yang lebih layak dan bisa digunakan dalam waktu yang cukup lama,” jelas Koswara.

Saat ini, warga sementara ditempatkan di beberapa lokasi, seperti sekolah dasar (SD), Posyandu, dan rumah susun (Rusun). Pemerintah Kota Bandung memastikan kebutuhan dasar warga yang mengungsi tetap terpenuhi selama masa relokasi.

Perbaikan tanggul oleh BBWS direncanakan mulai dilaksanakan bulan ini. Selain memperbaiki tanggul, warga yang tinggal di sekitar bibir sungai diimbau untuk mundur dari area sepadan sungai sesuai aturan yang berlaku.

“Tanggul akan dibangun ulang oleh BBWS, dan rumah-rumah di sekitar lokasi harus dikosongkan untuk memastikan keamanan,” kata Koswara.

Menurut aturan, wilayah sepadan sungai di Kota Bandung harus memiliki jarak minimal tiga meter dari bibir sungai. Hal ini penting untuk evakuasi dan pengamanan tanggul.

“Jika beban tanggul berasal dari samping, masih kuat, tapi kalau dari atas seperti rumah atau bangunan, pasti tidak akan tahan, kecuali tanggulnya terbuat dari beton,” jelasnya.

Koswara juga mengingatkan warga untuk selalu waspada, terutama saat memasuki musim hujan, mengingat potensi bencana yang bisa terjadi di sekitar wilayah aliran sungai.

Ini Fokus Rapat DPRD Kota Bekasi dengan Jajaran KPU Jelang Pilkada 2024

BEKASI, Prolite – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, menyelenggarakan rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi.

Rapat dengan jajaran KPU tersebut, dilaksanakan untuk membahas Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.

Informasi yang dapat, rapat itu dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi beserta jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi.

Dalam pembahasan tersebut, fokus pada berbagai aspek diantaranya :

– Persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
– Memastikan terselenggaranya pesta demokrasi yang aman.
– Memastikan terselenggara dengan tertib dan sukses di Kota Bekasi.

Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda mengatakan, rapat dengan Komisi Pemilihan Umum tersebut dilakukan guna memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar.

“Karena kita ketahui bersama Bawaslu dan juga KPU Kota Bekasi memegang peran penting dalam penyelenggaraan, untuk itu kami meminta bisa menjaga kondusifitas Kota Bekasi,” kata Rizki Topan Topananda saat dikutip, Jumat (15/11/2024).

Diharapkan hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi I DPRD Kota Bekasi dengan Komisi Pemilihan Umum, dapat menjadi langkah awal untuk suksesnya Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi 2024.

Longsor Akibat Pergeseran Tanah, 3 Rumah Hancur

BANDUNG, Prolite – Akibat pergeseran tanah atau longsor, dua rumah di Jalan Industri Dalam, RT 8/8, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung amblas. Sedikitnya 32 warga sekitar dievakuasi ke tempat aman menghindari longsor lanjutan.

Sekertaris RT Yopi Setiawati (50) menyampaikan saat kejadian pukul WIB, sebenarnya sebagian warga pria dewasa tengah melakukan kerja bakti di anak sungai Citepus. Tetiba seorang warga merasakan ada getaran atau pergesaran tanah.

“Saat itu juga suami saya dan beberapa bapak-bapak yang lain naik sambal mau memindahkan motor, nah saat itu juga terdengar suara bangunan jatuh dan suami saya juga jatuh hingga ada luka lecet sedikit,” jelas Yopi saat ditanya wartawan, Minggu (17/11/2024).

Kejadian yang tiba-tiba itu tidak diketahui penyebab pastinya apa, hanya saja tanh bangunan tersebut terus longsor bahkan hingga siang hari masih terjadi jatuhan-jatuhan bangunan hingga suaranya cukup membuat kaget warga yang tengah evakuasi.

Keluarga yang dievakuasi kata Yopi ada sebanyak 32 jiwa, di antaranya 3 keluarga dari yang rumahnya hancur, yakni keluarga bu Wiwin, pak Dede Sumpena, dan pak Ujang Sutisna. Sementara ini dievakuasi ke SD Industri tak jauh dari lokasi kejadian.

“Ya kerugian satu rumah sekitar Rp 50 juta ya, dan yang satu itu bangunannya baru,” jelasnya.

Yopi dan para korban longsor sangat berharap perbaikan kirmir atau benteng segera dilakukan pasalnya khawatir saat hujan terjadi Kembali longsor dan akibatnya korban semakin banyak.

“Ini saja yang dievakuasi 32 jiwa karena rumah di belakang rumah rusak itu khawatir kena dampak. Bahkan pernah disini hujan hingga banjir mencapai kepala orang dewasa. Makanya kami berharap segera diperbaiki,” harap Yopi.

Pantauan di lapangan, warga berkerumun di lokasi kejadian longsor, sebagian tengah membantu mengangkut barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Sementara petugas kepolisian terus berjaga-jaga dan memasang garis agar warga tidak banyak yang keluar masuk wilayah tersebut terutama di jembatan Industri akses keluar masuk jalan.

Anggota Tagana dan TNI pun tampak berada di lokasi melakukan evakuasi awal, guna antisipasi terjadi longsoran kembali. Sementara itu kondisi salah satu rumah tampak porak-poranda bahkan bangunan dan barang-barangnya berjatuhan masuk ke sungai tersebut.