Apel Senin Pagi, Pj. Wali Kota Bekasi Berikan Apresiasi Bagi Calon PPPK dengan Nilai Ujikom Tertinggi

KOTA BEKASI, Prolite – Di hari Senin pagi (13/01) Apel Rutin Aparatur di Lingkungan Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menyerahkan apresiasi kepada 4 (empat) orang calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berhasil meraih nilai Uji Kompetensi tertinggi.

Adapun 4 (empat) orang tersebut adalah:
1. Rafida Meisari Djufri dengan total nilai 661;
2. Eka Setyaningsih dengan total nilai 597;
3. Agung Mugi Rahayu dengan total nilai 597; dan
4. Qonita dengan total nilai 532.

Masing-masing diapresiasi dengan diberikan Uang Pembinaan sebesar 1 Juta Rupiah yang menurut Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, “ini merupakan wujud kebanggaan kami kepada para calon PPPK atas perjuangannya menjadi yang terbaik, namun bukan berarti yang lainnya tidak berkompeten, selamat dan sukses kepada seluruh calon PPPK yang dinyatakan lulus ke tahap selanjutnya, tetap semangat dan semoga selalu diberikan kemudahan sampai proses akhir,” tegasnya dalam amanatnya.

Selain pemberian apresiasi kepada 4 (empat) orang calon PPPK, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, juga menyerahkan penghargaan dari Provinsi Jawa Barat kepada Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi atas inisasinya dalam mencanangkan dan meluncurkan Immigration Lounge yang menjadi pertama kalinya hadir di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Terakhir, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad berpesan, “dengan semangat awal tahun 2025, terus tanamkan komitmen untuk senantiasa bekerja secara professional, dan terus tingkatkan kinerja agar segala prestasi yang telah didapat sebelumnya dapat terus ditorehkan dan bahkan mendapatkan yang lebih,” tutupnya.

DPRD Jawa Barat Berharap Janji Politik Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan Terealisasi

KOTA BANDUNG, Prolite – Pembangunan yang berkesinambungan atau berkelanjutan dengan lingkungan hidup menjadi salah satu harapan DPRD Jawa Barat kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.

“Berkaitan dengan pembangunan. Saya berharap pembangunan yang dilakukan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan, pembangunan yang berkelanjutan dengan lingkungan hidup atau bisa menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan lingkungan hidup,” harap Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa, Kota Bandung, Jumat (10/1/2025).

Pihaknya pun berharap janji-janji politik Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan bisa terealisasi selama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jabar. Janji politik tersebut salah satunya bisa menyelesaikan sejumlah masalah seperti persoalan air bersih, ketersediaan sekolah, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya dalam 2 tahun.

“Janji kampanye itu pasti akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan akan direalisasikan. Saya pun mengapresiasi apa yang menjadi salah satu fokus Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan yaitu soal kebijakan tata ruang di Jawa Barat,” kata dia.

Tak hanya harapan, Buky Wibawa pun menyampaikan selamat atas penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 kepada Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.

“Kita (DPRD Jawa Barat) mengucapkan selamat atas penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 kepada Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Setelah penetapan kita akan merespon cepat untuk segera disampaikan kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri RI untuk pelantikannya,” tambahnya.

Untuk diketahui Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi ditetapkan menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna Jumat malam (10/1/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan dan MQ Iswara. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pelantikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Diundur, Begini Tanggapan DPRD Jawa Barat

KOTA BANDUNG, Prolite – DPRD Provinsi Jawa Barat berharap pelantikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 tidak diundur di bulan Maret, tetapi tetap di 7 Februari 2025.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa usai rapat paripurna penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih yang dilaksanakan di Jumat malam (10/1/2025).

Menurut Buky Wibawa, sebenarnya tidak hanya Provinsi Jawa Barat yang menginginkan pelantikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 dilaksanakan sesuai jadwal, tetapi hampir di semua provinsi.

Pelantikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2030 tidak harus menunggu selesainya semua sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA), karena jumlah gugatan sengketa sedikit

“Seperti yang disampaikan calon Gubernur Jawa Barat Pak Dedi Mulyadi, yang mengajukan sengketa PILKADA sangat sedikit jumlahnya. Jadi kalau misalnya tidak ada masalah (sengketa PILKADA) seperti di Jawa Barat. Seharusnya kita bisa tetap melaksanakan pelantikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 di Februari,” kata Buky Wibawa.

Hal senada disampaikan oleh calon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berharap pelantikan tidak harus menunggu sidang sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi selesai, karena jumlah yang tidak bersengketa lebih banyak dari yang bersengketa.

“Ini bukan harapan personal saja, tapi harapan warga yang sudah menitipkan amanah agar kita bekerja dengan cepat,” kata Dedi Mulyadi.

Untuk diketahui DPRD Jawa Barat menggelar rapat paripurna penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih yang dilaksanakan pada Jumat malam (10/1/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan dan MQ Iswara. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

DPRD Jawa Barat Gelar Rapat Paripurna Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Terpilih

KOTA BANDUNG, Prolite – Rapat paripurna penetapan pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa mengatakan, DPRD Provinsi Jawa Barat telah menerima surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat Nomor 3/PL/ tanggal 9 Januari 2025. Hal penyampaian usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih melalui rapat paripurna.

Dalam surat KPU Provinsi Jawa Barat tersebut telah melampirkan keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030 yang intinya menetapkan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat periode 2025-2030 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024.

Selanjutnya jelas Buky Wibawa, dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 101, DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada presiden melalui menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

Kemudian memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 160 antara lain; menyebutkan pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih dilakukan berdasarkan penerapan pasangan calon terpilih oleh KPU Provinsi yang disampaikan oleh DPRD kepada Presiden Melalui Dalam Negeri.

Selanjutnya dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tanggal 6 September 2024, tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional 2024 sebagai Implikasi dari Ketentuan tersebut di atas.

“Maka DPRD Provinsi mengumumkan hasil keputusan KPU Provinsi Jawa Barat dalam rapat paripurna pengumuman penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih. Sebelum disampaikan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri,” jelas Buky Wibawa.
“Demikian kami telah mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih dihadapan rapat paripurna DPRD. Untuk itu kami akan menindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Di tempat yang sama calon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap pelantikan tidak harus menunggu sidang Mahkamah Konstitusi selesai, karena jumlah yang tidak bersengketa lebih banyak dari yang bersengketa.

“Ini bukan harapan personal saja, tapi harapan warga yang sudah menitipkan amanah agar kita bekerja dengan cepat,” kata Dedi Mulyadi.

Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung Terkait Pengumuman Hasil Penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Bandung Tahun 2025-2030

BANDUNG, Prolite – Pada rapat paripurna DPRD Kota Bandung terkait pengumuman hasil penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Kota Bandung periode tahun 2025-2030 di ruang sidang DPRD Kota Bandung, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menyampaikan beberapa poin penting yang harus dilakukan pasangan M Farhan-Erwin di 100 hari kerjanya.

Yang harus segera diselesaikan yang pertama masalah lingkungan, utamanya masalah sampah kemudian masalah kemacetan, ketiga kesehatan, keempat Pendidikan terutama terkait Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB).

“Dan satu hal yang menjadi harapan banyak warga kota Bandung untuk memutarkan kembali ekonomi kota Bandung yakni aktivasi kembali bandara Husein. Saya pikir itu penting menjadi prioritas lah, komunikasi dengan pusat, kenapa tidak daerah lain juga ada punya bandara seperti mirip Bandung Jawa Barat ini dan saya mendengar dari berbagai kalangan masyarakat berbagai lapisan juga berharap itu, karena memang yang sekarang bandara Kertajati itu kan ia satu jam perjalanan tapi persepsi public itu kan lumayan,” ucap Asep pada rapat paripurna, Jumat (10/1/2024).

Masih kata Asep, sejak Bandara Husein ditutup wisatawan dari daerah dan luar negeri berkurang lalu juga perputaran ekonomi terganggu.

Disinggung harus kah ada petisi agar Bandara Husein kembali dibuka, Asep menyampaikan cukup dialog dulu saja.

“Komunikasi dengan pemerintah pusat, toh ketika Bandung maju kan menguntungkan juga, kami di komisi C selalu terus menyampaikan bahkan juga sudah coba komunikasi juga dan mencoba terus lakukan berkomunikasi dengan pemerintah pusat, nanti dari eksekutif juga begitu dan harapan juga yang berkaitan, harapan semakin cepat semakin baik karena ditunggu tunggu,” bebernya.

Kegiatan rapat paripurna ini sendiri diakui Asep kegiatan mengajukan pengesahan wali kota terpilih oleh pimpinan DPRD ke Gubernur kemudian ke Kemendagri.

“Untuk pengesahan pengangkatan nanti fisik hari ini kirim ke gubernur nanti kemendagri, diusulkan pengesahan yang nanti waktunya menyesuaikan sesuai perpres, karena serentak,” tutupnya.

Sementara itu Danlandud Husein Sastranegara Kolonel Pnb Alfian, S.E enggan berkomentar keinginan TNI AU dibuka atau tetap ditutup bandara tersebut . Alfian hanya berharap terbaik untuk masyarakat, hanya saja selama ini bandara Husein tetap ada penerbangan untuk TNI AU.

DPRD Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Bogor Bahas Pengawasan Dewan terhadap Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan

KOTA BANDUNG, Prolite – DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor. Kunjungan kerja tersebut membahas mengenai pengawasan DPRD terhadap pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Samsul Hidayat menjelaskan, yang menjadi fokus pembahasan dalam kunjungan ini mengenai pengawasan DPRD terhadap sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Pengawasan terkait kebijakan eksekutif di sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Kami memberikan gambaran umum kebijakan yang telah dibuat Pemerintah Daerah Provinsi Jabar di sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, khususnya pengawasan DPRD,” jelas Samsul Hidayat.

Dalam pertemuan dibahas pula soal pentingnya sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Salah satunya peningkatan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan yang selama ini menjadi salah satu prioritas.

Selain itu kata Samsul Hidayat, dalam pertemuan disinggung terkait ketahanan pangan sebagai salah satu program nasional yang harus didukung oleh provinsi. Peran Provinsi Jawa Barat dalam ketahanan pangan lebih kepada penyedian infrastruktur pendukung seperti irigasi, pupuk dan bibit.

“Kami di provinsi lebih menyiapkan infrastrukturnya. Seperti halnya jika mau mencetak sawah, mana irigasinya? Kalau mau bercocok tanam, mana bibitnya? Itu yang kami fasilitasi,” katanya.

Samsul menambahkan, kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat kerja sama antara DPRD Kabupaten Bogor dengan DPRD Jawa Barat, dengan adanya kunjungan ini pula DPRD Jawa Barat menerima banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat DPRD Kabupaten Bogor.

Belum Memenuhi Target, DPRD Jawa Barat Dorong Peningkatan Realisasi Program Jabar Caang

KOTA CIMAHI, Prolite – DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong peningkatan realisasi program bantuan akses listrik kepada masyarakat miskin atau Program Jabar Caang lebih banyak lagi. Pasalnya dari target yang terealisasi baru .

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan saat berkunjung ke Kantor Cabang Dinas ESDM Kota Cimahi bersama Anggota Komisi IV dalam rangka evaluasi program kegiatan tahun 2024, dan rencana kerja tahun 2025, Selasa (7/1/2025).

“Perlu dikembangkan di program berikutnya, terutama soal Jabar Caang. Kita sepakat akan memperkuat Program Jabar Caang agar terealisasi lebih banyak lagi,” kata Iwan Suryawan.

Peningkatan realisasi Jabar Caang tentu akan berdampak pada kebijakan anggaran jelas Iwan Suryawan. DPRD Jawa Barat merencanakan penambahan anggaran untuk Program Jabar Caang.

Dalam kunjungan kerja tersebut, DPRD Jawa Barat pun mengapresiasi atas capaian kinerja Kantor Cabang Dinas ESDM Kota Cimahi dalam beberapa program kerja. Diharapkan Kantor Cabang Dinas ESDM Kota Cimahi bisa lebih baik kedepannya.

Untuk meningkatkan kinerja atau target program kerja tersebut, DPRD Jawa Barat akan mendukung terkait keberadaan Kantor Cabang Dinas ESDM Kota Cimahi yang saat ini menyewa menjadi kantor tetap.

“Kita juga harus support terkait dengan keberadaan Kantor Cabang Dinas ESDM Kota Cimahi, karena kantor ini statusnya masih sewa, dan kita berharap kedepanya bisa di anggarkan di tahun sekarang atau tahun berikutnya agar kantor ini bisa kita beli dan tidak menyewa lagi sehingga akan memperkuat produktivitas kinerja,” tegasnya. *

Kota Bekasi Raih Peningkatan Prestasi Dalam Evaluasi Penilaian SPBE Kemenpan Rb dan Evaluasi Kota Cerdas Kemenkomdigi RI

BEKASI, Prolite – Pada apel gabungan Senin pagi, 6 Januari 2025, Penjabat (PJ) Wali Kota Bekasi menyampaikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) beserta seluruh perangkat daerah atas capaian luar biasa dalam evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penilaian Kota Cerdas.

Dalam amanatnya, PJ. Wali Kota mengungkapkan kebanggaannya atas peningkatan nilai evaluasi SPBE Kota Bekasi yang menunjukkan lonjakan signifikan. Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), indeks SPBE Kota Bekasi meningkat dari 3,01 pada tahun 2023 menjadi 3,83 pada tahun 2024 dengan predikat sangat baik. Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, Kota Bekasi juga berhasil meraih posisi membanggakan dalam evaluasi Kota Cerdas oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Kemenkomdigi). Kota Bekasi mencatat peningkatan nilai evaluasi Kota Cerdas dari tahun-tahun sebelumnya, mencapai skor 3,60 pada (skala 1-4) pada tahun 2024. Capaian ini menempatkan Kota Bekasi di urutan ketiga tingkat kabupaten/kota se-Jawa Barat dan peringkat ketujuh secara nasional dalam kategori kabupaten/kota reguler.

“Peningkatan ini menunjukkan bahwa kita terus bergerak maju dalam membangun Kota Bekasi sebagai kota yang inovatif. Saya mengucapkan terima kasih kepada Diskominfostandi dan semua perangkat daerah yang telah bekerja keras untuk mencapai hasil yang luar biasa ini,” ujar PJ. Wali Kota.

Pencapaian tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Kota Bekasi, tetapi juga mendorong komitmen pemerintah kota untuk terus meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik dan memperkuat peran Kota Bekasi sebagai kota cerdas yang kompetitif di tingkat nasional.

Pj. Wali Kota Bekasi Jadi Pembina Upacara Peringatan Hari Amal Bhakti Kemenag Ke-79

KOTA BEKASI, Prolite – Bertempat di lapangan MAN 1 Kota Bekasi, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bekasi menggelar Upacara Peringatan Hari Amal Bhakti ke-79 Tingkat Kota Bekasi yang dilaksanakan pada Jum’at (03/01) dan Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad bertindak langsung sebagai Pembina Upacara.

Upacara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kemenag Kota Bekasi, H. Ali Mashuri beserta seluruh jajaran, unsur Forkopimda Kota Bekasi, jajaran FKUB Kota Bekasi, Camat dan Lurah setempat, dan peserta upacara yang terdiri dari para ASN serta Guru di lingkungan Kementerian Agama Kota Bekasi.

Hari Amal Bhakti tahun ini mengusung tema Umat Rukun Menuju Indonesia Maju yang mengandung makna memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, hingga memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait makna tersebut, Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menekankan pesan penting dari Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, bahwasanya, “Umat Rukun Menuju Indonesia Emas” merupakan wujud nyata dari misi Asta Cita Pemerintahan Prabowo – Gibran. Asta cita mengamanatkan betapa Indonesia Emas dapat terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis. Sebaliknya, Indonesia emas akan sulit diwujudkan sekiranya umat tidak rukun dan tidak harmonis,” tutur Gani Muhamad dalam amanatnya.

Maka dari itu, Gani Muhamad juga berpesan, “mari semua berperan serta dalam mewujudkan berbagai program kemaslahatan umat di tingkat nasional maupun global sekaligus menguatkan peran dalam kampanye penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, yang sejalan dengan Asta Cita,” imbuhnya.

Upacara Hari Amal Bhakti tersebut dirangkaikan dengan penyematan lencana dan pemberian piagam pengehargaan masa kerja kepada ASN Kementerian Agama Kota Bekasi yang sudah mengabdi puluhan tahun, sekaligus pemberian sertifikat tanah secara simbolis kepada para penerima manfaat sebagai tanah wakaf untuk digunakan sebagaimana mustinya.

Komisi V Usulkan RSKK Provinsi Jawa Barat Naik Kelas

KABUPATEN BANDUNG, Prolite – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menilai banyak rumah sakit di kawasan industri masih berstatus kelas C atau D seperti RSUD KK di Kabupaten Bandung yang memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas, dan jenis layanan spesialis yang dapat diberikan.
Sehingga diperlukan percepatan layanan kesehatan para pekerja di Jawa Barat menjadi salah satu faktor yang penting.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung dalam kunjungannya bersama Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat ke RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung dalam rangka meninjau kelengkapan sarana prasarana kesehatan serta sinkronisasi program dan kegiatan Tahun 2025, Selasa (7/1/2025).

“Alhamdulillah ini kunjungan pertama kita ke RSKK di Kabupaten Bandung yaitu rumah sakit milik Provinsi Jawa Barat yang punya spesialisasi untuk kesehatan kerja dan ini penting bagi kita. Karena kita ingin ada percepatan layanan kesehatan bagi para pekerja dilingkungan sekitar kabupaten Bandung ini yang bisa ditangani langsung oleh kita dengan cepat dan fasilitas yang bagus.” Ujar Untung.

Yomanius menambahkan, Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan dalam memastikan pekerja memiliki akses layanan kesehatan yang memadai. Salah satu langkah strategis yang sedang diusulkan adalah menaikan kelas rumah sakit, khususnya yang berada di wilayah padat industri, untuk mendukung percepatan layanan kesehatan bagi pekerja.

“Ini memang sudah ada usulan untuk segera menaikkan kelas dari kelas D menjadi kelas B. Agar fasilitas pelayanannya jauh lebih baik lagi, kemudian tindakan-tindakan yang didapatkan juga layanan kesehatan lebih lengkap sehingga persoalan-persoalan Kesehatan masyarakat bisa jauh lebih cepat ditangani.” Jelas Untung.

Dengan peningkatan kelas yang dimaksud, Yomanius mengharapkan para pekerja di Jawa Barat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat dan berkualitas.

“Langkah ini juga akan berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat,” pungkasnya.