Yayasan Margasatwa Tolak Penyegelan Aset Kebun Binatang Bandung

BANDUNG, Prolite – Kuasa Hukum Yayasan Margasatwa Idrus Mony menolak penyegelan sejumlah aset oleh Kejati Jabar. Menurut Idrus apa yang dilakukan oleh Kejati adalah sesuatu keliru dan menyimpang.

“Menabrak pranata sosial, menabrak pranata hukum, menggugah masyarakat Bandung, saya sebutkan orang Bandung merasa tersinggung, lalu kemudian ini Taman Marga Satwa, Yayasan Kebun Binatang ini kemudian diganggu oleh pihak-pihak yang saya sebut kualifikasi sebagai orang culas. Itu saya kira harus digaris bawah,” ujar Idrus pada jumpa pers di cafe Simba Kebun Binatang, Kamis (6/2/2025).

Karena itu pihaknya berupaya salah satunya melakukan praperadilan.

“Kita uji dulu sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penyitaan terhadap barang-barang bukti itu masih dipersoalkan di praperadilan. Kemudian perlu saya tambahkan sedikit lagi, bahwa melalui Idrus Mony patner dan rekan-rekan, kita juga ada satu wadah yang disebut dengan FAS Indonesia Sinergi, FAS dari kata Forum Advokasi Sengketa Tanah, kita terbuka untuk membantu ini,” jelasnya.

Lanjut Idrus dalam waktu dekat ada sambutan baik dari pihak-pihak, kawan-kawan, kementerian dan lembaga yang punya kompetensi untuk menguji apakah proses ini normal berjalan atau tidak.

Kata Idrus, pihaknya menolak penyegelan melalui penempelan stiker itu. Bahkan memprotes terhadap langkah kejaksaan tinggi, namun Kebun Binatang tetap operasi berjalan biasa-biasa saja, atau normal-normal saja.

Berbagai surat sudah dilayangkan, dengan harapan ada tanggapan positif supaya bisa dievaluasi kinerja dari Kejaksaan Tinggi.

“Kejaksaan Tinggi mau mencoba untuk kehendak terjadi apa-apa, maka saya kira semua hal sudah kita lakukan komunikasi. Tinggal dinilai saja bahwa sampai terlalu jauh potensi konflik itu akan melebar dan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Saya kira ini nanti akan jadi perhatian publik, bukan cuma lokal Jawa Barat, tetapi pusat pun akan perhatian penuh terkait dengan persoalan ini,” jelasnya.

Yayasan Margasatwa telah mengambil langkah-langkah hukum lebih lanjut. Pihaknya fokus di pra peradilannya. Biarkan berjalan. Kita berikan kesempatan kepada majelis sebagai wakil Tuhan untuk bisa mencerna, melihat dari bukti-bukti yang ada bahwa proses administrasi dari pra-pra peradilan ini sendiri cacat format. Itu yang ingin kita lakukan,” ucapnya.

Masih kata Idrus sedari awal pihak yayasan mengklaim bahwa Pemkot Bandung tidak punya hak, tidak punya alasan. Hasil kajian 2014 dari Kajari Kota Bandung sendiri menyatakan bahwa error in object, apa yang dituntut oleh Pemerintah Kota Bandung. Artinya adalah tanah ini bukan dari Pemerintah Kota Bandung tetapi ini murni milik yayasan.

“93 tahun berdiri di sini mengelelola segala macam dan konservasinya. Maka saya kira alasannya sederhana balik lagi ke peraturan pemerintaha tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mereka layak diberikan hak milik terkait status tanah ini,” tutupnya.

DPRD Jawa Barat Gelar Rapat Paripurna Pelantikan Anggota PAW Tati Supriati Irwan

KOTA BANDUNG, Prolite – Tati Supriati Irwan resmi dilantik sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu atau PAW Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menggantikan Edi Rusyandi dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).

Pelantikan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat MQ Iswara, turut hadir Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan dan Ono Surono. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar.

MQ Iswara mengatakan, pengambilan sumpah atau pelantikan Anggota PAW DPRD Jawa Barat masa jabatan 2024-2029 dari Fraksi Partai Golkar atas nama Tati Supriati Irwan ini berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat Badan Musyawarah pada 3 Februari 2025.

Selanjutnya, pihaknya telah menerima surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor 021/STP/FPG/II/2025 Tanggal 5 Februari 2025 Hal Penggantian Anggota Komisi dan AKD DPRD Jawa Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihaknya akan mengubah keputusan DPRD Nomor tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Jawa Barat Tahun 2024.

“Posisi Tati Supriati Irwan dalam AKD DPRD Jawa Barat akan menggantikan Edi Rusyandi,” katanya, Kota Bandung, Kamis (6/2/2025).

MQ Iswara berharap Tati Supriati Irwan dapat bekerja secara optimal dengan penuh rasa tanggung jawab, serta dapat mencurahkan segala daya dan kemampuan yang ada dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya.

“Perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap Anggota DPRD Jawa Barat mengucapkan selamat datang di lingkungan DPRD Jawa Barat, dan selamat bekerja kepada saudara Tati Supriati Irwan yang baru saja diambil sumpahnya sebagai Anggota PAW DPRD Jawa Barat,” ucapnya.

Pada tempat yang sama, Tati Supriati Irwan mengatakan pihaknya akan segera bekerja cepat dan akan langsung turun ke masyarakat usai resmi dilantik sebagai Anggota PAW DPRD Jawa Barat.

“Setelah dilantik ini, saya bakal langsung tugas, langsung ngabret (kebut) bekerja dan turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” kata Tati Supriati Irwan.

Menurutnya, tugas utama seorang wakil rakyat adalah mendengarkan dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat agar kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat nyata. Saat ini dirinya ditugaskan di Komisi II DPRD Jawa Barat yang membidangi sektor perekonomian.

Pemkot Bandung Siap Terbitkan Instruksi Wali Kota Efisiensi Anggaran

Prolite – Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara mengatakan, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung segera menerbitkan Instruksi Wali Kota (Inwal) sebagai pedoman efisiensi anggaran.

Hal ini sebagai langkah menindaklanjuti terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025,

“Untuk intruksi kepada OPD sudah kita buatkan sesuai Intruksi Presiden nanti mekanismenya sudah ada panduan juknis kemendagri,” ujar Koswara, Rabu 5 Februari 2025.

Sebagai langkah awal, Pemkot Bandung telah mengevaluasi belanja daerah sejak Desember 2024. Dalam proses review APBD 2025, Pemkot Bandung akan memastikan efisiensi di berbagai pos anggaran tanpa mengganggu layanan publik yang esensial.

“Selanjutnya akan dilakukan pembahansan teknis mengubah anggaran dengan dewan akan dilakukan bersama,” ungkapnya.

Ia berharap, penerbitan Inwal ini akan memperkuat upaya Pemkot Bandung dalam mewujudkan anggaran yang lebih efektif dan efisien, sejalan dengan arahan Presiden serta regulasi yang ada.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Prabowo meminta agar kegiatan bersifat seremonial hingga seminar dibatasi.

Instruksi itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Arahan Prabowo membatasi kegiatan seremonial termaktub dalam poin keempat. Instruksi ini diperuntukkan bagi gubernur, bupati, hingga wali kota.

Kebun Binatang Bandung Disegel, Pemkot Pastikan Karyawan tak Kehilangan Pekerjaan

Prolite – Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) telah menyegel terhadap lahan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) setelah mendapat surat penetapan sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

Terkait hal ini, Pemkot Bandung memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para karyawan yang telah bekerja di sana.

Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara menegaskan, yang mengalami perubahan hanya pihak pengelola, sedangkan karyawan tetap bekerja seperti biasa.

“Kalau pengelola ini kan badan usahanya atau pengelolanya yang diganti, kalau karyawan masih yang lama, tidak ada yang diganti. Masalahnya hanya pada badan pengelola, apakah tetap berbentuk badan usaha atau yayasan. Kalau mau ganti, kami serahkan kepada persatuan Kebun Binatang untuk menyeleksi pengelola yang baru,” ujar Koswara, di sela-sela peresmian Kolam Retensi Pasar Gedebage, Rabu 5 Februari 2025.

Sebelumnya, Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar, Dwi Agus Afrianto mengungkapkan, penyegelan dilakukan pada pekan lalu. Penyitaan ini mencakup enam titik aset milik Yayasan Margasatwa, termasuk kantor operasional, gedung, dan gudang.

Dwi memastikan, seluruh karyawan serta satwa di Bandung Zoo tetap dalam kondisi prima dan beraktivitas seperti biasa.

“Kita pastikan baik karyawan maupun satwa tetap dalam kondisi baik. Sampai nanti ada pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengoperasikan kebun binatang ini,” kata Dwi di kantornya, Selasa 4 Februari 2025.

Meskipun sudah dilakukan penyegelan, Kejati Jabar tetap mengizinkan operasional Kebun Binatang Bandung agar tidak menimbulkan dampak sosial bagi karyawan maupun satwa yang ada di sana.

Kejati juga mengusulkan agar ke depan Bandung Zoo dikelola oleh pihak ketiga yang lebih kompeten, mengingat beberapa pengurus yayasan saat ini tengah menghadapi dugaan tindak pidana korupsi.

Seperti diketahui, Kejati Jabar telah menahan dua tersangka, Sri Devi (S) dan Raden Bisa Bratakusuma (RBB), dalam kasus dugaan penguasaan lahan Kebun Binatang Bandung secara ilegal. Keduanya diduga tidak pernah menyetorkan keuntungan dari pengelolaan kebun binatang ke kas daerah Pemkot Bandung.

Lahan Kebun Binatang Bandung yang berlokasi di Jalan Kebun Binatang Nomor 6 dengan luas meter persegi dan di Jalan Kebun Binatang Nomor 4 seluas 285 meter persegi merupakan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Bandung.

Resmikan Kantor Kelurahan dan Kecamatan, Pj Wali Kota Bandung: Pelayanan Harus Lebih Prima

Prolite – Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara meresmikan sejumlah kantor pelayanan publik di kewilayahan tahun anggaran 2024 ini terdiri dari 2 kantor kecamatan dan 8 kantor kelurahan. Harapannya, pelayanan publik bisa semakin prima.

“Skala Kota Bandung ini, keberadaan camat dan lurah sangat penting. Untuk pelayanan itu harus mempunyai infrastruktur pemerintahan yang layak. Ini bukti keseriusan kita memberikan pelayanan,” ujar Koswara pada acara persemian kantor kelurahan dan kecamatan, di Kantor Kecamatan Batununggal, Selasa 4 Februari 2025.

Ia mengungkapkan, kemudahan akses layanan menjadi penting, dengan hadirnya kantor pelayanan di kewilayahan yang representatif diupayakan lebih cepat dan nyaman.

“Kemudahan akses terhadap layanan itu menjadi penting. Sehingga ke depannya untuk bangunan pemerintahan itu disiapkan oleh satu instansi, sehingga konsultan yang sama, contohnya desain mencerminkan Kota Bandung,” beber Koswara.

Di tempat yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Bandung, Asep Saeful Gufron menyampaikan, pada anggaran tahun 2024 sebanyak 12 kantor kelurahan dan kecamatan.

“Dari 151 kelurahan masih ada PR sekitar 30 kantor kelurahan yang harus di renovasi. Ini untuk lebih representatif sebagai kantor pelayanan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Asep menambahkan, adapun maksud dan tujuan pembangunan gedung kantor kecamatan dan kelurahan yang saat ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat antara lain lebih cepat, mudah, gratis nyaman dan menyenangkan bagi masyarakat.

“Kantor kecamatan dan kelurahan merupakan etalase Pemkot Bandung, maka dengan adanya kantor yang lebih baik diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi bagi seluruh aparat dikewilayahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di kewilayahan,” tandasnya.

Berikut kantor kecamatan dan kelurahan yang diresmikan:

Kantor Kecamatan:

1. Gedung Kantor Kecamatan Batununggal
(luas bangunan ,9 meter persegi, luas tanah meter persegi, 3 lantai)

2. Gedung Kantor Kecamatan Sukajadi
(luas bangunan 877,2 meter persegi, luas tanah meter persegi, 3 lantai)

Kantor Kelurahan:
1. Gedung Kantor Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung
(luas bangunan 453 meter persegi, luas tanah 977 meter persegi, 2 lantai)

2. Gedung Kantor Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon
   (luas bangunan 350 meter persegi, luas tanah 500 meter persegi, 2 lantai)
3. Gedung Kantor Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong
   (luas bangunan 401 meter persegi, luas tanah 225 meter persegi, 3 lantai)
4. Gedung Kantor Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan
   (Luas bangunan 508 meter persegi, luas tanah 735 meter persegi, 2 lantai)
5. Gedung Kantor Kelurahan Cibaduyut, kecamatan Bojongloa Kidul
   (Luas bangunan 362 meter persegi, luas tanah 610 meter persegi, 2 lantai)
6. Gedung Kantor Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir (Luas bangunan 524 meter persegi, luas tanah meter persegi, 2 lantai)
7. Gedung Kantor Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap
   (Luas bangunan 414, 2 meter persegi, luas tanah 907 meter persegi, 2 lantai)
8. Gedung Kantor Kelurahan Babakan Tarogong, Kecamatan Bojongloa Kaler
   (Luas bangunan 379 meter persegi, luas tanah 433 meter persegi, 2 lantai).

Disdagin Kota Bandung Pastikan Stok LPG 3 Kg Aman

BANDUNG, Prolite – Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung memastikan pesediaan LPG 3 Kg di Kota Bandung aman. Bahkan Pertamina akan memberikan pasokan tambahan untuk Kota Bandung.

“Kami terima informasi dari Pertamina bahwa stok LPG 3 Kg ini aman untuk Kota Bandung dan malah akan menambah extra dropping atau fakultatif,” kata Kepala Disdagin Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin di kantor Disdagin Kota Bandung, Selasa, 4 Februari 2025.

Ronny menerangkan, stok di Kota Bandung sebenarnya mencukupi. Kesulitan warga untuk memperoleh LPG 3 kg karena ada aturan baru per 1 Februari tentang larangan pengecer menjual ke konsumen. Akibatnya, warga yang biasa membeli ke warung menjadi membeli ke pangkalan.

Hasil pemantauan, pembelian oleh warga Kota Bandung sebenarnya terlayani. Antrean di pangkalan terjadi karena warga biasanya membeli di warung atau pengecer.

Saat ini, warga yang telah terdata oleh pemerintah pusat bisa membeli hanya dengan menyebutkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sedangkan yang belum terdata, bisa membawa KTP dan KK. Selanjutnya akan langsung didata menggunakan aplikasi.

Kendati stok aman, Ronny memastikan, Disdagin Kota Bandung akan terus memantau kondisi di lapangan.

“Kita selalu berusaha agar warga bisa memperoleh kebutuhannya dengan lancar. Jika ada kekurangan stok, tentu kita akan berkoordinasi dengan Pertamina,” tuturnya.

Di luar itu, Ronny mengimbau agar warga tak panik. Warga tak perlu membeli LPG 3 kg secara berlebihan.

Pemerintah Kota Bandung Tegaskan Tidak Pernah Keluarkan Rekomendasi Ucapan Selamat untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Pemkot – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak pernah mengeluarkan imbauan atau rekomendasi kepada vendor terkait ucapan selamat kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung terpilih dalam bentuk apa pun.

Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya surat yang mengatasnamakan salah satu vendor, yang meminta dukungan para pelaku UMKM untuk ikut serta dalam acara pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung.

Pemkot Bandung memastikan hal tersebut tidak benar dan surat tersebut tidak dikeluarkan oleh Pemkot Bandung.

“Kami ingin mengklarifikasi bahwa Pemkot Bandung tidak pernah mengeluarkan surat atau rekomendasi kepada vendor mana pun terkait ucapan selamat kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung terpilih. Informasi yang beredar saat ini tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Yayan A. Brilyana, Selasa, 4 Februari 2025.

Tak hanya itu, Pemkot Bandung juga tak meminta sponsorsip terkait ucapan selamat untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandubg terpilih.

Untuk itu, Yayan mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mengindahkan surat tersebut.

Jika ada pihak yang merasa dirugikan atau menerima surat serupa, diharapkan segera melaporkannya ke Pemkot Bandung agar dapat ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

“Surat yang beredar dipastikan hoaks, dan masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap informasi palsu,”  tegas Yayan.

Warga Apresiasi Penataan Kolong Jembatan Pasupati, Dari Ruang Kumuh Jadi Area Kreatif

Prolite – Warga Kota Bandung menyambut positif perubahan wajah kolong Jembatan Pasupati yang kini lebih tertata dan berfungsi sebagai ruang publik kreatif.

Area yang sebelumnya dikenal sebagai tempat kumuh dan rawan kini telah berubah menjadi kawasan yang nyaman dan estetik, memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penataan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meliputi pembersihan area, pembangunan beberapa fasilitas publik, penambahan mural seni, serta pencahayaan yang lebih baik.

Tak hanya itu, ruang ini juga kini menjadi tempat berkumpul bagi komunitas kreatif, seniman, dan masyarakat umum yang turut menghidupkan suasana.

“Saya sangat senang dengan perubahan ini. Dulu tempat ini gelap dan kotor, tapi sekarang lebih terang dan nyaman. Anak-anak juga bisa bermain di sini tanpa rasa khawatir,” ujar warga sekitar, Dedi (45), Minggu, 2 Februari 2025.

Senada dilontarkan Sinta, seorang mahasiswa. Ia menilai, area ini menjadi daya tarik baru bagi anak muda.

“Sekarang ada banyak mural keren dan tempat duduk yang nyaman. Saya sering ke sini untuk ngobrol atau sekadar menikmati suasana,” katanya.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara menjelaskan, revitalisasi kolong Pasupati merupakan bagian dari upaya memperbanyak ruang publik yang ramah dan inklusif.

“Kami ingin menjadikan tempat ini sebagai ruang terbuka yang bermanfaat bagi semua kalangan. Mulai dari masyarakat, komunitas seni, hingga UMKM. Ini adalah bagian dari visi Bandung yang lebih nyaman dan berdaya,” ujarnya.

Penataan kolong Jembatan Pasupati ini juga mendapat apresiasi dari komunitas seni dan budaya di Bandung.

Sejumlah komunitas berharap program serupa dapat diperluas ke wilayah lain yang masih membutuhkan revitalisasi.

Dengan transformasi ini, kolong Jembatan Pasupati bukan lagi sekadar jalan layang, tetapi juga ikon baru kreativitas dan kebersamaan warga Kota Bandung.

, Kreativitas RW 02 Gempolsari Sulap 22 Gang Jadi Lebih Sehat dan Estetik

Prolite – Gang-gang sempit di RW 02, Kelurahan Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, kini tak lagi kumuh. Sebaliknya, lorong-lorong perbatasan belakang rumah warga telah disulap menjadi ruang publik yang estetik dan fungsional.

Bagi anda yang belum tahu, brandgang adalah gang sempit atau lorong yang berada di antara rumah-rumah warga. Biasanya, gang ini berfungsi sebagai akses darurat atau jalur sirkulasi udara.

Namun, di RW 02 Gempolsari, brandgang tidak sekadar menjadi jalur lalu lintas, melainkan ruang publik yang sehat, bersih, dan memiliki nilai seni serta fungsi sosial bagi masyarakat.

Inisiatif ini dimulai dari tangan kreatif Andi Abdulqodir dan sang Istri, Arum Kartikaningbudi. Sebelum menjabat sebagai Ketua RW 02, Andi dan Arum lebih dulu menggagas Komunitas Karasa, wadah bagi anak muda untuk berkarya di lingkungan mereka.

Kini, setelah Andi terpilih sebagai Ketua RW pada pertengahan 2024, upaya membenahi kawasan tempat tinggal mereka semakin gencar dilakukan.

“Brandgang ini kami jadikan ruang bagi pemuda untuk mengembangkan wawasan kreatif dengan turun langsung ke masyarakat. Kami memanfaatkan kreativitas anak muda agar dapat diaplikasikan secara nyata,” ujar Andi kepada Humas Kota Bandung.

Sebanyak empat lorong utama di RW 02 telah diintervensi dan kini menjadi lebih bersih, sehat, dan memiliki nilai estetika. Keempat lorong itu antara lain Kebun Rukun Asih, yang dimanfaatkan warga sebagai kebun bersama untuk menanam bumbu dapur dan tanaman obat.

Lalu ada Lorong Komunitas, yang menjadi tempat anak muda dan warga berkumpul serta menggelar berbagai kegiatan seni dan budaya.

Selanjutnya ada Lorong Perdamaian, yang menjadi lorong pertama yang dipugar dan direnovasi agar lebih nyaman bagi warga. Serta Lorong Perjalanan Air, yang berfokus pada edukasi lingkungan dan pemanfaatan air serta sanitasi, yang merupakan hasil kolaborasi mereka dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung.

Bicara perubahan, Andi dan Arum menyebut, total sebanyak 22 pintu brandgang di kawasan RW 02 telah disulap jadi medium berkesenian. Dari total 22 pintu brandgang yang telah disulap lebih cantik, 17 di antaranya dihiasi mural bertema SDGs.

Sedangkan 5 pintu lainnya dikembangkan melalui konsep lomba antar RT. Momentum inilah yang membuka pintu kesadaran masyarakat sekitar untuk menjaga lingkungan.

“Kami tidak hanya membuat gang-gang ini lebih indah, tetapi juga memastikan bahwa setiap ruang yang ada memiliki manfaat nyata bagi warga,” imbuh Arum.

Konsistensi program revitalisasi akses gang ini tidak lepas dari pendekatan yang dilakukan secara bertahap. Andi dan Arum awalnya hanya mengajak anak-anak muda untuk berkarya di gang-gang yang ada.

Namun, seiring waktu, warga sekitar mulai tertarik dan ikut serta dalam proses transformasi lingkungan mereka.

“Kami mengerjakan semua ini secara terbuka. Setiap ada kegiatan, warga yang melihat langsung menjadi penasaran dan akhirnya ikut berpartisipasi,” jelas Andi.

Tidak hanya melibatkan anak muda, mereka juga menggandeng komunitas dan mahasiswa yang tertarik dengan konsep urban design berbasis partisipasi warga. Dengan kolaborasi ini, gang-gang di RW 02 bukan hanya menjadi lebih indah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan edukatif.

Keberhasilan program brandgang di RW 02 Gempolsari menjadi bukti bahwa inovasi di tingkat komunitas bisa membawa perubahan besar.

“Setiap RW punya potensi. Menurut kami, pendidikan kreatif di level RW itu penting. Kenapa kami pilih anak muda? Karena mereka bisa menjadi jembatan, baik bagi generasi yang lebih muda maupun generasi yang lebih senior,” ujarnya.

Arum pun menambahkan, keterbukaan pengurus RW terhadap ide dan gagasan anak muda sangat diperlukan.

“Coba bapak ibu RW lebih terbuka terhadap anak muda. Beri mereka ruang untuk berekspresi. Tidak apa-apa jika mereka gagal dulu, tetapi setidaknya mereka merasa dihargai dan diakui,” pungkasnya.

Sejumlah perubahan-perubahan kecil di RW 02 Gempolsari ini tentu baru menjadi babak awal. Belum genap setahun Andi dan Arum bertugas sebagai pengurus RW. Mereka berkomitmen membenahi kawasan RW 02 Gempolsari menjadi lebih humanis dan nyaman ditinggali.

“Memang harus pelan-pelan. Dan kita-nya harus aktif. Di sini, kami berbenah banyak hal. Enggak hanya ngurus brandgang saja. Namun digitalisasi data penduduk, upaya intervensi pengolahan sampah, dan masih banyak lagi,” kata Andi.

“Dan semua perubahan, itu kita lakukannya enggak langsung bikin kaget. Pelan-pelan dulu. Kita sosialisasi door to door, di sini ada 414 KK. Kita samperin satu per satu,” tutur Ketua RW yang aktif di sejumlah kegiatan seni di Kota Bandung ini.

Sebagai informasi, hari ini, Sabtu 1 Februari 2025, mereka meluncurkan brandgang volume kelima yang berfokus pada tema air dan sanitasi, berkolaborasi dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung, seperti telah disebutkan di atas.

Rincian agenda peluncuran ini bisa anda pantau di Instagram @, @. Atau langsung saja merapat ke wilayah RW 02 Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon.

Dengan semangat gotong royong dan kreativitas, RW 02 Gempolsari telah membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari lorong-lorong kecil yang ada di sekitar kita!

Siap Jalankan Inpres Efisiensi Anggaran, Pemkot Bandung Segera Terbitkan Instruksi Wali Kota

BANDUNG, Prolite – Menindaklanjuti terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, Pemkot Bandung siap melaksanakan kebijakan tersebut.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara, memastikan segera menerbitkan Instruksi Wali Kota (Inwal) sebagai pedoman efisiensi anggaran di lingkungan Pemkot Bandung.

“Kami telah menyiapkan Inwal yang akan menjadi acuan dalam menjalankan instruksi Presiden ini. Setelah Inwal diterbitkan, Sekretaris Daerah (Sekda) akan mengeluarkan surat tindak lanjut untuk memastikan implementasi di setiap OPD,” ujar Koswara pada Rapat Pimpinan di Balai Kota Bandung, Kamis 30 Januari 2025.

“Ternyata ini sejalan dengan agenda yang telah dibahas dalam Pokja Satu tim transisi. Kami sudah memiliki mindset untuk mengevaluasi dan meninjau kembali APBD 2025 secara lebih rinci,” imbuhnya.

Sebagai langkah awal, Pemkot Bandung telah mengevaluasi belanja daerah sejak Desember 2024. Dalam proses review APBD 2025, Pemkot Bandung akan memastikan efisiensi di berbagai pos anggaran tanpa mengganggu layanan publik yang esensial.

“Setiap kegiatan akan dikaji ulang, apakah penting atau tidak. Kami juga akan fokus pada efisiensi belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta pengadaan peralatan dan mesin. Namun, untuk pos perawatan tetap akan dilakukan karena itu bagian dari kebutuhan operasional,” jelas Koswara.

Ia berharap, penerbitan Inwal ini akan memperkuat upaya Pemkot Bandung dalam mewujudkan anggaran yang lebih efektif dan efisien, sejalan dengan arahan Presiden serta regulasi yang ada.

“Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki sistem pengelolaan anggaran ke depan. Instruksi Wali Kota harus segera diterbitkan, minimal mengacu pada Perpres yang ada,” ujar dia.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Prabowo meminta agar kegiatan bersifat seremonial hingga seminar dibatasi.

Instruksi itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Arahan Prabowo membatasi kegiatan seremonial termaktub dalam poin keempat. Instruksi ini diperuntukkan bagi gubernur, bupati, hingga wali kota.

Berikut instruksinya untuk gubernur dan bupati/wali kota:

– Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar focus group discussion.
– Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.
– Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada PP mengenai standar harga satuan regional.
– Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
– Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
– Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang barang maupun jasa kepada kementerian/lembaga.
– Melakukan penyesuaian belanja APBD tahun anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah.