Dalam hal ini Dedi Mulyadi bermaksud diambil langkah tersebut agar pemberian pemerintah, termasuk provinsi, jadi lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.
Maka dari itu masukan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat tersebut masih harus di kaji ulang dari segi manapun.
Bantuan pemerintah tersebut bisa mulai dari bantuan kesehatan, kelahiran, hingga bantuan lainnya.
Dedi Mulyani menjelaskan dengan tegas tanpa adanya kebijakan yang tegas, maka nantinya dana bantuan sosial masyarakat tersebut tidak tersalurkan dengan tepat sasaran.
Dedi menilai, kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi sesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.
“Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makanya, berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi dengan baik,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan