“Kita akan lakukan penghentian sementara penerbitan izin, dan peningkatan pengawasan teknis terhadap kegiatan pembangunan. Kebijakan ini sebagai langkah pengendalian pembangunan dan upaya menjaga keselamatan lingkungan,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Barat tersebut relevan dengan kondisi saat ini. Terlebih potensi bencana yang begitu tinggi di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
“Pemerintah daerah tidak ingin kejadian bencana alam yang terjadi di luar daerah menimpa Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan keberanian untuk menghentikan proyek yang bermasalah itu penting,” katanya.
Ia menyebut, berdasarkan hasil inventarisasi akan mengelompokkan proyek perumahan ke dalam tiga kategori, diantaranya dapat dilanjutkan, dapat dilanjutkan dengan syarat tertentu, dan tidak bisa dilanjutkan sama sekali.
“Potensi pencabutan izin bisa terjadi apabila ditemukan proyek perumahan yang terbukti tidak memenuhi ketentuan tata ruang, berada di zona terlarang, atau menimbulkan risiko kerusakan lingkungan,” katanya.
Tinggalkan Balasan