1.000+ Tenaga Kesehatan dan Non-Nakes Demo di Depan Gedung DPR: Tuntut Pengangkatan ASN

Tindakan pengalihan lalu lintas ini dirancang untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas di sekitar area unjuk rasa dan memastikan bahwa aktivitas masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan yang signifikan.

Ada 7 Tuntutan yang Disuarakan Oleh Para Tenaga Kesehatan dan Non-Nakes

Aksi Nasional Nakes dan Non Faskes Fasyankes 2023 memiliki sejumlah tuntutan yang ingin disampaikan ialah sebagai berikut:

Mendesak Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang bertujuan meningkatkan status non Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tambahan nilai afirmasi sebesar 60 persen.
Mendesak Presiden untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah No 49 tahun 2018 Pasal 99 ayat 1, 2 dan 3.
Meminta agar Presiden membuat regulasi khusus untuk pengalokasian anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi tenaga kesehatan (nakes) dan non kesehatan (non nakes) melalui Kementerian Kesehatan.
Menginginkan agar ASN PPPK di Fasyankes memperoleh hak jaminan pensiun dan mendapatkan hak perpanjangan kontrak sampai batas usia pensiun.
Menuntut agar ASN PPPK di Fasyankes memperoleh kesejahteraan dan kesempatan jenjang karier yang lebih baik.
Mendesak Pemerintah untuk menyusun regulasi mengenai jabatan pelaksana atau jabatan fungsional umum PPPK untuk tenaga non nakes di Fasyankes dan membuka formasi yang sesuai dengan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).
Meminta agar pendataan tenaga kesehatan (nakes) dan non kesehatan (non nakes) dalam SISDMK mencakup seluruh tenaga non ASN tanpa memandang klasifikasi status non ASN.

Tuntutan-tuntutan ini mencerminkan usaha para tenaga kesehatan dan non kesehatan dalam mengupayakan perbaikan dan pengakuan atas kondisi serta hak-hak mereka dalam sektor kesehatan di Indonesia.

Para tenaga kesehatan dan non kesehatan dengan tegas menyampaikan bahwa langkah-langkah konkret harus diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dan kepentingan mereka diakui dalam kerangka sistem Aparatur Sipil Negara.