Misbahudain: Faksinya Berkomitmen untuk Memperjuangkan Warga Melalui 4 Program 

BEKASI, Prolite – Ketua Fraksi Partai Gerindra Kota Bekasi, Bapak Misbahudain, S.E., menyampaikan komitmen fraksinya memperjuangkan kesejahteraan warga melalui beberapa program penting:

1. Makan gratis untuk anak sekolah dan keluarga kurang mampu, agar gizi dan kesehatan terjaga.
2. Penguatan Posyandu, memperbaiki fasilitas dan layanan kesehatan ibu & anak.
3. Pembangunan infrastruktur, memperlancar mobilitas dan mendukung aktivitas ekonomi.
4. Memperjuangkan Sekolah swasta gratis, memberi kesempatan pendidikan berkualitas bagi semua anak.

“Kami ingin memastikan semua warga Kota Bekasi sejahtera, sehat, dan punya akses pendidikan,” Kata Pak Misbahudain, S.E.

Fraksi Gerindra berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan program-program ini demi manfaat nyata bagi warga.

Anggota DPRD Kota Bekasi Rudy Heryansah Serap Aspirasi Warga Harapan Mulya, Bahas Pengadaan Mobil Ambulans dan Penataan Lingkungan

BEKASI, Prolite — Anggota DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansah, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025 di Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, pada hari Minggu, 8 November 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di wilayah konstituen masing-masing.

Dalam kegiatan reses ini, Pak Rudy Heryansah berdialog langsung dengan warga dari lima Rukun Warga (RW) di Kelurahan Harapan Mulya. Beberapa poin penting yang dibahas antara lain pengajuan mobil ambulans untuk kebutuhan darurat warga, serta penataan dan perapian infrastruktur lingkungan di setiap RW agar lebih tertib dan nyaman.

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Rudy Heryansah, anggota DPRD Kota Bekasi, dengan dihadiri tokoh masyarakat, ketua RW dan RT setempat, serta warga Harapan Mulya. Kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan penuh antusiasme dari warga yang hadir.

Reses ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, terutama terkait kebutuhan dasar di tingkat lingkungan. Melalui reses, anggota DPRD dapat memahami persoalan yang dihadapi masyarakat dan memperjuangkannya dalam rapat-rapat pembahasan di DPRD Kota Bekasi.
“Kami menerima banyak masukan dari warga, terutama mengenai kebutuhan mobil ambulans dan penataan lingkungan. Semua aspirasi ini akan kami catat dan perjuangkan agar bisa segera direalisasikan,” ujar Rudy Heryansah dalam sambutannya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan berlangsung dengan sesi dialog terbuka, di mana warga menyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota DPRD. Pak Rudy juga menegaskan komitmennya untuk menepati janji kepada lima RW di Harapan Mulya, dengan berfokus pada pembenahan fasilitas umum, perbaikan akses jalan, dan peningkatan kebersihan lingkungan.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan foto bersama warga, sebagai simbol sinergi antara wakil rakyat dan masyarakat dalam membangun Kota Bekasi yang lebih baik.

Bambang Serap Aspirasi Warga Margahayu: Fokus PJU, Pendidikan, dan Infrastruktur Lingkungan

BEKASI, Prolite – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Bapak Bambang, hari ini melaksanakan kegiatan serap aspirasi (reses) dengan warga di Jalan Dewi Sartika, Gg. Tembakang, , Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, hari Rabu (12/11/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung berbagai isu dan kebutuhan mendesak yang dihadapi masyarakat setempat. Dalam pertemuan yang berlangsung interaktif dan hangat tersebut, Bapak Bambang mencatat lima isu prioritas yang disampaikan oleh perwakilan warga:

1. Peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Pak mengapresiasi bantuan dari Bapak Bambang terkait penerangan lampu jalan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kekhawatiran warga sebelumnya mengenai minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa titik, serta kebutuhan penambahan dan perbaikan tiang jalan yang sudah usang. Peningkatan PJU ini dinilai krusial untuk menekan potensi kriminalitas dan memberikan rasa aman bagi warga yang beraktivitas di malam hari.

2. Akses Kerja dan Pengurusan Ijazah

Isu pendidikan dan ketenagakerjaan menjadi perhatian utama. Sejumlah warga menyampaikan kendala dalam melamar pekerjaan akibat kesulitan menebus ijazah yang tertahan di sekolah karena tunggakan biaya. Bapak Bambang menegaskan akan mencari solusi dan membantu memediasi masalah ini agar para lulusan dapat segera mengakses haknya dan memiliki peluang kerja yang lebih baik.

3. Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk Pendidikan di

Warga menyoroti perlunya pemerataan akses pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Data terkait anak-anak di yang layak menerima bantuan ini akan segera dikumpulkan dan diajukan. Bapak Bambang berjanji untuk memastikan program bantuan pendidikan dapat tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak siswa yang membutuhkan.

4. Pembangunan dan Perbaikan Jalan Lingkungan

Infrastruktur dasar berupa jalan lingkungan juga menjadi sorotan. Warga meminta pembangunan dan perbaikan jalan di beberapa ruas yang mengalami kerusakan parah demi kelancaran mobilitas sehari-hari dan peningkatan kualitas hidup.

5. Normalisasi Saluran Air dan Drainase Lingkungan

Terakhir, warga mengeluhkan masalah banjir dan genangan air. Aspirasi utama terkait normalisasi saluran air dan drainase lingkungan, termasuk upaya pembuatan saluran penghubung langsung ke kali/sungai terdekat. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi permanen untuk mengatasi genangan air saat musim hujan.

6. Dukungan Operasional Majelis Ta’lim

Selain isu infrastruktur, warga juga menyampaikan permohonan bantuan biaya operasional untuk kegiatan Majelis Ta’lim setempat. Bapak Bambang menyambut baik usulan ini sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pembinaan moral masyarakat.
Bapak Bambang menutup kegiatan dengan ucapan terima kasih atas partisipasi aktif warga.

Bambang menegaskan bahwa semua aspirasi yang sudah dicatat akan segera dibawa dan diperjuangkan di tingkat legislatif dan eksekutif, selalu hadir untuk menjadi jembatan antara kebutuhan rakyat dan kebijakan pemerintah.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi Serahkan Bantuan Ambulans Gratis untuk Warga Aren Jaya

BEKASI, Prolite – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Hj. Evi Mafriningsianti, S.E., M.M., kembali menunjukkan komitmennya dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Hari ini, Minggu (9/11/2025), Hj. Evi secara resmi menyerahkan satu unit mobil ambulans gratis kepada warga di wilayah Bekasi Timur, khususnya Kelurahan Aren Jaya.

Penyerahan unit ambulans ini dilakukan dalam sebuah acara sederhana namun penuh makna yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, dan ratusan warga setempat. Unit ambulans ini diharapkan dapat beroperasi penuh selama 24 jam untuk melayani kebutuhan darurat medis dan transportasi pasien, terutama bagi masyarakat kurang mampu di sekitar Bekasi Timur.

Hj. Evi Mafriningsianti, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata dari perhatian dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
Beliau menegaskan kesehatan adalah hak dasar setiap warga dengan keberadaan ambulans gratis ini sangat vital, terutama untuk menjangkau warga yang membutuhkan pertolongan cepat atau mereka yang kesulitan biaya transportasi ke fasilitas kesehatan.

Beliau menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari program berkelanjutan yang berfokus pada penguatan infrastruktur sosial dan kesehatan di daerah pemilihannya. Pengelolaan operasional ambulans ini akan diserahkan kepada tim relawan atau organisasi masyarakat setempat yang terpercaya, dengan pengawasan ketat untuk memastikan layanan berjalan optimal, transparan, dan tanpa pungutan biaya.

Acara penyerahan ditutup dengan doa bersama memohon agar unit ambulans ini membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi foto bersama antara Hj. Evi Mafriningsianti, perwakilan tokoh masyarakat, dan tim relawan.

R. Eko Setyo Pramono Dorong Solusi Pembiayaan Pendidikan dan Gelar Cek Kesehatan Gratis di Bantargebang

BEKASI, Prolite – Tokoh masyarakat R. Eko Setyo Pramono melakukan kunjungan kerja dan bakti sosial di wilayah Sumur Batu, Jalan Istiqomah , Kecamatan Bantargebang, pada Minggu, 09 November 2025. Kunjungan ini berfokus pada dua isu krusial: kesulitan pembiayaan pendidikan bagi siswa SD dan SMP, serta peningkatan kesehatan masyarakat setempat melalui pemeriksaan kesehatan gratis.

Dalam dialognya dengan warga, Pak R. Eko Setyo Pramono menyoroti masalah pelik terkait kesulitan pembiayaan operasional dan sekolah SD dan SMP di wilayah Sumur Batu. Banyak keluarga di Bantargebang, khususnya di lingkungan , menghadapi tantangan berat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

Beliau berjanji akan segera menindaklanjuti dan mengadvokasi masalah pembiayaan ini kepada pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun lembaga filantropi, untuk mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang, termasuk program beasiswa atau bantuan operasional sekolah.

Layanan Kesehatan Gratis: Cek Tensi hingga Jantung

Selain isu pendidikan, kegiatan Pak R. Eko Setyo Pramono pada hari yang sama juga diisi dengan Bakti Sosial Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi masyarakat setempat. Beliau mendatangkan tim medis dan dokter profesional untuk memberikan layanan kesehatan komprehensif.
Layanan yang diberikan meliputi:
1. Pemeriksaan Tensi Darah (mengukur tekanan darah)
2. Pemeriksaan Gula Darah (deteksi dini diabetes)
3. Konsultasi dan pemeriksaan awal terkait kesehatan Jantung
4. Pemeriksaan kesehatan dasar lainnya.

Eko menegaskan Kesehatan adalah modal utama beraktivitas dan Pemeriksaan rutin seperti penting sekali untuk deteksi penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan R. Eko Setyo Pramono untuk berkontribusi aktif dan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di Bantargebang.

Paripurna KUA-PPAS 2026, Ketua Komisi II DPRD Bekasi: Pemkot Harus Perhatikan Keadilan Warga Bantar Gebang

KOTA BEKASI, Prolite – Rapat Paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (30/10/2025) diwarnai interupsi.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, melakukan interupsi untuk menyoroti permasalahan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

Menerima masukan dari aliansi masyarakat penggiat lingkungan, melatarbelakangi Latu melakukan interupsi ktitis terkait persoalan sampah di wilayah Bantar Gebang.

“Terkait dengan permasalahan sampah di Bantar Gebang, masukan dari mereka, aliansi masyarakat penggiat lingkungan memberikan rapor merah terkait pengelolaan TPST Bantar Gebang dan Sumur Batu,” ujar Latu.

Diketahui saat ini Pemkot Bekasi tengah melakukan proses negosiasi ulang Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai pengelolaan sampah dan bantuan tahun 2026.

“ Penilaian “Rapor Merah” ini harus jadi perhatian khusus Pemkot Bekasi dan Komisi II DPRD menyampaikan kepada Pemerintah Kota Bekasi. Semoga masukan dari masyarakat ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam perjanjian kerja sama terbaru nanti,” lanjutnya.

Menurut Politisi PKS ini, warga setempat sudah lama menuntut keadilan lingkungan yang layak. Dia juga menegaskan pentingnya pemerintah memperhatikan aspirasi warga yang terdampak langsung TPST Bantar Gebang yang selama ini terabaikan.

” Sudah saatnya keadilan ekologis ditegakkan. Bantar Gebang harus dipulihkan, bukan terus dikorbankan,” tegasnya.

Rapat Paripurna KUA-PPAS 2026 Diwarnai Kritik, Ketua Komisi II Soroti Masalah Sampah Bantar Gebang

BEKASI, Prolite – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (30/10/2025).

Interupsi tersebut disampaikan Latu untuk menyoroti permasalahan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

Dalam rapat paripurna tersebut, Latu menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima masukan dari aliansi masyarakat penggiat lingkungan terkait persoalan sampah di wilayah Bantar Gebang.

“Kami diundang oleh aliansi masyarakat penggiat lingkungan berkait dengan permasalahan sampah di Bantar Gebang. Masukan dari mereka memberikan rapor merah terkait pengelolaan TPST Bantar Gebang dan Sumur Batu,” ujar Latu di hadapan peserta paripurna.

Menurut Latu, penilaian “rapor merah” tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bekasi, terutama di tengah proses negosiasi ulang Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai pengelolaan sampah dan bantuan tahun 2026.

“Ini menjadi perhatian kita semua, khususnya Komisi II DPRD, untuk bisa menyampaikan kepada Pemerintah Kota Bekasi selaku pemangku kebijakan. Semoga masukan dari masyarakat ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam perjanjian kerja sama terbaru nanti,” lanjutnya.

Politisi PKS Ini juga menegaskan pentingnya memperhatikan aspirasi warga yang terdampak langsung oleh aktivitas TPST Bantar Gebang. Menurutnya, warga setempat telah lama menuntut keadilan lingkungan yang layak.

“Warga Bantar Gebang ikut menanggung suka dan duka dari pengelolaan sampah. Mereka menuntut keadilan yang selama ini terabaikan. Sudah saatnya keadilan ekologis ditegakkan. Bantar Gebang harus dipulihkan, bukan terus dikorbankan,” tegasnya.

Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Terima Audiensi dari National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kota Bekasi

Prolite – Pada hari Selasa, 14 Oktober 2025, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Dr. Sulvia Triana Hapsari, S.H., ., menerima kunjungan audiensi dari National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kota Bekasi dalam rangka menjalin silaturahmi dan memperkenalkan jajaran pengurus NPCI Kota Bekasi, serta menyampaikan harapan agar Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dapat memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan dan pembinaan prestasi olahraga bagi atlet disabilitas di Kota Bekasi.

Audiensi ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaboratif. Ketua NPCI Kota Bekasi menyampaikan kegembiraan atas kesempatan untuk dapat bersilaturahmi secara langsung dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Ibu Dr. Sulvia Triana Hapsari, S.H., .

Dalam pertemuan tersebut, NPCI Kota Bekasi menyampaikan komitmen mereka untuk terus berpacu dalam meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional bahkan internasional, sekaligus berharap adanya sinergi bersama aparat penegak hukum dalam mewujudkan tata kelola organisasi olahragaan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Sulvia Triana Hapsari, S.H., . menyampaikan dukungan penuh dan apresiasinya atas kiprah NPCI Kota Bekasi dalam mengharumkan nama daerah melalui berbagai cabang olahraga disabilitas. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Bekasi berkomitmen untuk hadir sebagai mitra strategis dalam mewujudkan keadilan substantif, termasuk bagi kelompok paling rentan seperti penyandang disabilitas.

“Keadilan negara tidak hanya diukur dari seberapa kuat hukum ditegakkan, tetapi juga dari seberapa jauh negara berpihak pada kelompok yang rentan. Kejaksaan Negeri Kota Bekasi akan terus berupaya menjadi epicentrum simbol keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi sahabat-sahabat difabel yang berjuang di dunia olahraga,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Dr. Sulvia Triana Hapsari, S.H., .

Melalui audiensi ini, kedua belah pihak berharap terjalin komunikasi dan kolaborasi berkelanjutan, tidak hanya dalam konteks pembinaan prestasi, tetapi juga dalam memperkuat nilai-nilai keadilan, integritas, dan kemanusiaan dalam setiap langkah pembangunan daerah.

Kegiatan audiensi ini diakhiri dengan sesi foto bersama serta penyerahan cenderamata hasil kerajinan tangan yang dibuat oleh kaum difabel sebagai simbol komitmen, penghargaan, dan harmoni bersama antara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan NPCI Kota Bekasi untuk terus mendorong kemajuan olahraga disabilitas yang berkeadilan dan inklusif.

Siap-siap! Dana Hibah RW 100 Juta Di Kota Bekasi Akan Segera Cair

Prolite – Pemerintah Kota Bekasi saat ini menyiapkan dana hibah sebesar Rp100 juta per Rukun Warga (RW) sebagai upaya untuk memberdayakan lingkungan setempat melalui program pembangunan dan peningkatan kebersihan.

Menanggapi program ini,  Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi memberikan kabar gembira jika program Rp. 100 juta per RW yang merupakan janji kampanye Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe saat Pilkada kemarin akan cair paling lambat bulan Oktober atau November 2025 ini.

“Iya, legislatif telah mengesahkan anggaran dana hibah Rp 100 juta per RW, pencairannya setelah APBD Perubahan disahkan 30 September mendatang, paling lambat Oktober atau November 2025 sudah bisa cair,” ungkap Sardi.

Terkait peruntukan penggunaan dana Rp. 100 juta per RW tersebut, dirinya menjelaskan penggunaannya fleksibel sesuai kebutuhan warga yang berada dilingkungan RW, juga bisa untuk operasional wilayah RW bersangkutan.

“Peruntukannya fleksibel sesuai kebutuhan RW, bisa untuk infrastruktur seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan budaya, dan bisa juga untuk sarana dan prasarana lainnya seperti CCTV, Toa dan lainnya,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Sardi pun mengingatkan terkait penggunaan dana tersebut supaya tidak berbuntut kasus hukum dikemudian hari, agar dilakukan sosialisasi terlebih dahulu oleh inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kota Bekasi.

“Ya perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu oleh inspektorat, Aparat Penegak Hukum (APH), para camat dan pengguna anggaran supaya ini tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari,” ucapnya.

Sardi mengungkapkan, DPRD Kota Bekasi akan mengawal dana hibah Rp 100 juta per RW yang merupakan janji kampnye Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe saat Pilkada kemarin agar pelaksanaannya sesuai aturan.

“Jadi akan kita kawal agar tidak terjadi penyimpangan yang berbuntut pada permasalahan hukum,” Sardi menutup.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Luncurkan Inovasi untuk Optimalkan Fasilitasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD

BEKASI, Prolite — Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memperkenalkan sebuah inovasi strategis yang berfokus pada optimalisasi proses input dan verifikasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Inovasi ini digagas oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi sebagai bagian dari proyek kepemimpinan yang sedang dijalani dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Diklat PKN-2).

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan instrumen krusial dalam menjaring aspirasi masyarakat yang kemudian menjadi masukan penting bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun, proses fasilitasi dan verifikasi yang seringkali memakan waktu menjadi tantangan tersendiri bagi Sekretariat. Menanggapi hal ini, Sekretariat DPRD Kota Bekasi meluncurkan dua inisiatif utama:
1. Penguatan Regulasi: Sekretariat DPRD telah menyusun sebuah Pedoman Fasilitasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam bentuk draf Peraturan Wali Kota (Perwal). Pedoman ini secara spesifik mengatur peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melakukan verifikasi terhadap pokir, memastikan setiap aspirasi yang disampaikan telah terdata dengan akurat dan sesuai prosedur.
2. Pengembangan Sistem Digital: Bersamaan dengan penguatan regulasi, Sekretariat DPRD juga mengembangkan sistem informasi terpadu yang dirancang untuk mempercepat alur kerja fasilitasi dan verifikasi pokir. Sistem ini akan meminimalisir kesalahan manual dan mempercepat proses, dari tahap penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD hingga verifikasi oleh tim Sekretariat.

Sekretaris DPRD Kota Bekasi menyatakan bahwa inovasi ini bertujuan untuk menciptakan alur kerja fasilitasi yang lebih efektif dan efisien. “Dengan adanya penguatan regulasi dan pengembangan sistem ini, kami berharap Sekretariat DPRD dapat memfasilitasi pokok-pokok pikiran DPRD dengan lebih optimal. Ini bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dalam dokumen perencanaan daerah,” ujarnya.

Langkah strategis ini sejalan dengan tugas pokok Sekretariat DPRD untuk membantu kelancaran fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Didukung oleh 147 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di empat bagian dan dua sub-bagian, Sekretariat DPRD Kota Bekasi berkomitmen untuk terus berinovasi demi terwujudnya pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Inovasi ini diharapkan tidak hanya memperbaiki proses internal Sekretariat, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara DPRD, perangkat daerah terkait, dan masyarakat. Pada akhirnya, tersusunnya pokok-pokok pikiran yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat akan menjadi fondasi bagi pembangunan daerah yang lebih terarah dan bermanfaat bagi seluruh warga.