Masih kata Herry pemuktahiran ini bertujuan pemadanan administrasi perpajakan supaya wajib pajak lebih mudah dalam pelayanan publiknya.
Heri menjelaskan validasi ini dilakukan berawal dari program pemerintah terkait pemberantasan Korupsi, salah satu langkahnya keterbukaan sehingga tidak boleh lagi ada saling menutupi.
Kemudian tindak lanjutnya ada peraturan presiden Jokowi sebagai acuan untuk seluruh instansi publik termasuk DJP agar pengabungan NPWP dan NIK ini dijadikan syarat pelayanan publik.
Sehingga nanti gak harus bawa kartu BPJS atau kartu NPWP cukup NIK saja begitupun ke instansi-instansi lainnya.
Namun Herry menegaskan bahwa pemuktahiran ini hanya berlaku bagi WNI khususnya yang sebelumnya dulu daftar NPWP menggunakan NIK lama.
“Pak Jokowi kan ingin pada 2045 Indonesia jadi negara maju, salah satu indikatornya pelayanan negara maju itu syarat layanan publik semakin mudah di akses. Buat saya pribadi ini menjadi tools untuk mewujudkan itu,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan