Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan, Pemerintah Kota Bandung tengah melakukan kajian bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat untuk memastikan kebijakan yang diambil berada dalam koridor kewenangan masing-masing pihak.
Kebun Binatang Bandung merupakan aset milik Pemerintah Kota Bandung, sementara pengawasan satwa dilindungi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.
“Pembahasan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut aset daerah, satwa dilindungi, serta kepentingan publik yang luas,” ujar Farhan.
Pemkot Bandung memastikan, selama proses kajian berlangsung, Kebun Binatang Bandung tetap berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang dapat diakses masyarakat dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Keberadaan kawasan ini juga dipandang memiliki nilai historis dan ekologis yang perlu dijaga bersama.
Dalam kajian tersebut, terdapat beberapa opsi yang sedang dipelajari sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
Tinggalkan Balasan