Pansus 19 DPRD Bandung Siapkan Payung Hukum Pembangunan Berperspektif Gender
BANDUNG, Prolite – Pembangunan yang inklusif membutuhkan kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkannya, DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) 19 tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Regulasi ini disiapkan sebagai payung hukum untuk memastikan perspektif gender terintegrasi dalam setiap tahapan pembangunan di Kota Bandung.
Wakil Ketua Pansus 19 Christian Julianto Budiman mengatakan, pengarusutamaan gender bukan sekadar persoalan membedakan laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu, PUG menjadi upaya memastikan setiap kebijakan pembangunan memperhatikan perbedaan peran, tanggung jawab, akses, kesempatan, serta kebutuhan masyarakat.
“Pengarusutamaan gender bukan soal jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, melainkan bagaimana pembangunan memperhatikan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan setiap warga. Kita ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya dirancang untuk sebagian kelompok, tetapi mampu memberikan akses, kesempatan, dan manfaat pembangunan secara adil bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan