“Perwal yang sudah ada menjadi fondasi penting. Namun, kita perlu melihat bagaimana pengarusutamaan gender dapat diperkuat dengan peraturan daerah yang lebih kuat. Melalui Raperda ini, kita ingin mendorong agar perspektif gender menjadi bagian dari cara pemerintah merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan,” jelasnya.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda tersebut adalah penguatan kelembagaan. Di antaranya melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender dan focal point di setiap OPD.
Pokja PUG diharapkan menjadi penggerak koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah. Sementara focal point bertugas memastikan perspektif gender masuk dalam program dan kegiatan masing-masing OPD.
Dengan penguatan kelembagaan tersebut, pelaksanaan PUG tidak hanya menjadi tanggung jawab satu dinas. Seluruh OPD diharapkan memiliki peran dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun program yang responsif, hingga mengevaluasi manfaat pembangunan bagi kelompok sasaran.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan