Prolite – Dengan program Bantuan Pemasangan Listrik Baru (BPBL), masyarakat yang mendapatkan manfaat ini akan disediakan instalasi listrik di rumah mereka, pemeriksaan serta sertifikasi laik operasi, koneksi ke PLN, dan token listrik awal.

Dilansir dari web resmi Pemerintah Indonesia, dalam upaya meningkatkan akses listrik, pemerintah telah berupaya keras meningkatkan rasio elektrifikasi dan proporsi desa yang memiliki akses listrik. Hingga kuartal II-2022, rasio elektrifikasi telah mencapai 99,56%, sementara rasio desa dengan listrik di Indonesia telah mencapai 99,73%.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusung tiga pendekatan strategis untuk mencapai target rasio elektrifikasi sebesar 100%. Langkah pertama melibatkan ekspansi jaringan, yang berarti menghubungkan desa-desa yang berdekatan dengan jaringan distribusi yang ada.

Langkah kedua difokuskan pada pembangunan mini grid yang memanfaatkan Sumber Daya Energi Baru dan Terbarukan (EBT) setempat di area yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik tradisional dan dimana komunitasnya tinggal secara kelompok.

Sedangkan pendekatan ketiga menggabungkan pembangunan sumber EBT dengan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) dan Alat Penukar Daya Listrik (APDAL) untuk lokasi di mana penduduk tinggal dalam distribusi yang lebih luas dan jaringan listrik tradisional tidak praktis.

Program Bantuan Pemasangan Listrik Baru sebagai Pelengkap dari Tiga Strategi yang Dicanangkan Pemerintah

Melalui inisiatif ini, masyarakat yang memperoleh bantuan akan memperoleh instalasi listrik di rumah mereka yang mencakup tiga titik penerangan dan satu soket, sertifikasi keamanan instalasi, koneksi ke PLN, dan token listrik awal.

Sebagai bagian dari upaya ini, Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI telah sepakat untuk meningkatkan alokasi bantuan pemasangan listrik baru untuk keluarga kurang mampu menjadi rumah tangga pada 2023. Ini merupakan peningkatan sebanyak rumah dari target rumah pada tahun sebelumnya.

Dana untuk program BPBL tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp1,86 triliun, meningkat dari alokasi sebesar Rp1,67 triliun pada tahun sebelumnya.

Anggaran ini juga mencakup distribusi converter kit untuk nelayan dan petani, bantuan instalasi listrik baru, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan mikro hidro, penerangan jalan umum berbasis surya, APDAL, serta distribusi layanan memasak energi bersih modern.

Mengutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, “Bantuan pemasangan listrik baru untuk masyarakat kurang mampu mencakup rumah tangga dengan total anggaran sebesar Rp201,65 miliar.”

Detail lebih lanjut menunjukkan bahwa Kementerian ESDM dan DPR RI juga telah setuju untuk mengalokasikan dana untuk pembangunan 12 unit PLTS/PLTMH di daerah 3T dengan anggaran sebesar Rp94,44 miliar dan meningkatkan jumlah PJU-TS menjadi unit dengan anggaran sebesar Rp500,45 miliar.

Kebijakan BPBL diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 3 tahun 2022 tentang Bantuan Pemasangan Listrik Baru bagi Keluarga Kurang Mampu. Dalam regulasi ini, syarat-syarat untuk menerima bantuan BPBL juga dinyatakan.

Sementara itu, pada kesempatan terpisah, pemerintah mengonfirmasi bahwa program konversi kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik induksi tidak akan dilaksanakan pada 2022.

Hal ini ditekankan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat konferensi pers di Jakarta. Menko Airlangga menekankan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengimplementasikan program ini.

Prolite – Dilansir dari , Tahun anggaran 2024 akan menjadi tahun yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memperoleh pagu anggaran sebesar Rp146,98 triliun, menunjukkan peningkatan yang substansial dari anggaran pada tahun 2023 yang sebesar Rp125,2 triliun.

Dana sebesar ini akan dialokasikan untuk berbagai program pembangunan infrastruktur Indonesia, termasuk sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan.

Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur dasar Kawasan Strategis Nasional (IKN).

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, telah menetapkan fokus utama pada percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur dan optimalisasi infrastruktur yang sudah ada.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, semua proyek konstruksi yang dimulai di tahun anggaran 2024 harus selesai pada tahun yang sama, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

“Prioritas utama program tahun anggaran 2024 adalah penyelesaian Program Strategis Nasional dan berbagai kegiatan prioritas, termasuk program operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi (OPOR), serta berbagai direktif presiden, seperti pembangunan pasar, jalan daerah, air minum, dan sekolah,” ujar Menteri Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Dari anggaran total Rp146,98 triliun, sebagian besar akan dialokasikan untuk sektor sumber daya air sebesar Rp47,64 triliun.

Ini termasuk pembangunan bendungan, revitalisasi danau, irigasi, pengendali banjir, dan infrastruktur air lainnya.

Selain itu, anggaran sekitar Rp55,40 triliun akan digunakan untuk proyek jalan dan jembatan, sementara sektor permukiman akan menerima alokasi sekitar Rp32,70 triliun.

Bidang perumahan akan menerima Rp9,25 triliun, dan ada juga dukungan manajemen untuk berbagai aspek pembangunan infrastruktur Indonesia.

Selain proyek-proyek besar tersebut, Kementerian PUPR juga memiliki program padat karya tunai (PKT) yang diberdayakan oleh desa-desa dengan melibatkan masyarakat setempat.

PKT ini akan menerima alokasi dana sebesar Rp6,67 triliun untuk tahun anggaran 2024, dengan tujuan membuka lapangan kerja terutama di desa-desa, menciptakan serapan tenaga kerja sebanyak 264 ribu orang.

Dalam hal ini, fokus program PKT adalah pada infrastruktur berbasis masyarakat, seperti P3TGAI, BSPS, dan Kotaku.

Komitmen tinggi pada program ini terlihat dari alokasi dana yang signifikan, yang merupakan dukungan untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Anggaran untuk infrastruktur IKN tahun 2024 mencapai Rp35,37 triliun.

Meskipun ada penurunan dalam anggaran PKT dibandingkan dengan tahun sebelumnya, program ini tetap menjadi salah satu cara efektif untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas infrastruktur Indonesia.

Sejauh ini, progres distribusi anggaran infrastruktur kerakyatan hingga semester I tahun 2023 telah mencapai 42,47% dari sisi keuangan dan 13,38% dari sisi pekerjaan fisik.

Program ini telah berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak orang dari target total orang.

Dengan anggaran besar yang telah dialokasikan untuk infrastruktur Indonesia dan program pembangunan, Indonesia berharap untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang kuat.

Ibu Fatmawati Adalah Wanita yang Menjahit Bendera Merah Putih Untuk Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945

Prolite – Tahukah kamu awal mula bendera merah putih menjadi bendera kebangsaan kita?

Bendera Merah Putih sebenarnya sudah digunakan di Indonesia kita sebelum kemerdekaan Indonesia.

Bermula dari kerajaan-kerajaan di masa penjajahan yang menggunakan bendera atau panji-panji berwarna merah dan putih.

Kerajaan yang menggunakannya salah satunya adalah Kerajaan Majapahit. Selain itu ada juga Kerajaan Kediri yang menggunakan panji berwarna merah putih.

Pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan sebagai bendera kebangsaan.

Bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati itu dikenal dan disebut dengan Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih.

Fatmawati merupakan istri dari Ir. Soekarno Sang Proklamator.

Beliau menjahit Bendera Pusaka Sang Saka Merah Puti dengan penuh perjuangan untuk dapat dikibarkan saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Warna Merah Putih sendiri digunakan karena mengandung nilai perjuangan yang tinggi.

Patriotisme dan nasionalisme pada warna merah dan kesucian pada warna putih.

Ada beberapa tokoh yang memiliki andil dalam penentuan warna bendera saat kemerdekaan Indonesia.

Prof. DR. Soepomo, PA Soerjadiningrat dan Mas Mansyur memiliki andil besar menentukan bendera kebangsaan ini. Merah berani putih suci.

Jauh sebelum kemerdekaan RI tahun 1945, bendera merah putih sudah sering dipakai dalam peperangan perjuangan melawan penjajah Belanda.

Saat perang Jawa pada tahun 1825, saat itu Pangeran Diponegoro berjuang melawan penjajah Belanda menggunakan bendera berwarna merah putih yang dikenal dengan nama Woromporang.

Sang Saka Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati saat ini masih tersimpan rapi di Istana Negara.

Bendera Pusaka tersebut sudah tidak dapat dikibarkan lagi karena kondisinya yang sudah rapuh dan digantikan dengan bendera pusaka duplikat.

Sang Saka Merah Putih terakhir kali dikibarkan pada era kepemimpinan Presiden Soeharto saat peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1968.

Saat ini yang dikibarkan saat perayaan kemerdekaan Indonesia merupakan bendera duplikat.

JAKARTA, Prolite – Hari Keluarga Nasional diperingati setiap tanggal 29 Juni. Pada tahun 2023 ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadikan Peringatan Hari Keluarga Nasional ke 30 sebagai momentum tepat upaya penguatan peran keluarga dalam mempercepat menurunkan prevalensi stunting.

“Dalam upaya percepatan penurunan stunting, keluarga memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam memberikan praktik pengasuhan yang baik dan menciptakan lingkungan sanitasi yang memenuhi standard kesehatan,” kata Kepala BKKBN Dr. (H.C). dr. Hasto Wardoyo, (K) melalui siaran pers, Kamis (29/06/2023).

Menurut Hasto Wardoyo, penyelenggaraan Peringatan Hari Keluarga Nasional 2023 menjadi momentum yang tepat dalam penguatan komitmen bersama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam upaya penguatan peran keluarga dalam percepatan penurunan stunting.

Hasto Wardoyo menjelaskan stunting yang merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang dan stimulasi lingkungan yang kurang mendukung, ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standard, masih menjadi persoalan bagi Indonesia saat ini.

Berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting pada 2022 berada pada angka 21,6 persen. Angka ini menunjukkan satu dari lima anak Indonesia mengalami stunting.

“Oleh sebab itu, peningkatan pengetahuan dan pemahaman keluarga serta komunitas berperan penting untuk pencegahan stunting dan mempersiapkan anak agar tumbuh kembang optimal menjadi generasi maju,” ujar Hasto Wardoyo.

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk penguatan peran keluarga dalam percepatan penurunan stunting, lanjut Hasto Wardoyo.

“Momentum Hari Keluarga Nasional 2023, diharapkan dapat menjadi daya ungkit keberhasilan program dan penguatan komitmen bersama menurunkan stunting,” jelas Hasto Wardoyo.

Untuk mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada 2024 menurut Hasto Wardoyo, harus dilakukan bersama-sama dengan mengintervensi langsung kepada anak-anak stunting.

Sementara itu, terkait penyelenggaraan Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ke 30 tahun 2023, Deputi bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso mengatakan dipusatkan di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pertimbangan digelarnya di Provinsi Sumatera Selatan karena termasuk dalam tiga besar di Indonesia sebagai provinsi dengan penurunan angka stunting melebihi capaian nasional di tahun 2022.

Berdasarkan hasil SSGI tahun 2022, penurunan prevalensi stunting di Sumatera Selatan tahun 2021 yaitu 24,8 persen menjadi 18,6 persen pada 2022. Angka ini lebih rendah dari prevalensi nasional 21,6 persen.

“Tema Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2023 ini adalah Menuju Keluarga Bebas Stunting untuk Indonesia Maju dengan hastag #KeluargaKerenCegahStunting,” kata Teguh.

Sejarah Hari Keluarga Nasional

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata tidak serta merta menjadikan Indonesia bisa membangun sesuai cita-cita para Pendiri Bangsa.

Bangsa Indonesia tetap harus berjuang. Negara meminta warga untuk turut ambil bagian dalam perjuangan bersenjata.

Perjuangan itu tidaklah mudah dan murah. Bahkan para pejuang kemerdekaan saat itu harus rela mengorbankan nyawa, harta, dan berpisah dengan keluarga demi mencapai cita-cita kemerdekaan.

Baru pada 22 Juni 1949, Belanda menyerahkan secara utuh kedaulatan Bangsa Indonesia.

Para pejuang yang gugur kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan dimakamkan dengan atau tanpa dikenali.

Para pejuang yang selamat kembali berkumpul kepada keluarganya, setelah sekian lama terpisah selama masa perjuangan.

Momen kembali berkumpulnya para pejuang dengan keluarga pada 29 Juni 1949 ini yang dijadikan peringatan sebagai Hari Keluarga Nasional.

Perjuangan membangun bangsa Indonesia dan membangun keluarga adalah satu nafas kehidupan. Membangun keluarga berarti juga membangun bangsa.

Peringatan Hari Keluarga merupakan upaya mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia, betapa pentingnya suatu keluarga.

Keluarga mempunyai peranan dalam upaya memantapkan ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari keluargalah kekuatan dalam pembangunan suatu bangsa akan muncul.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2014 tentang Hari Keluarga Nasional ditetapkan tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional dan bukan merupakan hari libur.

Prof. Dr. Haryono Suyono merupakan penggagas Hari Keluarga Nasional.

Saat itu Prof. Haryono Suyono merupakan Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di era Presiden Soeharto.

(Kini lembaga pemerintah itu berubah menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan akronim tetap BKKBN dan dipimpin dr. Hasto Wardoyo).

Ada nilai sejarah di balik pemilihan tanggal dan bulan tersebut. Tanggal 29 Juni merupakan kristalisasi semangat pejuang Keluarga Berencana untuk memperkuat dan memperluas program KB.

Secara resmi, pemerintah menjadikan program Keluarga Berencana menjadi program nasional, dilakukan bersamaan dengan berdirinya Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 29 Juni 1970.

Ekspedisi Pendakian, 12 Anak Muda Kibarkan Bendera Hari Keluarga Nasional di Gunung Ceremai

BANDUNG, Prolite – Satuan Karya Keluarga Berencana (Saka Kencana) dan Forum Generasi Berencana (GenRe) Jawa Barat, melakukan Ekspedisi Pendakian dan Pengibaran Bendera Hari Keluarga Nasional (Harganas). Pengibaran bendera dilakukan di puncak Gunung Ceremai atau Ciremai di Kabupaten Kuningan (Jawa Barat) pada 29 Juni 2023, tanggal di mana Harganas diperingatir secara nasional.

Pelepasan tim ekspedisi dilakukan Ketua Tim Kerja Balnak, Elma Triyulianti, yang juga Mentor Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, bertempat di Balai Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Selasa (27/06/2023).

Tim ekspedisi beranggotakan 12 anak muda ini dipimpin langsung Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Kuningan, Alfalah Shiddieqy Arifin.

Alfalah bukan sosok asing di kalangan pecinta alam Kuningan. Dia merupakan pegiat kelompok pecinta alam “AKAR” (Anak Kuningan Alam Rimba).

Gunung Ceremai (Latin: Gunung Ceremé) dipilih sebagai lokasi pengibaran Bendera Harganas tahun 2023 karena gunung ini merupakan gunung dengan puncak tertinggi di Jawa Barat. Tepatnya berada meter di atas permukaan laut (mdpl).

Adapun beberapa gunung tertinggi lainnya di Jawa Barat di antaranya Gunung Pangrango dengan ketinggian mdpl, Gunung Gede ( mdpl), Gunung Cikuray () mdpl, dan Gunung Papandayan ( mdpl). Kini, Gunung Ceremai termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ceremai (TNGC), yang memiliki luas total sekitar hektar.

Sesaat sebelum melepas tim, dari kaki Gunung Ceremai, Elma berpesan bahwa kegiatan ini tak lepas dari salah satu program prioritas nasional yang kini diemban BKKBN, yaitu percepatan penurunan stunting.

“Pendakian, kemudian pengibaran Bendera Harganas di Puncak Gunung Ceremai ini merupakan simbol bahwa dalam mencapai keluarga bebas stunting butuh usaha, butuh ikhtiar. Sama halnya dengan mendaki Gunung Ceremai, butuh tenaga yang tidak sedikit, butuh strategi, butuh kolaborasi, di mana itu semua juga dibutuhkan dalam upaya kita mengentaskan stunting di Jawa Barat,” tutur Elma.

Menurut data yang disampaikan Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Kuningan, Trisman Supriatna yang juga hadir melepas keberangkatan tim ekspedisi, mengatakan berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 prevalensi stunting di Kabupaten Kuningan berada di angka 19,4%.

Sedangkan berdasarkan data bulan penimbangan balita Februari 2023 dan ePPGBM, di Kuningan terdapat kasus, atau 7,7% di mana Kecamatan Cigugur termasuk kecamatan dengan kasus tertinggi, ada 213 kasus stunting. Di Desa Cisantana ada 34 kasus.

“Kami mendukung kegiatan ini, karena selain untuk mengampanyekan Hari Keluarga, ada kegiatan-kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Cigugur. Baik berupa promosi kesehatan reproduksi remaja, juga pemberian bantuan telur bagi keluarga-keluarga berisiko stunting yang ada di sini. Nanti kita sisir mulai dari daerah sekitar kaki Gunung Ceremai ini,” ucap Trisman.

Selain kegiatan ekspedisi, di tempat yang sama dilaksanakan beberapa kegiatan lainnya. Yaitu sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi, gizi dan anemia bagi para kegiatan sosialisasi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bagi keluarga-keluarga yang memiliki bayi di bawah dua tahun (Baduta) di Desa Cisantana.

Tim ekspedisi memulai jalur pendakian dari Ipukan-Palutungan. Di sana terdapat Kampung KB di Dusun Palutungan, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur. Kampung KB ini telah dibentuk sejak 2017 lalu.

“Semoga kebulatan tekad kita, kegigihan kita mendaki dan mengibarkan Bendera Harganas di Puncak Gunung Ceremai betul-betul mencerminkan sejauh mana kegigihan kita dalam percepatan penurunan stunting,” tutup Elma sambil melepas tim di Jalur Pendakian Palutungan.

Prolite – BKKBN terus mengawal, mengelola serta memberi orientasi keberadaan seluruh Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), sehingga Kampung KB berbeda dari kampung biasa.

Tak hanya menjadi tempat tinggal bagi kelompok orang, lebih dari pada itu Kampung KB dengan banyak kegiatan produktif di dalamnya mampu memberi nilai lebih kepada para warga, baik dalam hal kesehatan, kesejahteraan, maupun dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk.

Dengan kelebihan ini, tentu akan bermanfaat untuk generasi Indonesia Emas 2045.

Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, melalui Kampung KB upaya pengurangan angka kemiskinan bisa lebih optimal hasilnya.

Terutama jika program-program terkait kependudukan berjalan di semua daerah. Ganjar Pranowo pun menekankan gerakan ini bisa didukung banyak pihak.

“Ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah setempat terkait dengan upaya pengendalian laju jumlah penduduk,” kata Ganjar Pranowo usai mencanangkan Kampung KB di Dukuh Pandogan, Desa Telogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, beberapa waktu lalu.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Eka Sulistia Ediningsih pada Jumat (23/06/2023) mengatakan di Jawa Tengah ada banyak yang terus dikembangkan. Seluruh Kampung KB ini punya program yang progresif untuk kemajuan masyarakatnya.

Seperti Kampung KB Kokolaka di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Kampung dengan mayoritas warganya memiliki usaha pengolahan kolang kaling, selain menjadi ciri khas dari wilayah tersebut, dengan terdapat 11 usaha pengolahan kolang kaling.

Mulai dari produk kolang kaling seperti pada umumnya yang dijual di pasaran, ada pula yang dijadikan olahan lain seperti manisan, kerupuk, tahu bakso, dan Nasi Guling (Gudangan Kolang kaling) yang menjadi kuliner khas Jatirejo.

Hal itulah dijadikan cikal bakal penamaan “Kokolaka” sebagai nama dari Kampung KB tersebut.

Eka mengatakan Kampung KB memiliki visi yang tegas, yakni terwujudnya keluarga-keluarga yang sejahtera dan berkualitas.

Kokolaka menterjemahkan setiap katanya ke dalam tiga hal yakni keluarga, yaitu unit terkecil dalam masyarakat, kedua, sejahtera, yaitu kesejahteraan secara mental, spiritual, sosial ekonomi.

Ketiga, berkualitas, dalam arti unggul dalam aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya serta psikologis.

Kampung KB Kokolaka mencakup wilayah satu kelurahan dengan luas 2,34 kilometer persegi, yang terdiri dari 3 Dukuh, yaitu Dukuh Blabak, Dukuh Sirayu, dan Dukuh Ngablak. Ini terdiri dari 4 RW, dan 14 RT.

Kambera, Kampung KB Cabe Rawit

Lantas tak selesai dengan aktif saja, iapun memiliki program-program unggulan yang akhirnya mengantarkan ia menjadi juara 1 Kampung KB Kota Semarang.

Program Urban Farming, hal ini menepis stigma yang seringkali dipahami bahwa pertanian tidak dapat dilakukan di daerah perkotaan, terutama di tengah permukiman penduduk.

Contohnya di RW 02 Kampung KB Kokolaka dimana cabai rawit menjadi tanaman andalan yang ditanam. Begitupun dengan adanya Taman Tanaman Obat Keluarga (Toga).

Program Koperasi, yang terwujud kedalam Koperasi Guyub Rukun Sejahtera, dan Koperasi SBMI Jatirejo.

Ada juga Program UMKM, berdasarkan data UMKM yang dihimpun Rumah Dataku Kelurahan Jatirejo, pada tahun 2022 jumlah UMKM yang terdapat di Kokolaka berjumlah 154 UMKM, dengan jenis usaha terbanyak yaitu toko kelontong yang berjumlah 27, disusul usaha kuliner yang berjumlah 21 usaha.

Menjadi karakteristik dari kampung KB ini adalah dari setiap RW nya memiliki kekuatan masing-masing. Jika di RW 01 lebih kental dengan usaha kolang kaling, maka di RW 02 lebih cenderung pada kuliner olahan cabe rawit.

Hal inipun lantas menjadikan penamaan kampung tematik di RW 02, yaitu Kambera (Kampung Cabe Rawit). Begitupula di RW 3 dengan ciri khas dari jahe merahnya, dan RW 4 dengan produksi jambu kristal sebagai produk andalannya.

Berbicara dalam kaitanya penurunan stunting dan pengendalian penduduk, Eka mengatakan Kampung KB Kokolaka termasuk aktif dalam mengawal hal tersebut.

Seperti penyelenggarahan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), dan selain pemberian tambahan makanan, orang tua dari baduta stunting juga diberikan edukasi tentang makanan gizi seimbang.

Dalam hal pembinaan tumbuh kembang anak, remaja, dan lansia, maupun dalam hal perekonomian masyarakat, terdapat 5 kelompok kegiatan yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Persentase partisipasi pada kelompok kegiatan yang tertinggi adalah pada BKB sebesar 84,2% atau sejumlah 128 keluarga dari 152 keluarga yang memiliki balita.

Kegiatan Posyandu setiap bulan sekali, yang tersebar di masing-masing RW.

Untuk Posyandu RW 01 terletak di Rumah Pintar di samping Lapangan Desa Jatirejo, Posyandu RW 02 dan 04 masih menumpang di rumah penduduk, dan Posyandu RW 03 menempati Pos Kamling Dukuh Ngablak yang berada di depan Gerbang Bumi Perkemahan Harda Walika.

Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di Kampung KB Kokolala perdasarkan laporan Bulan Februari 2023, Peserta KB Aktif di Kelurahan Jatirejo tercatat sebanyak 340 PUS yang terdiri dari, 55 IUD, 20 MOW, 26 Implant, 207 Suntik, 29 Pil dan 3 Kondom. Angka ini menunjukan bahwa Peserta KB Aktif di Jatirejo berada pada persentase 74,89 % dari 454 PUS.

Dengan mayoritas pasangan usia subur berumur 30-49 tahun yang berjumlah 296 pasangan, setara 73% dari total keseluruhan.

Dalam hal Akses Air Bersih dan Sanitasi juga diperhatikan betul. Terdapat selokan jenis terbuka dan tertutup di sisi jalan Kokolaka dengan kondisi yang bersih, air dapat mengalir dengan lancar, walaupun terdapat beberapa titik penyumbatan alami akibat dedaunan dan tanah yang menimbun.

Kampung ini juga memiliki sumber pasokan air yang berasal dari Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).

Dan seluruh Masyarakat di Kampung KB Kokolaka mendapatkan akses air bersih dari Pamsimas yang dikelola kelurahan dan tampungannya terdapat di setiap RW.

Kampung KB di Jawa Tengah tentu tidak berfokus di 1 kampung saja, masih ada kampung KB lainya yang juga memiliki program-program progresif.

Seperti Kampung KB Abadi Tegaldowo di Kabupaten Rembang, Semarak Karya di Kota Tegal, Kencanasari di Kabupaten Purworejo, juga lainya di 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah.

Ditujukan Pencatatan Data Keluarga yang Valid di di Desa

JAKARTA, Prolite – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memfokuskan program Pemutakhiran hasil Pendataan Keluarga 2021 pada tahun 2023 (PK-23) di desa.

Pemutakhiran data keluarga serentak di seluruh Indonesia pada 1-31 Juli 2023 ini untuk meningkatkan akurasi data sehingga intervensi pemerintah dalam percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem bisa tepat kepada keluarga sasaran.

Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, (K) mengatakan seluruh kader pendata yang dikoordinasikan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi harus memperhatikan lokus desa yang menjadi sasaran program Pemutakhiran PK-23.

“Seluruh kader pendata agar melihat lokus desa dalam Pemutakhiran ini. Perhatikan jumlah KK (Kepala Keluarga)-nya. Cek dulu jumlah KK di perwakilan (BKKBN) masing-masing dengan jumlah target KK di desa lokus. Jangan salah target. Jangan sampai ada alasan, jumlah KK-nya tidak sesuai. Ini konyol banget,” kata Hasto Wardoyo di Jakarta, Jumat (23/06/2023).

Menurut Hasto Wardoyo, dalam program pemutakhiran data keluarga ini sangat ditekankan tentang kebenaran data. Validitas data juga sangat penting dan utama.

“Kualitas data harus ditonjolkan. Dengan data yang valid, maka kita bisa melihat masalah dengan terang benderang. Tanpa data (valid) maka program percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi tidak sukses,” tegas Hasto Wardoyo.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Lina Widyastuti, SKM, , mengatakan pada Pemutakhiran PK-23 terlebih dahulu diadakan Prapelaksanaan Pemutakhiran yang digelar selama 10 hari pada 20-30 Juni 2023.

Lina mengatakan Prapelaksanaan Pemutakhiran itu sebagai langkah awal sekaligus uji coba agar data yang dihasilkan valid dan benar.

“Prapelaksanaan Pemutakhiran dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pada 20 sampai 25 Juni yang dilakukan di 32 kabupaten dan kota di 15 provinsi. Prapelaksanaan tahap kedua akan dilaksanakan pada 25 hingga 30 Juni 2023,” kata Lina.

Menurut Lina, dalam Prapelaksanaan tahap pertama sudah masuk keluarga yang didata. Dari jumlah tersebut sebanyak (91,2 persen) data keluarga sudah divalidasi.

“Hasil prapelaksanaan Pemutakhiran ini menjadi bahan evaluasi bagi provinsi-provinsi sehingga saat Pemutakhiran dimulai pada 1 Juli, setiap perwakilan provinsi sudah tahu hal-hal yang menjadi kendala dan solusinya. Sehingga Pemutakhiran PK-23 ini bisa berjalan dengan baik dan data yang dihasilkan valid dan benar,” ujar Lina seraya mengatakan Prapelaksanaan Pemutakhiran PK-23 ini sesuai dengan surat edaran dari Kepala BKKBN nomor 2 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Kepala BKKBN Hasto Wardoyo itu disebutkan Pemutakhiran PK-23 dilakukan terlebih dahulu dengan prapelaksanaan yang digelar paling sedikit satu kabupaten/kota per provinsi pada tanggal 20 Juni 2023 – 30 Juni 2023. Pemutakhiran PK-21 tahun 2023 dilakukan serentak di seluruh provinsi pada 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.

Wilayah Pemutakhiran data keluarga PK-21 tahun 2023 dilaksanakan pada desa/kelurahan yang terpilih sebagai sampel dan desa/kelurahan dengan cakupan keluarga terdata rendah.

Pemutakhiran dilakukan dengan dua metode pengumpulan data, yaitu metode formulir (paper based) dan telepon pintar (smartphone) yang ditentukan berdasarkan pemetaan yang dilakukan provinsi.

Pemutakhirkan Data Keluarga Indonesia oleh BKKBN dilakukan dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam BDKI melalui kunjungan rumah ke rumah dengan cara mewawancara dan atau mengobservasi kepala keluarga, yang dilakukan secara serentak pada waktu yang telah ditentukan.

Pada Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2022, jumlah total penduduk yang direkam pada Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 sebanyak jiwa. Sedangkan jumlah keluarga yang terdata sebanyak keluarga. Cakupan Pemutakhiran 2022 ini mencapai 80 persen lebih dari seluruh jumlah penduduk dan keluarga di Indonesia.

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

JAKARTA, Prolite – Mario Dandy tersangka kasus penganiayaan terhadap David Ozora sudah menjalankan sidang pertamanya pada hari Selasa (6/6). Sidang perdananya tidak di hadiri oleh kedua orang tua Mario Dandy.

Sidang yang di laksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan itu berlangsung aman. Kuasa Hukum dari Mario Dandy menjelaskan bahwa bapaknya tidak bisa hadir dikarenakan sudah masuk rutan KPK sedangkan ibunya tidak cukup kuat untuk menghadiri sidang anak tersayangnya.

Lain halnya dengan Mario Dandy, keluarga dari Shane Lukas tampak hadir dalam sidang pertamanya. Bahkan keluarga dari lampung pun ikut hadir dalam sidang pertama ini, seluruh anggota keluarga Shane hadir untuk memberikan semangat kepada Shane Lukas.

Keluarga dari Shane mengklaim bahwa, Shane Lukas tidak bersalah dia hanya dia ajak oleh Mario Dandy. Keluarga Shane berharap tidak dijatuhkan hukuman yang berat oleh majelis hakim.

Diketahui Mario Dandy yang melakukan penganiayaan terhadap David Ozora, maka dari itu Mario di jerat dengan Pasal 355 KUHP ayat 1 subsider Pasal 354 ayat 1 KUHP subside 535 ayat 2 KUHP, subside 351 ayat 2 KUHP. Penyidik juga mengenakan Mario pasal 76c Jo 80 Undang-undang Perlindungan Anak.

Sementara itu, Shane dijerat Pasal 355 ayat 1 Jo Pasal 56 KUHP, subsider 354 ayat 1 Jo 56 KUHP, subsider 353 ayat 2 Jo 56 KUHP, subsider 351 ayat 2 Jo 76c Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selain Mario dan Shane masih ada 1 lagi yang terlibat kasus penganiayaan terhadap David yakni AG (15). AG sudah lebih dahulu menjalani sidang dan sudah divonis hukuman 3,5 tahun penjara.

AG terbukti bersalah karna turut serta dalam Penganiayaan terhadap David Ozora. Namun AG akan mengajukan upaya hukum banding dan kasasi atas vonis yang sudah di jatuhkan kepada AG. (*/ino)

JAKARTA, Prolite – Sidang pertama Mario Dandy akan dilakukan pada hari ini, tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan Mario terhadap David Ozora. Sidang yang akan digelar pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Tersangka Mario Dandy akan menjalankan sidang pertamanya dengan Shane Lukas yang juga ikut menjadi tersangka pada kasus penganiayaan.

Sidang hari ini akan digelar pada jam WIB, sidang yang di gelar secara terbuka untuk umum ini dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Menurut Pejabat Huma PN Jaksel Djuyamto, meski dalam surat dakwaan bersifat terbuka namun karena saksi yang dihadirkan adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Namun dalam surat dakwaan ada konten kesusilaan maka dari itu majelis hakim akan menyesuaikan dengan hukum acara secara tertutup.

Sidang yang akan dipimpin oleh Alimin Ribut Sujono selaku Ketua, Tumpanuli Marbun selaku hakim anggota I dan muhammad Ramde sebagai hakim anggota II.

Dalam sidang terbuka untuk umum ini tidak ada penjagaan yang ketat dari Jajaran Kepolisian. Polres Metro Jakarta Selatan yang di tunjuk untuk mengamankan proses sidang Madio Dandy dan Shane Lukas.

Kasus yang menyeret anak pejabat pajak eselon III ini menarik perhatian publik pasalnya Mario Dandy memiliki prilaku pamer harta kekayaan orang tuanya. Hingga sang ayah ikut terseret dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus pencucian uang. (*/ino)

JAKARTA, Prolite – ASN dan PNS kembali di manjakan dengan ditambahkan uang anggaran untuk biaya makanan penambah daya tahan tubuh setiap bulannya. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Berapakah nominal biaya makanan penambah daya tahan tubuh tersebut? Dikutip dari PMK 49/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, satuan biaya makanan penambah daya tahuan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/ minuman bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh ASN yang diberikan tugas.

Melaksanakan tugas dan fungsi kantor merupakan tugas yang berat untuk seluruh ASN untuk itu pemerintah memberikan tambahan uang makanan penambah daya tahan tubuh, agar tidak memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

Untuk besaran uang makanan pemambah daya tahan tubuh berbeda-beda di setiap daerahnya. Nominal disesuaikan dengan provinsi PNS tersebut bertugas, kisarannya mulai dari Rp 18 ribu – Rp 25 ribu per harinya.

Maka dalam satu bulan PNS akan mendapatkan uang makanan penambah daya tahan tubuh kisaran Rp 396 ribu – Rp 550 ribu setiap bulannya.

Nominal tersebut diluar dari tunjangan keluarga hingga tunjangan kinerja yang sebelumnya sudah diterima oleh PNS.

Satuan biaya ini tertinggi untuk PNS yang berada di daerah Papua, Papua Barat, sampai Papua Pegunungan, yakni Rp25 ribu per hari sehingga kurang lebih mendapat Rp550 ribu per bulan.

Sementara satuan biaya terendah yakni Rp18 ribu per hari  atau Rp396 ribu per bulan berada di Jambi, Sumatera hingga Kalimantan Selatan. Untuk wilayah Ibu Kota, Jawa, Bali hingga NTB-NTT, setiap PNS dan PPPK (ASN) berhak menerima biaya makanan penambah daya tahan tubuh sebesar Rp19ribu per hari atau kurang-lebih sekitar Rp418 ribu per bulan.

Selain itu, dalam aturan ini Menkeu  Sri Mulyani juga mengatur nilai maksimal yang bisa disusun Kementerian/Lembaga untuk perjalanan dinas dalam dan luar negeri, rapat di luar kantor serta uang lembur PNS. Nilai yang tercantum merupakan satuan biaya maksimal yang dijadikan patokan oleh Kementerian/Lembaga untuk menyusun anggaran 2024. (*/ino)