Rendiana juga menyoroti tantangan di lapangan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan personel Satpol PP dan Linmas, serta belum optimalnya koordinasi lintas OPD.
Namun, ia menilai masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan, terutama melalui penggunaan teknologi digital.
“Kota Bandung bisa memperkuat pengawasan berbasis teknologi seperti pemasangan CCTV, aplikasi pengaduan warga, hingga integrasi data dengan pusat komando Satpol PP. Kolaborasi dengan komunitas dan dunia usaha juga harus diperluas,” katanya.
Substansi dan Rekomendasi
Menurutnya, Raperda ini telah mengatur aspek penting mulai dari asas penyelenggaraan hingga penegakan hukum dan sanksi administratif yang adil.
Fraksi NasDem pun mengajukan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya:
- Mendorong edukasi hukum di sekolah, kampus, dan komunitas.
- Meningkatkan kapasitas Linmas dengan pelatihan dan peralatan modern.
- Mengoptimalkan sistem pengawasan digital terintegrasi.
- Menerapkan pendekatan restoratif terhadap pelanggaran ringan guna membangun kesadaran warga.
Rendiana berharap, Raperda ini dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan Kota Bandung yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya.
Tinggalkan Balasan