Ia meminta pengurus dan pengawas koperasi harus meningkatkan literasi manajerial, transparansi pelaporan keuangan, memperluas partisipasi anggota, konsisten terhadap regulasi, serta mengoptimalkan akses pembiayaan dan jaringan pasar.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menegaskan dukungan penuh legislatif terhadap penguatan KKMP. Menurutnya, koperasi adalah instrumen penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
“Koperasi berbasis kelurahan ini akan semakin kokoh jika dijalankan dengan prinsip gotong royong. DPRD akan terus mendukung melalui regulasi dan kebijakan anggaran yang berpihak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Asep.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, Budhi Rukmana menuturkan, Bimtek ini menjadi bagian dari strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi.
“Kami ingin pengurus dan pengawas KKMP memiliki bekal yang cukup untuk mengelola koperasi secara profesional, transparan, dan modern. Dengan begitu, keberadaan KKMP benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga di tiap kelurahan,” jelas Budhi.
Tinggalkan Balasan