Menurutnya, capaian ini menjadi indikator bahwa reformasi birokrasi dan pembenahan sistem penganggaran yang dilakukan sejak awal pemerintahan Wali Kota Farhan telah berjalan di jalur yang benar.
“Kami di DPRD Kota Bandung pun berkomitmen untuk terus menjaga fungsi pengawasan dengan cara yang konstruktif. Politik tidak cukup dengan kritik, harus ada kontribusi dalam solusi. Ini yang selalu kami bawa dalam setiap rapat anggaran dan pengawasan,” tambahnya.
Sebagai partai pengusung utama Wali Kota Bandung, Partai NasDem Kota Bandung juga melihat keberhasilan ini sebagai pijakan moral dan politik untuk terus mendorong pemerintahan yang lebih bersih dan responsif.
“Capaian ini bukan akhir, tapi awal untuk kerja-kerja yang lebih besar. WTP harus menjadi standar, bukan sekadar prestasi insidental,” tegas Awangga.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan