Sardi juga menekankan pentingnya validasi dan penguatan database UMKM sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Menurutnya, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai persoalan mendasar.
“Keterbatasan akses permodalan, kurangnya pelatihan keterampilan, serta minimnya pendampingan usaha menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” katanya.
Ia menambahkan, pembinaan ke depan harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Dukungan pembiayaan melalui koperasi serta kerja sama dengan lembaga keuangan daerah dinilai dapat menjadi solusi strategis dalam memperkuat ekosistem usaha masyarakat.
DPRD Kota Bekasi, lanjut Sardi, akan terus mengawal kebijakan dan program penguatan koperasi serta UMKM melalui fungsi penganggaran dan pengawasan agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Dengan begitu kita bersama-sama dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta memperkuat perekonomian Kota Bekasi,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan