Ketua DPRD Kota Bekasi Sebut Depot Air Minum Isi Ulang Wajib Pakai Air Pegunungan

BEKASI, Prolite – Depot air minum isi ulang yang ada di Kota Bekasi wajib memakai air yang bersumber dari mata air pegunungan, hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Bekasi H.M. Saifuddaulah.

Menurut Ketua DPRD Kota Bekasi, kewajiban penggunaan air pegunungan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan buat konsumen di Kota Bekasi.

“Kewajiban menggunakan mata air yang bersumber dari pegunungan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen,” kata Ketua DPRD Kota Bekasi H. M. Saifuddaulah, akhir Februari 2024 lalu.

“Hal ini karena air dari sumber pegunungan tentu memiliki kualitas yang jauh lebih baik dari sumber lainnya,” imbuh dia.

Kebijakan ini juga selasar dan berdasarkan aturan yang sudah disahkan lewat Peraturan Daerah (Perda).

Ia pun berharap seluruh pelaku depot ari minum menjalankan amanah perda tersebut.

Saifuddaulah juga menegaskan bahwa nantinya instansi terkait akan melakukan pengawasan terhadap depot air minum yang ada di Kota Bekasi.

“Tentu jika pelaku usaha air isi ulang tidak menaatinya akan terancam sanksi karena tidak mengindahkan aturan tersebut,” ujar dia.

Ia juga menjelaskan sanksi yang telah diatur dalam Perda Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang.

Hal ini ditegaskan lantaran masih ada pelaku usaha depot air minum yang menggunakan sumber dari air tanah.

“Ini upaya dan langkah kami memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat agar mendapatkan air yang steril,” kata dia.

“Jangan-jangan depot air isi ulang selama ini ternyata airnya pakai air tanah?” pungkas Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah.

Rahmat Faisal : Meminta Pemkot Bekasi Optimalisasi Pelayanan Masyarakat dalam Rapat Paripurna HUT ke-27

BEKASI, Prolite – Rahmat Faisal selaku Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi meminta untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi melalui Rapat Paripurna Perayaan HUT ke-27 Kota Bekasi.

Rahmat Faisal menilai kinerja Pemerintah Kota Bekasi pada sektor kerja sama antardinas yang belum maksimal, termasuk optimalisasi kinerja setiap dinas dalam penyelengaraan pelayanan masyarakat.

“Optimalisasi kinerja pemerintah yang outputnya pelayanan masyarakat masih lemah,” ujar dia, Minggu 10 Maret 2024.

Menurut dia, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait pelayanan yang masih sulit ditempuh.

Tidak hanya itu saja, pada pelayanan kesehatan, sosial hingga pendidikan masih banyak menjadi sorotan.

“Banyak aspirasi masuk kepada Komisi I maupun DPRD Kota Bekasi yang menjadi sorotan banyak kalangan terkait hal itu,” kata dia.

Menurutnya, penting ada terobosan antar dinas dalam menciptakan pelayanan yang langsung tepat sasaran tanpa adanya hambatan-hambatan yang dapat merugikan masyarakat.

“Kalau hari ini ada keluhan masyarakat harus dapat diproses secepatnya dan memberikan solusi tanpa harus menunggu waktu lagi,” ujar dia.

Ia menyebut kolaborasi kerja sama antar dinas yang masih pasif juga menjadi polemik.

Setiap dinas memiliki kebijakan masing-masing dan masih memiliki sangkut-paut dengan dinas lainnya,

Maka dari itu pentingnya kerja sama dan komunikasi yang baik antar dinas untuk bisa memajukan Kota Bekasi.

Maka dari itu dia menekankan kepada seluruh stakeholder di Kota Bekasi agar bisa bekerja sesuai harapan bersama dan terus-menerus menciptakan terobosan untuk pembangunan Kota Bekasi yang jauh lebih baik.

Rahmat Faisal menyebut kolaborasi kerja sama antar dinas yang masih pasif juga menjadi polemik.

Setiap dinas memiliki kebijakan masing-masing dan masih memiliki sangkut-paut dengan dinas lainnya.

Maka dari itu pentingnya kerja sama dan komunikasi yang baik antar dinas untuk bisa memajukan Kota Bekasi.

Ia pun menekankan kepada seluruh stakeholder di Kota Bekasi agar bisa bekerja sesuai harapan bersama dan terus-menerus menciptakan terobosan untuk pembangunan Kota Bekasi yang jauh lebih baik.

“Menciptakan pelayanan yang jauh lebih mudah dan dapat langsung dirasakan masyarakat,” tutup dia.

Selama Ramadan, Tempat Hiburan di Kota Bandung Dilarang Beroperasi

BANDUNG, Prolite – Selama Ramadan, tempat hiburan di Kota Bandung dilarang beroperasi. Jika melanggar, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan memberikan sanksi tegas.

Hal itu berdasarkan Surat Edaran Nomor: 728-Disbudpar/2024 perihal Penutupan Usaha Pariwisata Hari Besar Keagamaan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melarang tempat hiburan seperti bar, kelab malam, diskotik, karaoke, pub, panti pijat, rumah biliar, spa, dan sanggar seni budaya tradisional yang bersifat usaha dan hiburan mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan Suci Ramadan.

Dasar aturannya ialah Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (pasal 73 ayat 6).

“Khusus untuk bar, kelab malam, diskotik, karaoke, pub, panti pijat, rumah biliar, spa, dan sanggar seni budaya tradisional yang bersifat usaha dan hiburan, dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan Suci Ramadan dan hari-hari besar keagamaan,” bunyi surat edaran tersebut.

Penutupan yang dimaksud dimulai sejak Sabtu 9 Maret 2024 mulai pukul WIB dan kembali boleh beropreasi pada Sabtu 13 April 2024 pukul WIB.

Sedangkan untuk pemutaran film-film di bioskop diimbau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi hari besar keagamaan.

Jika ternyata tidak mengindahkan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 74 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali menyediakan bus untuk mudik gratis ke sejumlah kota. Total tersedia 234 tempat duduk bagi pemudik.

Plt. Kadishub Kota Bandung, Asep Kuswara mengungkapkan, pendaftaran mudik gratis akan dibuka pada 15 Maret mendatang. Pendaftaran dilaksanakan secara offline.

Sedangkan pemberangkatannya akan dilaksanakan pada 6 April mendatang.

“Kami Dishub Kota Bandung akan mengadakan mudik gratis jelang Hari Raya Idulfitri 1445 H dengan total 234 kursi,” ucapnya.

Berikut ini daftar rute mudik gratis Idul fitri 1445 H:

1. Bandung – Surabaya via jalur selatan, 1 unit (40 kursi)
2. Bandung – Surabaya via jalur utara, 1 unit (40 kursi)
3. Bandung – Jogja 1 unit (44 kursi)
4. Bandung – Kuningan 1 unit (50 kursi)
5. Bandung – Tasik 2 unit (60 kursi).

Selain menyediakan bus mudik gratis, Dishub Kota Bandung juga bakal menginspeksi keselamatan kendaraan umum (ramp check) yang akan melayani rute mudik.

Dishub Kota Bandung bakal menggelar ramp check di Terminal Cicaheum dan Leuwipanjang. Termasuk ke sejumlah pool bus pariwisata.

“14 hari sebelum lebaran kami akan ada ramp check. Kami turunkan anggota di tiap pool. Karena dikhawatirkan ada bus pariwisata yang tidak melakukan kewajiban laik jalan dan laik operasi,” jelasnya.

Untuk info lebih lanjut, pantau terus akun media sosial Instagram Dishub Kota Bandung, @.

HUT ke-27 Kota Bekasi, Ketua DPRD Saifuddaulah Minta Peningkatan Upaya Penanganan Banjir dan Pendidikan

Prolite – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Saifuddaulah meminta kepada pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan upaya penanganan banjir dan pendidikan di Kota ini.

Musababnya, DPRD Kota Bekasi menilai masih banyak pekerjaan rumah atau PR dalam penanganan banjir dan persoalan pendidikan.

“Soal infrastruktur banjir, ya memang masih terjadi walaupun sudah ada perbaikan-perbaikan drainase,” katanya Saifuddaulah usai rapat paripurna dalam rangka HUT Kota Bekasi ke-27 di kantor DPRD Kota Bekasi, Minggu 10 Maret 2024.

Namun, kata dia, upaya itu harus ditingkatkan dengan membuat tampungan air seperti Polder.

Banyak rencana pembangunan polder yang masih terkendala pembebasan lahan. Sehingga ini perlu ditangani serius agar dapat berjalan maksimal upaya penanganan banjir.

“Pembebasan lahan untuk polder ini juga kan dilakukan Jatimakmur masih terkendala. Ini harus segera dapat diselesaikan, karena butuh polder ini untuk tangani banjir,” jelas dia.

Menurutnya penanganan banjir jangan saja normatif dengan melakukan normalisasi sungai dan perbaikan drainase.

Akan tetapi harus dirinci persoalannya mulau dari hulu ke hilir. Sehingga dapat membuat rencana-rencana baru dalam penanganannya.

“Seperti bangun polder-polder atau embung air. Selain memang harus juga perbaiki sistem drainase dan normalisasi sungai atau kali,” kata dia.

Untuk infrastruktur pendidikan juga harus menjadi perhatian, menurut Saifuddaulah ada beberapa persoalan seperti pembelian lahan untuk infrastruktur pendidikan.

Sebab, sejumlah gedung sekolah terkendala kepemilik aset. Sehingga perlu segera diganti lokasi sekolahnya.

“Nah yang seperti ini kan harus cepat dan segera dalam penanganannya,” kata dia.

Ia juga menyoroti persoalan kemacetan di Kota Bekasi dan meminta agar Pemkot Bekasi berupaya menyediakan transportasi umum yang memadai dan nyaman.

Kemudian juga terus mendorong agar warga Kota Bekasi ini beralih tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, tapi menggunakan transportasi umum.

“Kita sebetulnya lengkap ya, ada KRL, LRT dan bus-bus. Nah harus ada upaya lagi dalam mendorong agar warga ini tidak pakai kendaraan pribadi,” katanya.

Diatas sejumlah PR itu, dia memuju sejumlah prestasi yang diraih Pemkot Bekasi. Seperti penghargaan Adipura tahun 2023 dan dapatkan Anugerah Kota Terinovatif Peringkat Ke-2 Tingkat Nasional Ajang Innovation Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu juga, kemajuan perkembangan daerah dari segi infrastruktur juga cukup pesat. Terlebih pembangunan gedung-gedung instansi vertikal yang sangat baik. Seperti Polres, Kejaksaan, dan Kodim.

“Ini tentunya agar dapat menjalani komunikasi dan sinergi yang baik bersama Forkopimda,” kata dia.

Rapat Paripurna HUT Kota Bekasi ke 27, Komisi 1 Sebut Pj Wali Kota Tak Libatkan DPRD Kota Bekasi

Prolite – Rapat paripurna HUT Kota Bekasi diduga tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bekasi dalam jalannya pemerintahan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I, Wakil Ketua, Sekretaris hingga Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi.

Awalnya, ketika rapat paripurna berlangsung mereka melakukan interupsi kepada pimpinan DPRD Kota Bekasi.

Dalam intrupsi itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rahmat Faisal menilai Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad sulit berkomunikasi sebagai rekan mitra kerja.

“Menyambung dengan apa yang disampaikan (oleh sekretaris komisi), mungkin bapak masih ingat saya WA bapak, titik pun bapak tidak balas,” kata Rahmat Faisal saat Rapat Paripurna HUT Kota Bekasi, Minggu, 10 Maret 2024.

Dia merasa Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad berjalan sendiri dan tidak melibatkan anggota dewan sebagai perwakilan masyarakat.

“Sumpah kami untuk menjaga amanat masyarakat, jadi kalau Bapak merasa jalan sendiri mungkin hak angket kami juga bisa berjalan sendirian,” demikian kata dia.

Dalam rapat paripurna HUT Kota Bekasi, anggota DPRD mengungkapkan tentang banyak kebijakan Pemkot Bekasi yang dianggap membuat gaduh.

Salah satu kebijakan yang dianggap membuat gaduh tersebut adalah diperbolehkannya tempat hiburan malam beroperasi selama bulan Ramadan.

“Saudara Pj Wali Kota yang saya hormati, terimakasih kehadiran bapak sangat kami butuhkan, baik di kami dan di seluruh Kota pertama pak Pj, kami ini sudah berapa kali punya Pj. Mudah-mudahan bapak menjadi yang pertama dan terakhir disini, Karena kenapa? Saya sangat banyak mendengar aspirasi dari warga ataupun dari semua instrumen pemerintahan,” ucap Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI-Perjuangan Nuryadi Darmawan saat menyampaikan interupsi di Sidang Paripurna, Minggu, 10 Maret 2024.

Nuryadi menyatakan, sebelum msalah HUT Kota Bekasi ada juga terjadi kegaduhan terkait dengan kaos Jersey.

Kemudian juga dengan konsep pemilu yang sekarang ini dalam tanda kutip tidak maksimal.

“Kemudian kita ricuh dan gaduh lagi terkait dengan hari ini adalah THM (Soal Isu Maklumat Operasional THM yang buka di Bulan Ramadhan),  baru beberapa hari lagi baik terkait di stakeholder masyarakat LSM dan lainnya menjadi tempat keluhan di para Komisi 1,” jelas dia.

Pihaknya menjawab, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi melalui forum terhormat ini harus menyampaikan beberapa aspirasi yang hendak dikemukakan

“Dalam forum yang terhormat ini, alangkah indahnya pak saudara Pj Wali Kota Bekasi andai kata tidak lah harus kami berteriak-teriak, tetapi bapak peduli dengan mendengarkan aspirasi kita sebagai aspirasi warga Kota Bekasi. Jadi jangan tunggu kami berkumpul dulu,” sambung dia.

Terlebih, kata dia belum lagi hilir mudik semua isu yang bukan lagi menjadi sebuah isu. Karena, selepas Komisi 1 teliti dan tele

Belum lagi terkait suasana kepempimpinan yang tidak nyaman di pejabat pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Saya harap Pak Pj di Ulang Tahun Kota Bekasi ini berikanlah kenyamanan buat warga Kota Bekasi,” imbuhnya

“Kedua berikan lah juga apresiasi bukan sebuah sanksi terhadap siapapun OPD yang sudah merestorasi OPD nya dengan baik, tidak meluarkan isu isu terkait dengan rotasi mutasi yang saya pikir mereka nantinya bisa menjadi suasana yang keganggu dalam menjalankan pekerjaannya,” tambahnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyikapi santai saat Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad dikritik oleh legislator pada saat pelaksanaan Rapat Paripurna HUT Kota Bekasi ke 27 Tahun.

Sebab, melalui Rapat tersebut Gani Muhamad mendapatkan kritik evaluasi kinerja yang disampaikan maupun sulit berkomunikasi Komisi 1 DPRD Kota Bekasi dengan pimpinan daerah tertinggi di Kota Bekasi

“Ya itu kan dinamika, gak apa-apa,” ucap dia singkat kepada awak media selepas pelaksanaan Rapat di Gedung DPRD Kota Bekasi, Minggu, 10 Maret 2024.

Bey Machmudin mengungkapkan bahwa pihaknya menerima dengan santai atas kritik yang disampaikan oleh para anggota DPRD kepada kinerja anak buahnya yang telah memimpin Kota Bekasi selama beberapa waktu.

“Enggak masalah itu kan memang tugas dewan untuk melakukan cek and balancesis,” pungkas dia.

Sementara, Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad mengetahui kritik dari para Anggota DPRD. Hal itu sebagai bentuk evaluasi kinerja dari dirinya yang telah menjadi sorotan

“Saya pikir kritik itu bentuk atensi perhatian, kita tidak boleh anti kritik, kita tidak boleh menutup diri ini dan itu juga dalam rangka tugasnya dewan. Kita harus apresiasi itu,” ungkapnya

Terlebih, kata dia dari beberapa kritik yang dikemukakan juga menjadi tolak ukur bagi dirinya agar semakin baik, dalam memimpin Kota Patriot.

“Oh iya saya, jangankan aparatur, saya sebagai Pj pun dievaluasi tiap tiga bulan. Ini untuk apa? Yaitu semata mata untuk Kota Bekasi yang terbaik,” pungkas dia.

Musrenbang Tingkat Kota , Ketua DPRD Kota Bekasi ikut Hadir dalam Penyusunan RKPD 2024

Prolite – Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)  Tahun 2024 Pemerintah Kota Bekasi tingkat Kota yang dilaksanakan di Patriot Hall, Hotel Santika Mega City Bekasi, Rabu (1/3).

Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah dalam sambutannya menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan Kota Bekasi tahun 2024 bertumpu pada 5 arah kebijakan, diantaranya:

1. Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital
2. Penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata
3. Penguatan ketahanan keluarga dan mendorong kewirausahaan secara inklusif
4. Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan
5. Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan.

“Musrenbang merupakan media untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Musrenbang merupakan hal yang amat penting dalam proses perencanaan pembangunan di seluruh tingkatan dari hulu hingga hilir pemerintahan,” ungkap Saifuddaulah.

Acara tersebut dibuka Plt. Wali Kota Bekasi Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M. Selain dihadiri Ketua DPRD Kota Bekasi H.M Saifuddaulah, SH., M.H. , juga dihadiri seluruh pejabat Pemerintah Kota Bekasi dan stakeholder Kota Bekasi.

“Maka dalam kesempatan ini, kita secara bersama saling mendengarkan dan memahami satu sama lain serta berkomitmen untuk bekerja sama dalam merencanakan serta menetapkan  skala prioritas pembangunan, guna jalannya program Pemkot menuju Kota Bekasi yang lebih baik sesuai visinya menjadi Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan,” lanjut Saifuddaulah.

Ketua DPRD yang biasa disapa Ustadz Daulah ini juga memaprkan bahwa Musrenbang menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dilakukan Pemkot Bekasi tepat sasaran, akuntabel, transparan yang sejalan dengan prinsip good governance serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif umumnya diwujudkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Forum ini harapannya dapat menjadi wadah untuk membahas rancangan, rencana, yang kemudian dapat dikembangkan menjadi suatu kegiatan atau kesepakatan,” papar Saifuddaulah.

Di akhir sambutan,  Ketua DPRD Kota Bekasi menyampaikan  harapannya agar anggota DPRD untuk terus mengawal pokok-pokok pikiran DPRD dan dapat terakomodasi  dalam rancangan RKPD Kota Bekasi Tahun 2024. Saifuddaulah juga meminta Plt. Wali Kota Bekasi, Sekretaris Daerah, dan seluruh Kepala OPD untuk mematuhi hasil yang telah disepakati dalam Forum Perangkat Daerah.

Soal Bus Rapid Transit dan Tol Dalam Kota, Pj Walkot Bandung: Sudah Sangat Urgent untuk Urai Kemacetan

BANDUNG, Prolite – Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyambut positif kesepakatan bersama operasionalisasi Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan cekungan Bandung.

Menurutnya, transportasi massal seperti BRT sudah sangat segera dibutuhkan guna mengurai kemacetan lalu lintas di Kota Bandung.

Bambang mengungkapkan, pertumbuhan penduduk di wilayah Bandung Raya sebagai hal yang tak bisa dielakkan. Hal ini juga sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang digunakan masyarakat sebagai alat mobilitas sehari-hari.

Oleh karenanya, perlu hadir solusi transportasi massal yang menunjang aktivitas masyarakat dari atau menuju wilayah Kota Bandung.

“Mau tidak mau, kawasan cekungan Bandung ini luar biasa pertumbuhan penduduk,” ujar Bambang usai menandatangani Komitmen Bersama untuk Sinergi Pengembangan Sistem Perpajakan berbasis Digital serta Nota Kesepakatan antara Kemenhub, Pemda Jawa Barat dan Pemkab/Pemkot di Wilayah Bandung Raya untuk operasionalisasi BRT di Kota Bandung, Kamis 7 Maret 2024.

Bambang optimis, operasional Bus Rapid Transit mampu mengurai kemacetan di Kota Bandung. Selain itu, hadirnya BRT akan mendorong perilaku masyarakat untuk mulai menggunakan transportasi massal.

Di sisi lain, Pemkot Bandung juga akan melakukan “re-routing” serta kajian untuk memastikan keberlangsungan BRT juga transportasi massal yang sudah ada di Kota Bandung.

“Kami akan menata rute. kita akan kaji bersama,” ujar Bambang.

Selain Bus Rapid Transit, Bambang juga menyebut hadirnya Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) merupakan upaya lain dalam mengurai kemacetan Kota Bandung. Atas nama Pemkot Bandung, ia menyambut positif rencana kelanjutan pembangunan BIUTR oleh Kementerian PUPR.

“BIUTR itu cita-cita masyarakat Kota Bandung. Sudah 17 tahun masyarakat menanti. Dan saat ini, Pemerintah Pusat ingin 2024 sudah bisa groundbreaking,” ujar Bambang.

“Kehadiran BIUTR dan juga Bus Rapid Transit sudah sangat urgent. Kita sama-sama tahu kepadatan lalu lintas di Kota Bandung seperti apa,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat Taufiq Budi Santoso berharap, kehadiran BRT nantinya dapat meningkatkan minat masyarakat di kawasan Bandung Raya untuk beralih menggunakan transportasi publik.

“(Hadirnya BRT) diharapkan dapat meningkatkan layanan angkutan perkotaan di kawasan cekungan Bandung,” ujar Taufiq.

Sambut HUT Kota Bekasi ke-27, Kecamatan Bekasi Selatan Ajak Warga Gerak Jalan Sehat.

KOTA BEKASI, Prolite – Dalam meramaikan Hari Jadi Kota Bekasi ke-27 Tahun, Kecamatan Bekasi Selatan gelar gerak jalan sehat yang dirangkaikan dengan cek kesehatan gratis serta bazaar UMKM di Halaman Kantor Kecamatan Bekasi Selatan.

Mewakili Pj. Wali Kota Bekasi, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi, Arwani hadir untuk membuka acara. Hadir pula secara langsung Camat Bekasi Selatan, Karya Sukma beserta Lurah se-Kecamatan Bekasi Selatan.

Rangkaian ini juga mengajak para warga serta para aparatur se Kecamatan Bekasi Selatan yang bertujuan untuk silaturahmi sekaligus memeriahkan HUT Kota Bekasi ke-27 Tahun.

Arwani mengutarakan yang mewakili Pj. Wali Kota Bekasi meminta maaf tidak bisa hadir dalam acara besar di wilayah Bekasi Selatan dikarenakan adanya agenda ke Jakarta untuk acara lain, namun beliau berpesan dan mengucapkan terima kasih kepada para aparatur di Kecamatan Bekasi Selatan yang sangat antusias dalam memeriahkan hari jadi Kota Bekasi.

Di samping itu, Camat Bekasi Selatan juga menerangkan kegiatan gerak jalan ini merupakan agenda setiap tahun yang selalu kita gelar. Pada ajang ini warga juga bisa menikmati cek kesehatan gratis juga untuk mengenalkan produk-produk UMKM yang berada di wilayah Bekasi Selatan.

Tidak hanya cek kesehatan gratis, dalam memanjakan para peserta yang hadir, tersedia doorprize menarik untuk para peserta gerak jalan.

Karya Sukma juga ungkapkan untuk HUT Kota Bekasi ke 27 Tahun, agar Kota Bekasi semakin mencapai visi misinya dan menjadi Kota yang selalu harmonis.

Temui PKL Pasar Tumpah Cikutra dan Cicadas, Ema: Mari Bersama-sama Pulihkan Bandung Paris van Java!

BANDUNG, Prolite – Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna memimpin pertemuan strategis dengan para PKL yang beroperasi di Pasar Tumpah Cikutra dan Cicadas, Rabu 6 Maret 2024.

Pertemuan ini sekaligus mencari jalan keluar soal banyaknya keluhan masyarakat terkait pasar tumpah dan PKL.

Pertemuan ini diadakan dalam upaya untuk membahas penertiban PKL dan penegakan Perda Kota Bandung No 9 tahun 2019 tentang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, demi menciptakan kota Bandung yang lebih tertib dan bersih.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif, Ema Sumarna sebagai Ketua Satuan Tugas Khusus (satgasus) PKL Kota Bandung menyampaikan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan para pedagang dalam menjaga kebersihan dan ketertiban kota.

Menurutnya, penertiban PKL dan penegakan aturan merupakan langkah penting untuk memulihkan citra Kota Bandung sebagai “Paris van Java”, yang dikenal dengan keindahan kotanya serta kesejukan dan kebersihannya.

“Pemerintah hadir, regulasi hadir, untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat luas. Bukan untuk kepentingan segelintir atau sekelompok orang, yang hanya memaksakan kehendak pribadi yang akhirnya mengganggu hak banyak masyarakat lainnya,” tegasnya.

Ema juga mengutarakan komitmennya untuk menegakkan Perda Kota Bandung Nomer 4 Tahun 2011 yang mengatur tentang lokasi dan tempat usaha bagi PKL yang dibagi menjadi tiga zona. Yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau.

Lokasi yang dikategorikan sebagai zona merah merupakan lokasi larangan bagi PKL dan sama sekali tidak diizinkan untuk berdagang. Zona kuning merupakan lokasi yang diterapkan jam khusus dan zona hijau yang memang di perbolehkan untuk aktivitas PKL.

“Pada perda no.4 tahun 2011 itu sudah diatur. Nomenklaturnya sudah sangat humanis. Ada zona kuning, bukan pelarangan, tapi penataan dan penertiban. Tapi di zona merah itu zona terlarang sehingga tidak ada ruang kompromi dan negosiasi,” ujarnya.

Para pedagang kaki lima juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan pendapat mereka dalam proses penertiban ini.

Ema Sumarna dengan seksama mendengarkan setiap aspirasi yang disampaikan oleh para pedagang.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam menjaga ketertiban dan kebersihan kota serta memperkuat citra Kota Bandung sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia.