Purwakarta Job Fair 2025: Ada Tiga Ribu Lebih Peluang Kerja

Prolite – Pemkab Purwakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat kembali menyelenggarakan Job Fair di pertengahan 2025 ini. Program kegiatan tersebut, merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengikis angka pengangguran di wilayah tersebut.

Dalam keterangannyq, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha menuturkan, angka pengangguran di wilayahnya saat ini berada di angka 7,34 persen. Untuk itu, berbagai upaya masih perlu dilakukan oleh jajarannya guna menekan angka pengangguran tersebut.

“Di antaranya melalui program Job Fair seperti ini,” ujar Norman di sela-sela pembukaan Job Fair 2025 di Gedong Sigrong, Jalan Siliwangi, Kabupaten Purwakarta, 25 Juni 2025.

Menurut Norman, angka 7,34 persen untuk jumlah pengangguran itu dirasa masih cukup tinggi. Sehingga diperlukan berbagai upaya, sehingga angkanya bisa terus ditekan. Job Fair sendiri, kata dia, menjadi langkah yang cukup efektif.

“Kegiatan Job Fair, menjadi salah satu upaya kami dari pemeritah daerah untuk memfasilitasi para pencari kerja dalam mendapat pekerjaan,” jelas dia.

Norman menargetkan, di lima tahun ke depan angka pengangguran di Kabupaten Purwakarta bisa ditekan hingga dibawah 5 persen. Dalam hal ini, pihaknya juga berpesan kepada perusahaan yang ada agar selalu menyampaikan informasi soal lowongowan kerja.

“Informasi lowongan kerja itu sangat penting. Sehingga kami bisa langsung menyampaikannya ke masyarakat,” jelas dia.

Terkait upaya untuk mengikis angka pengangguran, kata Norman, pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat telah menyiapkan berbagai upaya. Yakni, melalui beragam program pelatihan kerja.

Adapun program pelatihan yang disiapkan dinas terkait, itu berbasis kompetensi (PBK). Tujuannya, tak lain untuk mencetak para pencari kerja yang berkualitas.

“Intinya, kami akan terus berkomitmen untuk menekan angka pengangguran ini. Target kami, lima tahun ke depan angkanya bisa dibawah 5 persen,” kata Norman.

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Purwakarta, Didi Garnadi menjelasakan, Job Fair 2025 merupakan yang program ketiga kalinya yang digelar jajarannya. Menurut dia, program tersebut cukup efektif untuk mengikis angka pengangguran di wilayah ini.

“Kegiatan di tahun ketiga ini bertema Job Fair Hybrid. Yang membedakan, tahun ini konsepnya dibagi menjadi dua kategori. Yakni, untuk offline dan online,” ujar Didi.

Dalam kegiatan Job Fair tersebut, pihanya berencana menggandeng 40 perusahaan, baik yang ada di Kabupaten Purwakarta, daerah lain hingga perusahaan luar negeri yang sedang membuka lowongan pekerjaan. “Untuk Job Fair tahun ini, tersedia peluang kerja,” jelas dia.

Menurut dia, program Job Fair menjadi salah satu ikhtiar jajarannya secara formal untuk mengurangi tingkat pengangguran. Yakni, dengan membuka lowongan kerja seluas-luasnya melalui langkah kerjasama dengan puluhan perusahaan.

Terkait konsep dengan pola Offline, Didi menuturkan, pihaknya menyiapkan untuk pendaftar. Teknisnya, dari jumlah pendaftar tersebut akan dibagi menjadi 5 sesi. Dengan begitu, setiap sesi itu untuk melayani 700 pencari kerja. “Selain dengan konsep offline, kita juga siapkan yang Online,” kata dia.

Terkait konsep online, lanjutnya, nanti masyarakat yang telah mendaftar akan diarahkan untuk masuk ke Website SIMPI Purwa yang akan dibuka saat pelaksanaan Job Fair nanti.

Mungkin ada yang bertanya-tanya apa bedanya konsep Offline dan Online? Didi juga menjelaskan, secara umum tidak ada bedanya. Semua pendaftar akan terlayani dengan maksimal. “Kalau offline, berati itu yang memilih datang ke lokasi Job Fair. Kalau yang online, itu tak perlu datang dan cukup melalui website. Tapi pelayanannya tetap sama,” tambah dia.

Dengan kata lain, kata dia, dari jumlah warga yang mendaftar itu nantinya hanya orang saja yang akan dilayani secara offline. Sisanya, melalui cara Online.

Sebagai tambahan informasi, Didi menegaskan, kegiatan Job Fair ini sengaja dilakukan jajarannya untuk beberapa hal. Pertama, untuk memutus mata rantai percaloan dan pungutan liar dalam rekrutmen lowongan kerja. “Dengan Job Fair, semua terbuka. Para pencari kerja bisa langsung berinteraksi dengan pihak perusahaan. Kalau memang memenuhi syarat, tak menutup kemungkingan bisa langsung diterima,” tambah dia.

Dengan begitu, kata dia, kegiatan ini cukup efektif. Di samping untuk mengikis angka pengangguran, juga untuk memutus mata rantai praktik pungli. “Job Fair ini kita hanya memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dengan pemberi kerja atau perusahaan. Untuk selanjutnya silahkan perusahaan punya mekanisme sendiri termasuk tahapan seleksinya,” demikian Didi Garnadi.

Eka Anugrah: Semua Ambulans Di Kota Bandung Akan Diregistrasi

BANDUNG, Prolite – Dinas Kesehatan Kota Bandung kedepan akan meregistrasi atau mendata semua kendaraan ambulans milik perusahaan swasta yang bukan pelayanan kesehatan atau dikelola oleh komunitas, perorangan, partai, dan lainnya. Bahkan kedepan akan ada aturan hanya ambulans yang terdata dan sudah terstandarisasi di dinas kesehatan yang boleh berkeliaran di Kota Bandung.

Registrasi tesebut sengaja diperuntukan bagi ambulans pihak swasta yang bukan pelayanan kesehatan. Pasalnya untuk ambulans milik pelayanan kesehatan swasta semisal klinik ataupun rumah sakit sudah terbilang sesuai standar. Perlu diketahui registrasi ambulans ini gratis alias tidak berbiaya.

“Kamu ambulans emergency, kamu transport, kamu bukan transport, bukan gawat darurat mohon maaf gak bisa jalan di Kota Bandung, mungkin kedepan seperti itu,” jelas Plt Kepala UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Dinkes Kota Bandung Eka Anugrah , usai membuka pembinaan relawan 911 di Jl Cihampelas, Kamis (26/6/2025).

Eka mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk membina dan menseragamkan kendaraan tersebut sehingga sesuai aturan.

“Yang kami khawatir kan mereka belum terpapar terkait regulasi, terkait petunjuk teknis dan lain sebagainya makanya menurut kami urgensinya kita sadar dulu mereka kita rangkul kita rapikan,” ujar Eka.

Karena itu, pihaknya menghimbau seluruh warga Kota Bandung baik secara perusahaan, perseorangan, organisasi ataupun komunitas apapun yang memiliki kendaraan ambulans agar segera mengontak Dinas Kesehatan dengan nomor 08522889119 untuk meregistrasi ambulans nya.

“Kami akan membantu memfasilitasi agar ambulans nya itu minimal bisa terdaftar di kami. Mungkin ke depan syukur-syukur bisa terstandarisasi,” harapnya.

Pemerintah daerah sendiri melalui dinkes oleh pemerintah pusat sudah dihimbau untuk membina ambulans yang ada di daerahnya masing-masing. Pasalnya, Kementerian Kesehatan menyadari banyak sekali ambulans dengan berbagai spesifikasi dan bentuknya tidak seragam.

“Itu bukan salah masyarakat karena memang kami juga baru launching juknis itu tahun 2023, jadi masih kurang sosialisasi. Nah kami juga pernah mengumpulkan, nanti nih tanggal 8 Juli sama tanggal 19 Juli kami akan mengumpulkan khusus komunitas ambulans. Jadi supir-supir ambulans atau crew-crew ambulans di situ kami akan menyampaikan terkait safety driving bagaimana cara mengemudi yang aman ya, jangan sampai dia malah jadi korban,” tandasnya.

Masih kata Eka sudah jalan hampir dua tahun Dinas Kesehatan mengeluarkan edaran
untuk meregistrasi ambulans milik siapapun yang ada di kota Bandung.

“Ada aksesnya, ada caranya misalkan ada ambulans lewat entah milik siapa platnya hitam atau gimana terus di situ ada logo 119 dan di samping nya ada barcode itu berarti ambulans sudah terregistrasi terdaftar di dinas kesehatan,” ujar Eka.

“Harapan kami kita daftarin dulu deh registrasi dulu, next level nanti kalau payung hukum nya sudah jadi di kota Bandung perwalnya misalkan registrasi distandarisasi,” tambahnya.

Kata Eka, bahkan hebatnya lagi kedepan  akan terkoneksi, terintegrasi. Pihaknya selaku penanggung jawab layanan ambulans di Kota Bandung bisa mengintegrasikan layanan yang dimiliki oleh pihak lain.

Terlebih sekarang pun sudah berjalan meskipun baru ada satu dua atau lima komunitas ambulans yang sudah bisa  terintegrasikan.

Untuk jumlah ambulans yang terdata di Kota Bandung sendiri, kata Eka ada sekitar 55 unit sisanya dia kali lipat dari jumlah itu belum terdata.

“Bisa ratusan ambulans yang belum meregistrasi ke kita. Jadi pertanyaan kan, kenapa mereka belum meregistrasikan ke kita. Satu mungkin dia nggak tahu yang kedua mungkin dia takut. Takutnya yang coba kita tanyakan kenapa,” tanya dia.

Sertifikasi Relawan Kesehatan, Dinkes Gelar Pembinaan Emergency Service Volunteer

BANDUNG, Prolite – UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung menggelar kegiatan pembinaan bagi relawan kesehatan layanan darurat 119 atau Emergency Service Volunteer (ESV), yang berlangsung di Hotel Grandia, Kamis (26/6/2025).

Plt Kepala UPTD Dinas Kesehatan Kota Bandung, Eka Anugrah, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh relawan kesehatan Bandung Emergency Service Volunteer, tetapi juga mengundang berbagai komunitas relawan kesehatan lainnya. Di antaranya adalah Bandung Ambulance Transport, Ambulance Rescue Residipis, Dunia Ojol 78, Komunitas Edan Sepur, serta sejumlah relawan lain yang kerap berkontribusi dalam layanan ambulans dan kedaruratan.

“Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menjalin silaturahmi antarrelawan serta meningkatkan soliditas dan kompetensi mereka saat bertugas di lapangan,” ujar Eka.

Eka menegaskan, meskipun sebagian peserta bukan tenaga kesehatan, penting bagi mereka memiliki standar kemampuan dasar dalam penanganan kegawatdaruratan. Hal ini demi memastikan masyarakat yang membutuhkan pertolongan ditangani oleh orang yang tepat.

Pembinaan ini juga menjadi bagian dari komitmen Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas layanan darurat di masyarakat. Narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK), Program Studi Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dengan lima pemateri yang kompeten di bidangnya.

Eka menambahkan, pembinaan ini menyasar dua kategori relawan: relawan baru dan relawan yang sudah berpengalaman.

“Relawan kesehatan baru wajib menjalani pelatihan dan sertifikasi sebelum turun langsung ke lapangan. Sedangkan relawan lama tetap perlu mengikuti pelatihan penyegaran untuk memperbarui keterampilan mereka,” katanya.

Dengan pelatihan ini, Eka berharap sistem koordinasi layanan darurat di Kota Bandung dapat berjalan lebih efektif, terutama saat ada kondisi emergensi.

” Informasi yang masuk ke layanan 119 bisa langsung diteruskan ke jaringan relawan yang tersebar di seluruh wilayah kota,” tandasnya.

Job Fair Spirit Bedas 2025 Sediakan 300 Loker di Rancaekek

KAB. BANDUNG, Prolite – 10 perusahan di Kabupaten Bandung turut serta menjadi peserta “Job Fair Spirit Bedas 2025” yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung di Dome Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Selasa (24/6/2025).

Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Irvan Ahmad melalui Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Informasi Pasar Kerja Disnaker Kabupaten Bandung, Moh. Zumhan mengatakan pelaksanaan Job Fair Spirit Bedas 2025 ini untuk memberikan kesempatan kepada para pencari kerja di 300 lowongan kerja di 9 perusahaan terbaik dan 2 lembaga pelatihan kerja di Kabupaten Bandung.

“Mereka cukup menyiapkan berkas lamaran kerja softcopy pdf/jpg untuk formasi staff, marketing, admin, operator, packing, store crew, mekanik, maintenance dan lain-lain,” kata Zumhan kepada wartawan di sela-sela Job Fair.

Zumhan mengatakan peluang kerja itu untuk para pencari kerja dengan disiplin ilmu pendidikan SMP, SMA/SMK diploma dan sarjana.

“Job Fair Spirit Bedas di Rancaekek adalah job fair kelima tahun, sebelumnya kita melaksanakan di Kecamatan Pangalengan,” ujar Zumhan.

Menurutnya, melaksanakan Job Fair dengan cara turun langsung ke lapangan untuk menyasar para pencari kerja, supaya mereka tidak datang ke Soreang yang jaraknya lebih jauh.

“Mengingat Kabupaten Bandung ada 31 kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan. Mudah-mudahan dengan adanya Job Fair ke daerah ini, kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah untuk mensukseskan program Pak Bupati Bandung,” ujarnya.

Zumhan berharap kegiatan Job Fair Spirit Bedas dengan cara jemput bola ke lapangan ini bisa dimanfaatkan oleh para pencari kerja yang merupakan warga masyarakat Kecamatan Rancaekek.

Zumhan berharap dengan adanya pelaksanaan Job Fair Spirit Bedas ini bisa memfasilitasi para pencari kerja dan mereka bisa bertemu langsung dengan perusahaan yang menyediakan lowongan kerja.

“Nanti soal penerimaan akan kita monitoring setelah pelaksanaan Job Fair ini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh warga usia produktif di Kecamatan Rancaekek,” harapnya.

Lanjutnya, Job Fair kali ini ada bagi pemula, selain yang sudah memiliki skill untuk siap kerja.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa angka pengangguran di Kabupaten Bandung mengalami penurunan, yang saat ini mencapai 6,36 persen pada tahun 2024 dan sebelumnya berada di angka 6,58 persen pada tahun 2023. Bahkan sebelumnya diangka 8 persen pada awal Bupati Bandung Dadang Supriatna menjabat pada tahun 2021.

“Mudah-mudahan tahun 2025 terus menurun angka pengangguran di Kabupaten Bandung. Target minimal di 6,26 persen, dan mudah-mudahan bisa tercapai di angka 6 persen. Untuk itu, Disnaker akan terus melaksanakan Job Fair, dan bagi masyarakat pencari kerja bisa memantau melalui Instagram Disnaker Kabupaten Bandung untuk mendapatkan informasi Job Fair,” katanya.

Sementara itu Camat Rancaekek Diar Hadi Gusdinar mengatakan bahwa pihaknya sangat berterima kasih kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung yang melaksanakan Job Fair tersebut.

“Ini adalah momen yang sangat ditunggu oleh khususnya warga Kecamatan Rancaekek. Kenapa? Karena warga kami di Kecamatan Rancaekek adalah kedua terbanyak setelah Kecamatan Baleendah,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Diar, para pencari kerja di Kecamatan Rancaekek yang baru lulus di SMA/SMK atau kuliah, perlu diberikan ruang dan kesempatan untuk bisa masuk ke akses pengguna jasa kerja atau perusahaan-perusahaan.

“Alhamdulilah sekarang bisa dipertemukan dengan 10 perusahaan di Kecamatan Rancaekek. Mudah-mudahan kedepan bisa lebih banyak lagi dari perusahaan lain yang bisa ikut serta dalam memberikan kesempatan bagi para pencari kerja,” katanya.

Camat Diar mengatakan bahwa setelah konsultasi dengan pihak perusahaan, mereka para pencari kerja apabila sudah memenuhi administratifnya dan yang diterima akan diberikan pelatihan lagi nantinya.

“Jadi tentunya mereka akan lebih siap lagi untuk bekerja. Bagi mereka yang sudah memiliki ilmu kejuruan akan lebih mudah lagi bisa bekerja ke perusahaan tersebut. Tetapi yang lebih penting tidak hanya memiliki skill dan ilmu pengetahuan, tetapi memiliki akhlak yang baik supaya mereka bisa mengikuti budaya dan kehidupan di perusahaan tersebut,” ujarnya.

BUMDes Niagara Jadi Salah Satu yang Berhasil, Desa Wangisagara Dikunjungi Menko Pemberdayaan Masyarakat

KAB. BANDUNG, Prolite – BUMDes Niagara Desa Wangisagara dinilai berhasil dalam pengelolaan, Bupati Bandung Dadang Supriatna melaksanakan monitoring dan cek lokasi kesiapan acara Rembuk Desa Bersama Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Abdul Muhaimin Iskandar di Lapangan Mini Soccer Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Jumat (20/6/2025).

Kunjungan kerja Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI diagendakan hadir di Kabupaten Bandung pada Sabtu (21/6/2025).

Pengecekan lokasi itu turut didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Hilman Kadar, Kepala Satpol PP M. Usman, Kepala DPMD Tata Irawan Subandi, Kepala Diskop UMKM Dindin Syahidin, Camat Majalaya Gugum Gumilar dan para pihak lainnya. Hadir pula jajaran Forkopimcam Majalaya, kepala desa dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Desa Wangisagara sebagai tuan rumah dalam kunjungan kerja Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI itu adalah sebagai salah satu desa dengan memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berhasil. Pemerintah Desa Wangisagara ini dinilai berhasil dan maju dalam mengelola BUMDes Niagara dengan omset laba kotor capai miliaran rupiah.

Pada kesempatan itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna sangat mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Desa Wangisagara dalam mengelola BUMDes Niagara. Bupati Bandung pun melihat langsung lapangan mini soccer yang akan digunakan rembuk desa tersebut, selain meninjau lapangan sepakbola yang akan dijadikan tempat parkir untuk kelangsungan kegiatan tersebut.

Tak hanya itu, Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna meninjau dapur yang akan digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak jauh dari lokasi lapangan mini soccer yang dikelola BUMDes Niagara Pemerintah Desa Wangisagara.

Di sela-sela monitoring dan cek lokasi kesiapan acara rembuk desa, Kang DS mengungkapkan bahwa ia sangat bahagia dan memang sangat menunggu kehadiran Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Abdul Muhaimin Iskandar ke Kabupaten Bandung.

“Kehadiran Pak Menko itu nantinya untuk lebih berdiskusi, terutama nanti akan dihadiri oleh para kepala desa. Para kepala desa bisa menyampaikan langsung kepada Pak Menko kira-kira kebijakan apa yang akan diturunkan di Kabupaten Bandung melalui kebijakan Pak Menko itu sebagai implementasi dari perintah Pak Presiden,” tuturnya.

Lebih lanjut Kang DS mengungkapkan bahwa BUMDes Niagara yang dikelola Pemerintah Desa Wangisagara ini adalah ternyata BUMDes yang berhasil.

“Karena omset laba kotornya di angka Rp 4 miliar. Bisa memberikan deviden ke desa Rp 1,2 miliar. Yang saya harapkan, sebenarnya BUMDes seperti ini,” kata Kang DS.

Nantinya, lanjut orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini, jika ada kebijakan yang sifatnya khusus, pihaknya bisa menambah program-program yang kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi terutama.

“Kalau BUMDes-nya seperti di Desa Wangisagara, ya saya sangat berbahagia,” tuturnya.

Bupati Bedas ini menyebutkan ada hal yang menarik menurut data SEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, bahwa desanya sudah desa mandiri dan BUMDes-nya berhasil. Tetapi data desil satu sampai limanya hampir 53 persen.

“Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Apakah ini data yang eror atau seperti apa, sehingga nanti kita di kroscek. Kalau ternyata benar, maka ini harus selesai dalam waktu yang relatif singkat antara satu atau dua tahun kedepan ini harus selesai desil satu sampai lima ini,” ujarnya.

Menurutnya, dengan menggunakan program-program baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten Bandung, sehingga nantinya kroyokan saja.

“Supaya desil satu sampai lima ini bisa berkurang. Dan bahkan bisa naik status untuk menjadi masyarakat yang mapan,” katanya.

Ia juga mengajak dan mengingatkan kepada para pengelola BUMDes lainnya di Kabupaten Bandung jangan berkunjung ke wilayah lain.

Ternyata di Kabupaten Bandung ada lima BUMDes yang berhasil dan bahkan dari luar pun datang ke sini (BUMDes Niagara Desa Wangisagara),” ucapnya.

“Tentunya di Kabupaten Bandung, saya berharap kepada para kepala desa untuk studi banding. Coba kira-kira seperti apa BUMDes Niagara di Desa Wangisagara ini bisa berhasil. Nah ini menjadikan contoh untuk bisa lebih baik lagi BUMDes-BUMDes yang ada di desa yang lain,” pungkasnya.

DPRD Kota Bekasi Tandatangani Keputusan Penugasan Banggar dan Bentuk Pansus 04 & 05 di Rapat Paripurna

BEKASI, Prolite – DPRD Kota Bekasi menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (12/6/2025) bertempat di Ruang Sidang DPRD Kota Bekasi, dengan agenda utama penandatanganan Keputusan DPRD tentang penugasan Badan Anggaran (Banggar) terkait hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024, serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) 04 dan 05.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, ., M.M., bersama Wakil Ketua DPRD Nuryadi Darmawan RS., ., M.H., Faisal, S.E., dan Puspa Yani, ., serta dihadiri oleh perwakilan legislatif, eksekutif, ormas, tokoh masyarakat, dan unsur undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, Wali Kota Bekasi turut menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029, yang menjadi arah pembangunan lima tahun ke depan.

Selain itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi juga memberikan penjelasan mengenai dua Raperda penting, yakni Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2021 mengenai pengelolaan sampah dan Raperda perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Puncak kegiatan ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan dua keputusan DPRD Kota Bekasi:

Keputusan tentang Penugasan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024.

Keputusan tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) 04 dan 05 DPRD Kota Bekasi yang akan mengawal pembahasan dan pengawasan terhadap isu-isu strategis daerah.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, menegaskan bahwa penugasan Banggar dan pembentukan dua Pansus ini merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD dalam memastikan akuntabilitas keuangan daerah dan pelaksanaan program strategis pemerintah berjalan optimal.

“Paripurna hari ini menunjukkan komitmen DPRD dalam mengawal transparansi, perencanaan pembangunan jangka menengah, serta penegakan regulasi yang berdampak langsung bagi warga Kota Bekasi,” ujarnya usai penandatanganan.

Pemkot Bandung Dukung Penegakan Hukum Kejati Jabar

Prolite – Sekretaris Daerah Kota Bandung, Zulkarnain Iskandar memastikan mendukung upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait kasus dugaan korupsi dana hibah untuk Pramuka tahun 2017, 2018 dan 2020.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kejaksaan untuk menuntaskan kasus ini,” kata Zulkarnain, Jumat 13 Juni 2025.

“Walaupun peristiwa ini terjadi di tahun 2017, jauh sebelum kami menjabat, tetapi sebagai Pemerintahan Kota Bandung kami betul-betul menjaga berkomitmen penuh untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, termasuk memperkuat sistem pengawasan internal dan memperbaiki prosedur,” imbuhnya.

Dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, Zulkarnain berkeyakinan siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi harus bertanggung jawab secara hukum.

“Untuk itu Kami siap mengikuti dengan penuh, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat berwenang. Selanjutnya kita tunggu perkembangan dari Kejati Jabar,” katanya.

Zulkarnain menyatakan, hal ini menjadi pengingat bagi para ASN Pemkot Bandung lainnya untuk tidak sekali-kali melanggar hukum. Para ASN Pemkot Bandung harus melaksanakan tugasnya secara akuntabel dan bertanggung jawab.

“Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan dengan akuntabel dan sesuai aturan. Itu yang harus dipegang oleh para ASN Pemkot Bandung,” tuturnya.

Selain itu, Zulkarnain memastikan akan segera menunjuk pejabat baru agar pelayanan di instansi terkait tidak terganggu.

95% Serangan Jantung Tak Tertolong Padahal Bisa Dengan CPR

BANDUNG, Prolite – Plt Kepala UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Dinas Kesehatan Kota Bandung Eka Anugrah menyampaikan 95% kasus serangan jantung di Kota Bandung tak tertolong.

Hal ini karena ketidaktahunan masyarakat atau orang di sekitar orang yang terkena serangan jantung saat harus melakukan pertolongan pertama.

“Mereka bingung bagaimana cara menolongnya, saat diberitahukan melalui call center pun tetap bingung dan kadang ada yang marah karena ingin cepat didatangi. Padahal pertolongan pertama itu bisa menolong di 10 menit sejak terkena atau disebut golden periode,” jelas Eka usai memberikan edukasi ke warga di lapangan Gasibu, Rabu (11/6/2025).

Karena ketidaktahuan itu, membuat pihaknya berkeliling setiap hari guna melakukan promosi dan edukasi ke masyarakat. Program promosi dan edukasi itu dinamakan Aswatama (Ambulan Sapa Warga untuk Pertolongan Pertama).

Aswatama sendiri merupakan salah satu inovasi dari Ambulans Bandung Unggul & Ambulans Bandung Hebat (AmBU & AmBaH) yang bertujuan mendekatkan pelayanan, pemeriksaan kesehatan sederhana, konseling kesehatan, promosi layanan, dan edukasi penanganan kegawat daruratan.

” upaya sederhana tapi bisa menyelamatkan nyawa. Ini sebagai upaya kami satu untuk pelayanan ke masyarakat turun kemudian upaya promosi dan edukasi. Promosi dalam hal belum semua orang tahu keberadaan akses 119 atau hotline 08112442119 itu orang masih belum familiar lah ada sebagian sudah tahu tapi ada juga belum tahu keberadaan kami,” jelasnya seraya mengatakan lokasi Aswatama dilaksanakan di tempat keramaian.

“Nah ini jadi upaya kami untuk memastikan ada layanan ini, penangangan mempertegas tugas ambulan. Tetapi orang sekitar itu adalah pertolongan cepat dan tepat, banyak warga mau nolong tapi malah membuat pasien parah karena salah penanganan. Nah untuk serangan jantung 10 menit dan ambulan gak mungkin datang makanya kami memberdayakan masyarakat agar mampu memberikan pertolongan melalui pelatihan sederhana ini,” tutupnya.

Kata Eka, pengetahuan warga pasien serangan jantung itu harus dibawa ke RS padahal secara ilmu medis harus segera dilakukan CPR atau bantuan hidup dasar merangsang jantung paru agar aktif.

Selain sering menerima laporan serangan jantung, kasus banyak dilaporkan adalah stroke dan paling banyak adalah kecelakaan.

“Makanya kita upayakan setiap hari mengadakan promosi edukasi ini hanya terkadang terkendala personel PRC kami. Disini ada perawat, bidan, dokter konseling kesehatan. Kecelakaan itu tergantung tapi paling banyak dilaporkan bukan hanya warga juga laporan dari ATCS,” ungkapnya.

Untuk pasien stroke kata Eka wajib dibawa segera ke rumah sakit apalagi jika dibawah 1 jam.

“Kalau masyarakat masih bingung memberikan pertolongan memang ini salah kami, karena edukasi kurang makanya turun. Adanya Aswatama ini antusias masyarakat cukup banyak, mereka mengapresiasi bahkan banyak orang berkomentar kenapa gak dari dulu tahu ilmu ini sehingga bisa menolong,” tutupnya.

Aswatama: Ambulan Sapa Warga untuk Pertolongan Pertama

BANDUNG, Prolite – Adanya program Aswatama (Ambulan Sapa Warga untuk Pertolongan Pertama) Dinas Kesehatan Kota Bandung, diakui Nuraeni (64) warga Antapani membuat ia jadi tahu cara menolong pertama orang terkena serangan jantung.

Selama ini Nuraeni mengaku tidak bisa melakukan apapun kalau ada orang sakit terlebih serangan jantung.

“Dibiarin aja, paling telepon tim medis atau dokter. Padahal kalau kita tahu kita bisa menolong ya,” ujar Nuraeni saat menerima pelatihan CPR atau pompa jantung dari Dinkes Kota Bandung melalui program Aswatama di Lapangan Gasibu, Rabu (11/6/2025).

Ternyata kata Nuraeni, 10 menit sejak serangan jantung itu waktu cepat untuk menolong. Di waktu itu masyarakat bisa mendeteksi nadi di tangan atau dileher warga terkena serangan jantung atau melihat perut dan dada apakah memompa (bergerak mengempis dan mengembang) atau tidak.

“Kalau masih ada nadi, dada dan perut masih mengembang berarti masih hidup. Tapi kalau sudah tidak terasa nadi dan kembang kempis kita pompa atau CPR, itu bisa pertolongan pertama, begitu kata dokter barusan,” jelasnya.

Nuraeni mengaku pernah juga pelatihan mengenali ciri-ciri orang meninggal sebelumnya.

“Kata dokter waktu itu lihat pupil matanya kalau bergerak berati dia masih hidup. Itu disenter, kalau gak bawa senter pake senter di hp saja,” ucapnya.

Untuk menolong kecelakaan pun Nuraeni mengaku pernah mengikuti pelatihan diantaranya yang ia ketahui adalah jangan memindahkan korban kecelakaan kecuali petugas medis yang sudah berpengalaman.

“Katanya nanti malah patah tulang dan meninggal gara-gara kita. Sebaiknya dibiarkan sampai ada petugas datang,” ujarnya seraya mengatakan adanya program pelatihan di lokasi keramaian ini bagus dan ia sangat mendukungnya.

Sementara itu Kepala UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Dinkes Kota Bandung Eka Anugrah ditemui saat program Aswatama di Lapangan Gasibu mengatakan pertolongan pada pasien serangan jantung dilakukan sebanyak 200 pijitan atau sedalam sekitar 5 cm, itu dilakukan 3 jari dari ulu hati.

“Serangan jantung itu kan darahnya mengumpal nah dengan dipompa darah akan bergerak lagi dan jantung terpacu kembali, itu dilakukan jangan takut patah tulang kalau patah lanjutkan selama 2 menit,” jelas Eka.

Sedang untuk kasus stroke tidak banyak bisa dilakukan keluarga atau pasien namun 1 jam bahkan kurang setelah terserang stroke sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit.

“Nah kalau korban kecelakaan benar sama tiga orang, agar satu pegang kepala, badan, dan kaki sehingga tidak fatal terjadi patah tulang. Kalau sudah terbiasa dan bisa tidak apa-apa dipindahkan sendiri juga,” tandasnya.

Bupati Bandung Terima Wali Kota Cimahi, Selain Pembaharuan MoU Bahas Juga Soal Pemekaran Wilayah

KAB BANDUNG, Prolite – Bupati Bandung Dadang Supriatna menerima kunjungan kerja Wali Kota Cimahi Ngatiyana dan wakilnya Adhitya di Ruang Kerja Bupati Bandung, Kompleks Pemkab Bandung, Selasa (10/6/2025).

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini dihadiri oleh Sekda dan jajaran kepala dinas dari Pemkot Cimahi maupun Pemkab Bandung.

Bupati Dadang Supriatna mengatakan dalam pertemuan tersebut kedua kepala daerah sepakat akan melakukan pembaharuan memorandum of understanding (MoU) kerjasama antara Pemkab Bandung dengan Pemkot Cimahi yang sempat ditandatangani pada 2021.

“Pembaruan kerjasama ini mencakup beberapa bidang diantaranya kerjasama penanganan banjir, sampah, soal ketahanan pangan, transportasi dan soal penataan perbatasan,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna, usai pertemuan.

Dalam hal penanganan banjir, Dadang Supriatna dan Ngatiyana sepakat untuk melakukan normalisasi sungai, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, dan sistem peringatan dini banjir.

Upaya bersama ini diharapkan dapat meminimalisir dampak banjir yang sering terjadi di daerah perbatasan.

Terkait pengelolaan sampah, Pemkab Bandung dan Pemkot Cimahi akan meningkatkan kolaborasi dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sistem pengangkutan sampah.

Ini termasuk optimalisasi TPA yang ada, pengembangan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

Sementara itu, untuk penataan kawasan perbatasan, kedua pemerintah daerah akan bekerja sama untuk menciptakan tata ruang yang terintegrasi dan harmonis.

Kerjasama ini meliputi penataan infrastruktur, penataan lahan, dan penyamaan regulasi untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah perbatasan.

“Kita sepakat nanti ini masuk di RPJMD dan disiapkan anggarannya sehingga ada sharing anggaran termasuk nanti dengan daerah lain di Bandung Raya,” jelas Bupati Bandung.

Selain pembaruan MoU, pertemuan juga membahas usulan dari Pemkot Cimahi untuk memasukkan sebagian wilayah Kecamatan Margaasih ke dalam wilayah administratif Kota Cimahi.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu menyatakan tidak mempermasalahkan usulan Pemkot Cimahi tersebut dengan catatan usulan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Sebab menurutnya, penggabungan wilayah administratif memerlukan proses yang panjang, melibatkan berbagai tahapan dan persetujuan dari berbagai instansi, termasuk kajian teknis, konsultasi publik hingga persetujuan dari pemerintah provinsi dan pusat.

“Kan tidak mudah pemekaran wilayah itu, tidak semudah seperti pemekaran desa. Silakan usulkan ke pemerintah provinsi maupun pusat. Tidak perlu ngomong di media, nanti malah terjadi disharmoni,” ungkap Kang DS, sapaan akrabnya.

Selagi proses itu berjalan, Kang DS mengaku tidak ingin terganggu dengan persoalan tersebut. Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu mengaku lebih memilih fokus untuk melaksanakan janji-janji politik kepada masyarakat Kabupaten Bandung.

“Jadi mengenai keinginan sebagian wilayah Margaasih ke Kota Cimahi ini masih kita bicarakan, karena ini menyangkut undang-undang. Saya saat ini fokus aja bekerja,” tambahnya.