Amnesty International Indonesia juga mengimbau pemerintah untuk mengevaluasi PSN, termasuk Rempang Eco City.

Tidak hanya di Pulau Rempang-Galang, tetapi juga di tempat-tempat lain yang menghadapi konflik dengan masyarakat setempat.

Sejumlah organisasi dan lembaga lingkungan serta bantuan hukum yang bersatu dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam konteks rencana pembangunan kawasan Rempang Eco-City.

Salah satu anggota koalisi, yaitu Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi, menyatakan bahwa PSN ini sejak awal rencana tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara adil.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi – Kompas

Proyek ini mengabaikan suara masyarakat adat dari 16 Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang yang telah ada sejak tahun 1834.

“Berdasarkan hal ini, kami, Masyarakat Sipil di Riau, Masyarakat Sipil Nasional, dan 28 Kantor Eksekutif Daerah WALHI, mendesak Presiden untuk mengambil tindakan tegas dalam membatalkan program ini,” tegas Zenzi pada Jumat (8/9/2023).

Berdasarkan catatan yang mereka miliki, bentrokan yang terjadi telah mengakibatkan sedikitnya 6 warga ditangkap, puluhan warga lainnya mengalami luka-luka, beberapa anak mengalami trauma, dan satu anak mengalami luka akibat tembakan gas air mata.

Ananditha Nursyifa
Editor