Legislator DPRD Kota Bekasi Dorong Sosialisasi Program Pendidikan Diperluas agar Orang Tua Lebih Tenang
KOTA BEKASI, Prolite – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, menilai penyebarluasan informasi mengenai program pendidikan dari pemerintah perlu terus ditingkatkan agar masyarakat, khususnya para orang tua siswa, memahami berbagai kebijakan yang telah disiapkan. Menurutnya, informasi yang tersampaikan secara menyeluruh dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat terkait akses pendidikan bagi anak-anak mereka.
Misbahudin mengatakan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Bekasi tahun 2026 berlangsung lebih tertib dan kondusif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, ia masih menemukan adanya kecemasan di tengah masyarakat, terutama mengenai peluang anak untuk memperoleh pendidikan apabila tidak diterima di sekolah negeri.
Menurutnya, persoalan tersebut banyak dipengaruhi oleh belum meratanya informasi mengenai berbagai program bantuan pendidikan yang telah disediakan pemerintah. Saat melakukan kegiatan reses, ia masih menjumpai orang tua yang khawatir tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta karena alasan biaya.
“Pelaksanaan (PPDB) tahun ini sudah jauh lebih bagus dan aman dari tahun kemarin. Namun, saat kami turun reses ke masyarakat, masih ada kekhawatiran dari orang tua jika anaknya tidak diterima di sekolah negeri, terutama karena faktor ekonomi untuk masuk swasta. Padahal, pemerintah sudah menyiapkan berbagai solusi, salah satunya lewat program beasiswa dan bantuan subsidi pendidikan,” ujar Misbahudin, Selasa (14/7/2026).
Ia mencontohkan kondisi di Kelurahan Jatirasa yang hingga kini belum memiliki bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri. Akibatnya, masyarakat di wilayah tersebut harus mendaftarkan anak ke SMP Negeri 9 yang memiliki jarak cukup jauh karena berada di wilayah perbatasan dengan Kecamatan Jatiasih.
Misbahudin menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah dibahas bersama sejumlah perangkat daerah terkait. Berdasarkan hasil koordinasi, wilayah yang belum memiliki SMP negeri memang telah masuk dalam prioritas pembangunan. Namun, proses realisasinya masih memerlukan waktu karena berkaitan dengan kebutuhan pengadaan lahan serta regulasi mengenai pengangkatan tenaga pendidik baru.
Sebagai langkah jangka pendek, ia mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan sekolah rintisan serta memperkuat kerja sama dengan sekolah swasta. Menurutnya, solusi tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi siswa di kawasan dengan jumlah penduduk yang tinggi.
“Pemerintah Kota Bekasi sebenarnya menyiapkan skema bantuan pendidikan. Di sekolah swasta rintisan, misalnya, ada kuota khusus hingga 70 siswa per sekolah yang mendapatkan subsidi penuh atau gratis untuk membantu warga yang kurang mampu. Pemerintah juga menganggarkan beasiswa agar anak-anak tetap bisa bersekolah,” jelasnya.
Selain itu, Misbahudin juga menanggapi anggapan sebagian masyarakat mengenai adanya sekolah yang dianggap lebih unggul dibandingkan sekolah lainnya. Ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan saat ini telah mengacu pada standar yang sama, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Menurutnya, kurikulum, fasilitas, dan mutu pembelajaran telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sementara sekolah swasta juga memiliki keunggulan tersendiri, termasuk dalam penguatan pendidikan keagamaan.
Ia menilai masih ada sebagian masyarakat yang terlalu berfokus pada sekolah tertentu sehingga mengesampingkan berbagai pilihan yang sebenarnya telah tersedia. Menurutnya, tidak sedikit kasus di mana anak tidak melanjutkan sekolah bukan semata-mata karena kendala ekonomi, melainkan karena keinginan orang tua atau siswa untuk bersekolah di tempat tertentu demi mengikuti teman-temannya.
Tinggalkan Balasan