BANDUNG, Prolite – DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung, upaya-upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik pertanahan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya di Jawa Barat.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Hasim Adnan usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Desk 2 Mekanisme Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (12/4/2023).
Menurut Hasim, melalui FGD ini diharapkan dapat melahirkan solusi-solusi untuk menuntaskan permasalahan atau pun konflik pertanahan di Jawa Barat.
Baca Juga : Belum Ada Pengaduan, DPRD Tinjau Posko THR
“Forum FGD yang barusan itu sesuatu yang luar biasa, karena menyangkut banyak persoalan yang bisa difasilitasi untuk dicarikan solusinya, terutama konflik-konflik pertanahan baik yang dimiliki oleh BUMN maupun BUMD yang berkonflik dengan masyarakat atau warga sekitar dimana tanah itu berada” ujar hasim.
Tinggalkan Balasan