Teras Cihampelas Diklaim Gagal Fungsi, Keputusan Bongkar Atau Tidak Dipastikan Secepatnya

BANDUNG, Prolite – Polemik Teras Cihampelas masih terus bergulir. Terlebih keberadaan Teras Cihampelas sampai saat ini masih dalam proses pengajuan izin dan sedang dilakukan audit teknis.

Bahkan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku bahwa keberadaan Teras Cihampelas gagal, pasalnya semula bertujuan mengoptimalkan sebagai tempat UMKM malah menjadi lokasi dengan ancaman keamanan yang cukup tinggi.

“Gagal kita optimalkan sebagai tempat UMKM, malah justru menjadi lokasi dengan ancaman keamanan yang cukup tinggi. Makanya, kita akan kembalikan dulu ekosistem jalan Cihampelas dengan pohon-pohon peneduhnya. Istilahnya itu yang megah magnificent, majestic,” jelas Farhan.

Alasannya kata Farhan, saat orang jalan kaki di bawah pepohonan akan terasa keindahannya.

“Sekarang kan rasanya seperti berjalan di kolong jembatan. Makanya ini audit teknis dahulu karena semuanya harus betul-betul matang,” tandasnya lagi.

Pada saat yang bersamaan, lanjut dia, Pemkot juga sudah melakukan konsultasi dengan beberapa intansi agar tidak menimbulkan masalah hukum baru.

“Konsultasi ke Kasidatun Kejaksaan Negeri, yang kemudian akan mengonsultasikannya dengan Korsupgah KPK, supaya ketika pembangunan dilakukan tidak ada potensi kerugian negara,” jelas Farhan.

Keputusan pembongkaran atau tidaknya, Farhan menargetkan semester satu ini sudah ada kepastian.
Disinggung apakah setelah pembongkaran kawasan jalan Cihampelas akan seperti semula, Farhan belum bisa memastikannya. Hanya saja kata dia, tantangan dari pengelolaan Teras Cihampelas adalah membenahi kawasan.

“Nah, itu yang sedang diperbaiki. Sambil menunggu proses tersebut, bagian bawahnya juga kita benahi. Kalau diperhatikan, trotoar kiri dan kanan sudah kita beautifikasi, termasuk pemasangan lampu yang terang,” paparnya.

Farhan pun menegaskan bahwa untuk proses penghapusan aset, masih dalam proses pengajuan penelitian oleh Kejaksaan Negeri dan juga oleh KPK.

“Iya, tergantung desain. Karena saat ini proses penelitian, desain ulang, dan perizinannya berjalan bersamaan. Kalau pesan dari Pak Gubernur begitu (anggaran dari Provinsi), tapi kita selesaikan dulu administrasinya,” tutupnya.