September Nanti, Yana Mulyana Lengser Jadi Wali Kota Bandung

BANDUNG, Prolite – Rapat paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat 28 Juli 2023 mengumumkan pemberhentian Yana Mulyana sebagai Wali Kota Bandung karena berakhir masa jabatannya pada 20 September 2023.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Kota Bandung, Salman Fauzi. Ia mengatakan, pada Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Bandung yang diselenggarakan Jumat, 28 Juli 2023, disepakati pimpinan DPRD Kota Bandung mengumumkan mengenai pemberhentian jabatan wali Kota Bandung periode 2018-2023.

“Yana Mulyana diberhentikan sebagai Wali Kota Bandung karena berakhir masa jabatannya pada 20 September 2023. Sebelumnya sudah kita bahas juga di Bamus. Lalu kita umumkan di rapat paripurna hari ini,” ujar Salman.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan menyebutkan, pengumuman ini sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Sesuai dengan ketentuannya, pimpinan DPRD akan menyampaikan surat pemberhentian tersebut ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jabar,” ujar Tedy.

Sementara itu, Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan, seluruh mekanisme telah dilakukan sesuai UU Nomor 23 tahun 2014. Sebab menurutnya, setiap jabatan ada masa periodesasinya.

“Kepala daerah dan wakilnya selesai tanggal 20 September 2023. Sesuai dengan ketentuan, ini harus diumumkan dulu. Setelah itu kita menuju proses pemberhentiannya,” ungkap Ema.

Ia menambahkan, setelah proses pengumuman ini, Pemkot Bandung menunggu keputusan dari Kemendagri.

“Sesuai dengan keputusan pemerintah pusat, 21 September ini akan hadir pejabat kepala daerah yang masanya sesuai dengan daerah lain karena ini masuk kepada kelompok pilkada serentak,” imbuhnya.

BANDUNG, Prolite – Setelah 5 jam melakukan penggeledahan di kantor Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan ruang Area Traffic Control System (ATCS) sekitar 12 anggota KPK keluar membawa 3 koper berwarna hitam diduga berisi dokumen dan hard disk.

Penggeledahan dilakukan sejak pukul WIB dan selesai pukul WIB, Senin (17/4/2023).

Belasan petugas memakai rompi bertuliskan KPK itu menggunakan tiga mobil Kijang Innova berwarna hitam dan silver.

Beberapa orang aparat kepolisian turut mendampingi petugas KPK yang melakukan penggeledahan.

Penggeledahan di ruang kerja Wali Kota Bandung berlangsung selama kurang lebih 5 jam itu beberapa orang petugas terlihat membawa tiga koper berwarna hitam yang diduga berisi dokumen dan hard disk.

Baca Juga : KPK Periksa Ruangan Yana Mulyana dan ATCS

Koper-koper tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil. Mereka pun langsung bergegas pergi.

Saat dikonfirmasi terkait dokumen-dokumen yang diambil, salah seorang petugas KPK mempersilahkan wartawan untuk menanyakan hal tersebut kepada juru bicara KPK.

“Silahkan nanti tanya ke pak Ali Fikri,” katanya.

Usai kegiatan penggeledahan, Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna yang turut mengantar petugas KPK ke mobil memberikan keterangan pers kepada media. Ia membenarkan petugas penggeledahan tersebut.

“Di ruang kerja beliau, ruang rapat kecil beliau hanya itu yang saya tahu. Ya di sini (ATCS) ada juga diperiksa di gedung ATCS termasuk kantor Dishub,” ujarnya.

Baca Juga : Bantuan Hukum Untuk Yana Mulyana Tunggu Kemendagri

Ema mengaku tidak mengetahui persis dokumen-dokumen yang diambil oleh KPK. Namun, diperkirakan beberapa yang diambil yaitu hard disk.

“Kelihatannya ada (hard disk) tapi saya gak tahu,” katanya.

Ia mengatakan ruang kerja Wali Kota Bandung yang sempat disegel kini sudah dibuka dan bisa digunakan kembali. Pihaknya juga akan membereskan ruangan tersebut.

“Sekarang udah bisa dibuka (segel) tadi pimpinannya bilang sudah bisa dipakai lagi, akan beres-beres lagi tapi mungkin tidak digunakan untuk bekerja,” ungkapnya.(kai)

BANDUNG, Prolite – Terkait bantuan hukum dari Pemkot Bandung bagi Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Kepala Dinas Perhubungan Dadang Darmawan, dan Sekertaris Dishub Khairul Rizal masih menunggu arahan kementrian dalam negeri.

“Sedang kita pikirkan (bantuan hukum,red), kecondongan itu beliau mengambil semacam pengacara sendiri karena ke saya secara pribadi dan kedinasan belum ada informasi apapun. Kalau kami dari perspektif pemda tentunya memikirkan itu cara dan langkah masih kita bahas dengan rekan-rekan,” jelas Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna, Senin (17/4/2023).

Baca Juga : KPK Periksa Ruangan Yana Mulyana dan ATCS

Bagaimanapun kata Ema, Yana masih pimpinannya dan harus menunjukan loyalitas.

“Ada di kewenangan kami sesuai kapasitas kami karena kita tidak bisa bertindak di luar kewenangan kita,” ucapnya.

Sementara itu soal Plh Kadishub, kata Ema, dalam waktu dekat pihaknya menerima surat keterangan Plh yang yang dikeluarkan Gubernur atas dasar perintah kemendagri.

Baca Juga : Terkait OTT Wali Kota Bandung, DPC Gerindra Apresiasi KPK

Surat keterangan sendiri baru turun untuk Plh Wali Kota Bandung.

“Saya tentunya sebagai aparat ASN melaksanakan tugas itu karena ini tugas konstitusi harus saya laksanakan sebaik mungkin. Tadi saya berkunjung dulu ke Dishub jangan sampai terjadi demotivasi tapi secara gestur tadi mereka bersemangat dan mereka akan tetap melaksanakan tugas sebaik mungkin harus jauh lebih baik saya sudah berikan arahan momentum Idul Fitri Dishub itu identik selain degan jajaran Kepolisian, Kapolrestabes bicara bahwa kami bekerja bersama alhamdulilah semakin reugreug,” tuturnya.(*/kai)

BANDUNG, Prolite – Lima anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mendatangi kantor Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

Kedatangan mereka sekitar pukul WIB langsung bertemu Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna.

Baca Juga : Wali Kota Bandung Terjaring OTT KPK, Ema: Prihatin

Kedatangan kelima anggota KPK tersebut berkaitan dengan setelah ditetapkannya Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Dadang Darmawan, dan Sekertaris Dishub Khairul Rizal sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa berupa CCTV dan jaringan internet provider.

Baca Juga : Terkait OTT Wali Kota Bandung, DPC Gerindra Apresiasi KPK

Kelimanya langsung melakukan pemeriksaan di ruang kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung.

Selang beberapa menit kemudian mereka keluar menuju ruang Area Traffic Control System (ATCS) diantar sekertaris pribadi Wali Kota Yana Mulyana inisial RH yang pada Jumat lalu turut diamankan KPK dan masuk kembali ke ruang kerja Wali Kota Bandung.

Baca Juga : Smart City, Pelayanan Publik Wajib Terintegrasi Data

Pantauan di lapangan, kelima anggota KPK tersebut tampak memeriksa ruangan secara tertutup, belum diketahui apakah mereka membawa berkas atau dokumen atau tidak. Hingga berita ini dibuat, anggota KPK masih berada di ruang kerja Wali Kota Bandung.(kai)

Baca Juga : BSM+, Hadirkan Data Terintegrasi Bandung Smart City

BANDUNG, Prolite – Sekertaris Jendral DPC Gerindra Kota Bandung Kurnia Solihat mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Jumat (15/4/2023) malam.

Namun ia mengaku prihatin Wali Kota Bandung Yana Mulyana kena OTT.

“Tapi tetap praduga tak bersalah ya, kalau soal hukum kami tidak ada intervensi silahkan KPK lakukan sebaik-baiknya. Soal pengacar, kami tidak ada hak apapun itu urusan DPP,” jelas Kurnia saat dihubungi, Sabtu (15/4/2023).

Baca Juga : Wali Kota Bandung Terjaring OTT KPK, Ema: Prihatin

Posisi Yana di partai sendiri kata Kurnia tidak tahu persis.

“Bagi kami sekarang memang sebetulnya pak Yana susah berhubungan dengan kami. Kami kontak juga susah sejak saya jadi pengurus baru Desember 2022 susah,” ucapnya.

Disinggung apakah Yana sudah dipecat dari Gerindra, Kurnia pun enggan menyebutnya.

“Memang harusnya begitu ya, malah DPC mengundang pun tidak hadir kami minta waktu pun tidak pernah dikasih waktu, kalau begitu kader bukan ya” tuturnya.

Baca Juga : Dewan Berharap Bandara Husein Tetap Beroperasi

Tertangkapnya Yana, kata Kurnia memang berimbas pada partai gerindra namun pihaknya akan menjelaskan bahwa itu personal bukan kepartaian. Terlebih Yana bukan sebagai ketua terkenal sebagai wali kota saja.

“Elektabilitas partai, kami punya keyakinan tidak akan ngaruh. Kami akan tetap berjuang apalagi masyarakat sekarang lebih cerdas. Sebagai wakil ketua DPRD saya menghimbau bekerja lah dengan baik jangan mencari peluang tidak baik, semua bisa didapatkan secara halal. Kalau bekerja takut diketahui orang berarti ada yang salah, gunakan hati nurani,”imbuhnya.

Masig kata Kurnia, dirinya adalah tim pemenangan Oded-Yana, namun sejak terpilih, dirinya sudah jarang berkomunikasi dengan Yana.

“Saya tim pemenangan, tapi semenjak menang saya tidak ada komunikasi, dikontak pun gak jawab, catat ya. Jadi kalau ditanya itu saya tidak tahu karena tidak suka komunikasi baik pribadi maupun sebagai anggota dewan,”tutupnya.(kai)

BANDUNG, Prolite – Wali Kota Bandung Yana Mulyana terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menanggapi itu Sekertaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengaku prihatin Kota Bandung terkena musibah tersebut.

Namun demikian roda pemerintahan Kota Bandung tetap berjalan.

Ema mengaku mendapat kabar subuh tadi, banyak yang mengirim link berita terkait penangkapan OTT Wali Kota Bandung, Yana Mulyana.

Hari ini Ema langsung melakukan pengumpulam para asisten daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala bidang, serta para camat.

Baca Juga : PBB Ajak 50 Anak Yatim Ngabuburit

“Pemkot Bandung sedang mendapatkan musibah luar biasa, saya mewakili birokrasi menyatakan rasa prihatin yang sangat mendalam yang secara pribadi dan kedinasan baru mengetahui tadi pagi pada pukul wib,” ujar Ema, Sabtu (15/3/2023).

Lanjut dia, pihaknya mencoba menguatkan sisi mental, sisi moral.

“Terlebih melekat dengan jabatan yang kami emban, saya inisiasi mengumpulkan staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala bidang, camat dan lainnya. Tadi pak Gubernur kesini dan kami berusaha semaksimal saling menguatkan jangan sampai kami aparatur pemerintah sampai down,” tuturnya.

Pihaknya kata Ema tetap akan berkomitmen dengan apa yang sudah terjadi penyelangaran pemerintahan harus tetap berjalan dan yang paling utama pelayanan publik tidak boleh terganggu.

Baca Juga : DPRD Jabar Dukung Penuntasan Konflik Pertanahan

“Kemudian bahwa beberapa agenda tetap dijalankan Idul Fitri, arus mudik, arus datang, dan daya dukung kesehatan, keamanan bersama kepolisian serta pemberdayaan di masyarakat,” ucapnya.

Disinggung siapa kedepan yang akan memimpin Kota Bandung, kata Ema pihaknya menyerahkan mekanisme dan aturan ke Kemendagri.

Yana sendiri secara konstitusi, kata Ema berakhir pada tanggal 20 septembar 2023 sekitar 4 bulan atau 5 bulan.

Begitupun untuk menyediakan kuasa hukum, Pemkot kata Ema mekanismenya sedang berproses.

“Subtansi kejadiannya kami belum tahu persis, saya hanya dari data skunder media, tidak tahu dimana, baru tahu tadi pagi. Terakhir ketemu kemarin pelantikan mendampingi, sampai malam masih disini, lokasi pun tidak tahu saya belum ke kantornya, Belum ada aya komunikasi dengan KPK. Soal pelaksanaan bimbingan teknis pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah saya tidak tahu, kemungkinan nanti diwakilkan,” pungkasnya.(kai)

BANDUNG, Prolite – Sebanyak titik Electronic Fiscal Device (EFD) akan dipasang oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Pemasangan dilakukan secara bertahap mulai sejak 30 Januari 2023 sampai saat ini telah terpasang sebanyak 363 titik.

Kepala Bapenda Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain saat sosialisasi EFD di Auditorium Balai Kota Bandung, Selasa 11 April 2023.

“Terdiri dari 27 titik di wajib pajak (WP) hotel, 4 titik di WP parkir, 314 titik di WP restoran, dan 18 titik di WP hiburan,” papar Iskandar.

Pemasangan alat rekam transaksi online pajak daerah di Kota Bandung bertujuan untuk mendapatkan data potensi pajak secara real time, sehingga dapat dipantau dan digunakan sebagaimana mestinya.

“Ini juga bisa meningkatkan kepatuhan para wajib pajak (WP). WP daerah merupakan pelaku utama dalam pencapaian target pajak daerah,” jelasnya.

Ia membutuhkan data yang valid dari para WP. Dengan begitu, monitoring transaksi wajib pajak merupakan langkah intensifikasi dalam optimalisasi pendapatan daerah dari sektor perpajakan daerah.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, Kota Bandung khususnya dari pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak parkir, realisasi pada tahun 2020 terhimpun sebesar Rp416 miliar atau sebesar 25 persen dari PAD Kota Bandung.

Tahun 2021 sebesar Rp405 miliar atau 24 persen dari PAD Kota Bandung. Lalu, tahun 2022 sebesar Rp744 miliar atau 35 persen dari PAD Kota Bandung.

Baca Juga : Yana: Pejabat Wajib Laporkan Harta Kekayaan dan Pajak

Pemasangan EFD telah diawali percobaan selama tiga bulan, dari November 2022-Januari 2023. Pada saat percobaan telah terpasang sebanyak 14 titik, sedangkan untuk target pemasangan berjumlah titik.

“Kami melakukan langkah intensifikasi dengan memasang alat perekam transaksi online pajak daerah yang secara bertahap. Pada tahun 2023 menggunakan skema baru dengan maintenance oleh pihak penyedia jasa,” ungkapnya.

Menurutnya, kendala yang dihadapi dalam sosialisasi dan pemasangan EFD adalah masih ada WP yang kurang kooperatif dan menolak untuk dipasang alat tersebut. Selain itu, pemilik atau manager tidak hadir.

“Padahal WP tidak perlu khawatir akan kerahasiaan pajak. Jaminan kerahasiaan pajak ini sesuai dengan amanat UU nomor 1 tahun 2022,” akunya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan, pandemi beberapa tahun belakang memberikan dampak sosial ekonomi bagi Kota Bandung.

“Tahun 2020 terkontraksi -2,28 persen. 2022 pertumbuhan ekonominya 5,41 persen. Mudah-mudahan dengan meredanya pandemi Covid-19. Kita bisa bersama-sama bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung,” harap Yana.

Ia juga mengungkapkan, rencana pemasangan alat ini relatif tidak merugikan para WP. Sebab pada dasarnya pajak merupakan uang yang dititipkan konsumen kepada para pengusaha jasa.

“Sehingga dengan terpasangnya alat ini, niat kita untuk transparan dan akuntabel bisa kita realisasikan bersama,” tuturnya.

Sementara itu, Kasatgas Pencegahan Wilayah II KPK Jabar, Agus Priyanto mengatakan, dalam hal ini, KPK juga bertugas untuk memantau data pajak harian, bulanan, dan tahunan.

“Selain itu, kami juga monitoring aktivasi alat, evaluasi perbandingan setiap bulannya, dan juga pemantauan data pajak setiap tahunnya,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, data penerimaan pajak diperoleh dari pajak, retribusi, dan PAD lainnya. Dengan adanya alat ini menjadi salah satu upaya untuk mencegah tindak korupsi dari pembayaran pajak kepada pemerintah.(kai)

BANDUNG, Prolite – Kota Bandung menambah fasilitas kesehatan. Terbaru, Rumah Sakit Mayapada di Jalan Terusan Buahbatu diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, Senin 6 Maret 2023.

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana yang hadir mendampingi Presiden Jokowi menyambut positif kehadiran Rumah Sakit Mayapada sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang ada di Kota Bandung.

Ia berharap, hadirnya Rumah Sakit Mayapada dapat mendukung Kota Bandung tumbuh sebagai Health Tourism. Kata Yana, Kota Bandung memiliki iklim yang sehat dan daya dukung yang baik untuk masyarakat yang sedang menjalani pengobatan.

“Harapan pak Presiden Bandung bisa menjadi health tourism. Tidak perlu lagi ke luar negeri (untuk berobat),” ujar Yana.

Ia juga menjelaskan, Rumah Sakit Mayapada memiliki layanan BPJS yang juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Arahan pak Presiden juga tadi agar Rumah Sakit Mayapada bisa melayani BPJS dan memang sudah melayani,” katanya.

Ia berharap kehadiran Rumah Sakit Mayapada bermanfaat, khususnya bagi masyarakat Kota Bandung. Untuk diketahui, rumah sakit ini terletak di Jalan Terusan Buahbatu, Kota Bandung.

“Letaknya memang agak ke selatan wilayah Kota Bandung. Saya juga melihat tadi gedungnya bagus, mengusung konsep ‘green building’. Pencahayaan mataharinya bagus, sirkulasi udaranya bagus. Dan fasilitasnya sebagai rumah sakit umum sudah bagus. Banyak dokter spesialisnya di sini,” beber Yana.

Sementara itu, Presiden Jokowi berharap, masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar negeri untuk penyembuhan.

Menurutnya, kini di Indonesia sudah banyak rumah sakit dengan teknologi dan fasilitas yang memadai untuk masyarakat mengakses layanan kesehatan.

“Menurut informasi yang saya terima, 2 juta masyarakat kita masih berobat ke luar negeri. Padahal, di Indonesia sudah ada rumah sakit yang sebagus ini,” ucapnya.

Jokowi juga memuji konsep Rumah Sakit Mayapada yang mengusung “green building”. Ia berharap, fasilitas dan daya dukung di rumah sakit ini terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan akses layanan kesehatan.

Sebagai informasi, peresmian tersebut juga dihadiri Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruhzanul Ulum, serta pejabat di Kementerian Kesehatan, Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung.(rls/kai)

BANDUNG, Prolite – Wali Kota Bandung, Yana Mulyana secara resmi mencabut Keputusan Wali Kota Bandung (kepwal) nomor : 690/ Eko/2022 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Air Minum dan Air Limbah yang mengalami penyesuaian sejak Desember 2022 lalu.

“Jadi per hari ini (1 Februari 2023) telah diterbitkan kepwal pencabutan atas kepwal 2908 tentang penyesuaian tarif. Jadi tarifnya kembali ke harga asal,” kata Yana, Rabu 1 Februari 2023.

Dengan demikian, kata Yana, mulai 1 Februari 2023 seluruh golongan tarif pelayanan air minum dan air limbah kembali menggunakan tarif awal.

“Berlaku sejak 1 Februari 2023. Semua kembali ke tarif awal,” ujarnya.

Ia pun mengintruksikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening, Kota Bandung untuk segera mengembalikan tarif kepada tarif awal.

“PDAM itu BUMD-nya kita. Maka harus taat pada aturan kita,” ungkapnya.

Sebelumnya, penyesuaian tarif pelayanan tersebut menyumbang inflasi tertinggi pada Desember 2022 di Kota Bandung, yaitu sebanyak 1,77 persen. Pada tahun 2022 inflasi di Kota Bandung mencapai 7,54 persen.

Untuk itu, Yana menyebut akan mengeluarkan Keputusan Wali Kota Bandung (Kepwal) penundaan penyesuaian tarif Tarif Pelayanan Air Minum dan Air Limbah.

Selain tarif air minum, beberapa komoditas penyumbang inflasi bulanan di Kota Bandung yakni bawang merah, tahu mentah, beras, dan cabai merah. Yana juga memaparkan berbagai program dari Pemkot Bandung dalam upaya pengendalian inflasi daerah. (rls/kai)

BANDUNG, Prolite – Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyampaikan pihaknya sengaja melakukan penertiban kabel yang selama ini menganggu estetika kota. Bahkan bila tidak ada yang mengaku kabel itu milik siapa maka ia mengintruksikan dinas terkait untuk langsung memotongnya.

“Ini kan kita lakukan bersama (penertiban kabel,red) ini termasuk saya minta ada kabel melintang, membahayakan setelah dishare digrup provider dan tidak ada yang mengaku potong saja. Karena ini membahayakan apalagi yang melintang lintang nanti, tapi biasanya langsung pada ngaku,” ucap Yana usai mencoba sendiri menertibkan kabel optik semraut di jalan Dago Simpang, Selasa (31/1/2023).

Kata Yana, penertiban ini tangung jawab bersama. Sehingga sudah sewajarnya semua pihak terkait menyadari pentingnya penertiban kabel ini.

“Kita paralel merapihkan kabel ini, ada yang lewat ducting tapi kan prosesnya lama. Dari 13 ruas yang ada ducting, Dago udah 100 persen. Ini paralel dengan itu kita lanjutkan ke titik lain, rapih kan kabel yang ada, selain di DU juga di titik lain next,” ungkap Yana.

Ditanya soal kecelakaan, kata Yana belum ada kecelakaan akibat kabel bahkan ia berharap jangan sampai terjadi.

“Sama-sama kita bereskan sebelum ada kecelakaan. Ini lebih merapihkan ya, nanti perlahan dilakukan semua,” tandasnya.

Ditambahkan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung Yaya A Brilyana bahwa penertiban kabel-kabel itu sesuai dengan amanat perwal 589 tahun 2013.

“Mulai hari ini setiap bulam melakukan penertiban kabel sebulan 2 x selain meneruskan progrom ducting kita juga merapikan kabel udara dengan cara di cut kalau tidak berijin kita potong. Ini semua hadir ya,” ucapnya.

Alasan penertiban sendiri kata Yayan, karena kebutuhan vital telekomunikasi maka harus dilakukan penertiban supaya kabel udara tidak menganggu estetika, keamanan, dan keselamatan warga.

“Kita tahu kebutuhan FO itu tinggi ada dampak kabel udara tidak tertib. Jadi banyak begitupun tiangnya. Telekomunikasi kan harus baik, informasi baik, dan internet bergerak cepat, nah estetika juga bagus. Kalau hanya sepihak saja kondisi infrastruktur lalu abaikan estetika dan keselamatan itu gak baik. Contoh ini ada orang lewat bahaya kan,” ucap Yayan.

Sementara itu Iwan perwakilan salah satu operator menyampaikan setuju kegiatan penertiban ini dan akan ikut berpartisipasi.

“Dalam pembangunan ini kita sama-sama per rapihan bersama. Saya setuju dan ini sudah beberapa kali, tahun lalu pun sudah malah dilakukan pengecetan juga. Terutama yang crossing jalan kita rapikan juga. Jadi kami ini grup untuk menginformasikan dimana ada kabel yang membahayakan nanti cek sama sama. Warga bisa mengadu ke 147 atau plaza Telkom,” tandasnya. (kai)